monwnews.com – Malang,- Merupakan salah satu tuntutan para pendemo adalah dengan dilakukannya proses hukum bagi dugaan penghina para Kyai,Ulama dan santri yang telah dilakukan pihak Trans 7 lewat tayangan program Xpose Uncensored
Aksi demo sekitar 500 an personil di depan pagar gedung DPRD Kota Malang ,Rabu (15/10/2025) itu juga turut didampingi oleh Wakil Ketua Fraksi PKB ,Muhammad Anas Muttaqin.
Selain sebagai anggota dewan yang duduk di Ketua Komisi C,dari Fraksi PKB,dirinya juga seorang santri,sehingga wajar jika dirinyapun turut resah dampak dari tayangan program yang dianggap memframing KH.Anwar Manshur,keluarga,para pengasuh,santri dan alumni Ponpes Lirboyo.
Aksi demo yang berlangsung sekitar satu jam itu berjalan tertib dan kondusif,meski demikian tuntutan para pendemo harus sampai pada proses hukum bagi yang terlibat pada proses pembuatan program tayangan Xpose Uncersored media televisi nasional Trans 7 karena dianggap sangat fatal.
Ditemui awak media usai turun ditengah – tengah lokasi demo,Muhammad Anas menyampaikan salah satu tuntutan aksi para pendemo.
“Kami dari Fraksi PKB DPRD Kota Malang,merasa bahwa Partai Kebangkitan Bangsa ini lahir dari rahim Nahdatul Ulama (NU),lahir dari pesantren,lahir dari para Kyai sehingga hari ini kita punya kegelisahan,kemarahan dan kesedihan yang sama,atas fenomena dari tayangan Trans 7,” ungkap Anas Rabu (15/10/2025)
Dia juga menyampaikan,bahwa apapun itu yang melecehkan marwah kyai,pesantren dan ulama dirinya akan melawan dan akan sama diperjuangan teman-teman santri,yang hari ini terlukai berawal dari Trans 7.
Ditanya terkait adanya surat pernyataan permohonan maaf resmi dari pihak Trans 7 yang sudah diketahui publik,Anas menjawab dengan tegas.
“Tuntutan kita semua sama se-Indonesia ,bahwa kita ingin ada penegakan hukum yang adil dan jelas dari kasus ini.Sekalipun pihak Trans 7 telah resmi dalam surat tertulis menyampaikan permohanan maaf.Karena ini sudah bukan lagi persoalan pesantren,namun ini juga menyangkut keutuhan bangsa dan negara,” tegas Anas.
“Kita mendorong aktif agar pihak yang berwenang menindak lanjuti kasus ini,kalau perlu kita tuntut pihak Komisi Penyiaran Indonesia juga turut aktif dalam ketegasannya,agar tidak lagi terulang kasus yang sama oleh media televisi lainnya,” tandasnya
Terkait tayangan program Trans 7 yang membuat kegelisahan bagi para santri dan ulama adakah unsur politis didalamnya,Wakil Ketua Fraksi PKB tersebut tidak bisa memastikannya.
“Kami masih belum dalami terkait tindakan itu dalam ranah politis atau tidaknya.Yang jelas apa yang telah dilakukan pihak Trans 7 sangat tidak didasari oleh verifikasi data yang kuat memperlihatkan bahwa itu kelemahan dalam memahami persoalan pondok pesantren,” jelasnya
Anas juga menuturkan,bahwa kontribusi pondok pesantren tidak perlu diragukan lagi,karena telah ikut dan turut andil dalam proses berdirinya Negara dan Bangsa Indonesia,mulai dari masa pra kemerdekaan hingga merdeka ,turut berjuang bersama seluruh rakyat Indonesia.
“Yang jelas kita menyesalkan adanya hal tersebut.Tuntutan aksi dalam demo hari ini merupakan aspirasi publik yang akan kita sampaikan ke DPRD pusat,dan ini semua bergerak ,seluruh Fraksi PKB di daerah di seluruh Indonesia.Mengingat PKB terlahir dari rahim pesantren,ulama dan kyai,” pungkas Muhammad Anas Muttaqin,S.Psi,M.Si.
(galih)
