Monwnews.com, Di tengah dinamika kehidupan bernegara dan pasang surut konstelasi politik nasional saat ini yang diwarnai dengan berbagai gejolak dan penderitaan rakyat, filosofi kata “Satyam Eva Jayate” sering kali bergema sebagai seruan moral yang mendalam.
Kalimat yang berasal dari tradisi dan kitab kuno India ini tidak sekadar menjadi untaian kata asing, melainkan telah lama diserap sebagai manifestasi keyakinan etis. Bagi PDI Perjuangan dan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, frasa ini menjelma menjadi napas perjuangan yang senantiasa dihidupkan dalam menghadapi berbagai ujian kekuasaan, penindasan, hingga turbulensi politik dari masa ke masa.
Secara etimologis, Satyam Eva Jayate merupakan frasa berbahasa Sanskerta yang bersumber langsung dari salah satu kitab Upanishad dalam pustaka suci Hindu, yakni Mundaka Upanishad. Jika diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, kalimat ini memiliki arti “Hanya Kebenaran yang Berjaya” atau “Kebenaran Pasti Menang”.
Secara filosofis, makna yang dikandungnya jauh melampaui sekadar kemenangan fisik atau material sesaat. Falsafah ini mengajarkan sebuah hukum moral kosmik bahwa di alam semesta ini terdapat tatanan kebenaran abadi atau yang sering disebut sebagai Dharma. Meskipun dalam perjalanan waktu kebohongan, ketidakadilan, rekayasa, dan kesewenang-wenangan tampak berkuasa, mengintimidasi, serta menindas pihak yang lemah, namun kekuasaan semu tersebut bersifat sementara. Pada akhirnya, kebenaran sejati akan selalu menemukan jalan keluarnya untuk meruntuhkan segala bentuk kepalsuan dan tipu daya.
Nilai inilah yang kemudian diabadikan oleh berbagai bangsa sebagai pedoman hidup, bahkan di negara asalnya India, frasa ini diteguhkan sebagai semboyan nasional yang terukir di lambang negara. Di Indonesia, gaung frasa ini menemukan momentumnya ketika diangkat secara konsisten oleh PDI Perjuangan dalam berbagai agenda besar partai, mulai dari peringatan hari ulang tahun hingga rapat kerja nasional, sebagai pengingat abadi bagi setiap kader untuk senantiasa berjalan di atas rel moralitas.
Memahami relevansi Satyam Eva Jayate dalam tubuh PDI Perjuangan tidak dapat dilepaskan dari lembaran sejarah panjang penindasan dan perlawanan yang dialami oleh Megawati Soekarnoputri di era Orde Baru. Perjalanan politik putri Bung Karno ini dimulai pada tahun 1986 ketika mulai aktif bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan dipercaya memimpin PDI Cabang Jakarta Pusat, sebelum akhirnya terpilih menjadi Anggota DPR pada tahun 1987.
Kehadiran Megawati Soekarnoputri di panggung politik nasional langsung direspons dengan kecemasan oleh penguasa Orde Baru yang saat itu mengusung kebijakan desoekarnoisasi. Sebagai simbol trah Bung Karno, Megawati dan keluarga besar Bung Karno kerap menghadapi pengawasan ketat, pembatasan ruang gerak, hingga berbagai bentuk tekanan birokratis. Kendati demikian, gelombang dukungan akar rumput justru semakin besar karena rakyat melihat secercah harapan di tengah represi rezim yang otoriter.
Puncak dari ujian tersebut terjadi ketika Megawati dipilih secara sah sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres Luar Biasa (MLB) di Surabaya pada tahun 1993. Pemerintah Orde Baru yang merasa terancam menolak mengakui kepemimpinannya dan berupaya mendongkel posisinya melaluiintervensi serta penciptaan kubu tandingan yang dipimpin oleh Soerjadi. Ketegangan politik ini memuncak secara tragis pada peristiwa berdarah 27 Juli 1996, yang dikenal sebagai Kerusuhan Kudatuli, di mana Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro diserbu dan direbut secara paksa.
Alih-alih tunduk, menyerah, atau berkompromi dengan ketidakadilan, Megawati memilih jalur perlawanan yang teguh bersama rakyat. Sikap berani hidup dalam bahaya demi menegakkan kedaulatan politik inilah yang mentransformasikan dirinya menjadi ikon perlawanan nasional. Ketika rezim Soeharto akhirnya runtuh pada Mei 1998, kelompok yang setia pada garis perjuangan tersebut mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Februari 1999, yang kemudian berhasil keluar sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum 1999.
Jika ditarik garis lurus ke masa kini, napas Satyam Eva Jayate menemukan relevansi yang sangat kuat di tengah kompleksitas persoalan kebangsaan yang dihadapi oleh PDI Perjuangan maupun Indonesia secara keseluruhan. Dinamika politik modern tidak lagi diwarnai oleh pembatasan fisik ala Orde Baru, melainkan bergeser ke dalam bentuk intrik kekuasaan yang lebih halus, manipulasi informasi, penyalahgunaan wewenang, hingga kerentanan krisis etika publik.
Dalam catatan perjalanan politiknya beberapa tahun terakhir, PDI Perjuangan kerap berhadapan dengan berbagai badai kontroversi dan kebijakan strategis yang memancing perdebatan nasional. Sikap partai yang secara konsisten menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode didasarkan pada kepatuhan mutlak terhadap konstitusi UUD 1945. Meskipun langkah tersebut sempat memicu gesekan politik tingkat tinggi di lingkaran kekuasaan, partai tetap memilih berdiri di atas koridor aturan main demokrasi.
Begitu pula ketika partai mengambil keputusan ideologis yang sangat berisiko secara elektoral, seperti penolakan terhadap keikutsertaan Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20. Keputusan yang berakar pada prinsip anti-kolonialisme dan amanat konstitusi pembukaan UUD 1945 tersebut sempat mendatangkan badai kritik publik serta penurunan dukungan elektoral. Namun, para petinggi partai menegaskan bahwa konsistensi terhadap nilai kemanusiaan dan sejarah perjuangan Bung Karno jauh lebih berharga daripada sekadar kalkulasi suara jangka pendek.
Situasi mutakhir juga memperlihatkan bagaimana dinamika hukum dan politik saling berkelindan, mulai dari perdebatan sengketa pemilu, uji materiil syarat administrasi pejabat negara di lembaga yudikatif, hingga skandal penyalahgunaan perangkat negara yang melibatkan lingkaran kekuasaan tertinggi. Di tengah kaburnya batas antara etika dan ambisi kekuasaan, seruan Satyam Eva Jayate dihadirkan kembali sebagai pengingat moral bahwa manipulasi struktural sehebat apa pun pada akhirnya akan diuji oleh waktu dan kesadaran rakyat.
Perjalanan panjang Satyam Eva Jayate dari sebuah falsafah spiritual India kuno hingga menjadi pegangan ideologis di kancah politik Indonesia memberikan pelajaran berharga tentang keteguhan hati. Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas fondasi kecurangan dan pembungkaman suara rakyat akan selalu menyisakan kerapuhan di dalamnya. Sebaliknya, jalan kebenaran dan konsistensi moral, betapapun terjal dan melelahkan untuk ditempuh, akan selalu menyisakan ruang bagi kemenangan kedaulatan rakyat. Bagi PDI Perjuangan, frasa ini bukan sekadar slogan seremonial belaka, melainkan kompas etis yang menuntut keberanian untuk terus bersuara dan berpihak pada kebenaran di setiap musim kekuasaan.
