Monwnews.com, Surabaya – DPN Kunjungi DKS Surabaya tegaskan perkuat Geopolitik Lewat Kebudayaan, Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Dewan Kesenian Surabaya (DKS) dalam rangka menyerap langsung pandangan strategis para pelaku kebudayaan terkait persoalan kebangsaan yang aktual.
Kunjungan ini dilaksanakan berdasarkan surat resmi DPN Nomor:
B/251/Ses/IV/2026/DPN tertanggal 21 April 2026 perihal permohonan audiensi, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas DPN dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden Republik Indonesia di bidang pertahanan nasional, khususnya dalam dimensi geopolitik dan kebudayaan.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor DKS, Balai Pemuda Surabaya tersebut dipimpin oleh Dr. Begi Hersutanto, S.H., M.A., Deputi Bidang Geopolitik DPN.
Kebudayaan sebagai Jalan Geopolitik
Dalam forum diskusi yang berlangsung hangat namun bernas, Dr. Begi Hersutanto menegaskan bahwa kebudayaan bukan sekadar ekspresi artistik, melainkan instrumen strategis dalam membangun kekuatan bangsa.
“Penting bagi Indonesia untuk menemukan kembali identitas nasional melalui jalan kebudayaan. Ini bukan proses alamiah semata, tetapi harus dirancang dan difasilitasi secara sistematis oleh negara. Kita bisa belajar dari Korea Selatan K-Pop menjadi fenomena global karena didukung kebijakan negara yang terstruktur,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebudayaan dalam perspektif geopolitik modern telah menjadi bagian dari strategi soft power yang menentukan posisi suatu bangsa di panggung global.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Kesenian Surabaya, Chrisman Hadi, menegaskan bahwa secara normatif, kebudayaan telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem pembangunan nasional.
“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, serta Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan, telah menempatkan kebudayaan sebagai pilar pembangunan nasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebudayaan adalah instrumen soft power yang memiliki daya pengaruh global.
“Indonesia memiliki kekayaan kultural yang luar biasa.
Dalam konteks ini, Dewan Kesenian Surabaya dapat menjadi mata rantai strategis bagi kebijakan-kebijakan Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana mandat yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Perpres Nomor 202 Tahun 2024,” lanjutnya.
Krisis Identitas dan Pentingnya Aksara
Diskusi juga mengemuka pada persoalan identitas nasional yang semakin tergerus. Pegiat aksara Jawa, Taufik Hidayat (Monyong), memberikan refleksi kritis:
“Bangsa-bangsa seperti Cina, Jepang, dan Thailand tetap kokoh identitasnya karena tidak kehilangan aksara. Sementara kita justru menjauh dari induk aksara kita sendiri. Perlu ada gerakan kebudayaan untuk menghidupkan kembali pemahaman dan penggunaan aksara Jawa sebagai bagian dari penguatan identitas nasional.” tegasnya.
Kehadiran DPN dalam forum ini menegaskan pendekatan negara yang tidak semata berbasis birokrasi, tetapi juga membuka ruang dialog dengan akar kebudayaan masyarakat.
Tim DPN yang hadir antara lain:
1. Dr. Begi Hersutanto, S.H., (Deputi Geopolitik DPN)
2. Marsma TNI Aminto Senisuka, S.T., M.Eng (TA Madya Depbid Geopolitik DPN)
3. Laksma TNI R. Firman Noegraha W., M.Sc. (TA Madya Depbid Geopolitik DPN)
4. Kolonel Laut (H/W) Nentin Feriyanti, S.H., M.Tr.Hanla., M.Tr.Han., M.M., M.H. (TA Muda Depbid Geopolitik DPN)
5. Kolonel Cba Edwar Rizal, S.Sos. (TA Muda Depbid Geopolitik DPN)
6. M. Zulkarnain Maddatuang, S.E., M.Si. (TA Muda Depbid Geopolitik DPN)
7. Pelda Rudy Priyanto (Staf Bagian Umum, Sekretariat DPN)
Sementara dari DKS dan komunitas kebudayaan hadir sejumlah tokoh seperti Henry Nurcahyo (budaya Panji), Isa Anshori (pendidikan), Dr. Indar Sabri (akademisi teater), Andre Surya Putra, Tri Suryanto (seni tradisi), Desemba Titaheluw, Rusdi Zaki, Agung Wahyu Hari Saputro (Ketua Dewan Kesenian Magetan) Serta GMNI Surabaya Raya.
Kesimpulan: Kebudayaan sebagai Agenda Strategis Bangsa
Dari keseluruhan diskusi, disimpulkan bahwa:
Gerakan kebudayaan merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat identitas nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Dewan Pertahanan Nasional sebagai organ strategis negara akan merumuskan catatan dan rekomendasi khusus kepada Presiden Republik Indonesia, terutama terkait problem-problem aktual kebangsaan di bidang kebudayaan.
