Oleh : Galih Herry – Ketua Forum Malang Jurnalis (Ma-Ju), Sekretaris PC INAKER Kota Malang.
Monwnews.com – Bangsa yang mandiri secara politik, ekonomi, dan budaya artinya negara tersebut mampu menentukan arah hidupnya sendiri tanpa bergantung berlebihan pada pihak luar. Ini 3 pilarnya:
1. Mandiri Secara Politik
Negara punya kedaulatan penuh untuk membuat keputusan tanpa tekanan atau intervensi asing.
Ciri-cirinya:
Kebijakan luar negeri bebas aktif : Tidak jadi “boneka” blok kekuatan tertentu. Contoh Indonesia dengan prinsip non-blok.
Stabilitas dalam negeri : Hukum ditegakkan, pemilu berjalan, konflik bisa diselesaikan sendiri tanpa pasukan asing.
Pertahanan kuat : TNI/Polri dan alutsista mampu menjaga wilayah sendiri. Tidak bergantung pangkalan militer negara lain.
Diplomasi setara : Duduk sejajar di forum internasional. Suaranya didengar, bukan cuma ikut-ikutan.
Intinya: Nasib bangsa ditentukan di ruang sidang sendiri, bukan di kedutaan negara lain.
2. Mandiri Secara Ekonomi
Mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat dari kekuatan sendiri dan tidak mudah digoyang krisis global.
Ciri-cirinya:
Kedaulatan pangan & energi : Beras, listrik, BBM cukup diproduksi dalam negeri. Tidak panik kalau impor disetop.
Industri kuat : Punya pabrik dan teknologi sendiri, bukan cuma jual bahan mentah lalu beli barang jadi mahal-mahal.
Neraca dagang sehat : Ekspor > impor, atau minimal seimbang. Utang luar negeri terkendali dan produktif.
SDM unggul : Rakyatnya terampil, inovatif, dan jadi subjek ekonomi, bukan cuma pasar bagi produk asing.
Keuangan mandiri : APBN tidak jebol tiap harga dolar naik. Punya cadangan devisa dan sistem pajak yang kuat.
Intinya: Dapur ngebul karena masak sendiri, bukan nunggu bansos dari tetangga.
3. Mandiri Secara Budaya
Punya jati diri, nilai, dan karya yang dihidupi rakyatnya sendiri. Tidak minder dan tidak hilang ditelan globalisasi.
Ciri-cirinya:
Bahasa dan sejarah dirawat : Bahasa Indonesia dipakai dengan bangga, sejarah sendiri dipelajari, bukan versi penjajah.
Produk budaya hidup : Film, musik, batik, kuliner, game lokal digemari rakyatnya sendiri sebelum mendunia.
Filter nilai kuat : Terbuka dengan budaya luar, tapi bisa memilah. Tidak latah meniru semua yang viral dari luar.
Karakter bangsa jelas : Gotong royong, ramah, religius, dsb. jadi perilaku sehari-hari, bukan cuma slogan.
Kreasi, bukan cuma konsumsi : Anak muda bikin tren, bukan cuma ikut tren TikTok luar.
Intinya: Bangga jadi diri sendiri. Bisa nonton drakor, tapi tetap joget jaipong kalau hajatan.
Hubungan Ketiganya
Tiga pilar ini saling mengunci. Politik yang mandiri butuh ekonomi kuat biar nggak bisa didikte. Ekonomi kuat butuh budaya mandiri biar nggak semua untung lari ke luar lewat gaya hidup konsumtif. Budaya mandiri butuh politik stabil biar ada ruang untuk berkarya.
Negara yang benar-benar mandiri itu bukan anti-asing atau menutup diri. Tapi dia berhubungan dengan dunia dari posisi setara, bukan posisi butuh dan didikte.
Mental pejabat menjadi salah satu bagian penyebab tidak adanya kemandirian 3 pilar
SDA dan kebijakan canggih nggak akan jalan kalau mental pengelola negaranya bermasalah. Mental pejabat ini jadi “rem tangan” yang bikin 3 pilar mandiri tadi susah kecapai.
Ini uraiannya per pilar:
1. Dampak ke Kemandirian Politik
Mental “Cari Aman & ABS” = Asal Bapak Senang
Kebijakan ikut arah angin : Takut ambil sikap tegas di forum internasional kalau bisa ganggu “hubungan baik”. Akhirnya kedaulatan digadai demi investasi atau bantuan.
Takut konflik : Daripada ribut membela nelayan di Natuna atau TKI di luar negeri, pilih jalur diplomasi lemas. Citra baik pribadi > wibawa negara.
Bawahannya pejabat negara lain : Ada kasus pejabat daerah/kementerian yang lebih nurut arahan lembaga donor asing daripada RPJMN sendiri karena proyeknya dibiayai mereka.
Mental “Kekuasaan untuk Diri”
Jual negara demi periode kedua : Izin tambang, kontrak karya, utang luar negeri diobral biar cepat cair dan bisa buat “pencitraan” jelang pemilu. Jangka panjang bodo amat.
Hukum tebang pilih : Kalau yang langgar oligarki/pemodal asing, hukum mendadak tumpul. Kedaulatan hukum runtuh dari dalam.
Hasilnya: Secara de jure merdeka, tapi de facto kebijakan disetir kepentingan luar & jangka pendek.
2. Dampak ke Kemandirian Ekonomi
Mental “Komisi & Cash Cepat”
Lebih suka ekspor mentah : Jual bijih nikel/tanah/batu bara itu cepat cair, komisinya jelas, nggak ribet. Bangun smelter/pabrik? Lama, mahal, risikonya tinggi. Pejabat cari yang gampang.
Mark-up & proyek mercusuar : APBN/APBD habis buat gedung megah, patung, acara seremonial. Bukan buat riset, vokasi, atau subsidi industri strategis. Karena yang pertama gampang di-mark-up.
Jadi makelar SDA : Alih-alih bangun BUMN industri kuat, lebih enak jadi pemberi izin ke asing. Dapat fee, nggak pusing mikir operasional.
Mental “Inferior & Pemalas”
Nggak percaya produk sendiri: “Mana bisa kita bikin HP. Beli saja dari China.” Regulasi TKDN dilawan, bukan dibela. Akhirnya pasar 280 juta dikasih ke asing.
Feodal & anti kritik: Anak buah yang inovatif malah dimutasi karena dianggap “lancang”. Birokrasi isinya orang yang yes-man. Mana bisa lahir industri maju.
Korup berjamaah : Biaya siluman bikin pabrik di Indonesia 30% lebih mahal. Investor lokal pun kabur ke Vietnam. SDA lari ke luar dalam bentuk mentah karena itu paling gampang.
Hasilnya: Struktur ekonomi nggak naik kelas. Tetap jadi kuli dan pasar, meski SDA melimpah.
3. Dampak ke Kemandirian Budaya
Mental “Silau & Minder”
Dinas ke luar negeri isinya jalan-jalan: Studi banding copy-paste kebijakan luar tanpa saring. Kota ditata biar “mirip Singapura”, lupa kearifan lokal.
Anggaran budaya = hiburan: Dana buat festival seremonial & panggung artis ibu kota. Bukan buat kurikulum sejarah, pelestarian bahasa daerah, atau dana abadi film.
Bahasa asing lebih keren : Plang kantor & pidato isinya bahasa Inggris campur-campur biar dianggap pintar. Bahasa Indonesia & daerah malah malu dipakai di forum resmi.
Mental “Proyek, Bukan Gerakan”
Budaya dianggap beban APBD: Bangun museum tapi nggak dirawat. Revitalisasi cagar budaya tapi dikorupsi. Karena tujuannya SPJ cair, bukan kesadaran kolektif tumbuh.
Sensor tapi nggak fasilitasi: Karya kritis dibredel, tapi karya berkualitas nggak dikasih panggung & modal. Akhirnya anak muda lebih milih bikin konten untuk algoritma luar.
Hasilnya: Rakyat lebih kenal Blackpink daripada Pramoedya. Lebih bangga punya iPhone daripada batik. Identitas luntur pelan-pelan.
Akar Mentalnya dari Mana?
1. Warisan kolonial: 350 tahun dididik jadi “priyayi” penikmat upeti & tangan kanan kompeni. Bukan dididik jadi negarawan pencipta nilai.
2. Sistem rekrutmen: Masuk jadi pejabat lewat duit & orang dalam, bukan merit. Jadinya orientasinya balik modal, bukan melayani.
3. Hukuman terlalu ringan: Korupsi triliunan vonisnya sama dengan maling ayam. Nggak ada efek jera. Jadi “mumpung menjabat”.
4. Hilangnya rasa malu: Dulu pejabat salah = mundur. Sekarang salah = klarifikasi pakai materai 10rb, besok ketawa lagi di TV.
Penutupnya
Pejabat itu sopirnya. Kalau sopirnya mental kuli, penumpang rental, dan hobinya ngeruk bensin, mobil sebagus apa pun nggak akan sampai ke tujuan “Indonesia Mandiri”.
Kemandirian 3 pilar baru kejadian kalau mental pejabatnya geser dari “mau dapat apa” ke “mau wariskan apa”.
Gimana menurut anda, mana yang paling parah: mental oknum cari aman,mental oknum cari komisi atau mental oknum yang TST (Tau Sama Tau) ,mental oknum pejabat yang merangkak sebagai pedagang, atau justru mental oknum yang didera rasa minder ?
Ketika suatu bangsa sudah lebih dari 80 tahun merdeka, tetapi masih tidak berdaulat dalam politik, tidak berdikari ( berdiri di atas kaki sendiri ) dalam ekonomi, dan tidak berkepribadian dalam kebudayaan/lokal genius, maka kemerdekaannya diragukan makna hakikinya.
Maksud kalimat itu “Berdaulat dalam politik” berarti negara bisa mengambil keputusan atas kepentingan sendiri tanpa tekanan atau dominasi asing, aseng dan Londo irengnya
“Berdikari dalam ekonomi” berarti bangsa mampu mengelola sumber daya dan produksi sendiri, tidak tergantung utang, impor, atau kekuatan ekonomi luar.
“Berkepribadian dalam kebudayaan / lokal genius” berarti identitas dan budaya lokal dihargai, tidak dikikis oleh arus global yang mengaburkan jati diri bangsa.
Sekarang sudah lebih 80 tahun kemerdekaannya mengingatkan bahwa, meskipun secara usia Indonesia sudah tua merdeka ( di 2025–2026 ini sudah mendekati atau melebihi 80 tahun sejak 1945 ), ideal‑ideal Trisakti (berdaulat politik, berdikari ekonomi, berkepribadian budaya) tidaklah terwujud malahan kekuasaan dari oleh untuk para elite politik dan para Oligarky sahaja.
Perbandingan mencolok dengan berdirinya Revolusi/Republik Iran sejak 1979 tahun lampau, dan serta kita kami kamu mereka yang berakal bernakar berfikir berilmu dan serta beriman dengan saksikan bersama bahwasannya negara tsb melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen versus Irania sehingga mengimbangi bahkan dapat mencegah dan ataupu menggagalkan Gerakan Israel Raya yang diback up Amerika.
