Monwnews.com, Sebuah laporan baru memperingatkan bahwa komitmen Washington senilai lebih dari USD900 juta atau setara Rp14,7 triliun untuk Nepal sejak 2020.
Itu menunjukkan upaya AS yang disengaja untuk membentuk kembali tatanan politik negara Himalaya itu, di tengah protes massa yang melanda negara tersebut.
Demonstrasi tersebut, yang menewaskan sedikitnya puluhan orang, menghancurkan properti pemerintah dan komersial, serta menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli, secara luas dipandang sebagai respons terhadap korupsi, pengangguran, dan pembatasan media sosial.
Namun, dokumen yang dirilis oleh para whistleblower menunjukkan program-program yang didanai AS selama bertahun-tahun yang bertujuan untuk membentuk kembali lanskap politik Nepal.
Melansir Press TV, dokumen internal yang diperoleh Sunday Guardian mengungkapkan bahwa sejak 2020, lebih dari USD900 juta bantuan telah disalurkan ke Nepal.
USAID sendiri telah berkomitmen sebesar USD402,7 juta melalui Perjanjian Tujuan Pembangunan (DOAG) yang ditandatangani pada Mei 2022, dengan USD158 juta telah dicairkan hingga Februari 2025.
Millennium Challenge Corporation, berdasarkan perjanjian USD500 juta yang diratifikasi pada Februari 2022, hanya mengucurkan USD43,1 juta hingga awal 2025, tetapi proyek-proyek tersebut terus berlanjut dengan jangka waktu yang diperpanjang.
Inisiatif-inisiatif utama meliputi Proyek 4150, “Proses Demokratis,” yang didanai sebesar USD8 juta, dan Proyek 4177, “Pusat Sumber Daya Demokrasi Nepal,” yang didanai penuh sebesar USD500.000.
Program masyarakat sipil dan media menerima USD37 juta, sementara inisiatif kesehatan remaja dialokasikan USD35 juta.
Para kritikus memperingatkan bahwa program-program ini, yang secara resmi dibingkai sebagai proyek sipil, media, dan kesehatan, juga berfungsi untuk memengaruhi narasi politik dan memobilisasi partisipasi pemuda dalam pemerintahan.
Program-program tersebut, yang dijalankan oleh mitra konsorsium CEPPS yang berbasis di AS, National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI), dan International Foundation for Electoral Systems (IFES), berfokus pada keterlibatan pemuda, demokrasi partai, pemerintahan, dan mekanisme pemilu.
NDI, misalnya, melatih para aktivis dalam kepemimpinan dan advokasi, sementara IRI melakukan survei nasional tahun 2024 yang menunjukkan bahwa 62% warga Nepal menginginkan partai politik baru, yang mencerminkan keluhan yang mendorong protes baru-baru ini.
Para pengamat sebagaimana dilansir Sindo mencatat adanya kesamaan dengan intervensi yang didanai AS di Bangladesh dan Kamboja, di mana program-program pemuda dan masyarakat sipil bertepatan dengan kerusuhan politik.
Di Nepal, kombinasi pendanaan yang ekstensif, program-program yang terarah, dan keterlibatan pemuda menunjukkan bahwa pergolakan yang terjadi baru-baru ini di negara tersebut mungkin dipengaruhi oleh intervensi AS.
