Monwnews.com, Malang – Pengurus Badan Pelaksana Pusat Informasi Perkoperasian (BP-PIP) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) periode 2025–2030,
resmi dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum Dekopin Pusat, H.Bambang Hariyadi, di Hotel Horizon, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Rabu (08/10/2025).
Pengukuhan tersebut juga mendapat ucapan selamat dari Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., mantan Ketua Umum Dekopin periode 2019-2024.
“Manajemen Perkoperasian di Kopwan SBW (Setia Budi Wanita) merupakan salah satu langkah strategis dalam penguatan koperasi kerakyatan,” ungkap Sri Untari lewat gagetnya, Kamis (09/10/2025) pada awak media ini.
Pengukuhan Pengurus Badan Pelaksana Pusat Informasi Perkoperasian (BP-PIP) Dewan Koperasi Indonesia periode 2025–2030 merupakan langkah positif untuk memperkuat gerakan koperasi nasional di tengah tantangan lingkungan ekonomi yang didominasi oleh konglomerasi besar.
Namun memang terdapat beberapa kelemahan dan paradoks dalam keberadaan koperasi yang perlu dicermati. Kelemahan dan paradoks koperasi di tengah konglomerasi skala dan akses modal terbatas.
Koperasi seringkali kesulitan bersaing dengan konglomerasi yang memiliki akses modal besar sehingga mempengaruhi kapasitas pengembangan usaha.
Goodwill politik penguasa setengah hati betulkah ; Dukungan pemerintah dan penguasa kadang bersifat simbolis atau kurang konsisten, sehingga koperasi tidak mendapatkan ruang dan fasilitas yang optimal.
Manajemen dan profesionalisme: Banyak koperasi yang masih mengandalkan manajemen tradisional tanpa inovasi dan profesionalisme yang cukup untuk menghadapi persaingan pasar modern.
Kesadaran anggota koperasi: Keanggotaan koperasi yang belum sepenuhnya aktif dan partisipatif dapat menjadi penghambat pengembangan koperasi itu sendiri.
Paradoks tujuan sosial dan bisnis sbb : Koperasi harus menjaga keseimbangan antara tujuan sosial (memberdayakan anggota) dan tujuan bisnis (keberlanjutan ekonomi), yang kadang menimbulkan konflik kepentingan.
Tantangan dan peluang Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, pengurus koperasi, dan anggota koperasi agar tercipta ekosistem yang mendukung penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat di tengah dominasi konglomerasi.
Guna mengatasi kelemahan dan paradoks koperasi di tengah dominasi konglomerasi, beberapa solusi strategis yang bisa diterapkan adalah sebagai berikut;
Solusi penguatan koperasi untuk penguatan modal dan akses pembiayaan pemerintah dan lembaga keuangan harus menyediakan akses modal yang lebih mudah dan terjangkau bagi koperasi, misalnya melalui kredit khusus, dana bergulir, atau dana bantuan yang tidak memberatkan.
Peningkatan profesionalisme manajemen guna melakukan pelatihan manajemen, teknologi informasi, dan tata kelola koperasi agar pengelolaan menjadi lebih modern, transparan, dan efisien.
Pendampingan dan supervisi berkelanjutan serta membentuk tim pendamping dari pemerintah, akademisi, maupun praktisi koperasi untuk memberikan bimbingan teknis dan pengawasan agar koperasi berjalan pada jalur yang benar.
Pengembangan budaya koperasi dan partisipasi anggota guna meningkatkan kesadaran anggota akan pentingnya peran aktif dalam koperasi, baik secara finansial maupun pengambilan keputusan, sehingga koperasi benar-benar menjadi milik bersama.
Kolaborasi antara keberadaan koperasi dan sektor lain guna mendorong koperasi untuk menjalin kemitraan strategis dengan pelaku usaha lain, termasuk UMKM dan korporasi, tanpa kehilangan jati diri koperasi sebagai penggerak ekonomi Rakyat.
Dukungan kebijakan yang konsisten dan efektif pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan koperasi, bukan hanya simbolis atau temporer.
Peluang pengembangan koperasi memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar dan efisiensi operasional koperasi.
Mengedepankan inovasi produk dan layanan koperasi sesuai kebutuhan anggota dan pasar modern.
Memperkuat koperasi sebagai bentuk ekonomi inklusif yang mampu menahan dampak dominasi konglomerasi.
Pendekatan holistik ini penting agar koperasi dapat kembali menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berperan nyata dalam kesejahteraan anggota serta masyarakat luas.
Berikut beberapa contoh koperasi di Indonesia yang sudah berhasil menerapkan berbagai solusi penguatan koperasi dan menjadi inspirasi bagi gerakan koperasi nasional.
Contoh Koperasi Berhasil.
Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur, Jawa Timur. KUD ini berhasil mengembangkan usaha agribisnis dengan manajemen profesional, dukungan teknologi pertanian terbaru, dan akses pembiayaan yang baik.
Anggotanya aktif berpartisipasi dan KUD mampu bersaing dengan perusahaan besar di sektor pertanian.
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Makmur, Yogyakarta, KSP ini menerapkan tata kelola transparan dan inovasi layanan keuangan digital yang memudahkan anggota dalam melakukan transaksi. Hal ini meningkatkan kepercayaan anggota dan memperkuat modal koperasi.
Koperasi Mitra Usaha Kecil, Bandung. Koperasi ini fokus pada pengembangan UMKM dengan moda kerja sama kemitraan dan pendampingan bisnis.
Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan swasta, koperasi ini berhasil memperluas pasar produk anggotanya.
Koperasi Konsumen Sejahtera, Bali.
Koperasi ini mengadopsi model koperasi konsumsi modern dengan pengelolaan yang profesional dan orientasi pelayanan yang prima sehingga mampu mempertahankan daya beli anggota sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Koperasi Setia Budi Wanita Kota Malang dibawah kepemimpinan Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., yang terkenal dengan Simpan Pinjam Tanggung Renteng.
Faktor Keberhasilan manajemen profesional dan pelatihan berkelanjutan.
Dukungan teknologi informasi untuk efisiensi dan transparansi partisipasi aktif anggota sebagai pemilik dan pengambil keputusan Akses pembiayaan yang memadai dan mudah kemitraan strategis dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dan swasta koperasi-koperasi ini membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing dan membantu mensejahterakan anggotanya. (red)
