Frasa Beras Ketan, Kadang Waras, Kadang Edan menegaskan bahwa kekuasaan tidak otomatis menghasilkan kewarasan.
Hal mana menjadi kritis terhadap pelaku politik yang mampu berpikir rasional dan serta bertindak wajar dalam keadaan tertentu, namun mudah kehilangan kewarasan ketika menghadapi ambisi, kepentingan, dan serta godaan kekuasaan.
Dalam kerangka etika politik, waras berarti kekuasaan diarahkan pada kebaikan bersama atau *bonum commune*, sedangkan edan berarti kekuasaan diperlakukan sebagai alat semata kepentingan pribadi dan atau kelompok.
Dimensi etika moral politik.
Secara filosofis, frasa ini mempertanyakan legitimasi kekuasaan.
Kekuasaan tidak cukup sah secara hukum, harus sah secara moral, yaitu diperoleh dan serta digunakan untuk keadilan, perdamaian, serta semata kesejahteraan masyarakatnya.
Prof Franz Magnis Suseno menekankan bahwa pemisahan kekuasaan dari moralitas akan menggerogoti kekuasaan itu sendiri, karena stabilitas politik bergantung pada keabsahan moralnya.
Etika politik memiliki tiga dimensi dengan tujuan, sarana, dan serta aksi.
Tujuan yang waras adalah kesejahteraan umum dan serta keadilan, sarana yang waras adalah hukum, bermusyawarah, dan serta prosedur , transparan yang dapat dipertanggungjawabkan, aksi yang waras ditandai kejujuran, pengendalian diri, keberanian terarah terukur , dan serta harmoni penghindaran kekerasan.
Ketika salah satu dimensi ini dipatahkan, politik berubah menjadi edan atau gila, legal secara formal, namun tidak lagi bermoral.
Rasionalitas kekuasaan menuntut pelaku politik memahami situasi, membaca kepentingan tujuan besar masyarakat yang dipimpinnya dipertaruhkan, mengelola konflik, dan serta menghitung dampak keputusannya.
Tindakan politik rasional bukan sekadar cerdas secara taktis strategis, melainkan juga mampu menjelaskan dan serta mempertanggungjawabkan setiap langkah berdasarkan nilai etis.
Dalam frasa tersebut, kadang waras menunjukkan kemampuan rasional itu ada, kadang edan menunjukkan rasionalitas yang dikalahkan oleh kepentingan sesaat, emosi kolektif, atau logika mempertahankan kekuasaan.
Adapun Kewarasan publik adalah kondisi ketika masyarakat mampu menilai kekuasaan secara kritis, menuntut transparansi, dan serta menolak penyalahgunaan wewenang.
Etika politik menempatkan keterlibatan kritis warga sebagai penyeimbang kekuasaan, tanpa kontrol publik, kecenderungan edan elite politik lebih mudah berlangsung terus menerus.
Frasa ini karenanya peringatan struktural dimana kewarasan politik harus dibangun melalui kapasitas, kapabilitas, integritas pemimpin, institusi yang harus kuat secara mental maupun spiritual, dan serta kesadaran publik yang kritis aktif serta dan harus solutif.
241o2o26, Padmi Negari Rajajowas
