Monwnews.com, Mengingat keberadaan Inpres No. 3 Tahun 2019 dirancang sebagai kerangka lintas-sektor untuk menaikkan prestasi sepak bola Indonesia, tetapi secara empiris efeknya masih campuran ada kemajuan tata kelola dan pembinaan, namun banyak target peta jalan belum tercapai, dan serta pandemi sempat memperlambat implementasi.
Pembacaan empiris
Secara normatif, Inpres ini memerintahkan pengembangan bakat, kompetensi wasit-pelatih, sistem kompetisi berjenjang, perbaikan tata kelola, prasarana bertaraf internasional, dan mobilisasi pendanaan.
Dalam membagi tugas spesifik ke kementerian/lembaga, daerah, dan Polri, sehingga desainnya bukan sekadar seruan moral, melainkan instrumen koordinasi negara.
Namun laporan Kemenko PMK pada 2022 menyebut bahwa meski sudah berjalan tiga tahun, masih banyak target yang belum tercapai, terutama karena dampak pandemi terhadap kompetisi, pembinaan usia muda, dan alokasi anggaran.
Menunjukkan masalah utama Indonesia bukan hanya apakah kurang niat , melainkan lemahnya kesinambungan institusional, koordinasi, dan serta pembiayaan.
Mengapa Indonesia masih senang hanya jadi penonton,
kalau ditanya mengapa Indonesia masih lebih sering jadi penikmat sepak bola dunia ketimbang produsen prestasi, jawabannya ada pada ekosistem.
Negara maju sepak bolanya biasanya punya rantai lengkap guna pembinaan akar rumput, akademi yang konsisten, kompetisi usia dini yang rutin, lisensi pelatih yang luas, sport science, dan tata kelola yang stabil.
Inpres ini sudah menyebut semua unsur itu, termasuk kurikulum, pelatihan pelatih, sport science, dan training center, tetapi penerapannya bergantung pada kerja rutin antarlembaga, bukan pada momentum politik sesaat.
Karena itu, kunci empirisnya adalah kontinuitas/keajegan, bukan sekadar dokumen kebijakan.
Soal devisa dalam argumen bahwa prestasi sepak bola dapat menahan devisa keluar hal itu masuk akal nalar pikir secara ekonomi-politik, tetapi jalurnya tidak langsung.
Bagaimana uang keluar terutama terjadi saat masyarakat membayar hak siar baik ketika olimpiade maupun liga champion dll , langganan, tiket, merchandise, sponsor, dan konsumsi yang mengalir ke industri sepak bola luar negeri dan serta sebaliknya, prestasi domestik bisa menahan sebagian kebocoran itu dengan memperkuat liga, stadion, event, sponsor lokal, dan serta komersialisasi talenta.
Namun Inpres No. 3/2019 sendiri tidak menyebut target devisa secara eksplisit fokusnya adalah prestasi dan ekosistem pembinaan.
Jadi, dampak terhadap devisa harus dipahami sebagai efek turunan dari industrialisasi sepak bola nasional, bukan efek otomatis dari instruksi presiden.
Ontologi sepak bola
Secara ontologis, sepak bola bukan sekadar pertandingan 90 menit, melainkan institusi sosial yang memadukan tubuh, disiplin, simbol, identitas kolektif, ekonomi, dan negara.
Dalam bingkai ini, timnas adalah representasi keberadaan bangsa di ruang kompetisi global.
Maka persepakbolaan nasional pada Inpres itu bisa dibaca sebagai upaya negara membentuk ada-kolektif Indonesia yang tampil, teratur, dan diakui.
Artinya, sepak bola tidak netral ruang pembentukan martabat publik.
Epistemologi sepak bola kebijakan sepak bola yang baik harus bertumpu pada pengetahuan yang teruji, bukan intuisi sesaat.
Disini penting sport science, data scouting, evaluasi kompetisi, dan indikator pembinaan yang jelas justru itu sebabnya Inpres memasukkan pengembangan sport science, pelatihan bertingkat, monitoring-evaluasi, dan peta jalan.
Tetapi problem epistemik Indonesia sering muncul pada tahap implementasi data tidak seragam, evaluasi tidak mengikat, dan hasil kebijakan tidak selalu dipakai untuk koreksi.
Maka pengetahuan yang dibutuhkan bukan hanya apa yang harus dilakukan , melainkan bagaimana membuktikan bahwa itu berhasil.
Aksiologi Pancasila
Kalau dibaca dengan 5 sila, sepak bola bisa menjadi laboratorium etika publik.
Sila pertama menuntut sportivitas dan serta integritas, sila kedua mengharuskan penghormatan martabat semua pelaku, sila ketiga menempatkan timnas sebagai alat persatuan, sila keempat menuntut musyawarah dan serta kepemimpinan yang akuntabel, sila kelima menuntut akses pembinaan yang adil dari pusat sampai daerah.
Pembacaan ini sejalan dengan gagasan bahwa nilai Pancasila dapat menjadi fondasi karakter, kerja tim, dan serta keadilan dalam pengembangan sepak bola nasional.
Dengan begitu, sepak bola tidak hanya mengejar menang, tetapi juga membentuk manusia dan serta tata sosial yang lebih adil.
Implikasi praktisnya
beberapa ukuran empiris agar Inpres ini tetap bertepat guna.
Pertama, wajib ada indikator terbuka maka jumlah pelatih berlisensi, jumlah akademi aktif, frekuensi kompetisi usia muda, kualitas lapangan, dan rasio pemakaian sport science.
Kedua, pembiayaan harus berlapis diantaranya bersumber dari APBN, APBD, sponsor BUMN/swasta, dan model bisnis liga yang sehat.
Ketiga, muali dari pusat dan daerah harus diikat oleh evaluasi berkala, karena tanpa sanksi dan serta insentif yang jelas, instruksi lintas sektor mudah berhenti sebagai formalitas.
Jadi, Inpres No. 3 Tahun 2019 adalah fondasi penting, tetapi belum cukup untuk mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen kekuatan sepak bola.
Hal itu baru akan tetap berguna apabila dipindahkan dari level instruksi ke level rezim kelembagaan, dimana kompetisi yang berkesinambungan, pembinaan serius dari akar rumput, tata kelola yang bersih, dan serta industrialisasi sepak bola yang memberi nilai tambah ekonomi secara nasional disamping terbukti hampir 100 tahun keberadaan klub sepak bola efektif dan serta memupuk rasa persatuan nasional menghilangkan sentimen suku, ras, agama.
Mensejarah bahwasannya Olimpiade Musim Panas di Australia 1956, PSSI berhasil masuk 8 besar dunia dengan sesi pertandingan pertama menahan 0-0 melawan Uni Sovyet.
Dalam bahasa Pancasila, tujuan akhirnya bukan hanya mencetak tim yang menang, melainkan membangun ekosistem yang profesional, berdaulat, beradab, dan serta kesetaraan berkeadilan.
#salamsatujiwa
#salamnusantar@bekerja
🏃🏽♂️🏃♀️🏃🏽♂️🏃♀️🤝✊💪🥰
🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩
