Monwnews.com, Presiden Prabowo memutuskan empat pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara masuk wilayah Aceh.
Penetapan ini berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki pemerintah.
“Berlandaskan dokumen, pemerintah telah ambil keputusan bahwa 4 pulau itu milik Aceh,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.
Adapun empat pulau yang menjadi sengketa itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik & Keamanan, Muhammad Sutisna, mengatakan bahwa polemik soal pulau tersebut sebenarnya hal yang tidak perlu diperdebatkan.
Muhammad Sutisna menambahkan karena jika melihat pengumuman dari Mensesneg Prasetyo Hadi, bahwa penetapannya berdasarkan dokumen yang dimiliki negara juga.
“Artinya terdapat dokumen resmi, namun terdapat pihak-pihak yang menggunakan informasi, data, dan dokumen lainnya untuk melimpahkan pulau-pulau tersebut dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara”, kata Sutisna lewat wawancara eksklusif pada Selasa 17 Juni 2025.
Menurut Sutisna yang juga Co Founder Forum Intelektual Muda, menambahkan bahwa sejatinya persoalan tersebut adalah hal yang tidak perlu. Dan mesti adanya evaluasi dan reshuffle total terhadap menteri di kabinet yang mengganggu fokus kerja dari Presiden Prabowo.
“Melihat presiden yang sedang fokus pada program pemerintah ditengah perang ekonomi global, dan panasnya situasi politik internasional membuat presiden harus bekerja lebih banyak dan tentunya mengganggu agenda-agenda kenegaraan yang jauh lebih penting”, ujar Sutisna.
Lalu Sutisna juga mengingatkan bahwa presiden perlu segera untuk mengevaluasi dan me-reshuffle menteri yang berkinerja buruk plus menggangu kondusifitas publik. Antara lain juga menteri perdagangan yang kinerjanya belum begitu terasa untuk publik.
“Melihat situasi politik yang secara umum lebih kondusif, sektor ekonomi perlu juga diperhatikan, karena masyarakat sedangan menderita ditengah gejolak melemahnya ekonomi, PHK, dan daya beli yang menurun”, ucap Sutisna.
Sutisna juga memberikan masukan bahwa saat ini negara lebih butuh perhatian ekomomi-perdagangan untuk hajat publik yang lebih banyak.
“Sebenernya terdapat figur yang cocok untuk mengisi pos menteri perdagangan dengan kinerja yang mumpuni dan kinerja terhadap publik yang sudah dirasakan. Yakni Harvick Hasnul Qolbi”, kata Sutisna.
Sutisna menekankan pentingnya fokus pada isu ekonomi, khususnya pada sektor investasi, industri, dan perdagangan. Ia pun mendesak Presiden untuk segera melakukan reshuffle kabinet. Ia menyoroti perlunya figur Menteri Perdagangan yang proaktif, cekatan, dan memiliki kemampuan negosiasi kuat guna meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Ia juga menegaskan bahwa figur yang dianggap layak mengisi posisi Mendag adalah Harvick Hasnul Qolbi, yang memiliki pengalaman sebagai Wakil Menteri Pertanian di era pemerintahan sebelumnya.
