Oleh : Bismo Pratonggopati – Budayawan
Monwnews.com, Kedjawen kerap dipajang sebagai dekorasi kebudayaan: dipakai dalam upacara, slogan, busana, pariwisata, dan legitimasi politik. Tetapi ketika ia berbicara sebagai jalan batin, ia segera dicurigai. Negara suka memakai simbol Jawa, tetapi gagap membaca rasa Jawa
Ada ironi besar dalam sejarah kebudayaan Indonesia: Jawa adalah salah satu sumber simbolik utama kekuasaan nasional, tetapi spiritualitas Jawa sering diperlakukan sebagai anak haram republik modern. Bahasa kekuasaan kita penuh dengan metafora Jawa—rukun, tepa selira, gotong royong, unggah-ungguh, musyawarah, pamong, satria pinandita—tetapi ketika Kedjawen muncul sebagai sistem batin yang otonom, ia segera dimasukkan ke laci “kepercayaan”, “adat”, “mistik”, “klenik”, atau “warisan budaya”. Negara mengambil kulitnya, tetapi sering menolak rohnya.
Artikel tentang kebangkitan Kedjawen dan Layang Djojobojo memperlihatkan gejala itu dengan telanjang. Di sana ada klaim besar: bahwa Kedjawen adalah kepercayaan otentik Jawa, monoteistik, memiliki wahyu, nabi, kitab suci, perintah moral, sistem bahasa, aksara, kalender, bahkan sejarah spiritual yang jauh lebih tua daripada banyak agama dunia. Klaim semacam ini tentu perlu diuji dengan dingin. Sejarah tidak boleh diganti dengan romantisme. Filologi tidak boleh diganti dengan gairah identitas. Antropologi tidak boleh dijadikan mimbar propaganda spiritual.
Tetapi mengabaikan teks itu sebagai sekadar fantasi juga terlalu dangkal. Sebab di balik klaim-klaimnya yang mungkin problematis secara historis, ada satu jeritan yang nyata: kerinduan orang Jawa untuk menemukan kembali asal-usulnya sendiri. Bukan asal-usul sebagai data administratif. Bukan asal-usul dalam bentuk sertifikat kebudayaan. Tetapi asal-usul sebagai rasa: dari mana manusia Jawa datang, kepada siapa ia bersujud, bagaimana ia membaca alam, bagaimana ia menata hidup, bagaimana ia menghadapi kematian, dan mengapa kata “Gusti” masih menggema di lidah orang Jawa bahkan ketika struktur kepercayaannya sudah berubah berkali-kali.
Di sinilah Kedjawen menjadi penting. Ia bukan semata doktrin. Ia adalah arsip batin. Ia adalah memori yang bertahan di bawah tekanan sejarah. Ia adalah cara orang Jawa menyimpan Tuhan di balik bahasa yang rendah hati.
Masalahnya, republik modern sering gagal membedakan antara mistik sebagai manipulasi dan mistik sebagai epistemologi. Yang pertama memang harus dikritik: perdukunan politik, komodifikasi pusaka, jual-beli wahyu, dan panggung spiritual palsu yang dipakai untuk menipu massa. Tetapi yang kedua—mistik sebagai jalan pengetahuan batin—justru merupakan salah satu sumbangan terdalam Jawa bagi peradaban. Negara modern terlalu percaya kepada angka, dokumen, dan proyek. Ia lupa bahwa masyarakat juga hidup dari simbol, rasa, mitos, dan ritus. Ketika simbol-simbol itu dihancurkan tanpa diganti dengan etika yang lebih luhur, yang lahir bukan rasionalitas, melainkan kekosongan.
Dan kekosongan selalu mengundang calo.
Jawa sebagai Tambang Simbol Kekuasaan
Sejak masa kerajaan hingga republik, Jawa selalu menjadi tambang simbol kekuasaan. Raja-raja Jawa memakai wahyu keprabon untuk meneguhkan legitimasi. Kolonialisme Belanda belajar membaca struktur keraton untuk mengelola kepatuhan. Orde Baru menjadikan stabilitas Jawa sebagai bahasa politik nasional. Reformasi membawa demokrasi elektoral, tetapi simbol-simbol Jawa tidak hilang. Ia hanya berganti panggung: dari keraton ke baliho, dari babad ke survei, dari tapa brata ke pencitraan.
Kekuasaan modern gemar meminjam Jawa karena Jawa menyediakan bahasa yang halus untuk menyembunyikan kekerasan. “Rukun” dapat berarti harmoni, tetapi juga bisa berarti jangan membantah. “Tepa selira” dapat berarti empati, tetapi juga bisa berarti diamlah agar tidak mengganggu kenyamanan elite. “Nrimo” dapat berarti kesadaran spiritual, tetapi juga bisa dijadikan obat bius sosial agar rakyat menerima ketimpangan sebagai takdir. “Pamomong” dapat berarti kepemimpinan pengayom, tetapi dalam tangan kekuasaan patrimonial ia berubah menjadi paternalistik: rakyat dianggap anak kecil, elite merasa diri bapak bangsa.
Di sinilah Kedjawen sering dicuri dari dirinya sendiri. Ajaran batin yang semula menuntut pengendalian diri, keselarasan, dan kejernihan rasa, dipelintir menjadi perangkat kepatuhan politik. Laku spiritual yang semestinya mengoreksi nafsu kekuasaan, justru dipakai untuk memoles wajah kekuasaan.
Jawa mengenal konsep satria pinandita: pemimpin yang kuat sekaligus suci, berkuasa tetapi mampu menahan diri, menang tanpa ngasorake, memimpin tanpa jumawa. Namun dalam praktik politik modern, yang sering muncul justru kebalikannya: satria palsu yang fasih memakai busana budaya, tetapi batinnya dipenuhi kalkulasi oligarki. Mereka berbicara tentang kebijaksanaan leluhur, tetapi kebijakannya menyingkirkan rakyat kecil. Mereka memuja keraton sebagai estetika, tetapi melupakan etika. Mereka memakai blangkon untuk kamera, tetapi menanggalkan rasa ketika berhadapan dengan tanah, desa, sawah, buruh, dan wong cilik.
Kedjawen, bila dibaca serius, adalah kritik terhadap kekuasaan yang kehilangan rasa. Ia tidak hanya bertanya apakah seorang pemimpin sah secara hukum. Ia bertanya: apakah ia masih punya rasa isin? Apakah ia masih punya rasa welas? Apakah ia masih mampu menahan diri dari keserakahan? Apakah jabatannya menjadi jalan pengabdian atau sekadar panggung memperluas jejaring keluarga, kroni, dan modal?
Dalam politik modern, pertanyaan-pertanyaan ini dianggap kuno. Padahal justru di situ letak etika terdalam Jawa. Demokrasi tanpa rasa hanya melahirkan prosedur. Pemilu tanpa rasa hanya melahirkan transaksi. Negara hukum tanpa rasa hanya melahirkan pasal yang tajam ke bawah dan lentur ke atas.
Layang Djojobojo: Antara Arsip, Mitos, dan Politik Identitas
Teks tentang Layang Djojobojo menyodorkan klaim-klaim besar: kitab suci Jawa, wahyu di Gunung Klotok, nabi Josono, delapan perintah, bintang berujung delapan, kalender ribuan tahun sebelum Masehi, bahasa gaib, aksara Tjarakan, dan struktur spiritual Jawa yang dikatakan mendahului dominasi asing.
Sebagai dokumen sejarah, klaim itu perlu diuji secara ketat. Filologi menuntut naskah, umur manuskrip, varian teks, silsilah penyalinan, konteks bahasa, bukti material, dan keterhubungan dengan tradisi naskah Jawa yang lebih luas. Tanpa itu, klaim “tertua”, “asli”, dan “kitab suci” harus diperlakukan hati-hati. Sejarah bukan arena bebas untuk mengumumkan kejayaan masa lalu tanpa bukti.
Namun sebagai gejala kebudayaan, Layang Djojobojo—benar atau tidak sebagai naskah kuno dalam pengertian akademik—menunjukkan satu kebutuhan sosial: kebutuhan akan pusat. Orang Jawa modern, terutama yang tercerabut dari desa, tanah, bahasa ibu, dan ritus keluarga, mencari kembali poros batin. Mereka hidup dalam dunia yang makin bising: agama menjadi institusi, negara menjadi birokrasi, pasar menjadi agama baru, media sosial menjadi panggung narsisme, dan keluarga kehilangan fungsi transmisi nilai. Dalam kekosongan itu, narasi tentang kitab suci Jawa menjadi sangat menggoda. Ia menawarkan asal-usul. Ia mengatakan: engkau tidak kosong; engkau punya warisan; engkau punya jalan pulang.
Di sinilah kita harus tajam sekaligus adil. Romantisme identitas bisa berbahaya bila berubah menjadi supremasi budaya. Klaim bahwa satu etnis memiliki wahyu paling tua atau spiritualitas paling otentik dapat dengan mudah tergelincir menjadi chauvinisme. Tetapi menertawakan pencarian identitas juga bentuk kekerasan epistemik. Terlalu lama tradisi lokal dipaksa menjelaskan diri dengan bahasa agama resmi, bahasa kolonial, bahasa akademik Barat, atau bahasa negara. Ketika ia berbicara dengan bahasanya sendiri, ia dianggap tidak ilmiah. Ketika ia memakai kategori modern seperti kitab suci dan nabi, ia dianggap meniru. Ketika ia tetap menjadi laku batin, ia dianggap kabur.
Kedjawen terjebak dalam perangkap klasifikasi. Sebagai agama, ia dipertanyakan. Sebagai budaya, ia dipamerkan. Sebagai mistik, ia dicurigai. Sebagai filsafat, ia diremehkan. Sebagai identitas, ia dipolitisasi. Negara dan masyarakat modern seperti tidak tahu harus meletakkannya di mana. Maka ia ditempatkan di sudut yang aman: festival, museum, pariwisata, atau daftar “kearifan lokal”.
Padahal Kedjawen bukan benda mati di etalase. Ia adalah cara membaca hidup.
Gusti: Nama yang Selamat dari Perubahan Zaman
Salah satu bagian paling kuat dari teks tersebut adalah penekanannya pada kata “Gusti”. Dalam kehidupan Jawa, “Gusti” adalah kata yang luar biasa lentur. Ia dapat berarti Tuhan, tuan, raja, yang dihormati, yang menjadi pusat pengabdian. Dalam tradisi Islam Jawa, “Gusti Allah” menjadi sebutan yang akrab. Dalam percakapan sehari-hari, “Gusti” mengandung rasa kedekatan yang tidak selalu bisa ditangkap oleh istilah teologis formal.
Kata ini penting karena memperlihatkan bagaimana Jawa mengolah transendensi. Tuhan tidak hanya berada di langit doktrin. Ia hadir dalam rasa hormat, tata krama, sujud, diam, laku, dan kesadaran akan keterbatasan diri. Orang Jawa tidak selalu membicarakan Tuhan dengan definisi metafisik yang keras. Ia sering menyebut-Nya dengan getaran batin: Gusti ora sare—Tuhan tidak tidur. Kalimat ini bukan sekadar dogma. Ia adalah etika sosial. Artinya: jangan curang, jangan sombong, jangan menindas, jangan mengira tidak ada yang melihat.
Dalam masyarakat yang hukum formalnya sering bisa dibeli, kalimat “Gusti ora sare” adalah sisa terakhir dari pengadilan batin. Ia mengingatkan bahwa ada dimensi moral yang tidak bisa diakali oleh pengacara, konsultan politik, buzzer, atau akta notaris. Kekuasaan boleh menguasai aparat. Modal boleh membeli narasi. Tetapi dalam imajinasi Jawa, Gusti tetap menjadi saksi tertinggi.
Di sinilah Kedjawen memiliki daya kritik politik yang tajam. Ia tidak hanya menawarkan harmoni, tetapi juga pengawasan batin. Ia menolak manusia yang lupa ukuran. Dalam kosmologi Jawa, kekacauan sosial sering dibaca sebagai akibat dari rusaknya keseimbangan batin penguasa. Bila raja tidak adil, alam ikut memberi tanda. Bila pemimpin rakus, rakyat gelisah. Bila elite kehilangan rasa, zaman masuk ke fase kalabendu: zaman rusak, zaman terbalik, zaman ketika yang salah bisa tampil seperti benar karena menguasai panggung.
Apakah ini takhayul? Bisa saja dibaca begitu oleh rasionalisme dangkal. Tetapi secara antropologis, itu adalah cara masyarakat menyatakan hubungan antara etika elite dan kerusakan dunia sosial. Dalam bahasa modern: korupsi moral di pusat kekuasaan menghasilkan krisis institusional. Dalam bahasa Jawa: jagad dadi peteng amarga pamomong kelangan wahyu.
Dino Pasaran dan Waktu yang Dijajah Kalender Modern
Teks itu juga menyebut dino pasaran: Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing. Banyak orang Jawa masih memakai pasaran untuk weton, slametan, pernikahan, pindah rumah, atau perhitungan hari baik. Modernitas sering menertawakannya sebagai irasional. Tetapi sebelum mencemooh, kita perlu memahami bahwa sistem waktu Jawa bukan sekadar alat menghitung hari. Ia adalah kosmologi.
Kalender modern mengubah waktu menjadi angka. Hari adalah unit produktivitas. Bulan adalah siklus gaji. Tahun adalah periode fiskal. Negara memakai kalender untuk pajak, pemilu, anggaran, dan administrasi. Kapitalisme memakai kalender untuk target, kuartal, rapat, dan deadline. Dalam dunia modern, waktu menjadi mesin.
Sementara dalam kosmologi Jawa, waktu memiliki kualitas. Hari tidak netral. Setiap pertemuan antara siklus tujuh hari dan lima pasaran menghasilkan karakter tertentu. Benar atau salah secara sains modern bukan satu-satunya pertanyaan. Yang lebih penting: sistem ini mengajarkan bahwa manusia tidak hidup sendirian. Ia harus menyesuaikan diri dengan ritme yang lebih luas: keluarga, leluhur, alam, musim, desa, dan rasa batin.
Modernitas yang hanya mengenal waktu produktif telah merusak banyak hal. Petani dipaksa mengikuti logika pasar, bukan musim. Kota bekerja dengan ritme mesin, bukan tubuh. Pendidikan mengejar kalender akademik, bukan kematangan jiwa. Politik hidup dari siklus elektoral, bukan kebijaksanaan generasi. Akibatnya, manusia menjadi cepat, tetapi tidak selalu mendalam. Sibuk, tetapi kosong. Terhubung, tetapi tercerabut.
Kedjawen mengingatkan bahwa waktu harus dibaca, bukan hanya dipakai. Ada saat menanam, ada saat menahan diri. Ada saat berbicara, ada saat diam. Ada saat maju, ada saat mundur. Dalam politik, hikmah ini sangat mahal. Banyak kerusakan terjadi bukan hanya karena keputusan salah, tetapi karena keputusan diambil pada waktu batin yang salah: saat nafsu sedang tinggi, saat elite sedang mabuk kemenangan, saat rakyat belum diajak bicara, saat alam belum dipertimbangkan.
Negara modern memiliki kalender kerja. Tetapi ia sering tidak punya kalender rasa.
Kedjawen dan Sejarah yang Ditulis oleh Pemenang
Kedjawen tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang penaklukan simbolik. Jawa mengalami beberapa gelombang besar: animisme dan dinamisme lokal, Hindu-Buddha, Islamisasi, kolonialisme Eropa, nasionalisme modern, Orde Baru, reformasi, dan kini kapitalisme digital. Setiap zaman tidak menghapus yang sebelumnya secara total. Ia menumpuk, bernegosiasi, menyamar, dan hidup dalam lapisan-lapisan.
Inilah sebabnya spiritualitas Jawa sering tampak sinkretik. Tetapi kata “sinkretik” kadang dipakai dengan nada merendahkan, seolah-olah Jawa tidak murni, tidak tegas, tidak ortodoks. Padahal dalam perspektif antropologi, sinkretisme bisa dibaca sebagai kecerdasan kultural. Jawa bertahan bukan karena kaku, tetapi karena mampu menyerap. Ia tidak selalu melawan dengan pedang. Ia melawan dengan bahasa, simbol, ritus, dan kesabaran historis.
Namun ada harga yang harus dibayar. Karena terlalu lentur, Jawa sering mudah dikooptasi. Karena terlalu halus, kritiknya sering tak terdengar. Karena terlalu menekankan harmoni, ketidakadilan kadang disapu ke bawah karpet. Karena terlalu menghormati hierarki, rakyat kecil sering dipaksa menunduk lebih lama daripada seharusnya.
Di sinilah kita perlu membedakan antara Kedjawen sebagai kedalaman batin dan feodalisme sebagai struktur kuasa. Keduanya sering dicampuradukkan. Tidak semua yang memakai simbol Jawa adalah bijaksana. Tidak semua yang berbicara halus adalah beradab. Tidak semua yang mengutip leluhur sedang menjaga warisan. Bisa jadi ia sedang memakai leluhur sebagai tameng untuk mempertahankan privilese.
Feodalisme Jawa adalah bayang-bayang yang harus dikritik. Ia membuat kekuasaan tampak sakral meski korup. Ia membuat rakyat takut bertanya. Ia membuat kritik dianggap kurang ajar. Ia membuat kedekatan dengan pusat dianggap lebih penting daripada kebenaran. Dalam bentuk modern, feodalisme ini tidak lagi selalu memakai keris dan keraton. Ia memakai jabatan, partai, perusahaan, yayasan, dinasti politik, dan jaringan patronase.
Maka kebangkitan Kedjawen harus hati-hati. Ia bisa menjadi jalan pembebasan batin, tetapi juga bisa menjadi panggung baru feodalisme spiritual. Ketika seseorang mengklaim paling dekat dengan wahyu, paling sah sebagai pewaris, paling murni sebagai penjaga ajaran, di sana bahaya mulai muncul. Spiritualitas yang sehat memperhalus ego. Spiritualitas palsu justru memberi ego pakaian suci.
Kraton, Negara, dan Perebutan Hak Menafsirkan Jawa
Artikel awal menyebut bahwa pengungkapan Layang Djojobojo menimbulkan kehebohan di Jawa, khususnya di lingkungan Kraton Yogyakarta. Benar atau tidak detail peristiwanya, kalimat itu menyentuh isu penting: siapa yang berhak menafsirkan Jawa?
Apakah keraton? Akademisi? Negara? Komunitas penghayat? Keluarga pewaris naskah? Agama resmi? Pasar budaya? Atau orang Jawa biasa yang masih menyalakan dupa di malam tertentu, menghitung weton anaknya, menyebut Gusti dalam doa, dan mengingat pesan simbahnya?
Perebutan tafsir ini bukan perkara kecil. Tafsir atas budaya adalah tafsir atas kuasa. Siapa yang boleh menentukan apa itu Jawa, ia ikut menentukan siapa yang sah berbicara atas nama Jawa. Selama ini, Jawa sering diwakili oleh elite simbolik: keraton, budayawan besar, akademisi, pejabat, dan institusi negara. Tetapi di luar itu ada Jawa yang lain: Jawa desa, Jawa pesisir, Jawa buruh migran, Jawa santri, Jawa abangan, Jawa urban, Jawa diaspora, Jawa yang tinggal di kontrakan kota besar, Jawa yang tidak bisa lagi berbahasa krama tetapi masih merindukan unggah-ungguh.
Kedjawen tidak boleh dikunci hanya di ruang bangsawan. Rasa bukan monopoli darah biru. Laku bukan hak eksklusif garis keturunan. Wahyu, dalam pengertian batin Jawa, tidak otomatis turun kepada mereka yang punya gelar panjang. Kadang justru wong cilik yang lebih dekat kepada Gusti karena hidupnya bersih dari kesombongan.
Inilah kritik penting terhadap politik kebudayaan kita. Negara sering memuliakan budaya dalam bentuk seremoni, tetapi mengabaikan rakyat pemilik budaya dalam kebijakan. Desa dijadikan latar tarian, tetapi tanahnya dirampas. Petani dipuji sebagai penjaga tradisi, tetapi harga panennya dihancurkan. Nelayan disebut pahlawan laut, tetapi ruang hidupnya kalah oleh reklamasi dan industri ekstraktif. Penghayat kepercayaan diakui secara konstitusional, tetapi stigma sosial masih panjang.
Kebudayaan tanpa keadilan hanyalah dekorasi. Jawa tanpa wong cilik hanyalah panggung kosong.
Spiritualitas Jawa sebagai Kritik terhadap Oligarki
Bila dibaca secara keras, Kedjawen sebenarnya dapat menjadi pisau kritik terhadap oligarki. Mengapa? Karena inti terdalamnya adalah pengendalian nafsu. Oligarki adalah kebalikan dari itu: nafsu yang dilembagakan. Nafsu atas tanah, tambang, proyek, jabatan, rente, izin, dan warisan kekuasaan. Oligarki adalah ketika manusia tidak lagi cukup dengan haknya, lalu memakai negara untuk memperbesar perutnya.
Dalam bahasa Jawa, oligarki adalah kegagalan ngeli ning ora keli—ikut arus tetapi tidak hanyut. Elite kita banyak yang hanyut. Mereka hanyut dalam uang, jabatan, jaringan, dan rasa kebal. Mereka pandai berbicara nasionalisme, tetapi rekeningnya kosmopolitan. Mereka memuja rakyat saat kampanye, tetapi melupakan rakyat saat pembagian konsesi. Mereka memakai simbol-simbol lokal saat butuh legitimasi, tetapi tunduk kepada logika modal ketika mengambil keputusan.
Kedjawen mengajarkan keselarasan antara jagad cilik dan jagad gedhe: diri manusia dan semesta sosial. Bila jagad cilik rusak—hati dipenuhi serakah—maka jagad gedhe ikut rusak: hukum kacau, alam dieksploitasi, rakyat kehilangan pegangan. Ini bukan sekadar mistik. Ini teori moral tentang kekuasaan.
Negara modern membutuhkan teori seperti ini. Selama ini, kita terlalu sering memahami korupsi sebagai pelanggaran administrasi. Padahal korupsi adalah penyakit batin yang menjadi sistem. Ia lahir dari manusia yang kehilangan rasa cukup. Dalam spiritualitas Jawa, rasa cukup adalah dasar kemerdekaan. Orang yang tidak punya rasa cukup tidak bisa menjadi pemimpin. Ia hanya menjadi perpanjangan dari kekosongan dirinya sendiri.
Di titik ini, Kedjawen tidak boleh dijinakkan menjadi sekadar “kearifan lokal”. Ia harus dipulihkan sebagai etika publik. Bukan untuk mengganti agama. Bukan untuk mendirikan negara Jawa. Tetapi untuk mengembalikan dimensi rasa ke dalam politik yang terlalu kasar, ekonomi yang terlalu rakus, dan birokrasi yang terlalu dingin.
Kedjawen, Agama Resmi, dan Luka Penghayat
Sejarah Indonesia modern menyimpan luka panjang terhadap komunitas penghayat kepercayaan. Bertahun-tahun, mereka hidup dalam posisi abu-abu: ada sebagai warga, tetapi sering tidak sepenuhnya diakui sebagai subjek spiritual yang setara. Identitas mereka kerap dipaksa masuk ke kategori agama resmi. Banyak yang mengalami stigma, kesulitan administrasi, tekanan sosial, bahkan tuduhan sesat.
Putusan-putusan hukum belakangan memang membuka ruang pengakuan lebih baik bagi penghayat kepercayaan. Tetapi pengakuan administratif tidak otomatis menghapus prasangka budaya. Di banyak tempat, orang masih memandang kepercayaan lokal sebagai sisa masa lalu, bukan jalan spiritual yang hidup. Ini mencerminkan kolonialisme batin yang belum selesai: kita menganggap yang sah hanya yang datang dengan format kitab, nabi, lembaga, teologi formal, dan pengakuan negara.
Di sinilah artikel tentang Kedjawen menjadi menarik sekaligus problematis. Dengan menyebut kitab suci, nabi, wahyu, dan perintah moral, ia seolah ingin mengatakan: Kedjawen juga memenuhi format agama. Strategi ini dapat dipahami sebagai usaha memperoleh legitimasi. Tetapi ada jebakannya: Kedjawen dipaksa menjadi seperti agama formal agar diakui. Padahal kekuatannya justru mungkin terletak pada bentuknya yang berbeda—lebih cair, lebih laku, lebih rasa, lebih kosmologis.
Mengapa tradisi lokal harus meniru struktur agama besar agar dihormati? Mengapa laku batin tanpa institusi besar dianggap kurang sah? Mengapa wahyu harus selalu berbentuk teks tertutup, bukan pengalaman kesadaran yang hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena menyangkut masa depan pluralisme Indonesia.
Pluralisme yang sehat bukan hanya membiarkan yang berbeda ada. Ia juga memberi hak kepada yang berbeda untuk tidak dipaksa menyerupai mayoritas.
Bahasa Jawa dan Hilangnya Infrastruktur Rasa
Artikel awal menyebut enam tingkatan bahasa Jawa, termasuk level yang disebut ngawi ngisor, ngawi inggil, dan ngawi gaib. Secara linguistik, klaim itu perlu diuji. Tetapi gagasan bahwa bahasa Jawa memiliki lapisan-lapisan kesadaran adalah benar secara kultural. Bahasa Jawa bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah sekolah etika.
Dalam bahasa Jawa, seseorang belajar menempatkan diri. Kepada siapa berbicara ngoko, kepada siapa krama, kapan merendah, kapan menahan nada, kapan menyampaikan kritik secara tidak langsung. Struktur ini bisa menjadi alat pembentukan kehalusan budi. Tetapi ia juga bisa menjadi alat reproduksi hierarki. Lagi-lagi, Jawa selalu ambivalen: halus sekaligus berpotensi menindas.
Masalah kita hari ini adalah hilangnya infrastruktur rasa tanpa lahirnya etika baru yang lebih demokratis. Banyak anak muda Jawa tidak lagi menguasai krama, tetapi juga tidak mendapat pengganti berupa etika egaliter yang matang. Akibatnya, bahasa menjadi kasar, ruang publik menjadi bising, media sosial menjadi pasar umpatan, dan politik menjadi arena penghinaan.
Kita tidak perlu meratapi hilangnya masa lalu secara berlebihan. Bahasa memang berubah. Tetapi yang harus dicemaskan adalah hilangnya kemampuan merasa. Masyarakat boleh menjadi modern, tetapi jangan menjadi tumpul. Demokrasi boleh egaliter, tetapi jangan menjadi vulgar. Kritik boleh keras, tetapi jangan kehilangan martabat.
Kedjawen mengingatkan bahwa kata memiliki daya. Ucapan bukan hanya bunyi. Ia membawa getaran batin. Dalam politik hari ini, kata-kata telah dipakai seperti batu: dilempar untuk melukai. Padahal dalam tradisi Jawa, kata idealnya seperti air: menjernihkan, mendinginkan, tetapi juga bisa mengikis batu kekuasaan dengan kesabaran.
Kediri, Jayabaya, dan Industri Ramalan Politik
Nama Djojobojo atau Jayabaya selalu punya tempat istimewa dalam imajinasi Jawa. Ramalan Jayabaya berulang kali dihidupkan setiap kali zaman terasa kacau. Ketika harga naik, ketika elite bertengkar, ketika bencana datang, ketika pemimpin dianggap kehilangan arah, publik kembali mencari tanda-tanda dalam jangka. Ini bukan sekadar kepercayaan irasional. Ini adalah cara masyarakat membaca krisis ketika institusi modern gagal memberi kepastian.
Namun di sinilah bahaya lain muncul: industri ramalan politik. Setiap menjelang pemilu, setiap krisis nasional, setiap transisi kekuasaan, muncul tafsir-tafsir mistik yang mengklaim mengetahui arah zaman. Jayabaya dijadikan alat legitimasi. Ratu adil dijual sebagai produk politik. Simbol leluhur dipakai untuk mengangkat figur tertentu. Spiritualitas berubah menjadi konsultan elektoral gaib.
Ini pelecehan terhadap tradisi. Bila Jayabaya dipahami sebagai simbol, ia mengingatkan bahwa kekuasaan selalu fana dan zaman selalu berputar. Tetapi bila dipakai sebagai alat kampanye, ia berubah menjadi jimat murahan. Kedjawen yang sejati menuntut manusia membaca dirinya sendiri, bukan mencari pembenaran gaib untuk ambisi politik.
Ratu adil dalam kesadaran Jawa seharusnya bukan figur tunggal yang datang menyelamatkan semua orang. Ia adalah simbol kerinduan terhadap keadilan. Bila rakyat terus mencari ratu adil, mungkin itu tanda bahwa institusi keadilan telah gagal. Bila masyarakat terus menunggu wahyu, mungkin itu tanda bahwa politik modern tidak lagi dipercaya. Bila orang lebih percaya ramalan daripada program, mungkin itu bukan semata kesalahan rakyat, tetapi kegagalan elite membangun rasionalitas publik yang bermartabat.
Kedjawen sebagai Jalan Pulang, bukan Alat Memukul yang Lain
Kebangkitan Kedjawen harus dijaga dari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah penolakan total oleh rasionalisme sempit yang menganggap semua spiritualitas lokal sebagai klenik. Ekstrem kedua adalah romantisme identitas yang menganggap semua yang berlabel Jawa otomatis luhur, asli, dan benar.
Kedjawen tidak perlu dibela dengan klaim berlebihan. Ia tidak harus menjadi yang tertua untuk bermakna. Ia tidak harus memiliki kitab suci seperti agama formal untuk dihormati. Ia tidak harus membuktikan superioritas atas tradisi lain. Kekuatan Kedjawen justru terletak pada kemampuannya mengajarkan manusia pulang: pulang kepada rasa, pulang kepada batas, pulang kepada Gusti, pulang kepada tanggung jawab terhadap sesama dan alam.
Bila Kedjawen dibangkitkan untuk menumbuhkan kesadaran ekologis, ia relevan. Bila ia mengajarkan manusia menghormati tanah, air, pohon, gunung, dan leluhur tanpa menyembah selain Gusti, ia menjadi sumber etika lingkungan. Bila ia mengembalikan rasa malu kepada pejabat, ia menjadi kritik politik. Bila ia menumbuhkan welas asih kepada wong cilik, ia menjadi spiritualitas sosial. Bila ia membuat manusia lebih rendah hati, ia hidup.
Tetapi bila Kedjawen dipakai untuk membangun supremasi etnis, memperdagangkan pusaka, mengangkat nabi-nabi baru tanpa akuntabilitas, atau membius rakyat agar tunduk pada elite, ia telah kehilangan rohnya.
Kedjawen bukan alat memukul agama lain. Ia bukan proyek mendirikan menara identitas di atas luka sejarah. Ia bukan nostalgia yang menolak perubahan. Ia adalah jalan halus untuk mengingat bahwa manusia tidak boleh menjadi kasar hanya karena zaman menjadi keras.
Negara Harus Belajar Membaca yang Tak Terlihat
Indonesia sering membanggakan kebudayaan, tetapi kebijakan publiknya jarang sungguh-sungguh berangkat dari antropologi masyarakat. Pembangunan masih terlalu sering melihat manusia sebagai angka: penerima bantuan, pemilih, tenaga kerja, konsumen, wajib pajak. Padahal manusia juga makhluk simbolik. Ia hidup dari rasa aman, pengakuan, martabat, memori, dan hubungan dengan tanah leluhur.
Ketika pembangunan merusak makam leluhur, sumber air, situs desa, atau ritus lokal, kerusakan yang terjadi bukan hanya fisik. Ada kerusakan batin. Ada rasa tercerabut. Negara sering tidak memahami ini karena instrumen kebijakannya terlalu teknokratis. Amdal menghitung lingkungan, tetapi jarang menghitung luka kosmologis. Ganti rugi menghitung meter persegi, tetapi tidak menghitung hubungan spiritual manusia dengan tempat. Relokasi menghitung rumah baru, tetapi tidak menghitung hancurnya jaringan memori.
Kedjawen mengajarkan bahwa ruang tidak netral. Gunung, sungai, pohon besar, mata air, makam, dan rumah tua memiliki lapisan makna. Modernitas boleh menafsirkan ulang, tetapi tidak boleh menghina. Negara yang tidak memahami simbol akan terus terkejut oleh perlawanan masyarakat adat, petani, penghayat, dan komunitas lokal. Mereka dikira menolak pembangunan. Padahal sering kali mereka sedang mempertahankan kosmosnya.
Inilah kritik keras terhadap negara: terlalu sering ia memakai budaya untuk promosi, tetapi mengabaikan kosmologi dalam keputusan. Ia senang tari tradisional saat pembukaan acara, tetapi tidak mendengar suara masyarakat adat saat izin diberikan. Ia memuja batik di panggung internasional, tetapi membiarkan pekerja kecilnya hidup susah. Ia mengangkat keris sebagai warisan dunia, tetapi tidak memahami etika pengendalian diri yang seharusnya diajarkan oleh keris.
Negara yang hanya memuseumkan budaya akan kehilangan jiwa rakyatnya.
Penutup: Gusti Tidak Tidur, tetapi Jawa Sering Dibuat Pingsan
Kedjawen hari ini bangkit bukan karena masa lalu tiba-tiba kembali utuh. Ia bangkit karena masa kini terlalu gaduh dan miskin kedalaman. Orang mencari asal-usul karena masa depan terasa diserahkan kepada pasar, algoritma, proyek, dan oligarki. Orang mencari Gusti dalam bahasa Jawa karena bahasa publik terlalu penuh kebohongan. Orang kembali bertanya tentang weton, wahyu, leluhur, dan rasa karena institusi modern sering gagal memberi kehangatan spiritual.
Namun kebangkitan itu harus dijaga dengan akal sehat. Tidak semua klaim tentang Kedjawen harus diterima sebagai fakta sejarah. Layang Djojobojo perlu diuji. Nama-nama, angka-angka, kalender, aksara, dan silsilah wahyu perlu diteliti secara terbuka. Tetapi pencarian di baliknya tidak boleh dihina. Sebab yang sedang muncul bukan hanya teks, melainkan luka panjang identitas.
Jawa tidak membutuhkan romantisme palsu. Jawa membutuhkan keberanian membaca dirinya sendiri: mana laku, mana feodalisme; mana rasa, mana manipulasi; mana spiritualitas, mana dagang simbol; mana warisan leluhur, mana karangan untuk kepentingan kuasa.
Kedjawen yang sejati tidak takut diuji. Sebab kebenaran batin tidak runtuh hanya karena diperiksa sejarah. Justru dengan kritik, ia dibersihkan dari penumpang gelap: calo wahyu, pedagang klenik, politisi berkostum budaya, dan oligarki yang memakai bahasa leluhur untuk menutupi kerakusannya.
Pada akhirnya, Kedjawen bukan sekadar tentang masa lalu. Ia adalah pertanyaan untuk masa depan: apakah Indonesia masih sanggup membangun modernitas yang punya rasa? Apakah demokrasi kita masih memiliki welas asih? Apakah negara masih punya malu? Apakah elite masih ingat bahwa kekuasaan bukan hak milik, melainkan titipan?
Orang Jawa punya kalimat sederhana: Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur.
Masalahnya, dalam politik dan kebudayaan kita hari ini, terlalu banyak orang bertindak seolah-olah Gusti sedang cuti panjang.
