REKONSTRUKSI EKONOMI GOTONG ROYONG: MENGEMBALIKAN KEDAULATAN KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU EKONOMI NUSANTARA

I. Pendahuluan

Ekonomi Indonesia, sebagai pengejawantahan nilai luhur gotong royong, seharusnya berlandaskan pada kedaulatan rakyat melalui koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi. Namun, sejarah mencatat bahwa sistem ekonomi berbasis koperasi telah dirusak secara sistematis oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan warisan budaya adiluhung Nusantara.

Sejak era Orde Baru, dominasi CSIS dan Mafia Berkeley dalam perumusan kebijakan ekonomi telah menyingkirkan koperasi dan menggantikannya dengan sistem kapitalisme neoliberal yang memperkaya segelintir elite dan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Sistem ini tidak hanya melanggar konstitusi Indonesia yang mengamanatkan ekonomi berbasis kedaulatan rakyat, tetapi juga menghancurkan sistem gotong royong yang telah diwariskan oleh leluhur bangsa ini.

Policy paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah yang telah menghambat perkembangan koperasi di Indonesia serta menawarkan solusi berbasis rekonstruksi ekonomi gotong royong untuk mengembalikan koperasi ke jalur utama pembangunan nasional.

—

II. Akar Masalah: Peran CSIS dan Mafia Berkeley dalam Menghancurkan Koperasi

1. Pengambilalihan Arah Kebijakan Ekonomi oleh CSIS dan Mafia Berkeley

CSIS dan teknokrat Mafia Berkeley telah membajak sistem ekonomi Indonesia dengan menghapus koperasi dari skema pembangunan nasional dan menggantinya dengan sistem ekonomi berbasis kapitalisme dan liberalisasi pasar. Dampak utama dari kebijakan ini adalah:

Koperasi dikebiri perannya dan hanya dijadikan alat administratif, bukan sebagai instrumen utama ekonomi rakyat.

Oligarki ekonomi semakin kuat, sehingga akses terhadap modal dan kebijakan ekonomi lebih menguntungkan korporasi besar daripada usaha kolektif berbasis koperasi.

Negara dipaksa bergantung pada utang luar negeri, menciptakan ekonomi yang tunduk pada kepentingan global dan mengorbankan kemandirian ekonomi rakyat.

2. Penghapusan 82.000 Koperasi: Bukti Nyata Penghancuran Sistematis

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI telah menghapus 82.000 koperasi, dengan alasan ketidakefisienan administratif. Namun, ini adalah bentuk penghancuran terstruktur yang disengaja. Alih-alih membina dan memperkuat koperasi agar dapat bersaing dalam ekonomi modern, pemerintah justru menutup akses ekonomi bagi jutaan rakyat yang menggantungkan hidupnya pada koperasi.

3. Eksploitasi Sumber Daya dan Ketimpangan Ekonomi yang Diciptakan

Aset negara dan sumber daya alam dikendalikan oleh korporasi besar, sementara koperasi yang seharusnya mengelola kekayaan bangsa untuk kesejahteraan rakyat justru dijauhkan dari sektor-sektor strategis.

Buruh dan pekerja informal semakin tereksploitasi, tanpa ada mekanisme perlindungan ekonomi berbasis koperasi pekerja yang kuat.

UMKM sulit berkembang, karena sistem kapitalisme neoliberal lebih berpihak pada investasi asing dan korporasi multinasional.

—

III. Penghancuran Pancasila sebagai Ideologi Terbuka melalui Azas Tunggal dan P4

Selain menghancurkan koperasi, CSIS dan Mafia Berkeley juga berperan dalam membelokkan makna Pancasila. Melalui BP7 dan metodologi P4, Pancasila yang seharusnya menjadi ideologi terbuka dan adaptif terhadap perubahan global justru dipaksa menjadi ideologi tertutup yang kuper di kancah internasional.

Konsekuensi dari penyempitan makna Pancasila ini:

1. Melemahkan kebebasan berpikir dan inovasi ekonomi berbasis gotong royong.

2. Menutup ruang diskusi untuk sistem ekonomi alternatif yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

3. Membuat Indonesia kehilangan posisi strategis dalam diplomasi ekonomi global, karena terjebak dalam tafsir sempit Pancasila yang lebih bersifat dogmatis daripada fungsional.

Dengan kondisi ini, Indonesia kehilangan peluang menjadi pelopor ekonomi berbasis koperasi di tingkat internasional dan justru semakin tunduk pada skema kapitalisme global yang menguntungkan elite korporasi.

—

IV. Rekonstruksi Ekonomi Gotong Royong: Solusi Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Untuk mengembalikan koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi, langkah-langkah berikut harus segera diimplementasikan:

1. Pengakuan Koperasi sebagai Subjek Pembangunan Nasional

Koperasi harus menjadi bagian utama dari kebijakan ekonomi nasional, bukan sekadar pelengkap administrasi.

Program Sertifikasi Satria Gati harus diperluas untuk memperkuat posisi tawar pengemudi online, buruh, dan pekerja informal agar memiliki akses lebih besar terhadap sistem ekonomi berbasis koperasi.

2. Revitalisasi Koperasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional

Hentikan eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi besar dan berikan akses kepada koperasi rakyat untuk mengelola sumber daya strategis bangsa.

Dorong koperasi multipihak yang memungkinkan sinergi antara koperasi pekerja, koperasi UMKM, dan koperasi teknologi untuk menciptakan ekosistem ekonomi mandiri.

3. Pembatalan Kebijakan yang Melemahkan Koperasi

Moratorium penghapusan koperasi oleh Kemenkop UKM dan alih fokus pada pendampingan serta reaktivasi koperasi.

Peninjauan kembali regulasi yang lebih berpihak pada korporasi dibandingkan koperasi, serta reformasi sistem perpajakan untuk memberi insentif bagi koperasi yang berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.

4. Reinterpretasi Pancasila sebagai Ideologi Ekonomi Terbuka

Kembalikan Pancasila sebagai ideologi dinamis yang dapat beradaptasi dengan perubahan global tanpa kehilangan jati diri gotong royongnya.

Reformasi sistem pendidikan ekonomi nasional untuk memasukkan koperasi dan gotong royong sebagai konsep utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

—

V. Kesimpulan: Saatnya Indonesia Berdaulat dalam Ekonomi

Dampak dari kebijakan CSIS dan Mafia Berkeley bukan hanya sebatas eksploitasi ekonomi, tetapi juga penghancuran sistem nilai bangsa yang diwariskan oleh leluhur Nusantara. Jika sistem ini tidak segera direkonstruksi, maka Indonesia akan terus berada dalam ketergantungan ekonomi yang menguntungkan oligarki dan kapitalisme global.

Sebagai solusi, rekonstruksi ekonomi gotong royong adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia, dengan koperasi sebagai subjek utama pembangunan nasional. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekadar simbol, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam membangun sistem ekonomi yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial.

Jakarta, 3 Februari 2025
Dodi Ilham
Presiden GOBER Community & Ketua Umum Koperasi GOBER Indonesia