Film “Eksil” mengangkat cerita tragis para mahasiswa Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan mereka dan terpaksa hidup di luar negeri sejak peristiwa 30 September 1965. Para eksil ini memiliki beragam latar belakang dan keahlian, seperti dalam bidang Kimia, Pendidikan, Perencanaan Keuangan, Mekanisasi Pertanian, dan lain-lain. Salah satu contoh eksil adalah Tom Ilyas, yang terpaksa meninggalkan Indonesia dan meminta suaka politik di Swedia setelah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap komunis pada tahun 1965-1966. Kisah para eksil ini mencerminkan pemahaman Zizek tentang ideologi dan pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat. Ideologi Orde Baru Indonesia yang anti-komunis memainkan peran penting dalam memaksa ribuan orang Indonesia menjadi eksil, kehilangan kewarganegaraan mereka dan kebebasan untuk kembali ke tanah air. Hal ini menggambarkan bagaimana ideologi bisa menjadi alat kekuasaan yang kuat, mempengaruhi kehidupan individu bahkan di luar kesadaran mereka.
Kisah para eksil yang terpaksa meninggalkan Indonesia sebagai dampak dari ideologi Orde Baru Indonesia yang anti-komunis memberikan ilustrasi konkret tentang konsep ideologi menurut pemahaman Slavoj Zizek. Bagi Zizek, ideologi tidak hanya merupakan seperangkat gagasan atau keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok, tetapi juga merupakan kekuatan yang meresap ke dalam struktur sosial dan politik, memengaruhi kehidupan manusia bahkan tanpa disadari, di Indonesia, Orde Baru yang didirikan oleh Soeharto didukung oleh narasi anti-komunis yang kuat. Pada periode pasca-G30S PKI, rezim Orde Baru menggunakan kekuasaannya untuk mengeliminasi siapa pun yang dianggap terkait dengan komunisme atau dugaan komunis. Ribuan orang, termasuk banyak mahasiswa dan intelektual muda, menjadi korban dari kampanye anti-komunis ini. Mereka kehilangan kewarganegaraan mereka dan terpaksa hidup dalam pengasingan di luar negeri.
Pentingnya dalam konteks pemikiran Zizek adalah bagaimana ideologi Orde Baru mampu memengaruhi tindakan dan kehidupan individu bahkan tanpa kesadaran mereka. Ideologi anti-komunis menjadi alat legitimasi bagi pemerintah untuk mengekang oposisi dan menghilangkan siapa pun yang dianggap sebagai ancaman terhadap rezim. Dalam proses ini, kebebasan individu untuk berpikir dan bertindak secara independen direnggut, dan orang-orang yang tidak sejalan dengan narasi resmi dianggap sebagai musuh negara. Lebih jauh, kisah para eksil juga menggambarkan bagaimana ideologi dapat meresap ke dalam struktur kekuasaan dan menciptakan ketidakadilan sosial. Mereka yang menjadi korban dari kampanye anti-komunis tidak hanya kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara, tetapi juga kehilangan hak untuk hidup di tanah air mereka sendiri. Ini menyoroti bagaimana ideologi dapat digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan dan memperkuat dominasi mereka atas masyarakat, sementara pada saat yang sama menekan setiap bentuk oposisi atau kritik terhadap rezim yang ada.
Selain itu, kisah para eksil juga menyoroti konsep fiksi dalam pemikiran Zizek. Film “Eksil” tidak hanya merupakan narasi sejarah, tetapi juga sebuah narasi fiksi yang membentuk pemahaman kolektif tentang peristiwa tersebut. Film tersebut menjadi alat propaganda rezim Orde Baru untuk memperkuat narasi mereka tentang bahaya PKI dan melegitimasi kekuasaan mereka. Dalam konteks ini, Zizek akan menekankan bahwa fiksi tidak hanya sesuatu yang tidak nyata, tetapi juga membentuk realitas kita, dan dalam hal ini, fiksi tersebut membentuk realitas politik yang memengaruhi nasib para eksil.
Kaitannya dengan teori postmodernisme, kisah para eksil juga mencerminkan beberapa ciri zaman postmodern yang disoroti oleh berbagai teori postmodernisme. Peristiwa pembantaian 1965-1966 dan nasib para eksil merupakan bagian dari transformasi sejarah yang menandai lahirnya era baru di Indonesia. Pergolakan politik dan ideologis, serta konflik antara narasi resmi dan pengalaman individu, merupakan ciri khas dari postmodernisme. Teori postmodernisme, khususnya dalam pandangan Zizek (2001), menyoroti fragmentasi, disorientasi, dan kontradiksi dalam masyarakat postmodern. Nasib para eksil yang terpaksa hidup di luar negeri, kehilangan kewarganegaraan, dan mengalami ketidakpastian secara politik dan sosial mencerminkan kondisi postmodern yang ditandai oleh ketidakstabilan dan perubahan yang cepat.
Fragmentasi dalam konteks para eksil pasca peristiwa 1965-1966 dapat dilihat dari bagaimana kehidupan mereka terpecah dan tersebar di berbagai negara. Kehilangan tempat tinggal, kewarganegaraan, dan identitas nasional mereka mencerminkan kondisi fragmentasi yang khas dalam masyarakat postmodern. Mereka tidak lagi memiliki satu identitas yang utuh dan stabil, melainkan terpecah-pecah menjadi berbagai identitas baru yang terbentuk dari interaksi dengan budaya dan lingkungan baru di negara asing. Fragmentasi ini memperlihatkan bagaimana narasi besar tentang kebangsaan dan identitas nasional menjadi terpecah-pecah dan tidak lagi dominan dalam kehidupan mereka.
Disorientasi merujuk pada kebingungan dan hilangnya orientasi yang dialami oleh para eksil. Setelah dipaksa meninggalkan tanah air mereka, banyak dari para eksil yang merasa kehilangan arah dan tujuan hidup. Ketidakpastian politik dan sosial di negara-negara tempat mereka mengungsi membuat mereka sulit untuk menemukan tempat yang stabil dan aman. Kehilangan kontak dengan keluarga dan teman-teman, serta kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan budaya baru, memperburuk kondisi disorientasi ini. Disorientasi ini mencerminkan salah satu ciri masyarakat postmodern, di mana individu seringkali merasa terombang-ambing dalam arus perubahan yang cepat dan tidak menentu.
Kehidupan para eksil juga dipenuhi dengan berbagai kontradiksi yang mencerminkan kondisi postmodern. Mereka menghadapi konflik antara narasi resmi pemerintah Indonesia yang menganggap mereka sebagai pengkhianat atau komunis, dengan pengalaman pribadi mereka yang merasa sebagai korban ketidakadilan politik. Kontradiksi ini terlihat dalam bagaimana mereka harus menegosiasikan identitas mereka di hadapan komunitas internasional dan negara-negara yang mereka tinggali. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan identitas dan kenangan sebagai orang Indonesia, namun di sisi lain mereka harus beradaptasi dengan realitas baru yang seringkali bertentangan dengan narasi resmi tersebut. Kontradiksi ini menunjukkan bagaimana kehidupan di era postmodern dipenuhi oleh berbagai konflik dan ketidaksesuaian antara narasi besar dan pengalaman individu.
Dalam negara Indonesia, kehidupan para eksil juga menggambarkan pergeseran struktural dari masa lalu ke masa kini, di mana perubahan politik dan ekonomi mempengaruhi kehidupan individu secara drastis. Hal ini mencerminkan pandangan Jameson tentang postmodernisme sebagai refleksi dari perubahan struktur ekonomi politik kapitalis. Namun demikian, Zizek juga menawarkan kritik terhadap beberapa aspek postmodernisme, terutama dalam hal fragmentasi dan penolakan terhadap totalisasi. Dia menekankan pentingnya memahami logika totalitas dalam konteks perjuangan kelas dan struktur kekuasaan, yang terkadang terabaikan dalam wacana postmodern. Dalam pemikiran Zizek, kritik terhadap postmodernisme, terutama terkait fragmentasi dan penolakan terhadap totalisasi, mengungkapkan kekhawatiran mendalamnya terhadap ketidakmampuan untuk menghadapi perjuangan kelas dan struktur kekuasaan dalam masyarakat kontemporer. Zizek memperdebatkan bahwa postmodernisme sering kali menolak atau mengabaikan gagasan totalitas atau keseluruhan dalam analisis sosial dan politik, yang pada gilirannya dapat mengaburkan pemahaman tentang perjuangan kelas dan dinamika kekuasaan.
Di Indonesia, posisi yang dikritik oleh Žižek bisa dilihat dalam berbagai narasi dan tokoh yang lebih fokus pada aspek identitas, budaya, dan narasi individu tanpa menghubungkannya dengan struktur kekuasaan yang lebih besar dan dinamika kelas. Misalnya, beberapa peneliti atau pembuat film yang lebih menekankan pada kisah pribadi dan trauma individu korban tanpa menghubungkan pengalaman ini dengan analisis politik ekonomi yang lebih luas. Tokoh-tokoh atau kelompok yang menekankan pendekatan postmodern ini tidak sepenuhnya mengabaikan perjuangan kelas, tetapi bisa jadi mereka tidak cukup menekankan hubungan antara pengalaman individu dan konteks kekuasaan yang lebih luas. Sementara itu, tokoh atau kelompok lain, seperti beberapa aktivis hak asasi manusia atau sejarawan kritis, berusaha mengangkat kembali pentingnya analisis kelas dan struktur kekuasaan dalam memahami peristiwa 1965-1966 dan dampaknya terhadap eksil.
Salah satu kritik utama Zizek terhadap postmodernisme adalah pandangannya terhadap fragmentasi. Dalam konteks ini, fragmentasi merujuk pada pemisahan dan pecahnya realitas sosial menjadi berbagai elemen terpisah tanpa kesatuan atau arah yang jelas. Zizek menunjukkan bahwa fokus pada fragmentasi dapat menyebabkan hilangnya pemahaman tentang struktur sosial yang lebih besar. Daripada melihat masyarakat sebagai keseluruhan yang terintegrasi, pandangan postmodernisme cenderung memecahnya menjadi segmen-segmen terpisah yang tidak terkait secara koheren. Hal ini dapat mengaburkan pandangan tentang konflik sosial dan kekuasaan yang mendasarinya. Selain itu, penolakan terhadap totalisasi dalam wacana postmodernisme juga menjadi sasaran kritik Zizek. Totalisasi, dalam hal ini, mengacu pada pemahaman yang komprehensif tentang struktur kekuasaan dan perjuangan kelas dalam masyarakat. Zizek menegaskan bahwa menolak totalisasi dapat mengarah pada pengabaian terhadap dinamika kekuasaan yang lebih besar yang membentuk realitas sosial. Dengan menolak untuk melihat hubungan antara berbagai elemen dalam masyarakat sebagai bagian dari keseluruhan yang terintegrasi, kita mungkin kehilangan pemahaman tentang bagaimana struktur kekuasaan bekerja dan bagaimana perjuangan kelas terjadi.
Zizek menekankan bahwa memahami logika totalitas dalam konteks perjuangan kelas adalah penting untuk memahami dinamika sosial dan politik. Konflik kelas tidak hanya terjadi di level individu atau kelompok kecil, tetapi juga merupakan bagian integral dari struktur sosial yang lebih besar. Dengan memahami totalitas, kita dapat melihat bagaimana kekuasaan dipertahankan dan didistribusikan dalam masyarakat, serta bagaimana perlawanan terhadapnya dapat terjadi. Zizek menegaskan bahwa pemahaman tentang totalitas memungkinkan kita untuk melihat hubungan antara berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi dalam masyarakat. Dengan melihat keseluruhan gambaran, kita dapat memahami bagaimana kekuasaan dipertahankan melalui berbagai cara, termasuk ideologi, struktur ekonomi, dan kontrol politik. Tanpa pemahaman tentang totalitas ini, kita mungkin hanya melihat bagian-bagian kecil dari puzzle tanpa memahami gambaran besar yang membentuk realitas sosial. Melalui analisis film Eksil ini, kita dapat memahami bagaimana peristiwa sejarah seperti pembantaian 1965-1966 dan nasib para eksil mencerminkan dinamika kompleks dari zaman postmodern yang ditandai oleh perubahan cepat, ketidakpastian, dan konflik ideologis.
Daftar Pustaka
- Breckman, W. (2013). Adventures of the Symbolic: Post-marxism and Radical Democracy. Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/brec14394
- Olson, G. A., & Worsham, L. (2001). Slavoj Žižek: Philosopher, Cultural Critic, and Cyber-Communist. JAC, 21(2), 251–286
