Pandeglang – Sejumlah elemen organisasi mahasiswa Pandeglang pada Minggu (28/5) sepakat kembali melakukan demonstrasi lanjutan mengenai dugaan adanya permufakatan jahat mengenai pemotongan Anggaran Dana Desa (DD) di tubuh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD) Kab. Pandeglang, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pandeglang, Bank Jabar Banten (BJB) Pandeglang, serta Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) .
Elemen Mahasiswa tersebut diantaranya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) lainnya.
Ilham Ketua Umum HMI Komisariat Teknologi Cabang Pandeglang mengatakan, pemotongan Anggaran Dana Desa terjadi berdasarkan hasil kongkalikong bersama untuk korupsi dari pihak DPMPD dan BPR, BJB, serta Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Pasalnya, pada proses pencairan Dana Desa yang bersumber dari APBDES ada potongan secara otomatis oleh Bank BPR dan Bank BJB.
Ilham menegaskan, hal itu juga melawan ketentuan hukum dan perudang-undangan.
“Kami melihat ada hal yang janggal yang terjadi pada proses pemotongan anggaran Dana Desa. Tentu hal itu bisa kita duga bersama ada indikasi korupsi bersama serta penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh pejabat Bank BPR. Jelas itu tidak berdasar dan melawan hukum”
Ilham menyebut tanggapan Kepala Dinas DPMPD Doni Herwan konyol dan asal bunyi. Pasalnya, setelah HMI Komisariat Teknologi melakukan aksi unjuk rasa pada beberapa hari lalu (red: Kamis, 25 Mei) di Depan Gedung BPR dan DPMPD.
Doni Herwan selaku kepala Dinas menyampaikan statemennya di media. Dirinya mengaku bahwa DPMPD sendiri tidak ada kaitannya dalam persoalan pemotongan sejumlah uang terhadap anggaran desa yang masuk anggota PPDI itu (red),
“Loh statmennya jelas konyol dan terkesan asal bunyi ya.Padahal jelas seluruh anggota PPDI adalah Perangkat Desa di bawah naungan Dinas DPMPD. Lucu dia itu”- Tungkas Ilham
Lanjut Ilham, tanggapan kepala dinas DPMPD terkesan cuci tangan. Pedahal DPMPD ini adalah salah satu dinas yang menaungi seluruh Desa di Pandeglang termasuk perangkat PPDI. Maka, ketika ada pemotongan sejumlah uang perangkat desa dari 2.700an yang masuk anggota PPDI dari penghasilan tetap yang bersumber dari uang negara yaitu APBDES, DPMPD jangan cuci tangan.
