Monwnews.com, Oleh karena itu, ketika Rahman Tolleng mengatakan bahwa “musuh kita adalah diri kita sendiri”, kalimat itu sesungguhnya tidak sedang mengajak publik untuk lari ke wilayah moral yang kabur, apalagi sekadar berkhotbah tentang pentingnya menjadi orang baik. Kalimat itu justru merupakan kritik politik yang sangat keras. Ia ingin mengatakan bahwa setelah begitu banyak eksperimen kelembagaan dilakukan—multipartai, pemilu jurdil, pemilihan presiden langsung, perluasan kebebasan sipil, kebebasan pers, sampai pembentukan beragam lembaga pengawas—politik Indonesia tetap saja gagal menjadi ruang yang lebih sehat, lebih beradab, dan lebih bertanggung jawab. Mengapa? Karena perubahan sistem tidak dengan sendirinya mengubah watak para pelakunya.
Di sinilah kekuatan pemikiran Rahman Tolleng. Ia tidak terjebak pada optimisme prosedural yang lama mendominasi imajinasi Reformasi. Kita terlalu lama percaya bahwa demokrasi akan otomatis menjadi baik bila prosedurnya diperbaiki. Kita pernah beranggapan bahwa masalah Indonesia terletak pada sentralisme kekuasaan, sehingga jawabannya adalah desentralisasi. Kita pernah mengira penyakit utama kita adalah dominasi partai tunggal, sehingga jawabannya adalah multipartai. Kita pernah meyakini bahwa akar masalah ada pada tertutupnya akses rakyat terhadap pemimpin nasional, sehingga jawabannya adalah pemilihan langsung. Namun waktu berjalan, dan kenyataan menunjukkan sesuatu yang lebih pahit: prosedur berubah, tetapi logika kekuasaan tetap sama. Bahkan dalam banyak segi, ia justru menjadi lebih cair, lebih mahal, lebih licik, dan lebih susah dilacak.
Rahman Tolleng membaca kenyataan itu dengan tajam. Politik Indonesia, dalam pandangannya, bukan hanya mengalami kemacetan kelembagaan, tetapi juga krisis orientasi. Masyarakat kehilangan arah pandang sebagai warga negara. Para aktivis kehilangan kejelasan moral sebagai pembawa perubahan. Kalangan reformis sendiri pecah ke dalam pragmatisme, spekulasi, dan kompromi. Orang-orang yang semula datang dengan semangat memperbaiki negara perlahan berubah menjadi pengelola akses, pemburu posisi, atau penumpang gelombang. Politik akhirnya tidak lagi diperlakukan sebagai upaya membangun kebaikan bersama, melainkan sebagai arena pengaturan peluang. Dalam keadaan seperti itu, musuh memang tidak lagi mudah ditunjuk pada satu tokoh, satu rezim, atau satu partai. Musuh telah berdiam lebih dalam: di dalam diri, dalam nafsu, ambisi, dan kesediaan untuk menggadaikan prinsip demi sedikit ruang di dekat kekuasaan.
Kalimat Rahman itu terasa semakin relevan ketika dibaca dari keadaan Indonesia hari ini. Negeri ini sedang hidup dalam dua arus besar yang saling berkelindan. Di satu sisi, Indonesia tampak semakin penting di panggung geopolitik dunia. Posisi strategis di Indo-Pasifik, demografi yang besar, cadangan sumber daya yang penting untuk transisi energi, serta peran diplomatik yang makin aktif membuat Indonesia sering disebut sebagai kekuatan menengah yang sedang naik. Keanggotaan dalam forum-forum global, manuver di tengah persaingan kekuatan besar, dan upaya mempertahankan garis politik luar negeri bebas-aktif memberi kesan bahwa Indonesia sedang mengembangkan daya tawar yang lebih besar. Namun di sisi lain, kehidupan politik domestik justru menunjukkan gejala sebaliknya: kualitas representasi memburuk, biaya politik semakin mahal, ruang sipil tidak sepenuhnya aman, dan publik semakin akrab dengan sinisme. Kita terlihat lebih besar di luar, tetapi justru terasa makin goyah di dalam.
Dalam konteks itulah pemikiran Rahman Tolleng menjadi sangat penting. Ia mengingatkan bahwa bangsa bisa saja tampak strategis secara geografis, bahkan terlibat aktif dalam manuver geopolitik global, tetapi tetap lemah sebagai republik bila watak politik di dalam negeri rusak. Negara bisa hadir dalam forum internasional, menandatangani kerja sama strategis, berbicara tentang kedaulatan, hilirisasi, atau posisi tawar di tengah rivalitas dunia. Tetapi semua itu akan mudah kehilangan isi bila elite dan masyarakatnya sendiri tidak sanggup membangun disiplin moral, tanggung jawab sosial, dan orientasi publik. Geopolitik tidak hanya soal bagaimana sebuah negara memosisikan diri di antara kekuatan-kekuatan dunia; geopolitik juga soal apakah negara itu memiliki kualitas batin politik yang cukup untuk tidak menyerahkan nasibnya pada transaksi jangka pendek.
Pada titik ini, pemikiran Rahman Tolleng menarik untuk dibandingkan dengan pembacaan Suko Sudarso yang pernah menilai bahwa sejak 1965 Indonesia tidak lagi memiliki pemimpin yang benar-benar menguasai geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi. Suko menyorot hilangnya kapasitas negara menjadi subjek sejarah. Ia menilai Indonesia pasca-1965 terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kekuatan eksternal, kehilangan platform Trisakti, dan berhenti menghasilkan kepemimpinan yang paham bagaimana membaca dunia secara strategis. Kritik Suko bergerak pada tataran makro: negara kehilangan arah, lalu terseret menjadi pengikut irama kekuatan yang lebih dominan.
Rahman Tolleng bergerak dari sisi yang lain. Ia tidak pertama-tama berbicara tentang hilangnya kapasitas geopolitik negara, melainkan tentang rusaknya subjek politik yang mengisi negara itu. Jika Suko seperti berkata bahwa Indonesia gagal karena tidak lagi mempunyai kompas strategis, maka Rahman seperti menjawab: kompas apa pun akan rusak bila tangan yang memegangnya sendiri goyah oleh ambisi, pragmatisme, dan nafsu kuasa. Keduanya sesungguhnya tidak bertentangan. Suko menjelaskan kerusakan arah; Rahman menjelaskan kerusakan watak. Suko mengajak kita melihat struktur global dan posisi Indonesia di dalamnya; Rahman mengingatkan bahwa struktur sebaik apa pun akan dibajak bila manusia politiknya telah kehilangan integritas.
Perbandingan ini penting karena sering kali debat publik kita terjebak dalam salah satu dari dua ekstrem. Ada yang terlalu menekankan masalah eksternal: imperialisme, hegemoni asing, liberalisme global, tekanan pasar dunia, atau pertarungan geopolitik besar. Dalam cara pandang ini, Indonesia tampak selalu sebagai korban dari struktur yang lebih besar. Tetapi ada pula yang terlalu menekankan problem moral individual: korupsi dianggap semata-mata soal keserakahan, pragmatisme dianggap semata-mata soal karakter, dan krisis politik dianggap cukup dijawab dengan seruan etika. Padahal Indonesia memerlukan pembacaan yang menghubungkan keduanya. Tekanan luar memang nyata, tetapi ia bekerja efektif justru ketika menemukan keretakan di dalam. Kedaulatan nasional melemah bukan hanya karena dunia keras, melainkan karena aktor-aktor domestiknya terlalu mudah dibeli, dibujuk, dipaksa, atau ditundukkan oleh logika rente dan akses.
Rahman Tolleng dengan sangat cermat melihat gejala ini dalam tubuh gerakan reformis sendiri. Ia menyebut adanya “split ideology”, keterpecahan ideologis, di kalangan mereka yang mengklaim diri pro-demokrasi dan pembawa perubahan. Ada reformis fundamental yang, secara nilai, seharusnya menolak pilihan-pilihan politik yang tidak sejalan dengan amanat reformasi, tetapi pada akhirnya tetap ikut dalam kalkulasi yang sama. Ada reformis pragmatis yang memilih menempel pada kekuasaan demi akses dan kenyamanan posisi. Ada pula reformis spekulatif yang menggantungkan harapan perubahan pada figur tanpa menguji cukup dalam komitmen figur itu terhadap agenda transformasi. Ketiganya menunjukkan satu hal: reformasi sering kali lebih mudah hidup sebagai slogan daripada sebagai disiplin politik.
Di situlah Rahman membongkar ilusi besar pasca-1998. Reformasi memang berhasil mengganti tata panggung politik, tetapi tidak sungguh-sungguh berhasil membangun manusia politik baru. Yang terjadi justru percampuran antara sisa-sisa logika lama dengan mekanisme baru yang lebih terbuka. Otoritarianisme memang runtuh sebagai bentuk formal, tetapi patronase tetap bertahan. Sentralisme lama memang dibongkar, tetapi oligarki justru menemukan saluran baru lewat desentralisasi, bisnis politik, dan pembiayaan pemilu. Kebebasan pers memang dibuka, tetapi ruang publik kerap berubah menjadi arena kebisingan, bukan percakapan substantif. Pemilihan langsung memang memberi legitimasi populer, tetapi ia juga melahirkan biaya politik yang sangat mahal dan ketergantungan kandidat pada pemodal, jaringan patronase, serta mesin pencitraan.
Kalau kita jujur, banyak persoalan yang dikeluhkan Rahman lebih dari satu dekade lalu justru makin terasa sekarang. Politik uang tidak melemah; ia semakin canggih dan terlembagakan. Korupsi tidak lagi hanya berjalan secara kasar, tetapi beroperasi dalam bentuk konsesi, proyek, pengaturan regulasi, dan distribusi jabatan. Aktivisme tidak hilang, tetapi semakin sulit menjaga jarak dari logika kekuasaan. Bahkan sebagian masyarakat sipil pun kadang terseret ke dalam sirkulasi akses: dekat dengan pemerintah berarti realistis, kritis dianggap tidak produktif, dan kompromi dikemas sebagai taktik. Dalam kondisi seperti itu, oposisi terhadap kebobrokan politik sering kali berubah menjadi variasi gaya dari logika yang sama.
Itulah sebabnya, seruan Rahman untuk “kembali pada diri kita sendiri” harus dibaca dengan hati-hati. Ia bukan ajakan untuk meninggalkan perjuangan struktural. Ia juga bukan seruan asketisme yang apolitis. Sebaliknya, ia sedang mengatakan bahwa pembaruan sistem hanya bisa berhasil bila ditopang oleh pembaruan karakter politik. Demokrasi tidak hidup hanya dari desain institusi; demokrasi hidup dari keberanian moral warganya untuk menolak dibeli, dari kesanggupan aktivis menjaga jarak dari godaan akses, dari kesediaan elite menahan diri, dan dari keteguhan masyarakat sipil untuk tidak menjadikan kedekatan dengan kekuasaan sebagai ukuran keberhasilan.
Di titik ini, relevansinya dengan geopolitik nasional menjadi sangat terang. Indonesia hari ini hidup dalam dunia yang jauh lebih keras daripada dua dekade lalu. Rivalitas Amerika Serikat dan China merembes ke perdagangan, teknologi, keamanan, dan rantai pasok. Konflik Timur Tengah mengguncang harga energi dan fiskal global. Perang, sanksi, perang dagang, proteksionisme, dan fragmentasi ekonomi membuat setiap negara harus lebih cermat mengelola posisinya. Dalam situasi seperti ini, Indonesia memang berpeluang meningkatkan peran. Tetapi peluang itu hanya bisa dimanfaatkan oleh negara yang memiliki kapasitas strategis dan ketahanan politik domestik.
Masalahnya, kapasitas strategis bukan semata hasil dari dokumen perencanaan atau kecerdikan diplomatik di luar negeri. Ia lahir dari mutu elite dan mutu ruang publik di dalam negeri. Bila kelas politik sibuk berpikir jangka pendek, terpaku pada siklus elektoral, tergantung pada pembiayaan mahal, dan terbiasa melihat kebijakan sebagai alat transaksi, maka geopolitik nasional akan selalu bersifat reaktif. Indonesia bisa tampak aktif, tetapi sesungguhnya hanya bergerak dari satu negosiasi ke negosiasi lain tanpa doktrin yang kokoh. Kita bisa berbicara lantang tentang non-blok, tetapi tetap mudah dipengaruhi dari dalam oleh kebutuhan fiskal, kepentingan bisnis, atau tekanan kelompok yang punya akses pada kekuasaan.
Dalam makna itulah, krisis moral yang dibicarakan Rahman Tolleng sesungguhnya adalah masalah geopolitik juga. Negara yang subjek politiknya lemah akan sulit mempertahankan kemandirian strategis. Kelemahan itu menjadi pintu masuk bagi dominasi dari luar. Elite yang terbiasa berkompromi dengan nuraninya akan lebih mudah berkompromi pula dengan kepentingan nasional. Aktivis yang kehilangan disiplin moral akan lebih mudah dikooptasi. Publik yang larut dalam pragmatisme akan cepat menukar masa depan jangka panjang dengan kenyamanan sesaat. Pada akhirnya, bangsa tidak kehilangan arah hanya karena kekuatan luar terlalu besar, tetapi juga karena dari dalam sendiri tidak cukup kuat untuk bertahan.
Maka sesungguhnya ada pesan besar dari Rahman Tolleng yang sangat relevan untuk dibaca kembali hari ini: demokrasi bukan sekadar mekanisme memilih penguasa, melainkan latihan panjang membentuk warga negara. Reformasi tidak boleh berhenti pada penggantian prosedur; ia harus diteruskan sebagai proyek membangun integritas publik. Tanpa itu, setiap capaian kelembagaan akan rentan dibajak. Kita bisa saja punya pemilu reguler, parlemen, mahkamah, partai, media yang bebas, dan ribuan organisasi sipil. Namun semua itu dapat kehilangan daya bila masyarakat politiknya sendiri mengalami demoralisasi.
Di sinilah kritik Rahman terhadap gaya hidup metropolis dan pragmatisme budaya memperoleh kedalaman yang sering dilupakan. Ia menyadari bahwa politik tidak pernah berdiri sendiri. Politik dibentuk oleh budaya sosial yang lebih luas: cara orang memandang keberhasilan, relasi antara kemewahan dan status, hasrat akan kedekatan dengan pusat kuasa, serta kecenderungan menilai orang dari akses, bukan dari karakter. Bila masyarakat memuliakan kedekatan dengan kekuasaan lebih daripada integritas, maka politik yang lahir pun akan cenderung oportunistik. Bila kesederhanaan dianggap kebodohan dan keberjarakan dari kuasa dianggap kegagalan, maka ruang bagi republik yang sehat akan terus menyempit.
Karena itu, membaca Rahman Tolleng tidak cukup dengan nostalgia pada tokoh Angkatan 1966 atau pada atmosfer perdebatan politik generasi terdahulu. Yang lebih penting adalah menangkap keberanian intelektualnya untuk menyatakan sesuatu yang tidak populer: bahwa musuh terbesar perubahan kadang tidak berada di luar, melainkan justru hidup dalam kebiasaan kita sendiri. Pernyataan ini tidak nyaman, sebab ia menolak menyediakan kambing hitam yang mudah. Ia tidak memuaskan kebutuhan psikologis untuk selalu menyalahkan satu rezim, satu tokoh, satu partai, atau satu ideologi asing. Sebaliknya, ia memaksa kita bercermin.
Dan cermin itu memantulkan wajah Indonesia yang paradoksal. Kita ingin menjadi negara besar, tetapi sering gagal memelihara kebesaran watak politik. Kita ingin berdaulat, tetapi masih terlalu mudah memuja akses. Kita ingin maju, tetapi membiarkan politik menjadi terlalu mahal bagi orang-orang yang jujur dan biasa-biasa saja. Kita ingin demokrasi substantif, tetapi kadang terlalu cepat memaafkan pragmatisme atas nama realisme. Kita ingin ruang publik sehat, tetapi sering ikut memberi panggung lebih besar kepada sensasi daripada argumentasi. Semua itu menunjukkan bahwa problem Indonesia memang tidak bisa disederhanakan menjadi soal sistem semata.
Namun justru karena itu, pemikiran Rahman Tolleng menyimpan harapan. Bila musuh utama adalah diri sendiri, maka ruang perubahan sesungguhnya tidak pernah sepenuhnya tertutup. Ia memang sulit, sebab menyangkut pembentukan watak, disiplin, dan kebudayaan politik. Tetapi ia tetap mungkin. Demokrasi dapat diperbaiki bukan hanya dengan undang-undang yang lebih baik, tetapi juga dengan penguatan etos publik: pendidikan politik yang serius, kaderisasi yang tidak semata-mata elektoral, media yang lebih bertanggung jawab, organisasi masyarakat sipil yang menjaga otonominya, dan elite yang dipaksa untuk hidup dalam pengawasan publik yang cerdas.
Pada akhirnya, kita bisa mengatakan bahwa Rahman Tolleng dan Suko Sudarso, meski datang dari titik tekan yang berbeda, sedang menunjuk pada krisis yang sama. Suko melihat hilangnya kepemimpinan geopolitik dan kedaulatan strategis. Rahman melihat demoralisasi subjek politik yang membuat pembaruan selalu tersendat. Yang satu bicara tentang negara yang kehilangan arah di tengah dunia; yang lain bicara tentang manusia politik yang kehilangan arah di dalam dirinya. Bila dua pembacaan ini dipadukan, kita memperoleh satu kesimpulan yang amat penting bagi Indonesia hari ini: bangsa tidak akan pernah sungguh kuat di luar bila ia belum cukup matang di dalam.
Karena itu, ketika Indonesia melangkah di tengah pusaran geopolitik yang makin keras, pekerjaan rumah terbesarnya bukan hanya menyusun doktrin kebijakan luar negeri, memperluas kerja sama strategis, atau memperbaiki posisi tawar ekonomi. Semua itu penting. Tetapi lebih penting lagi adalah memastikan bahwa republik ini masih memiliki manusia-manusia politik yang mampu memikul tanggung jawab sejarah tanpa tergoda menjualnya terlalu murah. Tanpa fondasi itu, kebesaran geopolitik hanya akan menjadi dekorasi. Dengan fondasi itu, bahkan langkah yang terbatas pun bisa menjadi jalan membangun kedaulatan yang sesungguhnya.
Maka kalimat Rahman Tolleng tetap berdengung sebagai peringatan yang belum selesai: musuh kita adalah diri kita sendiri. Bukan karena musuh dari luar tidak ada, bukan karena struktur tidak penting, dan bukan karena institusi tidak perlu dibenahi. Melainkan karena semua itu pada akhirnya bergantung pada satu pertanyaan paling dasar: apakah kita masih sanggup menahan ambisi, menertibkan nafsu kuasa, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas godaan keuntungan sesaat? Bila jawabannya belum, maka kusutnya politik Indonesia akan terus berulang dengan wajah baru. Tetapi bila jawabannya mulai dibangun, di situlah harapan republik ini sesungguhnya masih hidup.
