Monwnews.com, Tanggal 1 Juni nanti, pukul 19.00 WIB, halaman Dewan Kesenian Surabaya (DKS) kembali menjadi tempat orang-orang berkumpul. Namanya: Mimbar Bebas. Tetapi rupanya, kata “bebas” hari ini mulai mengalami perluasan makna. Ia tak lagi sekadar podium kayu, toa berdesis, dan pidato penuh urat leher.
Mimbar bebas kini berubah menjadi panggung tubuh, panggung bunyi, panggung puisi, panggung ludruk, pantomim, musik, monolog, bahkan mungkin panggung diam yang lebih nyaring dari pidato pejabat.
Dan di situlah masalahnya.
Negara, pemerintah, birokrasi—atau siapa pun yang terlalu lama memelihara kekuasaan administratif—biasanya cukup tahan mendengar pidato. Sebab pidato bisa dicatat, direkam, dipotong, bahkan dipelintir. Tetapi kesenian? Ah, itu mungkin dianggap lebih berbahaya. Karena kesenian bisa menyusup tanpa izin ke dalam kepala manusia.
Puisi tidak membutuhkan stempel kelurahan.
Ludruk tidak memerlukan disposisi.
Dan gamelan tidak pernah bertanya: “Apakah saya memiliki hubungan hukum formal dengan imajinasi rakyat?”
Mungkin itulah sebabnya halaman DKS kini menjadi penting. Ia bukan sekadar tanah yang telah dicor. Ia telah berubah menjadi ruang simbolik: tempat orang mempertahankan hak untuk merasa, mengingat, dan menertawakan kekuasaan.
Beberapa bulan terakhir, polemik mengenai pengosongan ruang Dewan Kesenian Surabaya, pengangkutan gamelan, penyegelan sekretariat, hingga laporan hukum menjadi percakapan panas di Surabaya. Berbagai media mencatat bagaimana ruang kesenian di Balai Pemuda mengalami ketegangan antara logika administrasi dan logika kebudayaan.
Pemerintah menyebutnya “penataan.”
Seniman menyebutnya “penghilangan ruang hidup.”
Keduanya terdengar resmi. Tetapi sejarah sering kali berpihak pada siapa yang paling lama bertahan menjaga ingatan.
Lucunya, bangsa ini sejak kecil diajari bahwa Indonesia lahir dari mimbar-mimbar rakyat. Dari rapat akbar. Dari kelompok sandiwara. Dari puisi pamflet. Dari bunyi kentongan dan gamelan kampung. Tetapi ketika mimbar itu berubah terlalu hidup, terlalu merdeka, terlalu kreatif—maka mendadak ia dianggap mengganggu tata ruang.
Padahal kebudayaan memang berisik.
Ia bukan ruang tunggu rumah sakit.
Dalam perspektif yang lain, ruang publik kebudayaan memiliki fungsi penting sebagai arena pembentukan kesadaran sosial. Filsuf menyebutnya sebagai public sphere—ruang tempat warga berdialog secara setara. Bedanya, di Surabaya, dialog itu kadang hadir lewat karawitan, ludruk, teater jalanan, atau orang membaca puisi sambil ngopi sachet dan merokok klembak menyan.
Mimbar Bebas akhirnya menjadi semacam “universitas alternatif.” Tidak ada absensi, tetapi ada keberanian. Tidak ada sertifikat, tetapi ada solidaritas. Bahkan kadang lebih jujur daripada seminar berpendingin udara yang penuh istilah asing tetapi takut menyebut kenyataan.
Yang menarik, semakin ruang kesenian ditekan, semakin ia menemukan bentuk baru. Ketika ruangan disegel, halaman menjadi panggung. Ketika gamelan diangkut, ember dan kursi bisa berubah menjadi alat musik protes. Ketika mikrofon dimatikan, tubuh manusia sendiri menjadi pengeras suara.
Inilah ironi terbesar birokrasi modern: terlalu percaya bahwa kebudayaan bisa dipindahkan seperti lemari arsip.
Padahal kesenian bukan meja inventaris.
Ia adalah ingatan kolektif.
Karena itu, Mimbar Bebas 1 Juni bukan hanya acara. Ia adalah tanda bahwa kesenian Surabaya belum selesai. Bahwa halaman DKS masih menyimpan denyut. Bahwa orang-orang masih percaya: suara manusia tidak bisa sepenuhnya dipindahkan dengan truk Satpol PP.
Dan barangkali momentum 1 Juni dipilih bukan tanpa alasan. Hari lahir Pancasila akan ditafsirkan ulang bukan melalui baliho seremonial atau pidato formal semata, melainkan lewat tubuh, bunyi, warna, irama, dan kreativitas rakyat sendiri.
Malam itu, Pancasila mungkin hadir dalam aneka seni tradisi: jaranan, ludruk, macapat, karawitan, dan berbagai ekspresi kebudayaan rakyat yang sejak lama menjadi denyut hidup masyarakat Nusantara.
Ia juga hadir dalam seni rupa on the spot, ketika kanvas menjadi ruang spontan untuk merekam kecemasan zaman.
Hadir dalam karya-karya kontemporer yang gelisah mempertanyakan masa depan kota.
Hadir dalam musik punk yang keras dan liar, sebagai teriakan generasi yang merasa makin dijauhkan dari ruang hidupnya sendiri.
Hadir dalam puisi yang dibacakan di bawah langit malam Surabaya.
Dan hadir pula dalam orkestra musik gesek, ketika nada-nada klasik bertemu hiruk-pikuk jalanan kota.
Semua menjadi tafsir bahwa Pancasila sesungguhnya bukan benda mati dalam lembar pidato kenegaraan. Ia hidup ketika rakyat diberi ruang untuk berbicara, berkesenian, bercanda, berbeda pendapat, dan merawat solidaritas.
Sebab bangsa yang sehat bukan bangsa yang sunyi.
Bangsa yang sehat adalah bangsa yang masih berani menciptakan bunyi.
Dan mungkin malam itu nanti, di bawah lampu yang seadanya, seseorang akan membaca puisi, seseorang menabuh gamelan, seseorang melawak tentang kekuasaan, lalu orang-orang tertawa.
Tertawa—di tengah upaya penyegelan dan pengosongan—kadang adalah bentuk perlawanan paling berbahaya.
