Oleh KRMH. Gagoek Kapoet Triana, SH. (Ketua Dewan Pendiri INAKER – Indonesia Bekerja)
Monwnews.com, Surabaya – Pada Sidang Pertama Dewan Perantjang Nasional, 28 Agustus 1959, Presiden Soekarno dengan tegas mengingatkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia hanyalah sebuah jembatan. Jembatan itu mengantarkan kita menuju cita-cita yang pokok: masyarakat adil dan makmur; masyarakat di mana setiap warga hidup sejahtera; masyarakat tanpa penindasan; masyarakat yang membahagiakan rakyat dari Sabang sampai Merauke; dan masyarakat yang menjadi inspirasi perjuangan generasi demi generasi.
——————
Berikut isi Amanat Presiden Soekarno pada sidang pertama Dewan Perantjang Nasional, 28 Agustus 1959 :
Dan saudara-saudara mengetahui bahwa Kemerdekaan daripada bangsa Indonesia itu sekedar hanyalah, saya katakan berulang-ulang, satu jembatan untuk menuju dan akhirnya mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang Pokok, yaitu :
Suatu masyarakat yang adil dan makmur.
Suatu masyarakat yang tiap-tiap warga negara dapat hidup sejahtera didalamnya.
Suatu masyarakat tanpa penindasan, tanpa exploitation.
Suatu masyarakat yang memberi kebahagian kepada seluruh Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Suatu masyarakat yang berulang-ulang menjadi inspirasi penegak semangat daripada segenap pejusng-pejuang bangsa Indonesia yang telah memberikan pengorbanannya.
AMANAT PRESIDEN SOEKARNO PADA SIDANG PERTAMA DEWAN PERANTJANG NASIONAL ( 28 Agustus 1959 ).
———————
Enam puluh enam tahun berselang, amanat itu tetap relevan. Namun, jembatan yang dimaksud Bung Karno kini membentang di tengah derasnya arus teknologi digital, kecerdasan buatan, dan ekonomi berbasis data. Pertanyaannya: sudahkah kita membangun tiang-tiang penyangga yang kokoh untuk cita-cita luhur itu?
1. Adil dan Makmur di Zaman Platform
Keadilan sosial tidak lagi cukup diukur dari distribusi fisik kekayaan. Di era digital, akses setara pada pengetahuan, teknologi, dan kesempatan ekonomi menjadi kunci. Pendidikan berbasis e-learning, keterampilan melalui MOOCs, hingga ekonomi digital berbasis fintech dan e-commerce, harus dikelola agar inklusif.
Targetnya jelas: partisipasi pendidikan 90% dan kontribusi ekonomi digital 20% terhadap PDB dalam kurun 2025–2030. Tanpa itu, jurang digital justru berpotensi menciptakan bentuk baru ketidakadilan.
2. Sejahtera Tanpa Tertinggal
Kesejahteraan masa kini adalah kombinasi dari pendapatan layak dan kemampuan mengakses layanan sosial berbasis teknologi. E-health, e-education, e-job matching, dan e-skilling bukan sekadar aplikasi, melainkan instrumen pemerataan. Jika kita menargetkan pendapatan rata-rata Rp 5 juta per bulan dengan tingkat kesempatan kerja 95% pada 2030, maka roadmap digitalisasi harus disinergikan dengan kebijakan ekonomi nyata.
3. Bebas dari Penindasan dan Eksploitasi
Bung Karno menolak segala bentuk penindasan. Di era ini, penindasan bisa hadir dalam bentuk monopoli platform, eksploitasi data pribadi, atau ketidaktransparanan algoritma. Maka, pemerintahan digital yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi benteng utama. Indeks transparansi 90% bukan utopia, melainkan prasyarat demokrasi modern.
4. Bahagia dari Sabang sampai Rote
Kebahagiaan publik bukanlah slogan, tetapi indikator yang bisa diukur. Pemerataan akses teknologi, responsivitas pemerintah melalui e-governance, dan terciptanya peluang ekonomi di seluruh wilayah adalah fondasinya. Indeks kebahagiaan 85% pada 2030 akan menjadi tanda bahwa pembangunan kita benar-benar merata.
5. Inspirasi Lintas Generasi
Negara harus menjadi sumber semangat perjuangan. Digitalisasi yang digunakan untuk membangun kesadaran kolektif—bukan sekadar konsumsi hiburan—akan menjaga api itu tetap menyala. Partisipasi publik minimal 80% dalam proses pembangunan akan memastikan bahwa amanat Bung Karno bukan sekadar arsip pidato, tetapi napas kehidupan bangsa.
Bung Karno memberikan peta jalan, namun tidak pernah menetapkan kendaraan yang harus kita gunakan. Tugas kitalah, generasi ini, untuk memastikan bahwa di tengah revolusi digital, cita-cita adil, makmur, sejahtera, dan membahagiakan seluruh rakyat dapat terwujud nyata.
Jika kita gagal, jembatan yang dibangun 17 Agustus 1945 hanya akan menjadi monumen diam. Tetapi jika kita berhasil, ia akan menjadi jalan raya peradaban menuju Indonesia Emas 2045. (MRH).
