Dari Ruang Perjuangan ke Ruang Transit
Di banyak kampus Indonesia hari ini, organisasi mahasiswa masih tampak hidup. Rapat digelar, kaderisasi berjalan, pernyataan sikap rutin dirilis. Namun di balik aktivitas itu, ada kegelisahan yang makin sering terdengar—bahkan dari kadernya sendiri: mengapa organisasi mahasiswa tak lagi terasa relevan bagi problem nyata mahasiswa dan rakyat?
Pertanyaan itu bukan sekadar nostalgia. Ia lahir dari pengalaman konkret: biaya pendidikan yang terus naik, ketidakpastian kerja lulusan, magang murah tanpa perlindungan, hingga menyempitnya ruang kritis di kampus. Ironisnya, organisasi mahasiswa—yang seharusnya menjadi alat koreksi—sering kali hanya hadir sebagai ruang transit politik, tempat membangun jejaring sebelum melangkah ke arena kekuasaan yang lebih besar.
Fenomena ini terlihat tajam pada organisasi mahasiswa ideologis, termasuk Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)—organisasi ekstra-kampus nasionalis yang sejak 1954 menjadikan Marhaenisme sebagai asas perjuangan. Marhaenisme dirancang sebagai alat analisis dan alat perubahan sosial. Namun hari ini, banyak pihak mempertanyakan: ke mana alat itu menghilang?
Ideologi yang Dipelihara, Tetapi Tidak Dipakai
Marhaenisme lahir dari pembacaan konkret atas ketimpangan struktural. Ia bukan sekadar ide besar, melainkan metode kerja: mengidentifikasi siapa yang tertindas, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana kebijakan publik bekerja.
Dalam konteks mahasiswa hari ini, Marhaenisme semestinya digunakan untuk membaca:
• komersialisasi pendidikan,
• relasi kampus–industri,
• skema magang murah,
• serta transisi dari pendidikan ke pasar kerja yang makin timpang.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Marhaenisme sering direduksi menjadi identitas simbolik. Ia hidup di forum-forum ideologis, tetapi jarang menjadi dasar kerja organisasi sehari-hari. Ideologi dihormati, dikutip, dan dirayakan—tetapi tidak dioperasionalkan.
Di titik ini, ideologi kehilangan fungsi kontrol. Ia tidak lagi membimbing pilihan strategi organisasi, tidak mengarahkan prioritas isu, dan tidak menjadi alat evaluasi kepemimpinan. Ketika ideologi tidak bekerja, ruang kosong itu diisi oleh logika lain: logika karier.
Kaderisasi yang Berubah Menjadi Ritual
Salah satu mekanisme paling menentukan dalam perubahan fungsi organisasi mahasiswa adalah kaderisasi. Secara formal, kaderisasi tetap berlangsung intensif. Materi ideologi diajarkan, sejarah organisasi diulang, dan loyalitas diuji.
Namun secara substantif, banyak kaderisasi gagal menjawab pertanyaan mendasar: untuk apa kader ini dipersiapkan?
Dalam praktiknya, kader sering tidak dibekali kemampuan:
• membaca kebijakan publik,
• memahami anggaran negara atau kampus,
• menyusun argumen berbasis data,
• atau mengelola advokasi jangka panjang.
Akibatnya, organisasi tidak lagi memproduksi intelektual organik, melainkan aktivis seremonial—pandai berbicara, tetapi lemah dalam substansi. Dalam situasi seperti ini, organisasi berubah menjadi ruang akumulasi modal sosial: tempat membangun relasi, reputasi, dan visibilitas.
Bagi kader rasional, pilihan menjadi jelas. Jika organisasi tidak menawarkan alat perjuangan yang efektif, maka organisasi cukup dijadikan batu loncatan. Ini bukan semata persoalan moral individu, melainkan konsekuensi logis dari kegagalan sistem kaderisasi.
Elite Capture: Organisasi Dikuasai dari Dalam
Masalah lain yang jarang dibicarakan secara terbuka adalah elite capture internal. Banyak organisasi mahasiswa dikuasai oleh kelompok kecil yang mengontrol struktur dan arah organisasi melalui kombinasi senioritas, faksi, dan jejaring eksternal.
Dalam struktur seperti ini:
• jabatan organisasi menjadi simbol prestise,
• kaderisasi menjadi alat rekrut loyalis,
• dan ideologi berubah fungsi menjadi legitimasi kekuasaan internal.
Elite capture menciptakan siklus tertutup. Organisasi sibuk mengurus konflik internal, sementara isu mahasiswa dan rakyat menjadi latar belakang. Kader kritis yang tidak sejalan tersisih, sementara yang patuh mendapat akses dan promosi.
Dampaknya bukan hanya konflik internal, tetapi krisis kepercayaan. Mahasiswa di luar lingkar organisasi melihat organisasi mahasiswa sebagai ruang elitis yang jauh dari problem mereka. Pada titik ini, organisasi kehilangan basis sosialnya.
Zaman Berubah, Organisasi Tidak
Perubahan konteks memperparah situasi. Pendidikan tinggi semakin tunduk pada logika pasar. Kampus didorong menjadi entitas bisnis. Mahasiswa diposisikan sebagai konsumen.
Di sisi lain, ruang publik digital menciptakan ilusi partisipasi. Pernyataan sikap viral sering dianggap sebagai keberhasilan, meski tidak berdampak pada kebijakan apa pun. Aktivisme berubah menjadi konten.
Dalam kondisi ini, organisasi mahasiswa membutuhkan alat baru: data, riset, dan strategi advokasi. Namun banyak organisasi tetap bertahan dengan pola lama—demonstrasi sporadis, pernyataan normatif, dan konflik internal yang berulang.
Ketertinggalan ini membuat organisasi mahasiswa semakin mudah kehilangan fungsi substantifnya.
Pelajaran dari Organisasi Lain
Jika dibandingkan, organisasi mahasiswa berbasis keagamaan di Indonesia relatif lebih tahan. Bukan karena ideologinya lebih unggul, tetapi karena mereka membangun ekosistem kader: jejaring alumni, mentoring berlapis, dan jalur pengembangan kapasitas yang jelas.
Di tingkat internasional, banyak serikat mahasiswa bertransformasi menjadi institusi advokasi berbasis layanan. Mereka mengelola riset kebijakan, pendampingan mahasiswa, dan negosiasi struktural dengan negara.
Pelajarannya tegas: organisasi yang bertahan adalah yang punya fungsi publik nyata, bukan sekadar identitas ideologis.
GMNI di Titik Kritis
Bagi GMNI, persoalan ini bersifat eksistensial. Sebagai organisasi yang menjadikan Marhaenisme sebagai asas, GMNI harus menjawab pertanyaan paling mendasar: siapa Marhaen hari ini, dan bagaimana memperjuangkannya?
Marhaen hari ini hadir dalam wajah:
• mahasiswa yang tercekik UKT,
• lulusan yang terjebak magang murah,
• buruh muda tanpa perlindungan,
• petani yang tersingkir oleh kebijakan pangan.
Tanpa kemampuan membaca dan mengadvokasi persoalan-persoalan ini secara konkret, Marhaenisme akan terus kehilangan relevansinya—bukan karena keliru, tetapi karena tidak digunakan.
Mengembalikan Alat yang Hilang
Jika organisasi mahasiswa ingin keluar dari jebakan “tangga karier”, pembaruan harus menyentuh akar masalah.
Pertama, kaderisasi harus menghasilkan kapasitas, bukan sekadar loyalitas. Membaca anggaran, memahami regulasi, menulis policy brief, dan mengelola advokasi harus menjadi kompetensi dasar.
Kedua, organisasi harus membangun infrastruktur advokasi: pusat data, klinik pendampingan mahasiswa, dan sekolah kebijakan publik internal.
Ketiga, tata kelola internal harus dibenahi. Transparansi dan meritokrasi bukan isu teknis, melainkan syarat legitimasi.
Keempat, relasi dengan kekuasaan harus dijaga jaraknya. Organisasi mahasiswa boleh berinteraksi dengan politik, tetapi tidak boleh kehilangan orientasi kritis.
Menyelamatkan Ideologi dari Kehilangan Makna
Marhaenisme tidak mati. Yang terancam adalah kemampuannya untuk bekerja. Ketika ideologi kehilangan alat, ia berubah menjadi simbol kosong. Di situlah organisasi mahasiswa tergelincir—dari ruang perjuangan menjadi sekadar jalur mobilitas elite.
Pertanyaannya kini tidak lagi normatif: apakah organisasi mahasiswa masih penting?
Pertanyaannya jauh lebih tajam: apakah organisasi mahasiswa berani membongkar dirinya sendiri?
Tanpa keberanian itu, organisasi akan terus hidup secara administratif, tetapi mati secara politik. Dan ketika itu terjadi, yang hilang bukan hanya satu organisasi, melainkan harapan bahwa mahasiswa masih menjadi kekuatan korektif bagi bangsa
*Oleh: Kusbacrul, SH. – Alumni GMNI Jember
