Monwnews.com, Ada ironi yang getir dalam perang modern: bom paling cerdas sering lahir dari ruang paling miskin nurani. Rudal dapat menghitung koordinat dengan presisi milimeter, drone dapat memburu target dari ribuan kilometer, satelit dapat membaca panas tubuh di balik reruntuhan, tetapi pertanyaan paling dasar justru disingkirkan dari meja laboratorium: untuk apa semua kecerdasan ini digunakan, dan siapa yang berhak menjadi korban dari kecanggihan itu?
Perang Amerika Serikat–Iran yang kini mengguncang Timur Tengah membuka kembali luka lama peradaban teknologi. Ketika Washington memperluas blokade terhadap Iran dan menjadikan Selat Hormuz sebagai simpul tekanan global, dunia sebenarnya tidak hanya sedang menyaksikan konflik geopolitik antara dua negara. Dunia sedang menyaksikan benturan antara ilmu pengetahuan, kekuasaan militer, dan krisis moral modernitas. Reuters melaporkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan blokade laut terhadap Iran yang dimulai 13 April 2026 diperluas secara global, dengan klaim bahwa kapal dari atau menuju Selat Hormuz harus melewati persetujuan Angkatan Laut AS.
Di tengah situasi itu, beredar sebuah tulisan provokatif di media sosial yang menyebut bahwa para jenderal tinggi dan ilmuwan nuklir Iran justru berakar pada filsafat moral Immanuel Kant. Klaim itu tentu perlu diperlakukan hati-hati. Tidak mudah membuktikan bahwa elite militer Iran secara sistematis membaca Critique of Pure Reason atau menjadikan etika Kant sebagai kompas strategis. Tetapi tulisan itu penting bukan karena seluruh klaim historisnya sempurna. Ia penting karena memaksa kita melihat kembali sebuah pertanyaan yang telah lama dibunuh oleh abad senjata: apa jadinya ilmu pengetahuan ketika diceraikan dari filsafat?
Pertanyaan itu bukan romantisme akademik. Ia adalah persoalan hidup-mati peradaban.
Sains yang Diputus dari Nurani
Sejak abad ke-20, negara modern menemukan formula paling berbahaya: menggabungkan laboratorium, anggaran militer, universitas, industri, dan propaganda eksistensial. Hasilnya adalah kompleks industri-militer yang tidak lagi membutuhkan ilmuwan sebagai pemikir merdeka, melainkan sebagai operator pengetahuan. Ilmuwan tidak diminta bertanya apakah sebuah senjata bermoral. Ia diminta menghitung jarak ledak, daya jangkau, efisiensi bahan bakar, ketahanan material, dan presisi sasaran.
Di sinilah filsafat menjadi ancaman. Filsafat selalu mengganggu kekuasaan karena ia mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Mengapa senjata ini dibuat? Siapa yang akan mati? Apakah warga sipil boleh diperlakukan sebagai variabel strategis? Apakah kemenangan militer dapat membenarkan kehancuran moral? Apakah negara berhak mengubah manusia menjadi angka kerusakan tambahan?
Kant menjadi simbol penting karena etika moralnya menolak manusia dijadikan sekadar alat. Dalam filsafat Kantian, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan hanya sebagai sarana untuk kepentingan lain. Prinsip itu terdengar sederhana, tetapi dalam politik perang ia sangat subversif. Sebab seluruh mesin perang modern bekerja dengan cara sebaliknya: menjadikan tubuh manusia sebagai alat untuk mengirim pesan strategis.
Hiroshima adalah pesan. Nagasaki adalah pesan. Blokade ekonomi adalah pesan. Serangan drone adalah pesan. Sanksi yang melumpuhkan obat, pangan, dan energi rakyat sipil juga pesan. Dalam bahasa negara, semua itu disebut tekanan. Dalam bahasa korban, itu adalah penderitaan yang dikelola secara administratif.
Manhattan Project dan Dosa Asal Teknologi Modern
Tulisan yang beredar itu mengaitkan Iran dengan sejarah Manhattan Project. Di titik ini, ia menyentuh pusat luka sejarah modern.
Manhattan Project sering diceritakan sebagai kisah kejayaan sains Barat: sekumpulan ilmuwan jenius melawan kemungkinan Hitler membangun bom atom. Narasi itu tidak sepenuhnya salah. Ancaman Nazi nyata. Ketakutan terhadap senjata nuklir Jerman menjadi alasan moral yang mendorong banyak ilmuwan terlibat. Tetapi sejarah tidak berhenti di sana. Ketika Jerman sudah kalah, proyek itu tidak dibubarkan. Mesin yang telah dibangun tidak bisa begitu saja dihentikan. Negara telah mengeluarkan uang. Militer telah menunggu hasil. Para jenderal membutuhkan demonstrasi kekuasaan baru.
Di titik itulah sains kehilangan kemurnian moralnya. Bom atom tidak lagi sekadar alat mencegah Hitler. Ia berubah menjadi bahasa geopolitik pascaperang. Ia menjadi pesan kepada Jepang, tetapi juga pesan kepada Uni Soviet. Ia menjadi pembuka Perang Dingin bahkan sebelum Perang Dunia II benar-benar selesai.
Para ilmuwan tidak semuanya diam. Leo Szilárd dan puluhan ilmuwan lain menyusun petisi kepada Presiden Harry Truman agar bom atom tidak langsung dijatuhkan ke kota Jepang. Petisi itu ditandatangani sekitar 70 ilmuwan Manhattan Project dan meminta agar Jepang lebih dulu diberi kesempatan menerima syarat penyerahan sebelum bom digunakan. Atomic Heritage Foundation mencatat petisi itu tidak sampai kepada Presiden Truman atau Menteri Perang sebelum bom pertama dijatuhkan di Hiroshima.
Inilah momen krusial: nurani ilmuwan dicegat oleh birokrasi perang.
Kita sering membayangkan tragedi perang sebagai ledakan. Padahal, sebelum ledakan selalu ada administrasi: memo, clearance, sensor, rantai komando, notulensi, klasifikasi rahasia, dan keputusan untuk tidak meneruskan sebuah surat. Hiroshima bukan hanya hasil fisika nuklir. Ia juga hasil dari birokrasi yang berhasil membungkam keberatan moral.
Oppenheimer: Pencipta yang Dihukum karena Menyesal
J. Robert Oppenheimer adalah lambang paling tragis dari abad nuklir. Ia bukan malaikat. Ia memimpin Los Alamos. Ia menjadi salah satu arsitek utama bom atom. Tetapi setelah perang, ia menjadi sosok yang gelisah. Ia menentang pengembangan bom hidrogen, senjata yang daya hancurnya jauh melampaui bom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki.
Negara tidak memaafkan ilmuwan yang menyesal terlalu keras. Pada 1954, Komisi Energi Atom Amerika Serikat mencabut security clearance Oppenheimer setelah sidang kontroversial yang dibayangi atmosfer Perang Dingin dan McCarthyisme. Catatan sejarah menunjukkan pencabutan clearance itu menjadi akhir hubungan formal Oppenheimer dengan pemerintahan Eisenhower. American Physical Society juga mencatat oposisi Oppenheimer terhadap bom hidrogen menjadi salah satu faktor penting yang memperburuk kecurigaan terhadapnya.
Pesannya jelas: negara perang membutuhkan ilmuwan ketika ia menciptakan senjata, tetapi mencurigainya ketika ia mulai memiliki nurani.
Oppenheimer bukan hanya korban politik keamanan. Ia adalah bukti bahwa negara modern dapat mengubah kecerdasan menjadi aset, lalu membuangnya ketika kecerdasan itu mulai mengajukan pertanyaan etis. Selama ilmuwan berkata “bisa”, ia dipuji. Ketika ia berkata “jangan”, ia diadili.
Dari Russell–Einstein ke Dunia yang Tidak Mendengar
Setelah Hiroshima dan Nagasaki, komunitas ilmiah mengalami pergolakan moral. Pada 1955, Bertrand Russell dan Albert Einstein menerbitkan manifesto yang menyerukan para pemimpin dunia mencari penyelesaian damai dan menghadapi bahaya senjata nuklir. Manifesto itu kelak menjadi landasan lahirnya Pugwash Conferences, forum ilmuwan internasional yang mendorong pengurangan risiko nuklir dan senjata pemusnah massal.
Russell–Einstein Manifesto adalah dokumen pendek, tetapi maknanya besar. Ia menyatakan bahwa manusia harus belajar berpikir bukan sebagai anggota bangsa, blok, atau ideologi, melainkan sebagai spesies yang dapat musnah oleh ciptaannya sendiri. Dalam istilah hari ini, manifesto itu adalah peringatan terhadap bunuh diri teknologi.
Tetapi dunia tampaknya hanya mendengar sebagian. Senjata nuklir memang diatur melalui traktat, perjanjian, dan rezim nonproliferasi. Namun logika dasarnya tidak berubah. Negara besar tetap mempertahankan hak istimewa untuk memiliki senjata pemusnah massal sambil melarang negara lain mencapainya. Di sinilah lahir kemunafikan struktural tatanan nuklir global.
Amerika Serikat dapat berbicara tentang bahaya nuklir Iran, tetapi sejarah mencatat Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang pernah menggunakan bom atom terhadap kota. Negara-negara nuklir dapat berbicara tentang stabilitas, tetapi stabilitas itu sering berarti monopoli ketakutan. Mereka menyebut senjata mereka sebagai deterrence. Ketika negara lain mengembangkan kemampuan serupa, istilahnya berubah menjadi threat.
Bahasa geopolitik tidak netral. Ia selalu memilih siapa yang disebut penjaga keamanan dan siapa yang disebut ancaman.
Iran sebagai Cermin Hipokrisi Barat
Di sinilah narasi tentang Iran menjadi penting. Iran bukan negara tanpa problem. Ia memiliki struktur teokratis yang keras, represi politik, kepentingan regional, jaringan proksi, dan kalkulasi strategis yang tidak bisa disucikan begitu saja. Tetapi dalam percaturan global, Iran juga berfungsi sebagai cermin yang memperlihatkan hipokrisi Barat.
Barat menuduh Iran mengancam stabilitas kawasan. Tetapi kawasan itu sendiri telah lama menjadi laboratorium intervensi Barat: kudeta, sanksi, invasi, operasi rahasia, pangkalan militer, dukungan kepada rezim sekutu, dan perang proksi. Barat berbicara tentang hukum internasional, tetapi kerap memperlakukannya seperti pintu hotel: dibuka ketika menguntungkan, dikunci ketika mengganggu.
Ketika AS memperluas blokade Iran secara global, dunia melihat bagaimana kekuasaan maritim bekerja. Hormuz bukan sekadar selat. Ia adalah urat nadi minyak dunia, simpul logistik, dan tombol tekanan geopolitik. Jika Hormuz dapat diubah menjadi ruang persetujuan militer Amerika, maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat serius: apakah pola serupa kelak dapat dibayangkan di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, atau jalur-jalur energi lain yang menentukan hidup Asia?
Bagi China, pelajaran Hormuz jelas: siapa menguasai choke point, ia menguasai napas industri. Bagi Indonesia, pelajaran itu lebih dekat lagi: kedaulatan maritim bukan slogan upacara. Ia adalah persoalan apakah jalur laut kita kelak menjadi ruang bebas, ruang netral, atau ruang yang dipaksa masuk ke dalam arsitektur blokade negara besar.
Ideologi di Balik Teknologi
Perang modern sering tampil seolah-olah teknis. Tetapi di balik semua itu ada ideologi. Drone bukan hanya alat. Ia membawa ideologi jarak: membunuh tanpa melihat mata korban. Sanksi bukan hanya kebijakan ekonomi. Ia membawa ideologi penderitaan terukur: membuat rakyat sipil cukup sakit agar negaranya menyerah. Blokade bukan hanya operasi laut. Ia membawa ideologi kepungan: mengubah geografi menjadi penjara.
Begitu juga nuklir. Senjata nuklir bukan hanya bom. Ia adalah filsafat kekuasaan yang mengatakan bahwa perdamaian dapat dijaga dengan ancaman pemusnahan total. Ini paradoks paling gila dari modernitas: manusia menciptakan senjata kiamat untuk menjaga kehidupan.
Dalam sistem semacam ini, ilmuwan dipaksa menjadi imam bagi agama baru bernama keamanan nasional. Laboratorium menjadi altar. Anggaran pertahanan menjadi kitab suci. Kontraktor militer menjadi pendeta. Universitas menjadi seminari teknokrasi. Mahasiswa diajari menghitung, tetapi tidak diajari menggugat.
Itulah inti kritik tulisan tersebut: pemisahan sains dan filsafat tidak membuat ilmu menjadi objektif. Ia membuat ilmu menjadi patuh.
Universitas sebagai Pabrik Kepatuhan
Setelah Perang Dunia II, pendanaan riset di Amerika Serikat dan banyak negara Barat memang makin terkait dengan agenda pertahanan. Perang Dingin menciptakan kebutuhan besar terhadap fisikawan, insinyur, ahli material, ahli komputer, ahli komunikasi, ahli radar, dan ahli roket. Negara membutuhkan kecepatan. Kecepatan membutuhkan spesialisasi. Spesialisasi sering mengorbankan refleksi.
Akibatnya, pendidikan sains semakin teknis. Sejarah ilmu, filsafat ilmu, etika teknologi, dan politik pengetahuan tersingkir ke pinggiran. Mahasiswa teknik dapat lulus dengan kemampuan membangun sistem senjata tanpa pernah membaca satu bab pun tentang korban perang. Mahasiswa fisika dapat memahami reaksi nuklir tanpa memahami Hiroshima sebagai trauma manusia. Mahasiswa komputer dapat menulis algoritma targeting tanpa bertanya apakah target itu manusia, keluarga, atau kesalahan data.
Inilah amputasi moral pendidikan modern.
Di negara berkembang, termasuk Indonesia, bahaya ini juga nyata. Kita sering memuja STEM, digitalisasi, AI, hilirisasi, dan teknologi pertahanan tanpa membangun basis etikanya. Kita ingin mencetak talenta digital, tetapi lupa mencetak warga negara yang mampu bertanya untuk siapa digitalisasi bekerja. Kita ingin membangun industri pertahanan, tetapi jarang membahas filsafat perang, hukum humaniter, dan akuntabilitas sipil. Kita ingin mengejar teknologi, tetapi belum tentu siap mengendalikan akibat sosialnya.
Bangsa yang hanya mencetak teknisi tanpa filsafat akan mudah menjadi subkontraktor peradaban orang lain.
Perang AS–Iran dan Kembalinya Politik Choke Point
Perang AS–Iran juga memperlihatkan kembalinya strategi choke point. Hormuz hari ini bukan hanya masalah Iran. Ia adalah simulasi masa depan bagi semua negara yang hidup dari jalur laut. Selat Hormuz, Selat Malaka, Bab el-Mandeb, Terusan Suez, Laut Cina Selatan, dan Taiwan Strait adalah titik-titik sempit tempat ekonomi global dapat dicekik.
Bagi Indonesia, ini sangat relevan. Selat Malaka adalah salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia. Energi, kontainer, bahan baku industri, pangan, dan komoditas bergerak melalui jalur itu. Jika konflik besar AS–China meningkat, Malaka dapat berubah dari jalur dagang menjadi instrumen tekanan. Indonesia, Malaysia, dan Singapura akan menghadapi dilema berat: menjaga netralitas, melayani tekanan negara besar, atau terseret dalam arsitektur pengamanan yang sesungguhnya merupakan arsitektur pengepungan.
Dalam konteks ini, perang Iran memberi peringatan. Negara kepulauan tidak boleh hanya berpikir sebagai pasar. Ia harus berpikir sebagai penjaga ruang. Indonesia tidak cukup punya pelabuhan. Indonesia harus punya doktrin maritim. Tidak cukup punya kapal patroli. Harus punya politik luar negeri yang mampu menolak penyeretan. Tidak cukup bicara bebas aktif. Harus punya kapasitas untuk membuat kebebasan itu dihormati.
Kant, Islam, dan Kritik terhadap Modernitas Barat
Klaim bahwa elite Iran berakar pada Kant mungkin tidak kuat secara bukti. Tetapi secara ideologis, ia menarik. Ia mempertemukan dua tradisi yang sering dianggap bertentangan: filsafat moral Eropa dan perlawanan politik Islam. Pesannya: moralitas bukan monopoli Barat. Bahkan Barat sendiri dapat mengkhianati filsafat moralnya ketika berhadapan dengan kepentingan imperial.
Iran, dalam narasi ini, bukan sekadar republik Islam. Ia menjadi simbol negara non-Barat yang menuntut hak untuk tidak ditentukan oleh rezim pengetahuan Barat. Ia menolak menjadi objek inspeksi permanen dari kekuasaan yang sendiri menyimpan senjata kiamat. Ia menolak moralitas sepihak: satu pihak boleh memiliki kapal induk, pangkalan global, senjata nuklir, dan hak veto; pihak lain diminta tunduk atas nama stabilitas.
Tentu saja, ini bukan berarti semua tindakan Iran otomatis benar. Tetapi kritik terhadap Iran tidak boleh menghapus kritik terhadap struktur global yang timpang. Dunia tidak akan aman jika nonproliferasi hanya berarti larangan bagi yang lemah dan pengecualian bagi yang kuat.
Etika Kantian justru menuntut universalitas. Jika satu negara tidak boleh mengancam warga sipil, semua negara tidak boleh. Jika senjata nuklir berbahaya bagi Iran, ia juga berbahaya di tangan Amerika, Rusia, China, Inggris, Prancis, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara. Jika hukum internasional berlaku, ia harus berlaku ke atas, bukan hanya ke bawah.
Mesin Perang dan Kapitalisme Bersenjata
Tulisan tersebut juga menyerang billionaires dan warmongers. Ini bukan retorika kosong. Perang modern memang ekonomi besar. Kontraktor pertahanan, perusahaan teknologi, energi, logistik, keamanan siber, satelit, dan data mendapatkan keuntungan dari ketegangan permanen. Perang tidak selalu harus dimenangkan; kadang cukup dikelola agar anggaran terus mengalir.
Kompleks industri-militer hidup dari rasa takut. Ancaman harus terus diproduksi. Musuh harus terus ditemukan. Jika satu perang selesai, ancaman baru harus diberi nama. Terorisme, komunisme, rogue states, axis of evil, great power competition, cyber threat, AI threat, mineral security, energy security—semua dapat menjadi bahasa untuk memperluas anggaran dan mempersempit pertanyaan moral.
Di sinilah filsafat berbahaya bagi industri perang. Filsafat meminta jeda. Industri perang membenci jeda. Filsafat meminta alasan. Industri perang menawarkan urgensi. Filsafat meminta manusia dilihat sebagai tujuan. Industri perang melihat manusia sebagai pasar, operator, target, atau collateral damage.
Indonesia dan Bahaya Menjadi Teknisi Geopolitik
Indonesia harus membaca krisis ini dengan dingin. Jangan ikut romantisasi Iran, tetapi juga jangan menjadi pengikut buta narasi Barat. Posisi bebas aktif harus dihidupkan kembali sebagai etika geopolitik, bukan sekadar jargon diplomatik.
Pertama, Indonesia harus memperkuat diplomasi nonblok baru. Dalam dunia yang kembali terbelah antara blok Amerika, China, Rusia, dan kekuatan regional, Indonesia perlu membangun koalisi negara menengah yang menolak normalisasi blokade sepihak, perang choke point, dan militerisasi jalur dagang.
Kedua, Indonesia harus mengintegrasikan etika teknologi dalam pendidikan. Program STEM, AI, nuklir sipil, teknologi pertahanan, dan hilirisasi mineral harus disertai filsafat ilmu, hukum humaniter, etika publik, dan konstitusionalisme ekonomi. Tanpa itu, kita hanya mencetak teknisi untuk proyek yang mungkin tidak kita kendalikan.
Ketiga, Indonesia harus membaca energi sebagai isu kedaulatan. Perang Hormuz akan selalu berdampak pada harga minyak, subsidi, kurs, inflasi, dan APBN. Ketergantungan energi membuat negara rentan terhadap perang jauh. Karena itu transisi energi, diversifikasi pasokan, cadangan strategis, dan efisiensi konsumsi bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan agenda keamanan nasional.
Keempat, Indonesia harus menjaga Selat Malaka dan ALKI sebagai ruang damai. Jangan biarkan jalur maritim Nusantara menjadi perpanjangan tangan strategi blokade negara besar. Kerja sama pertahanan boleh, tetapi tidak boleh berubah menjadi pemberian karpet merah bagi logika perang orang lain.
Kembali ke Pertanyaan Moral
Pada akhirnya, tulisan provokatif itu mengembalikan kita pada pertanyaan paling tua: apakah pengetahuan membuat manusia lebih bijak atau hanya lebih berbahaya?
Abad ke-20 menjawab dengan ambigu. Pengetahuan menyembuhkan penyakit, tetapi juga menciptakan bom atom. Pengetahuan membangun listrik, tetapi juga kamar gas dan rudal balistik. Pengetahuan membawa manusia ke bulan, tetapi juga membuat manusia dapat menghancurkan bumi berkali-kali.
Abad ke-21 lebih berbahaya lagi. Kini sains tidak hanya berada di laboratorium negara. Ia berada di perusahaan teknologi raksasa, server cloud, algoritma prediksi, drone otonom, rekayasa genetik, perang siber, dan kecerdasan buatan. Jika filsafat disingkirkan, bencana berikutnya mungkin tidak datang dalam bentuk jamur nuklir, tetapi dalam bentuk keputusan otomatis yang tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan oleh manusia.
Kita membutuhkan ilmuwan yang mampu berkata tidak. Kita membutuhkan insinyur yang memahami penderitaan. Kita membutuhkan universitas yang tidak hanya mengajarkan cara membuat mesin, tetapi juga alasan untuk membatasi mesin. Kita membutuhkan negara yang tidak memperlakukan moralitas sebagai gangguan keamanan. Sebab peradaban tidak runtuh hanya ketika ia kekurangan teknologi. Peradaban juga runtuh ketika teknologinya melampaui nuraninya.
Penutup: Laboratorium atau Kuburan?
Iran hari ini mungkin hanya satu bab dalam krisis panjang dunia. Besok bisa China. Lusa bisa Selat Malaka. Setelah itu mungkin Arktik, Afrika, atau ruang angkasa. Tetapi pola besarnya sama: ilmu pengetahuan dipanggil untuk melayani kekuasaan, lalu filsafat diminta diam agar mesin dapat bekerja.
Di titik inilah Kant kembali relevan, bukan sebagai ornamen intelektual, melainkan sebagai alarm moral. Manusia bukan alat. Warga sipil bukan pesan strategis. Ilmuwan bukan budak negara. Universitas bukan pabrik senjata. Teknologi bukan pembenar pemusnahan. Jika prinsip itu dilupakan, maka setiap laboratorium dapat menjadi ruang tunggu bagi kuburan massal berikutnya.
Dan mungkin, tragedi terbesar manusia modern bukanlah bahwa ia tidak tahu cara menghancurkan dunia. Tragedi terbesarnya adalah ia tahu persis cara menghancurkannya, tetapi semakin sedikit orang yang berani bertanya mengapa.
