Monwnews.com – Dalam ekonomi, harga adalah ukuran kelangkaan dan serta keinginan dalam etika, martabat manusia justru didefinisikan sebagai nilai di luar harga yang tidak boleh dipertukarkan. Kalimat harga manusia tetap, namun harga-harga barang bergerak maupun tidak bergerak terus naik menyingkap ketegangan antara dua rezim nilai dimana rezim pasar yang fluktuatif dan rezim moral yang menuntut keteguhan.
Secara filosofis, pernyataan ini mengingatkan pada pembedaan Kant antara price atau harga relatif, dapat diganti dan serta dignity atau harga mutlak, tak tergantikan.
Barang baik bergerak seperti pangan dan energi, maupun tidak bergerak seperti tanah dan rumah naik karena tekanan permintaan, spekulasi, dan kebijakan moneter, namun manusia, sebagai subjek hak dan makna, semestinya tidak direduksi menjadi variabel inflasi.
Kant menegaskan bahwa segala sesuatu memiliki harga atau martabat yang pertama dapat ditukar dengan padanannya, sedangkan yang kedua berada di atas segala harga dan serta tidak admit equivalen.
Dalam kerangka ini, manusia bukan komoditas yang nilainya naik-turun mengikuti indeks harga konsumen, melainkan tujuan pada dirinya sendiri yang menuntut penghormatan tanpa syarat.
Karena itu, harga manusia tetap bukan klaim empiris tentang stabilitas upah riil, melainkan norma moral dsn serta martabat tidak boleh terdevaluasi oleh inflasi.
Ironinya, dalam praktik sosial, harga manusia sering ikut tergerus dengan upah riil tertinggal di belakang inflasi, akses terhadap kebutuhan dasar menyempit, dan kehidupan dinilai lewat daya beli.
Ketika harga pangan, energi, dan perumahan melambung lebih cepat daripada pendapatan, manusia secara de facto diperlakukan seolah-olah memiliki harga pasar yang bisa ditekan.
Disinilah letak paradoks modern dimana sistem ekonomi mengakui martabat manusia secara retoris, namun mengukurnya secara operasional melalui kapasitas konsumsi.
Maka, menjaga harga manusia tetap bukan sekadar retorika moral, melainkan tugas rezim politik diantara rezim-rezim lainnya sehingga menjamin pendapatan layak, perumahan terjangkau, serta perlindungan sosial agar kenaikan harga barang tidak mengikis martabat.
Kebijakan upah minimum yang terindeks inflasi, subsidi tepat sasaran, dan serta jaring pengaman sosial adalah instrumen untuk memisahkan nasib martabat manusia dari volatilitas harga.
Tanpa ini, inflasi bukan hanya fenomena moneter, melainkan bentuk devaluasi diam diam terhadap kehidupan manusia.
Pada tataran filosofis lebih dalam, kalimat ini juga menyiratkan kritik terhadap reduksionisme ekonomi , pabila segala sesuatu diukur hanya lewat harga, maka manusiapun akan kehilangan dimensi tak terukur kebebasan, makna, dan serta solidaritas yang justru membuatnya layak disebut manusia.
Pada akhirnya, filsafat dibalik kalimat ini sederhana namun radikal, biarkan harga barang bergerak sesuai mekanisme pasar, namun teguhkan harga manusia sebagai batas normatif yang tidak boleh ditawar.
