Monwnews.com, Anggota Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis, Luhur Pambudi, menilai pertemuan antara gagasan pembangunan ekonomi nasional dan Marhaenisme tidak boleh berhenti pada kesamaan istilah.
Menurut Luhur, pemikiran Sumitro Djojohadikusumo dan Marhaenisme perlu ditempatkan secara proporsional. Keduanya memiliki akar pemikiran yang berbeda, tetapi terdapat irisan substantif yang tetap relevan untuk membaca arah pembangunan ekonomi Indonesia saat ini.
“Sumitro berbicara mengenai bagaimana Indonesia membangun kekuatan ekonomi nasional. Marhaenisme memberikan pertanyaan yang lebih mendasar, yakni kekuatan ekonomi itu pada akhirnya untuk siapa dan siapa yang memperoleh manfaatnya,” ujar Luhur.
Menurut dia, industrialisasi dan hilirisasi merupakan langkah penting bagi Indonesia untuk keluar dari struktur ekonomi yang selama ini terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup hanya diukur dari peningkatan investasi maupun nilai ekspor.
“Jangan sampai hilirisasi hanya mengubah Indonesia dari eksportir bahan mentah menjadi tempat pengolahan bahan mentah. Yang harus dibangun adalah kemampuan teknologi, industri nasional, tenaga kerja terampil, pengusaha nasional, dan rantai pasok yang melibatkan rakyat,” katanya.
Luhur menilai pada titik inilah gagasan ekonomi nasional memiliki ruang dialog dengan semangat Marhaenisme.
Menurut dia, pembangunan ekonomi harus memberikan ruang yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini berada di lapisan bawah struktur ekonomi, termasuk petani, nelayan, pekerja, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat desa.
“Rakyat jangan hanya menjadi pasar. Rakyat harus menjadi pelaku produksi. Ini yang menurut saya penting dalam membaca agenda ekonomi pemerintahan Prabowo,” ujar mantan ketua DPRD kabupaten Purworejo ini.
Keberpihakan Negara Harus Membangun Kemandirian
Luhur mengingatkan, keberpihakan negara tidak boleh dimaknai sebatas pemberian bantuan maupun fasilitas. Keberpihakan harus menghasilkan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
“Kalau negara memberikan fasilitas tetapi masyarakat tetap tergantung, berarti ada yang keliru. Keberpihakan negara harus meningkatkan kapasitas, produktivitas, akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Tujuan akhirnya adalah kemandirian,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Luhur melihat koperasi memiliki posisi strategis.
Menurut dia, koperasi tidak boleh hanya dipandang sebagai kelembagaan administratif di tingkat desa. Koperasi harus menjadi instrumen untuk memperkuat posisi tawar masyarakat dalam struktur ekonomi nasional.
“Kalau koperasi hanya berdiri secara kelembagaan tetapi tidak mampu memperbaiki posisi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa dalam rantai ekonomi, maka substansi ekonomi kerakyatannya belum tercapai,” ujar Luhur.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan distribusi manfaat pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi, menurut Luhur, memang diperlukan. Namun, ukuran keberhasilan pembangunan tidak dapat berhenti pada angka pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan lima persen tentu penting. Tetapi rakyat akan bertanya, apa yang berubah dalam kehidupan mereka? Apakah pekerjaan bertambah? Apakah pendapatan meningkat? Apakah usaha kecil lebih mudah berkembang? Apakah petani dan nelayan memiliki posisi tawar yang lebih baik?” katanya.
Menurut Luhur, pertanyaan tersebut merupakan ukuran yang lebih konkret untuk melihat apakah pembangunan ekonomi benar-benar memiliki dimensi kerakyatan.
Pemerintah Perlu Mendahulukan yang Penting
Melihat kondisi sosial masyarakat dan situasi ekonomi negara saat ini, Luhur menilai pemerintah perlu lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan.
Menurut dia, pemerintah seyogianya “lebih mendahulukan yang penting”, terutama kebijakan yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Menurut saya, dengan melihat kondisi sosial masyarakat dan situasi ekonomi negara sekarang, seyogianya pemerintah lebih mendahulukan yang penting. Jangan sampai energi dan sumber daya negara terlalu banyak digunakan untuk hal-hal yang dampaknya belum menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat,” ujar Luhur.
Ia menegaskan, prinsip tersebut bukan berarti pemerintah harus mengabaikan agenda pembangunan jangka panjang. Sebaliknya, prioritas harus disusun berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal negara, serta dampak nyata terhadap penguatan ekonomi rakyat.
“Yang penting bukan sekadar banyaknya program, tetapi urutan prioritasnya. Mana yang paling mendesak, mana yang paling dibutuhkan rakyat, dan mana yang paling mampu memperkuat kemandirian ekonomi nasional, itu yang harus didahulukan,” katanya.
Karena itu, Luhur menilai agenda ekonomi pemerintahan Prabowo perlu menjaga keseimbangan antara penguatan kapasitas ekonomi nasional dan pemerataan manfaat pembangunan.
“Kita membutuhkan negara yang kuat secara ekonomi. Tetapi negara yang kuat bukan berarti negara mengambil semuanya. Negara harus membangun ekosistem agar rakyat memiliki kemampuan menjadi pelaku ekonomi yang kuat,” ujarnya.
Kekuatan Ekonomi Nasional Harus Kembali kepada Rakyat
Dalam perspektif tersebut, Luhur melihat terdapat ruang dialog antara pemikiran Sumitro dan Marhaenisme tanpa harus menyamakan keduanya.
“Sumitro memberi pelajaran tentang pentingnya membangun kekuatan produksi nasional. Marhaenisme mengingatkan bahwa kekuatan itu harus kembali kepada rakyat. Kalau dua perspektif ini digunakan untuk menguji kebijakan hari ini, saya kira relevansinya masih sangat kuat,” ujar Luhur.
Menurutnya, ujian terbesar kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo bukan semata-mata terletak pada seberapa banyak program yang dapat diluncurkan, melainkan pada kemampuan pemerintah mengubah sumber daya nasional menjadi kapasitas produksi yang menciptakan kesejahteraan masyarakat.
“Indonesia jangan hanya menjadi negara yang kaya sumber daya. Indonesia harus menjadi negara yang rakyatnya memiliki kemampuan mengolah, memiliki, dan menikmati sumber daya tersebut. Di situlah makna kedaulatan ekonomi,” kata Luhur.
Bagi Luhur, kekuatan ekonomi nasional pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, maupun nilai ekspor, tetapi oleh kemampuan negara memastikan rakyat menjadi subjek utama pembangunan.
“Ekonomi nasional harus kuat, tetapi kekuatan itu harus berujung pada kedaulatan rakyat. Karena itu, dalam kondisi sekarang, pemerintah harus lebih mendahulukan yang penting: memperkuat daya hidup rakyat, kapasitas produksi nasional, lapangan kerja, dan kemandirian ekonomi,” ujar Luhur.
