Monwnews.com, Surabaya – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Jawa Timur secara tegas menyatakan sikap mendukung institusi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden guna menjaga independensi institusi.
Ketua DPD GAMKI Jawa Timur, Arnold L Panjaitan, menyampaikan bahwa posisi ini penting untuk menjaga profesionalisme kepolisian. “Kami menyatakan bahwa GAMKI Jawa Timur dukung Polri tetap di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan di bawah kementerian,” ujar Arnold dalam siaran pers, Rabu (28/1/26).
Risiko Politisasi Penegak Hukum
Menurut Arnold, jika posisi Polri digeser ke bawah kementerian, hal itu akan membuka ruang politisasi dan fragmentasi kekuasaan yang berbahaya bagi demokrasi.
”Perubahan posisi Polri berpotensi menciptakan konflik kewenangan antar lembaga negara. Hal ini dapat melemahkan sistem hukum dan mengganggu stabilitas pemerintahan,” terangnya.
Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Arnold menjelaskan bahwa tantangan keamanan modern seperti kejahatan transnasional, terorisme, hingga kejahatan lingkungan memerlukan koordinasi lintas sektor yang cepat. Kepemimpinan langsung di bawah Presiden memungkinkan integrasi kebijakan yang lebih efektif.
GAMKI Jawa Timur menilai penguatan Polri seharusnya dilakukan melalui:
- Reformasi internal yang berkelanjutan.
- Peningkatan akuntabilitas institusi.
- Transparansi dan pengawasan publik yang kuat.
”Oleh karena itu, kami menegaskan sikap bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia demi demokrasi dan keadilan,” pungkasnya. (Jar)
