Prolog Rasional
Kerusuhan Agustus 2025 yang menelan korban jiwa dan menimbulkan ketakutan publik adalah tragedi nasional yang mencoreng wajah institusi POLRI. Sebagai wilayah hukum paling strategis di Indonesia, Polda Metro Jaya seharusnya menjadi barometer profesionalisme, kemampuan deteksi dini, dan ketanggapan aparat dalam menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat.
Namun kenyataannya, upaya deteksi dini, cegah tangkal, hingga penanganan kerusuhan tidak terlihat sama sekali. Bahkan sejak awal muncul aksi unjuk rasa yang mengarah ke Mabes Polri dan Istana—dengan tuntutan pencopotan Kapolri yang jelas tidak relevan—Polda Metro Jaya tidak mengambil langkah tegas untuk mengendalikan situasi. Padahal, penanggung jawab lapangan dan wilayah jelas berada di pundak Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya.
Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan Polda Metro Jaya tidak membumi, tidak hadir di depan, dan tidak menunjukkan kepemimpinan yang loyal dan bertanggung jawab. Alih-alih meredam, justru terlihat adanya pembiaran bahkan indikasi kesengajaan yang mengarahkan kekacauan kepada isu politik lain.
Dalam konteks Kamtibmas, POLRI seharusnya disiplin dalam pengamanan teritorial: mulai dari pendeteksian dini, cegah tangkal, hingga pengendalian situasi. Penanganan kerusuhan tidak boleh lagi seperti pola “pemadam kebakaran”, yang hanya hadir setelah api membesar.
Fakta Kegagalan
1. Deteksi dini tidak berjalan.
Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan politik nasional seharusnya diawasi ketat. Kegagalan mendeteksi gejala sosial politik yang berujung kerusuhan adalah kelalaian fatal.
2. Cegah tangkal lumpuh.
Tidak ada langkah preventif yang nyata untuk meredam potensi kerusuhan. Mekanisme pencegahan yang menjadi fungsi pokok kepolisian diabaikan.
3. Penanganan lamban dan represif.
Aparat hadir setelah situasi membesar, dengan pendekatan kekerasan yang justru memperburuk keadaan.
Tuntutan Kami
Kami, Forum Eksponen Aktivis ’98, menuntut:
Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya memberikan klarifikasi terbuka kepada publik, mengapa kerusuhan sebesar itu bisa lolos dari radar intelijen dan pengendalian aparat wilayah.
Mengungkap apakah terjadi kelalaian berat, pembiaran, atau permainan politik intelijen dalam peristiwa ini.
Reformasi total sistem deteksi dini di lingkungan Polda Metro Jaya, dengan melibatkan civil society dan komunitas akar rumput (termasuk ojol) sebagai mitra strategis cegah tangkal.
Mengakhiri politisasi intelijen POLRI, yang menjadikan rakyat sebagai korban instabilitas buatan.
Sikap Tegas
Bila Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya gagal memberikan pertanggungjawaban, Presiden RI harus segera memerintahkan pencopotan keduanya.
Kami akan mendorong investigasi independen untuk mengusut kemungkinan adanya pembiaran atau konspirasi.
Stabilitas nasional tidak boleh dijadikan komoditas politik. Intelijen POLRI harus kembali pada khitah Reformasi 1998: menjaga Kamtibmas dengan profesionalisme, humanisme, dan keberpihakan pada rakyat.
Penutup
Kerusuhan Agustus 2025 adalah tamparan keras bagi kredibilitas POLRI, khususnya Polda Metro Jaya. Pangkat jenderal bukan sekadar simbol, tetapi amanah kepemimpinan yang seharusnya diwujudkan dengan loyalitas, etos kerja, dan keberanian hadir di depan rakyat.
Kegagalan ini adalah bukti nyata bahwa Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya tidak layak lagi memimpin. Demi stabilitas nasional dan marwah institusi POLRI, Presiden harus segera mencopot keduanya.
Dikeluarkan oleh:
Forum Eksponen Aktivis ’98
Jakarta, 11 September 2025
Dodi Ilham
Koordinator Nasional
081617179779
