Monwnews.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah kompleksitas situasi ekonomi dan politik yang sedang dihadapi bangsa. DPP GMNI memandang dinamika yang berkembang saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang memberikan dampak signifikan terhadap kondisi kebangsaan dan kesejahteraan rakyat.
Dari sisi internal, DPP GMNI mencermati sejumlah isu strategis seperti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), berbagai kasus korupsi yang mencuat belakangan ini, serta sentimen yang muncul akibat kebijakan domestik pemerintah. Menurut DPP GMNI, program-program strategis yang diproyeksikan mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional tersebut masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan dalam aspek pengelolaan, pengawasan, serta penentuan sasaran penerima manfaat.
DPP GMNI menilai berbagai persoalan tata kelola yang terjadi berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berdampak terhadap kondisi ekonomi nasional. Oleh karena itu, evaluasi yang cepat dan tepat, termasuk refocusing target penerima manfaat serta penguatan pengawasan oleh aparat penegak hukum secara transparan dan tegas, menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas program-program tersebut.
Selain itu, DPP GMNI juga menyoroti berbagai respons negatif yang muncul terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk terkait isu royalti tambang dan pembentukan badan ekspor satu pintu. Menurut organisasi yang berlandaskan ajaran Bung Karno tersebut, kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika pertarungan kepentingan ekonomi dan politik yang terjadi antara pemerintah dengan pihak-pihak yang tidak taat terhadap regulasi.
Sementara itu, dari sisi eksternal, DPP GMNI melihat bahwa konflik geopolitik global, khususnya perang di Timur Tengah, menguatnya dolar Amerika Serikat, serta ketidakpastian ekonomi dunia turut memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Kenaikan harga minyak mentah dunia berdampak langsung terhadap sektor energi, termasuk harga bahan bakar dan biaya operasional masyarakat.
Atas kondisi tersebut, DPP GMNI mendorong pemerintah untuk tetap menjaga subsidi bagi bahan bakar jenis Pertalite dan Bio Solar serta menjamin ketersediaannya di seluruh wilayah Indonesia guna melindungi masyarakat kecil dan sektor usaha produktif. DPP GMNI juga mengingatkan agar pemerintah tetap membuka ruang penyesuaian harga BBM nonsubsidi apabila harga minyak dunia mengalami penurunan.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, DPP GMNI memandang terdapat sejumlah kebijakan yang sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 dan Trisakti Bung Karno, terutama dalam mewujudkan kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi nasional. Beberapa kebijakan tersebut antara lain penguatan kebijakan ekspor satu pintu, pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), penolakan terhadap tawaran utang IMF beserta rekomendasi kenaikan pajak penghasilan, program kemandirian energi nasional melalui B50 dan peningkatan kapasitas kilang nasional, serta upaya memperkuat kedaulatan pangan.
Ketua Umum DPP GMNI, Bung Risyad Fahlefi, menegaskan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan solusi yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan penguatan kedaulatan nasional.
“DPP GMNI memandang bahwa situasi ekonomi dan politik yang dihadapi bangsa saat ini harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memperkuat implementasi Pasal 33 UUD 1945, serta menjaga persatuan nasional sebagai fondasi utama pembangunan bangsa,” ujar Bung Risyad Fahlefi dalam Konferensi pers, Senin (15/6/2026).
Berdasarkan kajian yang dilakukan, DPP GMNI menawarkan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah dan para pengambil kebijakan.
Mengurangi Pengeluaran Negara
DPP GMNI mendorong dilakukannya refocusing target penerima Program Makan Bergizi Gratis dengan prioritas pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, Badan Gizi Nasional perlu melakukan pemetaan penerima manfaat secara lebih matang dan terukur.
DPP GMNI juga mendorong dilakukannya rebudgeting Program Koperasi Desa Merah Putih secara lebih rinci dan akuntabel, disertai pengawasan yang ketat hingga tingkat pelaksanaan di lapangan guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi.
“Setiap rupiah anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Karena itu, evaluasi, pemetaan yang tepat, dan pengawasan yang kuat menjadi syarat mutlak agar program-program strategis nasional berjalan efektif,” kata Bung Risyad Fahlefi.
Menambah Pemasukan Negara
Dalam upaya memperkuat penerimaan negara, DPP GMNI mendorong lahirnya regulasi yang mendukung penyerapan produk UMKM secara lebih luas. Selain itu, potensi ekonomi biru harus dioptimalkan melalui penguatan sektor maritim nasional.
DPP GMNI juga mengusulkan reformasi kelembagaan penegakan hukum laut melalui sistem komando terpadu di bawah Indonesian Coast Guard serta optimalisasi teknologi Smart Maritime Surveillance berbasis kecerdasan buatan (AI) dan Vessel Monitoring System guna menekan kebocoran devisa akibat praktik illegal fishing.
Di samping itu, DPP GMNI menilai kebijakan ekspor satu pintu, hilirisasi, dan industrialisasi nasional harus terus diperkuat sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memperbesar penerimaan negara.
“Indonesia memiliki sumber daya yang sangat besar. Yang diperlukan adalah keberanian politik untuk memperkuat hilirisasi, industrialisasi, ekonomi maritim, dan pemberdayaan UMKM agar manfaat ekonomi nasional benar-benar dirasakan rakyat,” tegas Bung Risyad Fahlefi.
Penegakan Hukum yang Berkeadilan
DPP GMNI menekankan bahwa hukum harus menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum harus mampu menghadirkan rasa keadilan, menjaga persatuan nasional, serta mendukung implementasi Pasal 33 UUD 1945.
Menurut DPP GMNI, hukum harus ditegakkan secara tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia hingga berbagai persoalan konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah daerah.
DPP GMNI juga mengingatkan agar tidak terjadi praktik hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Semua pihak, termasuk pejabat negara, kelompok oligarki, maupun aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya, harus diproses secara adil dan tegas.
“Penegakan hukum yang berkeadilan adalah syarat utama untuk menjaga kepercayaan rakyat. Tidak boleh ada perlakuan berbeda di hadapan hukum. Siapa pun yang menyalahgunakan kekuasaan harus ditindak tegas,” ujar Bung Risyad Fahlefi.
Selain rekomendasi kebijakan tersebut, DPP GMNI juga menyoroti pentingnya komunikasi publik pemerintah yang lebih baik. Menurut DPP GMNI, tujuan kebijakan yang baik dapat dipersepsikan buruk apabila tidak diiringi komunikasi yang efektif, empatik, dan mencerdaskan masyarakat.
Dalam refleksi sejarah kebangsaan, DPP GMNI mengingatkan pesan Bung Karno tentang pentingnya belajar dari pengalaman masa lalu. Organisasi ini menilai perjalanan bangsa sejak era Bung Karno, Orde Baru, hingga Reformasi menunjukkan bahwa perubahan politik harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat, stabilitas nasional, serta kedaulatan bangsa.
DPP GMNI menegaskan bahwa perubahan tidak boleh dilakukan secara serampangan tanpa kejelasan sistem politik dan ekonomi yang akan dibangun. Sebab, kegagalan konsolidasi nasional berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap rakyat, termasuk gangguan rantai pasok pangan, pengelolaan energi, dan stabilitas ekonomi nasional.
Karena itu, DPP GMNI mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap tenang dalam menyampaikan kritik maupun aspirasi. Organisasi ini menegaskan bahwa berbagai instrumen demokrasi seperti judicial review, forum dialog, ruang diskusi publik, serta aksi demonstrasi yang dijamin undang-undang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk memperkuat demokrasi dan menjaga persatuan nasional.
“Mari kita tetap menjaga persatuan nasional, mengawal cita-cita luhur Pasal 33 UUD 1945, serta memastikan negara benar-benar hadir dan berpihak kepada rakyat. Kritik dan aspirasi harus menjadi energi untuk memperbaiki bangsa, bukan memecah belah persatuan,” tutup Ketua Umum DPP GMNI, Bung Risyad Fahlefi.
