monwnews.com – Malang,- Hari Pers Nasional 2026 datang di tengah riuh rendah informasi yang tak pernah tidur. Kebenaran bersaing dengan kecepatan, etika diuji oleh klik, dan independensi sering kali harus bernegosiasi dengan kepentingan.
Pers tidak lagi hanya dituntut untuk cepat, tetapi juga berani jujur, berani adil, dan berani berdiri sendiri.
Di era algoritma dan polarisasi, pers menghadapi tantangan yang kian kompleks. Bukan hanya tekanan kekuasaan, tetapi juga godaan untuk menjadi sekadar pengeras suara opini populer.
Padahal, tugas utama pers tetap sama : Menghadirkan fakta, memberi konteks, dan menjaga nurani publik agar tidak tersesat dalam kabut disinformasi.
Secara historis, pers tidak pernah dilahirkan untuk melayani kekuasaan. Pers lahir dari kebutuhan rakyat untuk bersuara ketika ruang-ruang resmi tertutup.
Di Indonesia, jejak itu terang. Pada awal abad ke-20, surat kabar seperti Medan Prijaji (1907) yang dipelopori R.M. Tirto Adhi Soerjo hadir sebagai alat perlawanan terhadap kolonialisme dan ketidakadilan.
Media pada masa itu menjadi corong rakyat pribumi, mengkritik penguasa kolonial, membela kaum tertindas, dan membangun kesadaran politik.
Dalam perjalanan sejarah berikutnya, pers memainkan peran sentral dalam momen-momen krusial bangsa.
Pada masa pergerakan nasional, pers menjadi ruang artikulasi ide kemerdekaan. Di era Orde Lama dan Orde Baru, meski berada di bawah tekanan sensor dan pembredelan, pers yang kritis tetap menjadi saluran suara rakyat yang tidak tersampaikan melalui parlemen atau institusi negara.
Namun ironi terjadi hari ini.
Di tengah kebebasan pers pasca-reformasi, sebagian media justru terjebak pada praktik jurnalisme rilis.
Pemberitaan dipenuhi pernyataan pejabat, klaim keberhasilan program, dan agenda seremonial. Pers bekerja menyerupai humas, mengelola citra, bukan menguji kebenaran.
Padahal, secara etik dan historis, fungsi humas dan jurnalisme berada di dua kutub yang berbeda.
Pers kehilangan maknanya ketika ia berhenti bertanya dan hanya sibuk menyampaikan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan itu semakin terasa: media bekerja layaknya humas, menyalin rilis, mengutip pernyataan resmi, dan merayakan seremonial kekuasaan tanpa jarak kritis.
Alih-alih melakukan verifikasi dan pendalaman, banyak pemberitaan berhenti pada apa yang dikatakan pejabat, bukan pada apa yang dirasakan rakyat.
Pers seolah puas menjadi corong institusi, bukan pengawasnya. Dalam kondisi seperti ini, jurnalisme berubah fungsi: dari alat kontrol sosial menjadi perpanjangan tangan pencitraan.
Praktik “jurnalisme rilis” bukan sekadar soal redaksional, tetapi cerminan krisis yang lebih dalam. Tekanan bisnis, relasi iklan, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan membuat banyak media memilih aman.
Kritik dianggap berisiko, sementara keberpihakan pada fakta kerap ditawar dengan akses dan iklan.
Akibatnya, publik disuguhi informasi yang rapi, optimistis, dan serba positif, namun miskin konteks dan realitas.
Ketika pers bekerja seperti humas, suara rakyat terpinggirkan. Keluhan warga, konflik agraria, pelanggaran HAM, dan ketimpangan sosial kalah oleh narasi pembangunan dan klaim keberhasilan.
Media gagal menjalankan fungsi dasarnya: memberi ruang bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbicara.
Lebih berbahaya lagi, publik perlahan kehilangan kepercayaan. Media yang seharusnya menjadi rujukan justru dipandang tidak berbeda dengan akun resmi pemerintah atau siaran korporasi.
Saat kepercayaan runtuh, disinformasi menemukan lahan subur, dan demokrasi kehilangan salah satu pilar utamanya.
Hari Pers Nasional 2026 seharusnya menjadi alarm keras bagi dunia pers. Apakah media masih menjalankan kerja jurnalistik, atau sekadar mengelola citra? Apakah pers masih berpihak pada kepentingan publik, atau telah nyaman menjadi bagian dari mesin kekuasaan?
Pers tidak dilahirkan untuk menyenangkan penguasa. Ia lahir untuk mengganggu dengan pertanyaan, data, dan keberanian. Ketika pers kembali bekerja sebagai jurnalisme, bukan humas, di situlah kepercayaan publik bisa dipulihkan.
Selamat Hari Pers Nasional 2026.
Pers yang takut bertanya adalah pers yang berhenti bekerja.
