Monwnews.com, Kemiskinan merupakan masalah yang telah lama menghantui kehidupan sosial di Indonesia. Kondisi miskin dapat menye-babkan keterbatasan dalam mengakses atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sadar akan kondisi tersebut, maka upaya perbaikan serta antisipasi perlu dilakukan guna mengurangi dampak buruk dari kondisi ini. Kemiskinan secara konseptual di Indonesia masih dipahami sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari secara ekonomi.
Pemerintah sebagai lembaga negara memiliki tanggung jawab penuh dalam menyelesaikan permasalahan ini, sebab menjamin kesejahteraan bagi warga negara merupakan komitmen yang telah tertulis dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal 34 sebagai penjelas kehadiran negara terkait dengan soal kemiskinan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya. Walaupun demikian, jika kita meninjau kondisi dewasa ini masih banyak wilayah yang memiliki kendala untuk pengentasan kemiskinan.
Dalam melakukan pendataan dan penghitungan penduduk miskin Indonesia menggunakan acuan penghitungan dari World Bank. Pengukuran yang dimaksud adalah menggunakan garis kemiskinan, dengan menggunakan alat ukur ini maka penduduk yang memiliki nilai pendapatan yang berada di bawah garis kemiskinan akan dihitung sebagai penduduk miskin.
Meninjau data yang diperoleh dari hasil penghitungan tersebut selama lima tahun terakhir, untuk provinsi di Pulau Jawa memiliki angka kemiskinan yang berfluktu-asi. Sempat terjadi peningkatan angka kemiskinan secara serempak di seluruh provisnsi di Pulau Jawa yaitu pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena adanya fenomena pandemi Covid-19. Fenomena ini memberikan pengaruh yang luas bagi berbagai aspek terutama pada pengangguran dan kemiskinan, selain itu dampak dari fenomena ini juga terjadi secara menyeluruh di berbagai daerah.
Dalam lima tahun terakhir terdapat beberapa provinsi yang menjadi perhatian dalam kasus kemiskinan ini, provinsi pertama adalah DKI Jakarta. Sebagai ibu-kota negara dan salah satu provinsi dengan kepadatan penduduk yang tinggi, mencatatkan persentase kemiskinan tertinggi di pulau Jawa pada kurun waktu tahun 2018 hingga 2021. Walaupun demikian DKI Jakarta mengalami penurunan drastis untuk kasus kemiskinan pada tahun 2022.
Kemudian Jawa Barat merupakan provinsi yang menduduki peringkat kedua dalam kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa pada tahun 2019 sampai 2021. Pada tahun 2018 Provinsi Jawa Barat masih menempati posisi ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Tengah.
Sedangkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2018-2021 lebih baik dari pada provinsi Jawa Barat dan DKI. Pada tahun 2022 angka kemiskinan mencapai 6,58% dari jumlah penduduknya pada saat itu yaitu sebesar 37.032.410 jiwa, secara singkat pada tahun tersebut jumlah pen-duduk miskin di Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 3,86 juta jiwa. Dapatlah dikatakan khusus pada tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah tergelincir menjadi provinsi dengan angka kemisikinan tertinggi, setelah beberapa tahun posisi tersebut dipegang oleh Jabar dan DKI.
Peningkatan kemiskinan disebabkan karena peningkatan garis kemiskinan sebesar 5,94% yang mana pada saat itu garis kemiskinan menjadi Rp 464.879 per kapita per bulan. Meningkatnya garis kemiskinan ini salah satunya disebabkan oleh penyesuaian harga BBM dan tingkat inflasi. Jadi ada kondisi eksternalitas karena pengaruh kebijakan pemerintah pusat dan inflasi.
Dari uraian diatas baru pada tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah memimpin angka kemiskinan di Pulau Jawa. Masih meninjau dari data Badan Pusat Statistik (BPS) selama 5 tahun terakhir kemiskinan tertinggi berada di DKI Jakarta, provinsi tersebut memimpin persentase kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa dari tahun 2018 hingga 2021. Persentase kemiskinan Provinsi tertinggi Pulau Jawa terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 12,69% di Provinsi DKI Jakarta, hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pada masa pandemi setiap Provinsi mengalami pelonjakan angka kemiskinan, namun pada tahun sebelumnya (2019) DKI Jakarta sudah menyumbang angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa sebesar 12,62%.
Pemimpin merupakan representasi dari sosok yang membawa cita-cita rakyatnya, dan membentuk kehidupan sosial yang sejahtera tentu menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui penjelasan diatas kita tentu mengenal siapa pemimpin masing-masing provinsi yang menyumbang kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa.
Melalui hasil analisa ini para gubernur sebagai pemimpin pada masing-masing provinsi yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jika kita menganggap ini sebagai catatan hasil kerja, tentunya kita dapat menimbang kembali siapa yang layak mengantongi harapan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan. Jika kita ingin mewujudkan kesejahteraan maka kita harus mengerti apa itu kesejahteraan dan bagaimana mengukur kesejahteraan yang baik. Kemiskinan adalah salah satu cara melihat kesejahteraan suatu daerah, namun belum cukup menggambarkan secara riil bagaimana kesejahteraan terbangun di daerah tersebut. Terdapat banyak indikator yang perlu kita gunakan guna menunjang analisis kita dalam menyusun kesimpulan akhir. Pada kesempatan kali ini saya hanya memberikan gambaran awal mengenai bagaimana hasil kerja mereka yang ingin berkompetisi memimpin Indonesia di tahun 2024.
Kosala Sanityasa
Lulusan Program Studi Pembangunan FEB Unair
