Ada Sanksi Pidana Bagi Orang yang Sengaja Merubah Perolehan Suara Pemilu

Rico nurfiansyah ali Ketua Jaringan Edukasi Pemilu Untuk Rakyat (JEPR) Jawa Timur menanggapi pernyataan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember Muh. Syaiin di salah satu media online  tanggal 19 februari 2024 yang menjamin tidak akan ada geser menggeser suara.

Rico menyampaikan “ Sudah benar apa yang di sampaikan oleh saudara Syaiin selaku ketua Pemilu bahwa dia harus memastikan tidak ada pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran pidana dalam pemilu tahun 2024, bukankah Azas pemilu kita Jujur dan adil itu di khususkan kepada peserta dan penitia penyelenggara pemilu?”

“Saya perlu mengingatkan ancaman Pidana yang tertuang Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilu:
Pertama pasal 505 dimana bunyinya adalah Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satuf tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)# kata Rico (20/2/2024).

Kedua dalam Pasal 551 disebutkan Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Ihbupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda palng banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dan sependek ingatan saya Divisi Teknis KPU adalah orang yang paling bertanggung Jawab atas proses pungut hitung du TPS sampai dengan Proses rekpaitulasi hasil perolehan suara dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten” rico menambahkan

Apakah sangsi Pidana hanya kepada Panitia Pemilu saja ?

Rico kembali menjelaskan “ Tidak mbak, Pasal 535 menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghihrngan suara dan/atau sertilikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), jadi kita pun bisa terjerat Pidana Pemilu low “

Seperti kita ketahui Jepr Jawa Timur telah merilis hasil pemantauan di beberapa kecamatan selama proses rekapitulasi perolehan hasil di tingkat kecamatan, dan saat di tanyakan bagaimana hasil pantauan lapangan yang di laksanakan pagi sampai malam hari pada tanggal 19 Februari 2024,

Rico menyampaikan “ada fakta lain yang perlu kita banyak pihak ketahui, bahwa tidak mungkin ada perubahan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara jika panitia Pemilu tidak terlibat di dalamnya, mengapa? karena hanya Panitia pemilulah dalam hal ini KPU dan jajaran adhoc di bawahnya yang memegang kendali, kecil kemungkinan peserta pemilu yang melakukan apalagi pemantau atau masyarakat umum”

Kami juga menayakan, Bagaimana peran bawaslu dalam proses pengawasan nya ? rico menjawab singkat “Mba, kewenangan yang di berikan undang undang kepada Bawaslu untuk membuat pemilu ini Jujur dan Adil sudah luar biasa”

“Jadi kesimpulannya kami sebagai perwakilan masyarakat yang terlibat aktif memantau/mengawasi proses jalannya pemilu sepakat dengan apa yang di katakan ketua KPU Jember sepanjang itu tidak hanya berhenti di kata-kata, namun dalam praktek semua jajaran sampai pada tingkat desa juga menjalankan, jika kami temukan pastilak akan kita laporkan kepada Bawaslu, meski sebenarnya saya meyakini Bawaslu Jember sudah memiliki Data yang akurat berupa Photo C.Hasil di setiap TPS, sehingga setiap pergerakan Suara akan terdeteksi dan di tangani sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku” tutup Rico( Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *