Oleh: Mas Fatahan
PARTAI POLITIK menurut sebagian ahli bahasa dapat diartikan sebagai “Suatu alat untuk mencapai kekuasaan“ Dengan Kekuasaan seseorang akan dengan mudah melakukan apa saja yang diinginkan ya harta, tahta dan lain sebagainya itu.
Terminologinya.. Hal tersebut yang dewasa ini mendorong para pemodal (Modal mantan Pejabat, Modal Artis, dan Modal Harta Kekayaan meski hasil Korupsi maupun hasil menjarah hutan/illegal logging) beramai ramai memasuki ranah Politik, baik dengan mendirikan partai politik baru, maupun yang hanya menjadi anggota Partai Politik yang sudah ada.
Itu sah sah saja apalagi sejak kran demokratisasi terbuka pada akhir dekade sembilan puluhan atau tepatnya pada akhir tahun 1998, hampir kebebasan berekspresi tak ada halangan termasuk mendeklarasikan partai politik baru.
Bak jamur di musim hujan partai politik baru dan debutan anggota partai politik bermunculan di seantero negeri ini telah membawa konsekuensi politis yakni munculnya fenomena kepermukaan tentang wajah wajah kaum kapitalis/para pengusaha yang menjadi Pengurus Partai Politik dan calon Legislatif yang datangnya ujug ujug dan jelas jelas hanya bermodalkan uang.
Ini tentu akan menodai semangat Kaderisasi partai dan menodai substansi Demokrasi itu sendiri .
Karena apa ? mereka adalah _kaum kapitalis yang jelas nantinya akan menghitung ulang angka modal yang keluar (Return Invest) atau dengan kata lain akan menghitung untung rugi dikemudian hari._
Penulis tidak bisa membayangkan seperti apa nantinya bangsa kita tercinta ini jika kaum kapitalis pada duduk menjadi legislatif. Apakah benar mereka akan mewakili suara rakyat yang kebanyakan kaum proletariat ?
Apakah benar mereka akan mewakili suara rakyat yang kebanyakan kaum tertindas ?
Apakah benar mereka akan memperjuangkan hak hak rakyat yang selama ini telah dirampas oleh para koruptor?
Atau malah sebaliknya mereka akan memperkaya diri dengan cara membuat kebijakan politik yang menggiring pada kepentingan usahanya… (sumber kompasiana)
