Monwnews.com – Ada yang menarik dari polemik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan. Pada permukaan, perdebatan tampak seperti urusan teknis administratif: pasal mana yang perlu diperbaiki, peran lembaga mana yang harus disebut secara eksplisit, kewenangan siapa yang berkurang, dan bagaimana sinkronisasinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Namun, jika dibaca secara lebih mendalam dengan perspektif ideologis, polemik ini sesungguhnya menyentuh pertanyaan yang jauh lebih fundamental dan bersifat paradigmatik: untuk siapa sejatinya sistem olahraga daerah disusun? Untuk atlet yang menjadi subjek utama pembinaan, untuk cabang olahraga sebagai ujung tombak teknis, untuk birokrasi yang menjalankan mandat konstitusional, atau untuk organisasi yang selama ini menjadi perantara utama, bahkan terkadang menjadi gerbang tunggal antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan dunia olahraga?
Pertanyaan ini penting dan mendesak karena olahraga bukan sekadar soal perolehan medali, piala, atau pengakuan simbolis. Olahraga, dalam maknanya yang paling hakiki, adalah cermin tata kelola negara. Dari cara sebuah daerah mengurus atletnya, membagi anggaran secara adil dan proporsional, mengawasi organisasi olahraga secara transparan, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan struktur kelembagaan yang mapan, kita dapat membaca seberapa jauh pemerintah daerah benar-benar hadir dalam kehidupan warganya. Olahraga adalah laboratorium sosial yang menguji seberapa serius negara menjalankan amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks inilah, Raperda Keolahragaan Jawa Timur harus dibaca bukan sekadar sebagai dokumen hukum, melainkan sebagai manifesto ideologis tentang bagaimana negara daerah memaknai tanggung jawabnya terhadap warga.
Jawa Timur memiliki tradisi panjang yang membanggakan sebagai salah satu lumbung atlet nasional. Dalam berbagai ajang olahraga nasional, mulai dari Pekan Olahraga Nasional (PON), Kejuaraan Nasional, hingga kompetisi pelajar, provinsi ini kerap menjadi kekuatan utama yang disegani. Banyak atlet besar lahir dari daerah ini, dari berbagai cabang olahraga, dari gelanggang sekolah yang sederhana, klub lokal yang bersahaja, pesantren yang menanamkan disiplin, kampung-kampung yang menyimpan bakat alam, hingga pusat latihan daerah yang terstruktur. Prestasi itu patut dihormati, dijaga, dan dijadikan modal sosial yang berharga. Namun, prestasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap persoalan tata kelola yang mungkin menggerogoti fondasi sistem dari dalam. Justru karena Jawa Timur besar dan disegani dalam olahraga, ia harus menjadi contoh dan pelopor dalam reformasi tata kelola olahraga daerah. Keharusan ini bukan sekadar tuntutan moral, melainkan imperatif ideologis yang lahir dari tanggung jawab sejarah.
Di sinilah Raperda Keolahragaan Jawa Timur menemukan signifikansinya yang sejati. Ia bukan sekadar pembaruan rutin dari Perda lama yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Ia adalah kesempatan strategis, bahkan bersejarah, untuk menata ulang relasi fundamental antara pemerintah daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), cabang olahraga, pelatih, atlet, sponsor, sekolah, klub, perguruan tinggi, dan masyarakat. Ia juga menjadi ujian integritas dan keberpihakan: apakah Jawa Timur berani menggeser paradigma olahraga dari yang bersifat organisasi-sentris—di mana lembaga dan strukturnya menjadi pusat gravitasi—menuju paradigma atlet-sentris, di mana atlet sebagai manusia menjadi pusat seluruh kebijakan, anggaran, dan perhatian.
Jangan Menyederhanakan Polemik: Membaca Lebih Jauh dari Permukaan
Sebagian pihak menilai bahwa draf Raperda tersebut berpotensi memangkas peran KONI Jawa Timur secara signifikan. Kritik ini tidak boleh diabaikan begitu saja, karena KONI memang memiliki basis historis dan legitimasi kelembagaan yang tidak bisa dipungkiri. Namun, kritik ini juga tidak boleh diterima mentah-mentah tanpa pengujian argumentatif yang ketat. Dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, setiap regulasi daerah memang harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Raperda tidak boleh bertentangan dengan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, sebagai payung hukum nasional. Ia juga harus sinkron dan harmonis dengan aturan pelaksana di bawahnya, baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri terkait. Bila ada pasal yang secara eksplisit dan tidak proporsional menghapus peran organisasi olahraga yang diakui dalam sistem nasional, tentu harus dikoreksi melalui pembahasan yang cermat dan berbasis pada asas lex superior derogat legi inferiori.
Namun, kritik bahwa Raperda “memangkas peran KONI” harus dibedakan secara tajam dari kritik bahwa Raperda “menata ulang akuntabilitas KONI”. Dua hal ini berbeda secara fundamental, baik dalam niat, substansi, maupun implikasinya. Yang pertama berkenaan dengan penghapusan eksistensi kelembagaan, yang kedua berkenaan dengan peningkatan standar pertanggungjawaban publik. Mencampuradukkan keduanya bukan hanya kekeliruan analitis, tetapi juga bisa menjadi strategi diskursif untuk menolak reformasi dengan membungkusnya dalam narasi keterancaman kelembagaan.
Menghapus peran KONI adalah satu hal yang mungkin bermasalah secara hukum. Menempatkan KONI dalam sistem pertanggungjawaban publik yang lebih ketat, terukur, dan transparan adalah hal lain yang justru merupakan kebutuhan tata kelola modern. Yang pertama bisa bermasalah secara hukum karena melampaui kewenangan dan bertentangan dengan UU. Yang kedua justru merupakan keniscayaan dalam negara demokratis yang menghormati hak warga negara untuk mengetahui pengelolaan keuangan publik. KONI adalah bagian penting dari sejarah olahraga Indonesia, dan tidak tepat jika keberadaannya dipandang seolah tidak diperlukan, apalagi dianggap sebagai penghalang kemajuan. Tetapi juga keliru besar jika KONI ditempatkan sebagai lembaga yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dievaluasi, dan tidak boleh diatur secara lebih transparan hanya karena selama ini memainkan peran sentral dalam pembinaan olahraga prestasi. Tidak ada lembaga penerima dana publik yang kebal dari prinsip akuntabilitas.
KONI bukan negara, dan KONI bukan pemerintah. Namun, KONI sering mengelola uang negara dalam jumlah yang tidak kecil. Di titik inilah kewajiban akuntabilitas publik muncul secara otomatis dan tidak bisa ditawar. Prinsipnya sederhana namun fundamental: di mana uang publik mengalir, di situ pengawasan publik harus menyertai. Ini bukan soal kecurigaan atau ketidakpercayaan, melainkan soal prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang. Setiap rupiah yang berasal dari pajak rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada publik sebagai pemilik sah uang tersebut.
Uang Publik dan Lembaga Antara: Problem Struktural yang Harus Diurai
Salah satu problem utama dalam tata kelola olahraga daerah selama ini adalah posisi ambigu lembaga antara seperti KONI. Secara hukum, KONI bukan perangkat daerah, bukan dinas, bukan badan layanan umum, dan bukan pula BUMD. Ia adalah organisasi masyarakat dengan status hukum keperdataan. Namun, dalam praktik yang berlangsung bertahun-tahun, KONI sering menjadi pintu utama—bahkan terkadang satu-satunya—dalam distribusi anggaran olahraga prestasi di daerah. Dana APBD mengalir melalui skema hibah dan bantuan sosial, lalu dikelola dalam mekanisme internal organisasi olahraga yang pengawasannya seringkali lebih longgar dibandingkan pengawasan terhadap instansi pemerintah.
Di atas kertas, skema hibah tidak otomatis salah secara hukum. Pemerintah memang dapat dan sah memberikan dukungan kepada organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga kebudayaan, dan organisasi olahraga. Undang-undang memberikan ruang untuk itu. Masalah muncul secara struktural ketika hibah berubah menjadi pola pembiayaan rutin yang menyerupai anggaran struktural pemerintah, tanpa disertai standar akuntabilitas yang setara. Jika setiap tahun sebuah lembaga menerima dana besar dari APBD, menjalankan fungsi yang sangat dekat dengan pelayanan publik, dan secara langsung menentukan nasib pembinaan atlet daerah, maka lembaga itu tidak bisa terus-menerus berlindung di balik status “non-pemerintah” atau “organisasi masyarakat” untuk menghindari standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Pertanyaan publik yang sederhana namun mendasar harus diajukan dan dijawab dengan data, bukan dengan retorika: berapa persisnya dana yang benar-benar sampai kepada atlet dalam bentuk layanan langsung? Berapa yang digunakan untuk pelatih, pemusatan latihan (training camp), peralatan olahraga, pemenuhan nutrisi atlet, layanan kesehatan dan fisioterapi, sport science, keikutsertaan dalam kompetisi, dan regenerasi atlet? Dan sebaliknya, berapa yang terserap oleh operasional organisasi, rapat-rapat, perjalanan dinas, honorarium pengurus, kegiatan seremonial, dan biaya administratif yang tidak berdampak langsung pada kualitas pembinaan?
Pertanyaan ini tidak boleh dianggap sebagai serangan terhadap dunia olahraga atau bentuk ketidakpercayaan terhadap organisasi olahraga. Justru ini adalah bentuk kepedulian yang paling autentik terhadap masa depan olahraga daerah. Sebab, anggaran olahraga yang tidak transparan pada akhirnya merugikan atlet sebagai pihak yang paling rentan dalam rantai birokrasi olahraga. Atlet berada di ujung paling hilir, seringkali tidak memiliki akses informasi tentang berapa sebenarnya anggaran yang dialokasikan untuk cabang olahraganya, dan tidak memiliki posisi tawar untuk menuntut haknya. Ketika uang publik mengalir deras tetapi atlet masih kesulitan mengakses fasilitas latihan yang layak, pelatih masih tidak terlindungi kesejahteraannya, cabang olahraga masih kekurangan peralatan standar, dan pembinaan usia dini masih bersifat sporadis tanpa kesinambungan, maka ada yang perlu diperbaiki secara fundamental dalam desain distribusi anggaran olahraga.
Negara Tidak Boleh Hanya Menjadi Kasir: Mengembalikan Peran Strategis Pemerintah
Salah satu isu paling penting dan sensitif dalam polemik ini adalah penguatan peran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang olahraga. Ada kekhawatiran yang disuarakan bahwa penguatan peran Dispora akan mereduksi dan mengurangi peran KONI. Kekhawatiran ini harus dijawab secara jernih, argumentatif, dan berbasis pada konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang dianut oleh konstitusi Indonesia.
Dalam kerangka pemerintahan daerah yang demokratis dan bertanggung jawab, Dispora bukan sekadar kasir yang bertugas menyalurkan dana tanpa keterlibatan substantif. Dispora adalah perangkat daerah yang mengemban mandat konstitusional untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Ia mewakili kehadiran negara dalam merencanakan kebijakan, melaksanakan program, mengawasi pelaksanaan, dan mengevaluasi hasil program publik di bidang olahraga. Karena itu, bila Dispora hanya menjadi lembaga penyalur dana hibah tanpa kendali substantif atas arah pembinaan olahraga, tanpa kemampuan untuk menetapkan standar kinerja, dan tanpa kewenangan untuk mengevaluasi dampak program, maka negara sesungguhnya sedang menarik diri dari tanggung jawabnya, dan itu merupakan bentuk pengabaian mandat konstitusional.
Pembinaan atlet adalah kepentingan publik yang sangat fundamental. Ia menyangkut masa depan anak-anak muda yang jumlahnya jutaan, kesehatan masyarakat secara luas, martabat daerah di forum nasional dan internasional, pengembangan industri olahraga yang berpotensi menjadi sektor ekonomi baru, dan pembentukan karakter warga negara yang tangguh, disiplin, dan berjiwa sportif. Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh hanya menyerahkan fungsi strategis ini kepada lembaga antara tanpa standar kinerja yang jelas, tanpa kontrak kinerja yang terukur, dan tanpa mekanisme evaluasi yang ketat. Menyerahkan sepenuhnya kepada organisasi masyarakat tanpa pengawasan yang memadai sama artinya dengan mengabaikan prinsip bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negaranya.
Memang benar bahwa birokrasi pemerintah sering lambat dan prosedural. Mekanisme pengadaan barang dan jasa kerap kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan dinamis dunia olahraga. Program pemerintah bisa terjebak dalam formalitas administrasi yang menguras energi. Tetapi, kelemahan birokrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menyerahkan seluruh fungsi strategis kepada organisasi non-pemerintah tanpa akuntabilitas yang ketat. Kelemahan harus diperbaiki, bukan dijadikan justifikasi untuk menghindari tanggung jawab. Birokrasi harus direformasi, bukan diabaikan.
Yang dibutuhkan bukanlah pilihan biner antara Dispora atau KONI, antara negara atau masyarakat, antara pemerintah atau organisasi olahraga. Yang dibutuhkan adalah membangun ekosistem pembagian peran yang sehat, proporsional, dan saling memperkuat berdasarkan prinsip check and balances. Dispora harus memegang fungsi kebijakan, pengelolaan data, penetapan standar, pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas anggaran. KONI dapat tetap berperan sebagai koordinator pembinaan olahraga prestasi dan mitra strategis pemerintah. Cabang olahraga menjalankan fungsi pembinaan teknis harian. Atlet dan pelatih menjadi pusat dari seluruh sistem. Akademisi dan lembaga penelitian menyediakan basis ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga. Dunia usaha berperan melalui tanggung jawab sosial perusahaan dan sponsor. Publik berhak mengetahui bagaimana uang mereka digunakan dan berhak berpartisipasi dalam pengawasan.
Model seperti ini bukan anti-KONI dan bukan upaya pelemahan. Ini justru menyelamatkan olahraga dari ketergantungan pada satu lembaga yang terlalu dominan dan dari risiko kegagalan sistemik jika lembaga tersebut mengalami masalah tata kelola. Diversifikasi peran justru menciptakan resiliensi sistem.
Prestasi Tidak Boleh Menjadi Tameng: Membongkar Mitos Keberhasilan
Dalam banyak perdebatan tentang tata kelola olahraga, prestasi kerap dijadikan argumen pamungkas yang sulit dibantah. Selama medali datang, kritik dianggap tidak relevan. Selama Jawa Timur tetap menjadi kekuatan utama dalam PON dan ajang nasional lainnya, sistem dianggap berjalan dengan baik dan tidak perlu diutak-atik. Cara berpikir seperti ini berbahaya secara epistemologis dan ideologis karena mengaburkan hubungan kausal antara sistem dan hasil, serta menutup pintu bagi perbaikan yang diperlukan.
Prestasi memang penting sebagai indikator keberhasilan. Tetapi, prestasi tidak otomatis membuktikan bahwa tata kelola sudah sehat, transparan, dan berkelanjutan. Korelasi tidak selalu berarti kausalitas. Sebuah daerah bisa berprestasi bukan karena sistemnya baik, melainkan karena tradisi yang kuat, karena atletnya memiliki bakat luar biasa yang muncul secara alamiah, karena pelatihnya bekerja dengan dedikasi tinggi melampaui keterbatasan sistem, atau karena keluarga dan komunitas ikut menopang dengan sumber daya mereka sendiri. Prestasi bisa lahir meskipun sistemnya belum ideal, bahkan terkadang prestasi lahir sebagai buah dari pengorbanan individu yang bekerja dalam sistem yang tidak mendukung.
Maka pertanyaannya bukan hanya “berapa medali yang diperoleh?”, yang bersifat kuantitatif dan permukaan. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: “berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan prestasi itu dan apakah biaya tersebut efisien?”, “apakah pembinaan dilakukan secara berkelanjutan atau hanya eksploitatif?”, “apakah atlet terlindungi hak-haknya sebagai manusia?”, “apakah cabang olahraga mendapatkan dukungan yang adil dan proporsional?”, “apakah anggaran publik digunakan secara efisien dan efektif?”, dan “apakah generasi atlet berikutnya sudah disiapkan melalui sistem regenerasi yang terencana?”
Tanpa pertanyaan-pertanyaan kritis ini, medali mudah berubah menjadi tirai yang menutupi realitas. Di balik gemerlap medali, struktur lama yang bermasalah tetap berjalan tanpa evaluasi. Di balik sorak-sorai kemenangan, atlet tetap menghadapi ketidakpastian kesejahteraan. Di balik pengakuan sebagai daerah juara, praktik pemborosan dan ketidakefisienan terus berlangsung tanpa koreksi.
Jawa Timur tidak boleh puas hanya menjadi lumbung atlet jika sistem pembinaannya belum sepenuhnya terbuka, adil, dan akuntabel. Provinsi ini harus naik kelas: bukan hanya juara dalam perolehan medali, tetapi juga juara dalam tata kelola olahraga, juara dalam transparansi, juara dalam perlindungan atlet, dan juara dalam keberlanjutan pembinaan. Inilah makna sesungguhnya dari kejuaraan yang beradab dan bermartabat.
Dari Organisasi-Sentris ke Atlet-Sentris: Revolusi Paradigmatik
Raperda baru seharusnya menjadi momentum perubahan paradigma yang fundamental. Selama ini, sistem olahraga daerah sering terlalu organisasi-sentris. Fokus perhatian, energi, dan sumber daya lebih banyak tercurah pada lembaga, struktur organisasi, kepengurusan, rapat-rapat koordinasi, dan pembagian kewenangan antar lembaga. Atlet sering disebut dalam pidato-pidato seremonial, dipajang fotonya di spanduk-spanduk, dan dijadikan simbol kebanggaan, tetapi belum tentu menjadi pusat gravitasi dalam alokasi anggaran dan pengambilan keputusan.
Paradigma atlet-sentris (athlete-centered paradigm) berarti seluruh desain kebijakan, struktur anggaran, dan program kerja dimulai dari kebutuhan atlet sebagai manusia yang memiliki kebutuhan multidimensi. Apa yang dibutuhkan atlet usia dini untuk mengembangkan potensinya secara optimal? Apa yang dibutuhkan atlet remaja dalam masa transisi menuju prestasi puncak? Apa yang dibutuhkan atlet elite untuk bersaing di tingkat tertinggi? Bagaimana memastikan pelatih yang berkualitas tersedia secara merata di seluruh daerah? Bagaimana kebutuhan nutrisi atlet dipenuhi secara ilmiah? Bagaimana pencegahan dan penanganan cedera dilakukan secara profesional? Bagaimana menjamin pendidikan formal atlet tidak terputus demi mengejar prestasi? Bagaimana mempersiapkan karier atlet setelah masa pensiun dari olahraga kompetitif? Bagaimana melindungi atlet dari kekerasan, pelecehan, manipulasi psikologis, dan eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab?
Jika Raperda hanya mengatur hubungan kelembagaan dan mengulangi rumusan normatif tentang tugas dan fungsi, maka ia belum cukup. Raperda harus mengatur hak-hak atlet secara lebih konkret, operasional, dan dapat ditegakkan (enforceable). Atlet bukan ornamen dalam sistem olahraga. Atlet bukan sekadar alat untuk mencapai target medali. Atlet adalah alasan paling fundamental mengapa seluruh sistem itu ada. Tanpa atlet, tidak ada organisasi olahraga yang relevan. Tanpa atlet, tidak ada anggaran olahraga yang bermakna. Tanpa atlet, tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Maka, menempatkan atlet di pusat adalah keniscayaan ideologis, bukan sekadar pilihan kebijakan.
Pembinaan Usia Dini dan Sport Science: Fondasi yang Tak Boleh Diabaikan
Salah satu tujuan penting Raperda adalah memperkuat pembinaan atlet usia dini. Ini adalah langkah yang sangat tepat dan visioner. Banyak prestasi olahraga dunia dibangun bukan dari rekrutmen instan menjelang kejuaraan, melainkan dari sistem pembinaan jangka panjang yang dimulai sejak usia sekolah, bahkan sejak usia dini. Negara-negara maju dalam olahraga seperti Australia, Inggris, Jerman, Korea Selatan, dan Jepang membangun sistem identifikasi bakat (talent identification) dan pengembangan bakat (talent development) yang terstruktur selama bertahun-tahun, bukan proyek sesaat.
Namun, pembinaan usia dini tidak boleh dipahami secara sempit dan sederhana hanya sebagai kompetisi pelajar atau seleksi bakat sesaat yang bersifat sporadis. Pembinaan usia dini membutuhkan peta jalan (roadmap) yang komprehensif dan jangka panjang. Pemerintah daerah harus memiliki basis data atlet muda yang akurat dan terus diperbarui, rekam perkembangan fisik dan psikologis, minat dan bakat terhadap cabang olahraga tertentu, dukungan sekolah terhadap program olahraga, akses terhadap pelatih yang tersertifikasi, ketersediaan fasilitas latihan di setiap wilayah, serta sistem kompetisi berjenjang yang terstruktur dari tingkat kecamatan hingga provinsi.
Di sinilah sport science menemukan relevansinya yang tidak bisa ditawar. Olahraga modern tidak lagi cukup hanya mengandalkan semangat, bakat alam, dan latihan keras tanpa arah. Olahraga modern adalah perpaduan kompleks antara ilmu gizi, psikologi olahraga, fisiologi, biomekanika, pemulihan cedera, analisis performa berbasis teknologi, pemanfaatan data besar (big data), serta manajemen beban latihan (training load management). Negara yang serius membangun prestasi olahraga adalah negara yang serius berinvestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
Jika Jawa Timur ingin mempertahankan posisinya sebagai provinsi olahraga besar dan ingin melompat lebih tinggi lagi, Raperda harus memberi dasar hukum yang kuat bagi pembangunan pusat data dan sport science di tingkat daerah. Tidak harus mewah sejak awal dan tidak harus meniru persis model negara maju, tetapi harus sistematis, terencana, dan memiliki peta jalan yang jelas. Setiap cabang olahraga prioritas perlu memiliki indikator pembinaan yang terukur. Setiap atlet potensial perlu dipantau perkembangannya secara berkala dengan parameter ilmiah. Setiap program latihan perlu dievaluasi efektivitasnya berdasarkan data, bukan berdasarkan intuisi atau kebiasaan semata. Tanpa pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan data ini, pembinaan usia dini hanya akan menjadi slogan yang indah namun hampa.
APBD dan Bahaya Pemborosan Struktural: Efisiensi sebagai Keharusan Moral
Dalam konteks Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan APBD terbesar di Indonesia, pembahasan Raperda tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan keuangan daerah. Olahraga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tidak ada pembinaan serius tanpa anggaran yang memadai, dan pemerintah daerah harus berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran olahraga secara proporsional. Tetapi, justru karena memakai uang publik yang berasal dari pajak rakyat, anggaran olahraga harus dikelola dengan prinsip manfaat yang optimal, efisiensi yang ketat, dan akuntabilitas yang transparan.
Risiko terbesar dalam pengelolaan anggaran olahraga bukan selalu korupsi dalam arti pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Risiko yang lebih halus, lebih sulit dideteksi, tetapi sama berbahayanya adalah pemborosan struktural. Artinya, uang publik habis untuk menopang struktur organisasi dan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, bukan untuk menghasilkan manfaat langsung bagi atlet dan pembinaan olahraga.
Pemborosan struktural bisa terjadi dalam berbagai bentuk yang sering dianggap wajar: ketika biaya operasional organisasi terlalu besar dibandingkan biaya langsung untuk pembinaan, ketika kegiatan seremonial dan rapat-rapat koordinasi menyedot porsi anggaran yang signifikan, ketika perjalanan dinas pengurus lebih banyak daripada kegiatan pemusatan latihan atlet, ketika administrasi lebih dominan daripada kebutuhan teknis olahraga, atau ketika program dibuat hanya untuk menyerap anggaran tanpa perencanaan yang matang tentang dampaknya terhadap pembinaan.
Raperda harus berani menetapkan prinsip yang tegas dan tidak kompromistis: dana olahraga daerah harus berbasis kinerja (performance-based) dan manfaat (outcome-based). Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat ditelusuri kontribusinya terhadap pembinaan olahraga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ukuran keberhasilan tidak boleh hanya laporan kegiatan yang bersifat administratif, jumlah peserta yang hadir, atau dokumentasi acara. Pemerintah daerah perlu mengembangkan indikator kinerja yang lebih komprehensif seperti jumlah atlet aktif yang terdaftar dalam sistem, jumlah pelatih bersertifikat yang tersebar di seluruh wilayah, frekuensi dan kualitas kompetisi berjenjang yang diselenggarakan, kualitas fasilitas olahraga dan tingkat pemanfaatannya, angka cedera atlet dan kecepatan penanganannya, keberlanjutan pendidikan formal atlet, capaian prestasi pada berbagai level, dan efektivitas biaya per program yang diukur dari rasio antara input dan output.
Audit terhadap penggunaan dana olahraga tidak boleh hanya memeriksa kuitansi dan bukti pembayaran secara formal. Audit harus memeriksa manfaat nyata yang dihasilkan dari setiap pengeluaran. Apakah uang yang dikeluarkan sepadan dengan hasil yang dicapai? Apakah ada cara yang lebih efisien untuk mencapai hasil yang sama? Inilah yang disebut dengan audit berbasis kinerja (performance audit) atau audit berbasis nilai uang (value for money audit).
Transparansi sebagai Jantung Reformasi: Membuka Dapur Olahraga
Perda baru harus menjadikan transparansi sebagai prinsip utama yang merasuk ke dalam setiap pasal. Tidak cukup laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada pemerintah secara tertutup dan hanya diketahui oleh segelintir pejabat. Publik sebagai pemilik sah uang negara juga harus mendapatkan akses informasi yang wajar, mudah, dan cepat.
Setiap penerima dana olahraga dari APBD, baik itu KONI, cabang olahraga, klub, maupun lembaga lainnya, harus dipublikasikan secara terbuka: nama lembaga penerima, nilai dana yang diterima, program yang akan dilaksanakan, target kinerja yang terukur, realisasi penggunaan dana, dan hasil evaluasi capaian. Ini bukan untuk mempermalukan siapa pun atau menciptakan budaya saling curiga. Ini adalah praktik standar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang diterapkan di negara-negara demokratis.
Dengan transparansi, cabang olahraga dapat melihat pembagian dana secara lebih adil dan proporsional. Atlet dapat mengetahui hak-haknya dan apa yang seharusnya mereka terima dari sistem. Pelatih dapat memahami skema dukungan yang tersedia untuk program latihan mereka. Media massa dan organisasi masyarakat sipil dapat ikut mengawasi secara konstruktif. Pemerintah daerah juga terlindungi dari tuduhan dan fitnah karena datanya terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja.
Di era digital seperti sekarang, transparansi bukanlah hal yang sulit atau mahal untuk diimplementasikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat membangun portal khusus yang menampilkan data tentang dana dan program olahraga. Portal itu tidak perlu rumit secara teknis. Yang penting memuat data dasar yang mudah dipahami publik: nama program, penerima dana, nilai anggaran, target yang ditetapkan, realisasi pelaksanaan, dan capaian hasil. Portal ini bisa menjadi model transparansi olahraga yang dapat ditiru oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Olahraga yang dibangun dengan uang publik tidak boleh menjadi wilayah gelap yang tertutup dari sinar pengawasan. Olahraga adalah ruang publik, bukan ruang privat organisasi tertentu. Maka, dapur olahraga harus dibuka, bukan ditutup rapat-rapat.
Belajar dari Negara Lain: Perspektif Komparatif
Perdebatan tentang Raperda Keolahragaan di Jawa Timur sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan sempit apakah KONI diperkuat atau dikurangi perannya. Dunia olahraga modern sudah bergerak ke arah yang lebih kompleks dan sophisticated dalam mengelola hubungan antara negara, organisasi olahraga, dan atlet. Banyak negara tetap melibatkan organisasi olahraga sebagai mitra penting, tetapi menempatkannya dalam kerangka kontrak kinerja (performance contract) yang ketat dan transparan.
Di Inggris, pendanaan olahraga prestasi dilakukan melalui UK Sport, sebuah lembaga yang mendistribusikan dana publik berdasarkan penilaian ketat terhadap potensi, strategi, dan capaian cabang olahraga. Dana publik tidak diberikan hanya karena organisasi itu ada atau karena tradisi, tetapi karena programnya dianggap mampu menghasilkan prestasi dan dampak sosial yang terukur. Cabang olahraga harus mengajukan proposal yang meyakinkan dan dievaluasi secara berkala.
Di Australia, sistem olahraga dibangun di atas jaringan yang menghubungkan pemerintah federal, organisasi olahraga nasional, lembaga olahraga negara bagian, Australian Institute of Sport sebagai pusat sport science, dan jalur pembinaan atlet dari akar rumput hingga elite. Pendanaan dikaitkan dengan strategi performa tinggi (high performance strategy) dan kebutuhan jangka panjang, bukan sekadar rutinitas tahunan.
Di Kanada, negara menyediakan bantuan langsung untuk atlet melalui program Athlete Assistance Program, sambil tetap bekerja sama dengan organisasi olahraga nasional. Artinya, organisasi tetap penting sebagai mitra, tetapi atlet tidak sepenuhnya bergantung pada organisasi untuk mendapatkan dukungan finansial. Ini menciptakan keseimbangan kekuatan antara atlet dan organisasi.
Di Amerika Serikat, United States Olympic and Paralympic Committee (USOPC) sebagai organisasi olahraga nasional memiliki tanggung jawab besar terhadap cabang olahraga masing-masing, tetapi juga berada dalam kerangka pengakuan federal, pengawasan publik, dan standar tata kelola yang ketat, terutama setelah skandal pelecehan atlet yang mengguncang beberapa tahun lalu.
Pelajaran penting dari perbandingan internasional ini jelas: organisasi olahraga tidak harus dihapus atau dimusuhi, tetapi tidak boleh menjadi kotak hitam yang tidak tersentuh pengawasan. Dana publik harus mengikuti kinerja, bukan semata mengikuti struktur kelembagaan. Akuntabilitas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Jawa Timur dapat mengambil pelajaran berharga ini. KONI tetap dapat menjadi mitra penting pemerintah daerah, tetapi pendanaan harus berbasis target, indikator kinerja, dan evaluasi yang ketat. Cabang olahraga harus diberi ruang lebih langsung untuk mengakses dukungan, tanpa harus selalu melalui birokrasi berlapis. Atlet harus mendapat kanal perlindungan dan dukungan yang tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan organisasi.
Menata Ulang Posisi KONI: Proporsionalitas sebagai Kunci
Pertanyaan paling sensitif dan paling banyak menimbulkan resistensi dalam pembahasan Raperda adalah posisi KONI. Di sinilah diperlukan kedewasaan semua pihak untuk tidak terjebak pada sikap defensif atau ofensif yang berlebihan.
KONI tidak perlu diperlakukan sebagai musuh reformasi yang harus dilenyapkan. Sikap seperti itu tidak produktif dan tidak berdasar secara historis. Tetapi, KONI juga tidak boleh diperlakukan sebagai lembaga yang kebal evaluasi dan tidak boleh diatur lebih ketat. Ia harus ditempatkan secara proporsional: penting karena kontribusi historisnya, penting karena jaringan kelembagaannya, penting karena koordinasi yang bisa dimainkannya, tetapi bukan satu-satunya pusat gravitasi olahraga daerah dan bukan lembaga yang berdiri di atas hukum.
Perda baru harus mengatur secara jelas bahwa KONI berfungsi sebagai koordinator pembinaan olahraga prestasi, mitra strategis pemerintah daerah, fasilitator bagi cabang-cabang olahraga, penyelenggara even-even olahraga, dan bagian integral dari sistem olahraga nasional. Fungsi-fungsi ini harus diakui dan dihormati. Namun, dalam hal penggunaan dana APBD, KONI harus tunduk pada standar transparansi yang tinggi, audit yang independen, aturan tentang konflik kepentingan, penetapan indikator kinerja yang terukur, dan evaluasi publik yang terbuka.
Jika KONI yakin bahwa selama ini mereka telah bekerja dengan baik, bersih, dan profesional, maka transparansi justru akan memperkuat legitimasi KONI di mata publik. Jika anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan atlet, data akan membuktikannya secara objektif. Jika program berjalan efektif, evaluasi akan menguatkan klaim tersebut. Jika prestasi lahir dari sistem yang sehat, publik akan mendukung KONI sebagai mitra yang kredibel. Transparansi bukan ancaman bagi organisasi yang bersih, melainkan justru perisai pelindung.
Yang harus ditolak dengan tegas bukanlah KONI sebagai lembaga, melainkan budaya kelembagaan yang tertutup, tidak transparan, dan resisten terhadap pengawasan. Budaya inilah yang harus diubah melalui Raperda baru. Perubahan budaya kelembagaan ini memerlukan keberanian politik dan ketegasan regulasi.
Cabang Olahraga Jangan Hanya Menjadi Penerima Sisa: Keadilan Distributif
Dalam ekosistem olahraga daerah, cabang olahraga sering berada pada posisi yang paling sulit secara paradoksal. Di satu sisi, mereka adalah ujung tombak pembinaan yang langsung bersentuhan dengan atlet setiap hari. Mereka yang merekrut atlet muda, menyediakan pelatih, mengatur jadwal latihan, mencari kompetisi, mengurus administrasi pertandingan, dan memikirkan strategi peningkatan prestasi. Namun di sisi lain, akses mereka terhadap anggaran dan fasilitas sering kali sangat bergantung pada mekanisme di atas mereka. Padahal, cabang olahragalah yang paling tahu kebutuhan teknis atlet secara detail: jenis pelatih yang diperlukan, spesifikasi alat yang dibutuhkan, jenis kompetisi yang sesuai, kebutuhan try out dan sparing partner, standar pemusatan latihan, kebutuhan nutrisi spesifik per cabang olahraga, dan target prestasi yang realistis.
Raperda perlu membuka ruang agar cabang olahraga memiliki posisi yang lebih kuat dalam perencanaan dan pengusulan program. Bukan berarti semua cabang olahraga otomatis mendapat anggaran dengan jumlah yang sama rata tanpa pertimbangan. Keadilan dalam konteks olahraga bukanlah kesamaan nominal yang bersifat matematis. Keadilan berarti setiap cabang olahraga mendapat dukungan berdasarkan kebutuhan yang spesifik, jumlah atlet yang dibina, potensi prestasi yang dapat dicapai, jenjang pembinaan yang dilakukan, dan rekam jejak kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Cabang olahraga yang serius membina atlet dari usia dini, memiliki program latihan yang terstruktur, mengikuti kompetisi secara reguler, dan menghasilkan atlet-atlet berkualitas harus diberi insentif berupa dukungan yang lebih besar. Sebaliknya, cabang olahraga yang tidak memiliki program yang jelas dan hanya aktif menjelang even besar tertentu harus dievaluasi secara kritis dan dibina agar memperbaiki programnya. Cabang olahraga yang hanya menjadi penonton dalam sistem, tidak produktif, dan tidak menunjukkan komitmen pembinaan, tidak boleh diperlakukan sama dengan cabang olahraga yang bekerja keras sepanjang tahun tanpa henti.
Inilah pentingnya data sebagai dasar pengambilan keputusan. Tanpa basis data yang akurat dan komprehensif, pembagian anggaran mudah berubah menjadi politik kedekatan, lobi-lobi informal, atau keputusan subjektif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Data adalah fondasi objektivitas, dan objektivitas adalah prasyarat keadilan.
Melindungi Atlet dan Pelatih: Dari Objek Menjadi Subjek
Sering kali pembahasan tentang kebijakan olahraga terlalu sibuk berbicara tentang lembaga, struktur organisasi, dan pembagian kewenangan, sementara atlet dan pelatih hanya muncul sebagai objek pasif yang disebut-sebut dalam konteks prestasi. Padahal, merekalah pelaku utama yang menghidupi seluruh sistem olahraga. Tanpa atlet yang berlatih setiap hari dengan keringat dan air mata, tanpa pelatih yang mencurahkan waktu dan pikirannya, sistem olahraga hanyalah kerangka kosong yang tidak bermakna.
Raperda perlu memuat bab khusus tentang perlindungan atlet dan pelatih secara lebih kuat, operasional, dan dapat ditegakkan. Atlet harus memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh negara: hak atas fasilitas latihan yang layak dan aman, hak atas informasi program latihan dan kompetisi, hak atas jaminan kesehatan dan asuransi cedera, hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik dan psikis, hak atas akses pendidikan formal yang tidak terputus, hak atas mekanisme pengaduan yang efektif dan independen jika hak-haknya dilanggar, serta hak atas dukungan transisi karier setelah masa pensiun dari olahraga kompetitif.
Pelatih juga harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang setara: kepastian standar kompetensi yang menjadi acuan, penghargaan finansial yang layak dan tepat waktu, perlindungan kerja yang jelas, dan kesempatan untuk terus meningkatkan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Pelatih bukanlah pekerja lepas yang bisa diperlakukan semena-mena tanpa kepastian.
Tidak boleh ada lagi atlet yang hanya dipuja, dielu-elukan, dan dijadikan simbol kebanggaan saat meraih kemenangan, lalu dilupakan, ditelantarkan, dan dibiarkan hidup dalam ketidakpastian setelah mengalami cedera atau pensiun. Tidak boleh ada lagi pelatih yang dituntut untuk menghasilkan medali dengan target yang tinggi, tetapi tidak diberi dukungan ilmu pengetahuan, fasilitas, dan kesejahteraan yang memadai. Olahraga prestasi tidak boleh membakar masa muda atlet tanpa menjamin masa depannya. Ini bukan hanya masalah kebijakan, tetapi masalah moral dan kemanusiaan.
Mekanisme Konflik Kepentingan: Menjaga Integritas Sistem
Salah satu kelemahan tata kelola organisasi olahraga yang sering luput dari perhatian adalah potensi konflik kepentingan (conflict of interest). Pengurus organisasi olahraga, karena posisinya yang strategis, bisa terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan yang sensitif: pengambilan keputusan tentang alokasi anggaran, penentuan program prioritas, rekomendasi pengadaan barang dan jasa, seleksi kegiatan dan peserta, bahkan relasi bisnis dengan vendor atau sponsor. Tanpa aturan yang jelas tentang pencegahan dan penanganan konflik kepentingan, situasi ini membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan, meskipun belum tentu selalu berujung pada tindak pidana.
Raperda perlu mengatur prinsip konflik kepentingan secara eksplisit. Pengurus organisasi olahraga yang memiliki hubungan bisnis, hubungan keluarga, atau hubungan afiliasi lainnya dengan penyedia barang atau jasa yang akan dipekerjakan harus menyatakan secara terbuka dan mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan terkait. Keputusan pengadaan barang dan jasa harus dapat diaudit secara transparan, dengan dokumen yang lengkap dan dapat diakses. Pemilihan vendor tidak boleh dilakukan secara tertutup tanpa proses yang kompetitif. Program yang dibiayai oleh APBD harus dipisahkan secara jelas dari kepentingan pribadi atau bisnis para pengurus.
Ini bukan ekspresi kecurigaan yang berlebihan atau sikap sinis terhadap organisasi olahraga. Ini adalah standar tata kelola modern yang diterapkan di semua organisasi yang mengelola dana publik, baik di sektor pemerintahan, BUMN, maupun organisasi non-pemerintah yang menerima dana publik. Prinsipnya sederhana: kepentingan publik harus dijaga dari potensi pembajakan oleh kepentingan privat. Integritas adalah fondasi kepercayaan publik.
Mencegah Politisasi Olahraga: Menjaga Otonomi Meritokrasi
Olahraga selalu memiliki kedekatan dengan politik, dan ini adalah fenomena universal yang terjadi di semua negara. Prestasi olahraga memberi panggung dan popularitas. Organisasi olahraga menyediakan jaringan sosial dan politik yang luas. Even olahraga menghadirkan massa, simbol-simbol emosional, dan legitimasi sosial. Karena itu, tidak mengherankan jika organisasi olahraga kerap menarik minat para elite politik untuk terlibat di dalamnya, baik secara langsung sebagai pengurus maupun secara tidak langsung melalui jaringan pengaruh.
Yang perlu dijaga dengan kewaspadaan tinggi bukanlah agar olahraga sama sekali steril dari politik itu hampir mustahil dan mungkin tidak realistis. Yang perlu dijaga adalah agar olahraga tidak menjadi alat patronase politik, tidak menjadi mesin pengumpul dukungan, dan tidak menjadi kendaraan untuk membangun loyalitas politik dengan mengorbankan prinsip meritokrasi. APBD olahraga tidak boleh menjadi bancakan politik yang digunakan untuk membangun basis dukungan. Jabatan di organisasi olahraga tidak boleh menjadi batu loncatan kekuasaan semata atau kompensasi politik. Atlet tidak boleh dijadikan dekorasi politik yang dipamerkan saat kampanye tetapi dilupakan setelah pemilihan selesai.
Perda baru harus menegaskan prinsip netralitas dan otonomi pelayanan olahraga. Siapa pun pengurusnya, siapa pun kepala daerahnya, siapa pun anggota DPRD-nya, atlet tetap harus menjadi pusat kebijakan. Olahraga harus menjadi ruang meritokrasi di mana prestasi, kerja keras, dan integritas menjadi satu-satunya mata uang yang berlaku, bukan koneksi politik atau kedekatan dengan penguasa.
Menguji Klaim Bertentangan dengan UU: Pembuktian yang Rigor
Klaim bahwa Raperda bertentangan dengan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan harus diuji secara serius, pasal demi pasal, dengan metode penafsiran hukum yang tepat. Tidak cukup hanya dengan pernyataan politik yang bersifat umum, apalagi dengan nada ancaman atau mobilisasi massa. Jika memang ada pasal yang menghapus fungsi organisasi olahraga secara tidak proporsional dan melampaui kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah, tunjukkan pasalnya secara spesifik. Jika ada norma yang mengambil alih kewenangan yang menurut UU harus berada pada organisasi olahraga tertentu, uraikan dasar hukumnya dengan argumentasi yang koheren. Jika ada ketentuan yang tidak sinkron dengan sistem nasional, perbaiki rumusannya melalui pembahasan legislasi yang konstruktif.
Namun, jika yang dipersoalkan hanyalah penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, pembatasan biaya operasional organisasi dari dana publik, kewajiban laporan publik yang terbuka, atau penerapan kontrak kinerja, maka keberatan itu sangat lemah secara moral, lemah secara hukum administrasi negara, dan lemah secara prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab, tidak ada organisasi penerima dana publik yang boleh menolak akuntabilitas dengan alasan apa pun. Menolak akuntabilitas adalah mengakui bahwa ada sesuatu yang perlu disembunyikan.
Raperda yang baik bukanlah Raperda yang memuaskan semua elite dan menghindari konflik. Raperda yang baik adalah Raperda yang melindungi kepentingan publik dan berani menegakkan prinsip-prinsip good governance meskipun harus menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang merasa nyaman dengan status quo.
Rekomendasi untuk Pemprov dan DPRD Jawa Timur: Sepuluh Langkah Strategis
Berdasarkan analisis ideologis dan argumentatif di atas, ada beberapa hal yang sebaiknya menjadi catatan serius dalam pembahasan Raperda Keolahragaan oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Timur:
Pertama, rumuskan kedudukan KONI secara jelas, proporsional, dan selaras dengan UU Nomor 11 Tahun 2022. Jangan menghapus perannya, tetapi jangan pula memberi kewenangan terlalu besar tanpa pengawasan yang memadai. Tempatkan KONI sebagai mitra strategis, bukan sebagai pemegang mandat tunggal.
Kedua, tetapkan model pendanaan berbasis kinerja (performance-based funding). Hibah olahraga tidak boleh menjadi rutinitas tahunan tanpa indikator yang terukur. Setiap dukungan APBD harus memiliki target kinerja yang jelas, indikator capaian yang spesifik, dan mekanisme evaluasi yang independen.
Ketiga, wajibkan transparansi anggaran olahraga melalui portal publik yang mudah diakses oleh siapa saja. Data dasar tentang penerima dana, nilai dana, program yang dilaksanakan, realisasi, dan capaian hasil harus terbuka untuk publik.
Keempat, batasi secara tegas biaya operasional organisasi yang bersumber dari dana publik pada persentase yang wajar. Porsi utama anggaran harus mengarah pada kegiatan yang berdampak langsung: atlet, pelatih, cabang olahraga, kompetisi, fasilitas, sport science, dan pembinaan usia dini.
Kelima, perkuat peran cabang olahraga dalam perencanaan dan pengusulan program berbasis data yang objektif. Cabang olahraga yang membina secara serius dan berkelanjutan harus diberi dukungan yang lebih kuat dan akses yang lebih langsung.
Keenam, masukkan bab khusus tentang perlindungan atlet dan pelatih sebagai bab yang penting dan operasional, bukan sekadar pasal tempelan yang bersifat deklaratif. Hak-hak atlet dan pelatih harus dirumuskan secara konkret dan disertai mekanisme penegakannya.
Ketujuh, bangun sistem data olahraga Jawa Timur yang komprehensif dari usia dini hingga elite, mencakup data atlet, pelatih, cabang olahraga, fasilitas, kompetisi, dan capaian prestasi.
Kedelapan, bentuk mekanisme pengaduan independen untuk atlet, pelatih, dan insan olahraga jika terjadi penyimpangan, diskriminasi, kekerasan, atau pemotongan hak. Mekanisme ini harus mudah diakses dan melindungi pelapor dari pembalasan.
Kesembilan, libatkan secara aktif dan bermakna atlet aktif, mantan atlet, pelatih, akademisi olahraga, auditor publik, sekolah, klub, orang tua atlet, dan masyarakat dalam setiap tahapan pembahasan Raperda. Proses yang partisipatif akan menghasilkan regulasi yang lebih legitimate.
Kesepuluh, jadikan Perda ini sebagai pintu gerbang reformasi tata kelola olahraga, bukan sekadar kompromi politik antara elite yang mempertahankan status quo.
Penutup: Jangan Takut pada Reformasi
Polemik seputar Raperda Keolahragaan Jawa Timur adalah hal yang wajar, sehat, dan bahkan diperlukan dalam proses demokrasi dan legislasi. Regulasi yang menyentuh alokasi sumber daya, distribusi kewenangan, dan posisi kelembagaan pasti akan menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Ini adalah dinamika normal dalam setiap upaya reformasi di mana pun di dunia. Tetapi, pemerintah daerah dan DPRD tidak boleh gentar dan mundur sepanjang arah reformasinya benar, konstitusional, dan berpihak kepada kepentingan publik yang lebih luas.
Jawa Timur membutuhkan Perda olahraga yang berani, visioner, dan transformatif, tetapi tidak ugal-ugalan atau melampaui batas kewenangan. Raperda harus menghormati hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi tidak tunduk pada tafsir sempit yang diajukan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang ingin mempertahankan status quo demi keuntungan mereka sendiri. Raperda harus mengakui peran penting KONI dalam sejarah dan ekosistem olahraga, tetapi tidak menjadikannya sebagai lembaga tak tersentuh yang kebal dari pengawasan. Raperda harus menguatkan peran Dispora sebagai representasi negara, tetapi tidak mengubah birokrasi menjadi penguasa teknis yang arogan dan tidak responsif terhadap dinamika olahraga. Raperda harus memberi ruang yang lebih luas kepada cabang olahraga, tetapi tetap menuntut akuntabilitas dan kinerja yang terukur. Dan yang paling penting dari semuanya: Raperda harus menempatkan atlet sebagai pusat dari seluruh sistem, sebagai subjek utama yang harus dilayani, bukan sebagai objek yang dieksploitasi.
Jika Raperda ini hanya menjadi kompromi politik untuk mempertahankan pola lama dengan sedikit perubahan kosmetik, maka Jawa Timur kehilangan momentum bersejarah yang mungkin tidak akan datang dua kali. Tetapi jika Raperda ini mampu menata ulang secara fundamental desain pembinaan, mekanisme pendanaan, sistem pengawasan, dan kerangka perlindungan atlet, maka Jawa Timur tidak hanya menjadi provinsi dengan prestasi olahraga yang membanggakan, tetapi juga menjadi pelopor reformasi olahraga daerah di Indonesia, menjadi model bagi provinsi-provinsi lain.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apakah peran KONI dikurangi atau diperkuat. Pertanyaan terbesar bukanlah apakah Dispora mendapat kewenangan lebih luas atau tidak. Pertanyaan terbesar yang harus dijawab oleh Raperda ini adalah: apakah atlet Jawa Timur—anak-anak muda yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengharumkan nama daerah—akhirnya memperoleh sistem yang lebih adil, lebih transparan, dan lebih berpihak kepada masa depan mereka? Apakah pelatih yang bekerja tanpa lelah mendapatkan pengakuan dan kesejahteraan yang layak? Apakah orang tua yang mendukung anak-anaknya berprestasi di olahraga merasa tenang karena sistem menjamin perlindungan bagi anak-anak mereka?
Sebab, olahraga tidak boleh berhenti sebagai panggung medali dan seremoni kemenangan. Olahraga harus menjadi sekolah karakter yang membentuk generasi tangguh, jujur, dan berintegritas. Olahraga harus menjadi ruang meritokrasi di mana kerja keras dan bakat mendapatkan penghargaan yang setimpal, bukan koneksi dan privilege. Olahraga harus menjadi industri masa depan yang membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Dan olahraga harus menjadi bukti bahwa uang publik—uang hasil keringat rakyat Jawa Timur—dapat dikelola dengan penuh martabat, kehati-hatian, dan akuntabilitas.
Jika Jawa Timur ingin tetap menjadi provinsi juara, ia harus berani membenahi dapur tempat para juara itu dilahirkan, ditempa, dan disiapkan. Tidak ada juara sejati yang lahir dari dapur yang kotor. Tidak ada prestasi sejati yang dibangun di atas fondasi tata kelola yang rapuh. Dan tidak ada kebanggaan sejati yang bisa diklaim tanpa keberanian untuk melakukan reformasi.
Saatnya Jawa Timur membuktikan bahwa keberanian dan integritas adalah bagian dari karakter kepahlawanan yang melekat dalam DNA masyarakatnya. Saatnya olahraga Jawa Timur menjadi cermin bahwa provinsi ini dipimpin oleh mereka yang berani berpihak pada kebenaran, keadilan, dan masa depan, bukan pada kenyamanan sesaat dan kepentingan kelompok. Reformasi olahraga adalah bagian dari perjuangan memuliakan manusia.
