Oleh: Eko Muhammad Ridwan – Ketua RRI -Ranggah Rajasa Indonesia
Monwnews.com, Di atas nama gizi anak, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan desa, sebuah mesin kuasa sedang dibangun: APBN dibuka lebar, pasar baru diciptakan, asosiasi pelaksana bermunculan, koperasi digerakkan massal, dan dunia usaha menyiapkan diri bukan sekadar melayani rakyat, melainkan menempati jalur strategis uang negara.
Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar makan siang dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini mula-mula dipasarkan sebagai jawaban atas stunting dan ketimpangan gizi. Lalu ia dipromosikan sebagai investasi sumber daya manusia. Kini, lewat naskah KADIN Indonesia, ia dinaikkan derajatnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi—bahkan diberi nama yang terdengar seperti mazhab baru: MBG-nomics. Dokumen itu menyebut lebih dari 60,2 juta penerima manfaat, lebih dari 23 ribu SPPG, alokasi Rp248 triliun untuk 2026, dan putaran uang sekitar Rp900 miliar per hari. MBG, kata KADIN, bukan lagi kebijakan sosial biasa, melainkan “fenomena ekonomi tersendiri” dan “sistem ekonomi mini.” 
Semua terdengar mulia. Justru karena terlalu mulia, ia wajib dicurigai.
⸻
Dari Dapur Gizi ke Dapur Ideologi
Tulisan KADIN Indonesia tentang Program MBG dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia layak dibaca bukan hanya sebagai analisis ekonomi, melainkan sebagai dokumen ideologis. Ia sedang mengubah posisi MBG dalam imajinasi publik. MBG tidak lagi sekadar urusan anak-anak makan. Ia dipindahkan ke wilayah yang lebih tinggi dan lebih sulit disentuh kritik: pertumbuhan ekonomi, multiplier, investasi manusia, dan pemberdayaan UMKM. KADIN bahkan menegaskan adanya pergeseran dari program sosial yang dianggap sunk cost menuju “instrumen investasi ekosistem.” 
Bahasa seperti ini cerdas. Ia membuat MBG bukan cuma baik secara moral, tetapi juga tampak rasional secara teknokratik. Akibatnya, program itu menjadi nyaris kebal kritik. Siapa pun yang mempertanyakan tata kelola, pembengkakan anggaran, atau bahaya patronase dapat dengan mudah diposisikan sebagai anti-anak, anti-rakyat, dan anti-pertumbuhan sekaligus.
Di situlah persoalan pertama muncul. Begitu negara diberi hak moral dan hak teknokratik sekaligus, ruang kritik menyempit. Dan ketika ruang kritik menyempit dalam sebuah program fiskal raksasa, yang membesar biasanya bukan hanya manfaat sosial, melainkan juga keleluasaan kuasa.
KADIN Tidak Salah, Tapi Terlalu Nyaman
Harus diakui, KADIN tidak sedang sepenuhnya menjual fantasi. Mereka mengutip kajian bahwa injeksi Rp43,28 triliun dapat menghasilkan dampak output Rp294,08 triliun atau multiplier 1:7, dan tambahan PDB riil Rp64,77 triliun. Mereka juga menekankan bahwa MBG menyentuh konsumsi rumah tangga, investasi peralatan dan infrastruktur dapur, serta belanja pemerintah sekaligus. 
Secara ekonomi makro, argumen ini masuk akal. Dalam situasi pertumbuhan yang rapuh, negara memang sering menjadi pembeli terakhir. Dalam desa-desa yang pasarnya tipis, permintaan yang stabil dan terjadwal jauh lebih berharga daripada sekadar kredit murah tanpa pembeli pasti. MBG, dalam bahasa sederhana, bisa menjadi mesin permintaan. Ia menciptakan pasar yang rutin untuk sayur, telur, ayam, susu, beras, jasa logistik, tenaga dapur, hingga akuntansi operasional.
Masalahnya, KADIN terlalu nyaman berhenti di sana. Mereka melihat putaran uang, tetapi tidak cukup tajam melihat putaran kuasa. Mereka membaca multiplier, tetapi tidak cukup jujur membaca siapa yang paling siap memonetisasi multiplier itu. Mereka bicara ekosistem, tetapi tidak cukup berani membahas bahwa setiap ekosistem yang dibangun negara dalam skala raksasa hampir selalu melahirkan blok kepentingan, broker, vendor, dan perantara yang hidup dari kedekatan dengan kebijakan.
Dalam konteks itulah MBG harus dibaca lebih keras: bukan hanya sebagai mesin pertumbuhan, tetapi juga sebagai pasar buatan negara.
Pasar Buatan Negara Tidak Pernah Netral
Pasar biasa lahir dari kebutuhan, inovasi, dan kompetisi. Pasar buatan negara lahir dari anggaran, regulasi, dan keputusan politik. MBG jelas masuk kategori kedua. Ia tidak tumbuh organik. Ia dibiayai APBN, ditentukan dari atas, dijalankan secara nasional, dan dilindungi oleh legitimasi moral yang sangat kuat. Apa artinya? Artinya, begitu negara menciptakan pasar sebesar itu, para pelaku usaha tidak akan memandangnya sekadar sebagai proyek sosial. Mereka akan membacanya sebagai pasar paling seksi: pembelinya jelas, skalanya raksasa, frekuensinya tinggi, narasinya suci, dan pemerintah punya kepentingan politik langsung agar ia tetap hidup.
Itulah mengapa dunia usaha cepat memberi bahasa yang indah: MBG-nomics. Bahasa ini memberi kesan bahwa yang terjadi adalah transformasi ekonomi rakyat. Padahal di bawahnya, bisa saja sedang tumbuh sesuatu yang jauh lebih tua: kapitalisme akses.
Dalam bentuk ini, keuntungan tidak terutama diperoleh oleh yang paling efisien, melainkan oleh yang paling dekat dengan titik keputusan. Mereka yang paling cepat memahami peta birokrasi, jaringan vendor, pintu pengadaan, dan psikologi kekuasaan akan berada di depan. Programnya sosial, tetapi logika di sekelilingnya bisa sangat dagang.
Broker Vendor: Spesies yang Selalu Datang Lebih Cepat dari Reformasi
Setiap kali negara membuka keran anggaran besar, ada spesies yang selalu datang lebih cepat daripada reformasi: broker. Mereka tidak selalu tampak kotor. Mereka jarang datang membawa label “pemburu rente”. Mereka lebih sering datang dengan pakaian yang sopan: mitra, fasilitator, konsultan, penghubung, penyedia, penggerak, asosiasi, atau relawan.
Dalam MBG, broker vendor bisa hidup di semua simpul: dapur, pasokan bahan baku, logistik, pengemasan, alat dapur, standar higienitas, pelatihan, pendampingan, sampai organisasi pelaksana. Mereka memahami satu hal sederhana: dalam program negara, nilai tambah terbesar kadang bukan pada barang, tetapi pada akses. Karena itu, masalah utama MBG bukan semata apakah anak-anak makan bergizi. Tentu itu penting. Masalah utamanya adalah apakah rantai pengadaan dan distribusinya akan dibangun secara transparan atau justru menjadi habitat baru bagi kelas perantara yang hidup dari kesucian program negara.
Di republik ini, pengalaman mengajarkan bahwa proyek yang paling mudah dibajak bukanlah proyek yang tampak jahat, melainkan proyek yang tampak terlalu mulia untuk diaudit keras.
HMD GEMAS: Dari Pelaksana ke Blok Kepentingan
Di sinilah kemunculan HMD GEMAS menjadi penting. Dalam analisis sebelumnya, kita melihat bahwa hadirnya himpunan mitra dapur menandai pergeseran MBG dari relasi negara-rakyat menjadi relasi negara-rakyat-pelaksana. Begitu himpunan seperti ini lahir, MBG tidak lagi sekadar program distribusi makan. Ia mulai membentuk kelas pelaksana yang terorganisasi.
Secara resmi, organisasi seperti itu bisa dibaca positif: sebagai wadah koordinasi, standardisasi, dan perlindungan operasional. Tetapi secara ekonomi politik, maknanya jauh lebih besar. HMD GEMAS menunjukkan bahwa MBG telah mulai melahirkan komunitas yang hidup dari keberlangsungan program. Mereka punya investasi. Mereka punya pekerja. Mereka punya pemasok. Mereka punya kepentingan.
Kelompok seperti ini amat penting bagi kekuasaan. Mengapa? Karena penerima manfaat mungkin bersyukur, tetapi pelaksana memiliki insentif yang lebih terstruktur. Mereka bukan hanya penerima kebaikan; mereka adalah penopang pasar program. Bila ada kritik pada MBG, mereka bisa tampil membela bukan hanya atas nama anak-anak, tetapi juga atas nama lapangan kerja, UMKM, dan penghidupan pelaksana. Dengan kata lain, mereka dapat menjadi tameng sosial bagi kebijakan negara.
Di titik ini, MBG telah bergerak dari kebijakan gizi menuju rezim distribusi.
KDMP: Organisasi Desa atau Kanal Penetrasi Negara?
Jika MBG adalah mesin permintaan dan HMD GEMAS adalah organisasi pelaksana di hilir, maka KDMP memberi dimensi yang lebih dalam lagi: penetrasi ke level desa. Dalam pembacaan sebelumnya, KDMP bukan cuma koperasi. Ia adalah kanal untuk menata ekonomi desa, menghubungkan jaringan sosial lokal, dan bila tak diawasi, menjadi infrastruktur loyalitas.
Bila MBG, KDMP, dan himpunan pelaksana tumbuh bersama, maka yang muncul bukan lagi sekumpulan program terpisah. Yang terbentuk adalah arsitektur distributif: negara hadir di piring makan warga, hadir di koperasi desa, hadir di jaringan pelaksana, hadir di rantai pasok lokal.
Dari sudut pandang pembangunan, ini dapat dipuji sebagai pemerataan. Dari sudut pandang politik, ini bisa dibaca sebagai penetrasi kekuasaan yang sangat lengkap. Negara tidak lagi hanya memberi regulasi dari atas. Negara masuk ke tubuh sosial masyarakat dari bawah.
Prabowo tentu sangat diuntungkan oleh desain seperti ini. Ia tidak hanya menjadi presiden yang memerintah, tetapi figur yang terasa hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam politik Indonesia, kehadiran yang terasa selalu lebih kuat daripada abstraksi kebijakan.
APBN 2026: Romantisme Tidak Pernah Membayar Tagihan
Di atas semua puja-puji KADIN, ada tembok yang tak bisa dihindari: APBN 2026. Program sebesar MBG tidak hidup dari slogan “generasi emas.” Ia hidup dari ruang fiskal. Dan ruang fiskal Indonesia tidak pernah tak terbatas.
KADIN memang mengutip simulasi jangka panjang yang menunjukkan MBG bisa bersifat fiskal-netral bila dibiayai lewat realokasi, bukan utang baru.  Secara model, itu rapi. Secara politik anggaran, itu terlalu bersih. Karena realokasi bukan proses steril. Realokasi berarti ada belanja lain yang dipotong, ditunda, atau dikalahkan. Infrastruktur mana yang mundur. Kesehatan primer mana yang dikurangi. Program sosial mana yang menyempit. Semua itu adalah pertarungan kepentingan, bukan sekadar persamaan ekonomi.
Bahaya terbesar MBG bukan hanya pada besar anggarannya, tetapi pada potensinya menciptakan fiscal lock-in. Begitu jutaan penerima, puluhan ribu dapur, ribuan pemasok, himpunan pelaksana, koperasi, dan dunia usaha sudah menggantungkan diri pada program ini, maka setiap koreksi di masa depan akan menjadi sangat mahal secara politik. Yang menolak bukan hanya elite, tetapi juga blok-blok sosial yang hidup dari aliran dana itu.
Di sinilah program sosial raksasa bisa berubah menjadi jebakan fiskal yang suci. Ia terlalu populer untuk dipotong, terlalu besar untuk diabaikan, dan terlalu penuh kepentingan untuk diaudit tanpa perlawanan.
Geoekonomi Global: Dapur Nasional di Atas Lantai yang Bergetar
Semua optimisme KADIN juga terasa terlalu domestik. Seolah-olah MBG bisa berdiri di dalam ruang nasional yang tenang. Padahal dunia 2026 adalah dunia yang rapuh: energi sensitif, logistik mudah terganggu, harga pangan mudah melonjak, dan nilai tukar bisa bergejolak. Artinya, seluruh ekosistem dapur MBG hidup di atas lantai global yang terus bergetar.
Begitu harga energi naik, biaya distribusi naik. Begitu pasokan terganggu, harga bahan baku dapur naik. Begitu APBN ditekan shock eksternal, pembayaran dan kualitas pelaksanaan bisa terganggu. Maka dapur-dapur yang tampak lokal itu sesungguhnya sangat global dalam kerentanannya. Mereka adalah ujung bawah dari rantai yang terhubung dengan harga minyak, ongkos kapal, geopolitik pangan, dan volatilitas kurs.
Di sinilah optimisme MBG-nomics perlu direndahkan beberapa derajat. Program seperti ini memang bisa memperkuat pasar domestik. Tetapi ia juga sangat rentan terhadap dunia yang tidak stabil. Semakin besar programnya, semakin besar pula eksposurnya terhadap guncangan eksternal.
Mengapa KADIN Diam Soal Politik? Karena Politik adalah Bagian Paling Tidak Nyaman
Kelemahan paling mendasar dari tulisan KADIN bukan pada angka, tetapi pada kebisuannya terhadap politik. Mereka bicara pertumbuhan, tetapi tidak bicara legitimasi. Mereka bicara pemberdayaan UMKM, tetapi tidak bicara patronase akses. Mereka bicara ekosistem, tetapi tidak bicara siapa penjaga gerbang ekosistem itu.
Padahal kita sudah tahu dari analisis sebelumnya: MBG sangat berguna bagi Prabowo. Ia memberi legitimasi harian, sentuhan emosional, dan citra negara yang konkret. Ia bukan sekadar program fiskal; ia adalah infrastruktur reproduksi legitimasi. Bila digabung dengan KDMP dan himpunan pelaksana seperti HMD GEMAS, ia bahkan menjadi lebih dari itu: sistem pembentukan blok sosial baru yang hidup dari negara.
KADIN tentu mungkin memilih diam karena dunia usaha cenderung nyaman pada bahasa efisiensi dan pertumbuhan. Tetapi justru karena itulah analisis kritis diperlukan. Sebab ekonomi yang pura-pura netral dari kuasa biasanya hanya sedang membantu kuasa bekerja dengan wajah yang lebih bersih.
MBG-Nomics atau Manual Operasional Patronase?
Pada titik ini, kita harus mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Apakah MBG-nomics sungguh sebuah teori pembangunan baru? Atau ia justru hanya nama elegan bagi proses yang lebih tua: negara membangun pasar, dunia usaha masuk, perantara tumbuh, asosiasi lahir, koperasi diarahkan, dan kekuasaan memperoleh legitimasi sambil menanam jaringan sosial-ekonomi yang bergantung padanya?
Kita tidak boleh jatuh ke sinisme malas. MBG jelas punya manfaat riil. Anak-anak makan. Rumah tangga bisa bernapas. Petani dan pemasok lokal mungkin mendapat pasar. Tetapi manfaat riil tidak menghapus risiko riil. Dan risiko riil itu hari ini sangat jelas: bahwa di bawah nama pertumbuhan dan generasi emas, republik bisa sedang membangun pasar patronase baru.
Kalau transparansi kontrak lemah, konflik kepentingan tidak diawasi, organisasi pelaksana terlalu dekat pada permainan akses, koperasi menjadi kanal kendali, dan vendor besar diam-diam menguasai bagian gemuk rantai pasok, maka MBG tidak lagi sekadar program pembangunan. Ia menjadi manual operasional patronase kontemporer.
Penutup: Siapa yang Akhirnya Paling Kenyang?
Kita boleh menerima bahwa MBG punya efek ekonomi. Kita boleh mengakui bahwa KADIN benar dalam membaca potensi permintaan domestik, multiplier, dan penciptaan pasar lokal. Tetapi kita juga harus cukup berani untuk menambahkan bagian yang paling mereka haluskan: bahwa setiap rupiah yang bergerak dari APBN dalam program sebesar ini tidak hanya menghidupkan ekonomi, tetapi juga menghidupkan kepentingan.
Rakyat bisa mendapat makanan. UMKM bisa mendapat pasar. Pelaksana bisa mendapat penghidupan. Koperasi bisa mendapat fungsi. Dunia usaha bisa mendapat peluang. Presiden bisa mendapat legitimasi. Broker bisa mendapat jalur.
Di situlah inti persoalannya. MBG bukan hanya soal gizi. Ia adalah soal siapa yang mengendalikan dapur, siapa yang memegang akses, siapa yang memanen loyalitas, dan siapa yang menikmati surplus politik dari perputaran uang negara.
Pada akhirnya, pertanyaan yang paling jujur bukan apakah MBG bermanfaat. Tentu ia bisa bermanfaat. Bukan pula apakah KADIN salah total. Tentu tidak. Pertanyaan yang lebih menentukan adalah ini:
ketika negara menyuapi rakyat, siapa yang diam-diam sedang belajar menjarah pasar yang dibangun di atas suapan itu?
Kalau jawabannya adalah broker vendor, organisasi pelaksana yang menjelma pelobi, koperasi yang menjadi kanal kendali, dan dunia usaha yang terlalu nyaman membaca APBN sebagai pasar utama, maka kita sedang menyaksikan bukan sekadar program makan bergizi. Kita sedang menyaksikan lahirnya republik patronase baru—republik yang tampak welas asih di permukaan, tetapi diam-diam sedang membangun mesin kuasa yang rapi, sabar, dan sangat mahal.
Dan dalam republik seperti ini, tugas publik bukan memusuhi program yang memberi makan anak-anak. Tugas publik adalah memastikan bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak dibajak menjadi dalih baru bagi pasar kuasa. Negara memang wajib hadir untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi bila negara hadir tanpa pagar akuntabilitas, tanpa transparansi brutal, dan tanpa keberanian membedah konflik kepentingan, maka yang dibesarkan bukan kemakmuran rakyat—melainkan selera para perantara yang tahu persis di mana harus berdiri ketika anggaran mulai mengalir.
