Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto terjerat dalam kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.
Ketua KPK Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Hasto diduga berperan aktif membantu Harun Masiku untuk mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2019.
“Ada bukti keterlibatan saudara HK dalam kasus ini, termasuk upaya memenangkan Harun Masiku melalui sejumlah cara,” jelas Setyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Dia mengatakan penetapan tersangka terhadap Hasto dilakukan berdasarkan proses ekspos kasus yang dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK dan deputi KPK.
“Sehingga menurut saya keputusannya diambil secara akurat dan itulah yang menjadi sprindik tersebut,” Kata Setyo.
Setyo menegaskan penetapan tersangka Hasto tidak ada unsur politik.
“Apakah penetapan ini ada politisasi? Ini sama jawabannya murni penegakan hukum,” kata dia.
Penetapan tersangka Hasto ini bak gayung bersambut, setelah banyak pihak menduga Hasto terkait dengan kasus suap Harun Masiku. Terlebih hingga hari ini Harun Masiku masih belum diketahui keberadaannya.
Seminggu sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Senin (16/12). GMNI menuntut KPK bekerja keras memberantas korupsi di Indonesia hingga segera menangkap buron koruptor Harun Masiku dan kroninya.
“Kami mendesak agar KPK segera menangkap dan mengadili Harun Masiku beserta kroni-kroninya yang terlibat dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR sekitar 5 tahun yang lalu,” kata Ketua Umum GMNI Imanuel Cahyadi.
Imanuel mendesak KPK untuk segera melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik untuk mengatasi kebocoran anggaran dan memberantas kapitalis birokrat.
KPK, lanjut Imanuel, sudah seharusnya segera mengejar buronan koruptor hingga ke Antartika sekalipun.
“Ini adalah bentuk dukungan penuh dari Presiden dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia,” ucapnya.
