Oleh: Eko Muhammad Ridwan – Ketua Umum RRI (Ranggah Rajasa Indonesia)
Monwnews.com, Ketika program makan siang gratis dan koperasi desa dipromosikan sebagai kasih sayang negara, yang sesungguhnya sedang dibangun bisa jadi bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan infrastruktur loyalitas, patronase anggaran, dan perluasan tangan kekuasaan sampai ke meja makan dan balai desa.
Prabowo Subianto tampaknya mengerti satu pelajaran tua politik yang sering gagal dipahami para teknokrat Excel: rakyat bisa lupa pidato, tetapi mereka tidak lupa siapa yang masuk ke piring makan anaknya. Di situlah Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi jauh lebih besar daripada program gizi, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi jauh lebih politis daripada sekadar koperasi. Badan Gizi Nasional menyebut pagu anggaran 2026 mencapai Rp268 triliun, dengan Rp248 triliun di antaranya untuk MBG. Pada awal 2026, BGN juga menyatakan program itu telah menjangkau hampir 60 juta penerima manfaat, ditopang lebih dari 21 ribu SPPG, dengan target 82,9 juta penerima dan sekitar 36 ribu lebih SPPG di 2026. Pada saat yang sama, Prabowo meresmikan 80.081 KDMP/KKMP, setelah sebelumnya Inpres Nomor 9 Tahun 2025 memang memerintahkan percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih. 
Yang sedang dibangun, karena itu, bukan cuma layanan publik. Ini adalah proyek penetrasi negara paling ambisius dalam dua ruang paling sensitif dalam hidup warga: perut dan desa. Dan dalam politik Indonesia, dua ruang itu selalu menentukan satu hal: siapa yang dicintai, siapa yang ditakuti, dan siapa yang terus diingat ketika pemilu datang lagi.
Negara kesejahteraan? Ya. Tapi juga negara elektoral
Mari jujur sejak awal. MBG tidak bisa dibantah punya manfaat nyata. Program ini berpotensi memperbaiki asupan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pemerintah juga menegaskan bahwa MBG dirancang sebagai instrumen pemerataan ekonomi karena uangnya mengalir ke dapur layanan, pemasok pangan, tenaga kerja lokal, dan rantai pasok daerah. BGN bahkan menyebut sekitar 93 persen anggaran mengalir ke SPPG dan ekonomi lokal, sementara pada awal 2026 program itu sudah menyerap produk petani dan peternak lokal lewat penyaluran ratusan miliar rupiah. 
Tetapi justru karena manfaat sosialnya riil, manfaat politiknya menjadi jauh lebih besar. Kebijakan yang paling kuat dalam demokrasi bukan selalu yang paling canggih, melainkan yang paling sering disentuh rakyat. Jalan tol megah, pelabuhan penting, hilirisasi strategis—tetapi semuanya abstrak bagi keluarga miskin dibanding satu porsi makanan yang hadir rutin. MBG bekerja bukan di ruang seminar, melainkan di ruang memori. Seorang anak makan, seorang ibu bersyukur, seorang guru melihat distribusi, dan nama presiden melekat di pengalaman harian. Dalam teori politik, ini bukan cuma welfare policy; ini adalah manufacturing consent melalui rutinitas. Dalam bahasa yang lebih telanjang: legitimasi dimasak di dapur dan disajikan tiap hari.
Prabowo tidak sedang sekadar memberi makan. Ia sedang membangun hegemoni
Di sinilah persoalan ideologinya menjadi terang. Prabowo sejak lama tidak berbicara seperti neoliberalis murni. Naluri politiknya lebih dekat kepada figur yang percaya bahwa negara harus hadir keras, langsung, dan terlihat. MBG dan KDMP adalah ekspresi dari imajinasi itu: negara bukan hanya wasit, tetapi distributor; bukan hanya pembuat regulasi, tetapi pengatur ritme kehidupan sosial. Kalau neoliberalisme berkata pasar akan menetes ke bawah, Prabowo tampaknya menjawab: negara harus turun sendiri ke bawah—dan sebaiknya turun sambil membawa nasi, gudang, apotek, truk logistik, dan koperasi. Pernyataan resmi pemerintah sendiri menempatkan KDMP sebagai gerakan besar untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir, serta membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada rakyat kecil. 
Secara ideologis, ini dapat dibaca sebagai campuran nasionalisme kesejahteraan, developmental state, dan populisme programatik. Negara membangun basis legitimasi bukan lewat abstraksi “reformasi struktural” yang tak terasa, tetapi lewat distribusi konkret yang tak bisa dibantah: makan, barang murah, gudang, fasilitas mikro, jaringan koperasi. Dalam kacamata Gramsci, kekuasaan bertahan bukan cuma dengan koersif, melainkan dengan persetujuan sosial yang diproduksi terus-menerus. MBG adalah salah satu alat paling efektif untuk itu: negara tidak sekadar memerintah rakyat, tapi masuk ke tubuh rakyat melalui konsumsi harian. Bukan lagi sekadar government, melainkan hegemoni yang dapat dimakan.
KDMP: koperasi rakyat atau kanal komando sampai ke desa?
Pemerintah tentu ingin KDMP dibaca sebagai kebangkitan ekonomi kerakyatan. Itu sah. Bahkan secara normatif, koperasi memang punya martabat historis dalam Pasal 33 UUD 1945. Masalahnya, koperasi di republik ini terlalu sering indah dalam pidato dan keropos dalam praktik. Yang membuat KDMP patut dicurigai secara politis bukan ide koperasinya, melainkan skalanya, kecepatannya, dan tempatnya dalam ekosistem kekuasaan.
Inpres Nomor 9 Tahun 2025 memang secara eksplisit memerintahkan kementerian, pemerintah daerah, hingga desa untuk mengutamakan pengalokasian dan penggunaan anggaran bagi percepatan pembentukan 80.000 KDMP. Setelah itu, Prabowo meresmikan kelembagaan 80.081 koperasi dan menyebutnya sebagai gerakan nasional strategis, lengkap dengan janji gudang, cold storage, gerai sembako, apotek, kendaraan logistik, dan pinjaman supermikro. Pemerintah juga menyebut bank Himbara diperkirakan memberi pembiayaan sekitar Rp5 miliar per koperasi untuk fasilitas pendukung. 
Coba baca ini bukan sebagai warga yang ingin percaya, tetapi sebagai analis politik yang waras. Apa arti 80 ribu kelembagaan ekonomi yang dipercepat secara nasional, diarahkan dari pusat, didorong anggaran, dan ditopang kredit negara? Artinya sederhana: negara sedang membangun urat saraf organisasi sampai ke level paling bawah. Desa yang selama ini menjadi arena patronase lokal kini sedang diberi wadah baru yang bisa sekaligus menjadi simpul ekonomi, simpul distribusi, simpul informasi, dan—bila tidak diawasi—simpul loyalitas politik.
MBG menyentuh keluarga. KDMP menyentuh elite lokal, perangkat desa, pengurus, pemasok, dan jaringan sosial. Yang satu membangun rasa terima kasih. Yang satu membangun struktur. Digabungkan, keduanya menghasilkan formula yang sangat disukai penguasa mana pun: emosi rakyat di bawah, organisasi di bawahnya.
Ambisi ini terlalu besar untuk dijelaskan hanya dengan cinta pada gizi
Karena itu, pertanyaan “mengapa Prabowo sangat ambisius?” jangan dijawab naif. Tentu ada jawaban resmi: memperbaiki kualitas SDM, menurunkan stunting, memutar ekonomi desa, memotong rantai pasok, menggerakkan koperasi, membangun pemerataan. Semua itu valid. Tetapi dalam politik, program raksasa selalu punya lapisan kedua: apa untungnya bagi penguasa?
Keuntungan pertama adalah legitimasi harian. MBG membuat negara hadir setiap hari, bukan setiap lima tahun. Kedua, basis dukungan yang meluas. Program ini menyasar anak sekolah, ibu, keluarga, pemasok, pengelola dapur, hingga aparat lokal. Ketiga, kemampuan membentuk narasi moral: siapa pun yang mengkritik bisa diseret ke posisi tak nyaman seolah menolak anak makan atau desa berdaya. Keempat, pembentukan mesin sosial baru: KDMP bisa menjadi kanal koordinasi, distribusi, bahkan mobilisasi di tingkat akar rumput.
Di sinilah kejeniusan sekaligus bahaya politik Prabowo. Ia memilih instrumen yang sulit diserang secara moral, tetapi sangat kaya manfaat elektoral. Ini bukan politik bansos eceran. Ini adalah arsitektur loyalitas berbasis anggaran negara.
APBN 2026: dapur kekuasaan ini dibangun di atas fondasi fiskal yang rapuh
Masalahnya, tidak ada makan siang gratis dalam fiskal. Kesepakatan RAPBN 2026 menempatkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, kurs sekitar Rp16.500 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen. Pemerintah juga menegaskan APBN 2026 diarahkan pada kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi, tetapi sekaligus mengakui APBN harus tetap fleksibel menghadapi guncangan. Bahkan dalam dokumen dan komunikasi resminya, sensitivitas terhadap kurs, ICP, dan dinamika global tetap menjadi latar utama. 
Jadi inilah ironi brutalnya: pemerintah sedang membangun proyek kesejahteraan raksasa justru ketika dunia sedang tidak stabil. IMF memproyeksikan pertumbuhan global melambat menjadi 3,1 persen pada 2026, sementara ketegangan perdagangan dan fragmentasi geoekonomi tetap tinggi. Bank Dunia juga menempatkan perdagangan yang tegang dan ketidakpastian global sebagai faktor yang menekan prospek ekonomi. Dalam beberapa hari terakhir, Reuters, AP, dan pelaku pasar energi juga menggambarkan betapa konflik Timur Tengah dan gangguan di sekitar Selat Hormuz telah memicu lonjakan risiko energi dan inflasi global. 
Artinya, MBG dan KDMP bukan dijalankan di masa damai fiskal. Mereka dijalankan di tengah dunia yang penuh ranjau: harga energi mudah melonjak, logistik bisa tersendat, dolar bisa menguat, biaya utang bisa naik, dan inflasi impor bisa menggigit. Program sebesar ini, bila dibiayai dalam lanskap global seperti itu, bukan sekadar visi. Ia adalah pertaruhan negara.
Geopolitik memberi alasan. Sekaligus memperbesar risikonya
Di satu sisi, Prabowo punya argumen yang cukup kuat. Dalam dunia yang makin terfragmentasi, memperkuat ketahanan pangan, memperbesar pasar domestik, dan menata ekonomi desa memang terasa rasional. Ketika globalisasi tidak lagi menjamin stabilitas murah, negara-negara cenderung kembali ke subsidi, industrial policy, proteksi selektif, dan penguatan basis domestik. MBG bisa dibaca sebagai bantalan konsumsi; KDMP bisa dibaca sebagai upaya menata distribusi dari bawah.
Namun di sisi lain, justru karena ketidakpastian global sedang tinggi, ruang salah kelola makin sempit. Jika minyak melonjak, biaya logistik naik, bahan pangan terdorong, subsidi dan kompensasi membengkak, kurs melemah, lalu bunga utang ikut menekan, program-program dengan fixed political commitment seperti MBG akan sulit dikoreksi. Tidak ada presiden yang dengan mudah menghentikan program makan anak sekolah setelah itu dipoles sebagai moralitas nasional. Akibatnya, APBN bisa dipaksa menyesuaikan diri bukan oleh rasionalitas fiskal, melainkan oleh komitmen politik yang telanjur dibekukan sebagai kesucian.
Bahaya utamanya bukan cuma defisit. Bahaya utamanya adalah broker
Ini bagian yang paling kotor, dan justru paling Indonesia. Program raksasa hampir selalu menarik tiga makhluk sekaligus: broker anggaran, vendor dekat kuasa, dan elite lokal yang paham cara menempel pada arus uang. Itulah sebabnya problem utama MBG dan KDMP bukan cuma “apakah bermanfaat?”, melainkan “siapa yang akan paling banyak makan dari program ini?”
Skalanya sudah memberi petunjuk. BGN menyebut puluhan ribu SPPG, puluhan juta penerima manfaat, dan pelibatan lebih dari 61 ribu supplier. Dalam dunia yang ideal, ini berarti ekosistem ekonomi lokal yang hidup. Dalam republik patronase, ini juga berarti ribuan pintu rente: siapa pegang pengadaan, siapa pilih pemasok, siapa tentukan standar, siapa atur distribusi, siapa lindungi pelaksana, siapa dapat kredit koperasi, siapa duduk di kepengurusan, siapa punya akses ke bank, siapa dekat dengan kepala daerah, siapa dekat dengan partai, siapa dekat dengan aparat. 
Kalau pengawasan lemah, MBG dapat merosot dari proyek gizi menjadi republik katering politik. KDMP dapat bergeser dari ekonomi kerakyatan menjadi federalisme rent-seeking versi desa. Dana negara turun atas nama rakyat, tetapi yang paling duluan gemuk justru para perantara. Rakyat mendapat nasi; broker mendapat sistem.
Negara paternal mudah berubah menjadi negara yang membuat warga bergantung
Ada satu soal sosiologis yang jarang dibahas karena dianggap tidak sensitif secara politik: ketergantungan. Bantuan sosial yang baik memang bisa menjadi jaring pengaman. Tetapi bantuan yang terlalu luas, terlalu rutin, dan terlalu terpersonalisasi kepada figur penguasa juga bisa menghasilkan relasi politik yang tidak sehat: warga terbiasa memandang negara sebagai pemberi, bukan sebagai pencipta struktur produktif yang membuat mereka berdaya.
MBG punya potensi mengangkat kualitas gizi. Tetapi bila tidak diikuti reformasi sekolah, layanan kesehatan primer, sanitasi, penguatan pendapatan keluarga, dan produktivitas lokal, ia bisa berhenti sebagai ritual distribusi. KDMP punya potensi menguatkan ekonomi desa. Tetapi bila koperasi lebih sibuk menjadi kepanjangan komando administrasi daripada lembaga bisnis yang sehat, ia hanya melahirkan ketergantungan yang dibungkus gotong royong.
Dalam bahasa sosiologi politik: negara paternal memang bisa menciptakan rasa aman, tetapi juga bisa menciptakan subjek warga yang jinak, yang mengenali kekuasaan terutama lewat kemurahan hati, bukan lewat akuntabilitas.
Mengapa Prabowo akan terus gaspol? Karena insentif politiknya terlalu besar
Secara elektoral, hampir mustahil membayangkan seorang presiden menghentikan atau mengecilkan program seperti ini, kecuali dipaksa krisis. Karena manfaat politiknya bertingkat. MBG memberi citra pemimpin yang mengurus hal paling konkret. KDMP memberi citra pemimpin yang “turun sampai desa.” Keduanya sekaligus menempatkan Prabowo bukan hanya sebagai presiden administratif, tetapi sebagai figur bapak negara yang hadir langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Dan kita tahu, di negeri yang institusinya sering dingin dan pasarnya sering kejam, figur bapak yang datang membawa nasi akan jauh lebih dicintai daripada teknokrat yang datang membawa presentasi fiskal. Itu sebabnya ambisinya demikian besar. Ia bukan sedang mengerjakan proyek satu-dua tahun. Ia sedang membangun sistem reproduksi legitimasi.
Penutup: siapa yang akhirnya paling kenyang?
Kita tidak boleh jatuh pada dua kebodohan sekaligus. Kebodohan pertama adalah sinisme malas: seolah MBG dan KDMP pasti buruk. Tidak. Keduanya punya potensi manfaat nyata bagi rakyat, terutama bagi kelompok yang selama ini terlalu lama ditinggalkan negara. Kebodohan kedua adalah kepolosan birokratik: seolah skala besar, anggaran jumbo, dan penetrasi kelembagaan sampai desa bisa dianggap netral secara politik. Tidak. Dalam republik seperti Indonesia, tidak ada proyek distribusi raksasa yang bebas dari perebutan kuasa.
MBG dan KDMP adalah cermin paling jujur tentang bagaimana Prabowo membayangkan Indonesia: negara yang besar, hadir, mengatur, memberi, mengorganisasi, dan karena itu berharap dicintai. Ini bisa menjadi lompatan sejarah bila dibersihkan dari broker, dijaga dari oligarki vendor, dan dipagari dengan akuntabilitas brutal. Tetapi ia juga bisa berubah menjadi mesin patronase terbesar era baru: rakyat disuapi agar tetap patuh, desa diorganisasi agar tetap terkendali, APBN diperah agar kekuasaan tampak penuh kasih.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah anak-anak layak makan bergizi. Tentu layak. Bukan apakah desa perlu koperasi. Tentu perlu.
Pertanyaannya lebih gelap, lebih politik, dan justru lebih penting: dalam republik yang sedang disuapi ini, siapa yang akhirnya paling kenyang—rakyat, atau kekuasaan?
