Monwnews.com, Di sebuah negeri yang terlalu lama memuja kursi, Soebadio Sastrosatomo terdengar seperti suara dari peradaban lain. Ketika banyak orang masuk politik untuk menjadi presiden, menteri, komisaris, ketua umum, atau setidaknya penumpang gelap kekuasaan, Soebadio justru berkata: “Saya bersedia jadi pemimpin, bukan presiden.”
Kalimat itu tidak sopan bagi tata krama politik Indonesia modern. Sebab politik kita dibangun di atas satu keyakinan yang hampir tak pernah dipertanyakan: bahwa jabatan adalah puncak makna hidup publik. Siapa pun yang dekat dengan istana dianggap penting. Siapa pun yang punya akses ke penguasa dianggap relevan. Siapa pun yang duduk di kursi formal otomatis dipanggil “pemimpin”, seolah-olah legitimasi administratif identik dengan otoritas moral. Soebadio menolak logika itu dari akarnya.
Ia mengajukan satu pembeda yang hari ini nyaris musnah dari bahasa politik kita: pemimpin tidak selalu sama dengan penguasa. Presiden bisa saja hanya administrator kekuasaan. Ketua partai bisa saja cuma mandor transaksi. Menteri bisa saja sekadar penjaga arus rente. Tetapi pemimpin—dalam arti yang lebih dalam—adalah orang yang punya keberanian moral, kejernihan akal, dan kesediaan memikul risiko demi kebenaran.
Di titik inilah Soebadio menjadi berbahaya. Bukan karena ia mengorganisasi pemberontakan, tetapi karena ia mempermalukan seluruh sistem politik yang telah lama kehilangan ukuran etiknya. Ia seperti berkata kepada republik ini: masalah kita bukan kekurangan politisi, melainkan kekurangan manusia yang layak disebut pemimpin.
Soebadio lahir dari tradisi Partai Sosialis Indonesia, sebuah arus politik yang mungkin tidak populer, tidak pandai bermain dalam pasar populisme, dan terlalu intelektual bagi selera massa. Tetapi justru dari tradisi itu lahir satu hal yang kini punah: anggapan bahwa politik adalah urusan watak, bukan sekadar urusan suara. PSI percaya bahwa negara tidak boleh dikelola oleh hawa nafsu massa semata, melainkan oleh kedewasaan moral dan disiplin berpikir. Kita boleh mengkritik elitismenya. Tetapi kita tak bisa menutup mata bahwa dari tradisi semacam itulah muncul figur-figur yang tidak mengukur diri dengan kursi.
Bandingkan dengan politik hari ini. Partai tidak lagi menjadi sekolah ide, melainkan dealer kekuasaan. Kongres tidak melahirkan gagasan, tetapi pembagian jatah. Kaderisasi tidak memproduksi negarawan, melainkan operator. Yang paling dipuja bukan integritas, melainkan elektabilitas. Yang paling dicari bukan pikiran, melainkan sponsor. Yang paling mahal bukan keberanian, melainkan kedekatan dengan pusat kuasa.
Dalam lanskap semacam itu, Soebadio terdengar nyaris ofensif. Sebab ia menghidupkan kembali pertanyaan yang sangat tidak nyaman: apa gunanya jabatan jika ia tidak disangga martabat?
Pertanyaan ini penting karena republik kita terlalu lama memelihara kebiasaan buruk: mengira bahwa masalah politik selesai dengan pergantian orang di puncak. Setiap kali rezim menua, kita mencari wajah baru. Setiap kali pemerintah goyah, kita memburu figur alternatif. Tetapi kita hampir tak pernah menyentuh penyakit yang lebih dalam: bahwa struktur politik kita memang mendorong orang untuk memburu kekuasaan tanpa perlu lebih dulu lulus ujian moral.
Soebadio, lewat satu kalimatnya, membongkar ilusi itu. Ia tidak tertarik pada istana sebagai tujuan. Ia bicara tentang kepemimpinan sebagai tanggung jawab. Dan tanggung jawab, dalam pandangannya, tidak harus menunggu mandat formal. Ini tamparan telak bagi generasi elite yang hanya merasa hidup ketika kamera menyala, protokol berdiri, dan mikrofon menyebut jabatan mereka lengkap dengan gelarnya.
Di negeri ini, terlalu banyak orang ingin memimpin tanpa pernah lebih dulu belajar menahan diri. Mereka fasih bicara tentang bangsa, tetapi tak sanggup mengendalikan kerakusan kelompoknya. Mereka bicara soal pengabdian, tetapi setiap momentum politik selalu dibaca sebagai peluang tawar-menawar. Mereka mengaku mewakili rakyat, tetapi lebih peka pada bisik sponsor daripada jerit warga. Politik pun berubah menjadi pasar malam ambisi: riuh, murahan, dan penuh lampu, tetapi miskin arah.
Soebadio datang dari generasi yang masih percaya bahwa kekuasaan harus diawasi oleh hati nurani. Karena itu, ketika ia berkata bersedia menjadi pemimpin tetapi bukan presiden, ia sesungguhnya sedang menyerang satu penyakit paling kronis dalam politik Indonesia: fetisisme jabatan.
Fetisisme jabatan adalah keadaan ketika kursi tidak lagi dipahami sebagai alat, melainkan sebagai tujuan itu sendiri. Orang rela menggadaikan ideologi, sejarah, persahabatan, bahkan martabat, demi sedikit akses ke kekuasaan. Koalisi dibentuk bukan karena persamaan visi, tetapi karena pembagian peluang. Oposisi dibungkam bukan dengan argumen, tetapi dengan jatah. Perbedaan tak lagi dikelola sebagai dinamika demokrasi, melainkan dibeli, dipelihara, atau diintimidasi sampai jinak.
Hasilnya adalah republik yang tampak stabil di permukaan, tetapi membusuk di dalam. Semua tampak tertib karena hampir semua telah ikut menikmati. Elite tenang bukan karena masalah selesai, melainkan karena sirkulasi rente berjalan mulus. Partai patuh bukan karena mereka setuju, melainkan karena mereka kebagian. Kritik mengecil bukan karena negara sehat, tetapi karena terlalu banyak mulut telah dipenuhi.
Dalam keadaan seperti ini, suara Soebadio menjadi penting justru karena ia tidak datang dari napsu merebut puncak. Ia tidak menjual diri sebagai mesias politik. Ia tidak memoles ambisi dengan retorika perubahan. Ia tidak berseru, “beri saya kekuasaan, nanti saya bereskan semuanya.” Tidak. Ia justru mengambil posisi yang jauh lebih sulit: memelihara hak untuk berbicara tanpa tunduk pada logika jabatan.
Ini yang sekarang hampir hilang. Intelektual kita banyak yang berubah menjadi juru bicara kekuasaan dengan bahasa yang dipoles akademik. Aktivis terlalu cepat masuk lingkaran dan mendadak lupa cara menggugat. Organisasi masyarakat menjadi ornamen legitimasi. Kampus, yang semestinya menjadi benteng nalar kritis, terlalu sering berubah menjadi pabrik gelar untuk elite atau ruang tunggu menuju jabatan komisaris. Ruang publik tidak mati, tetapi dikooptasi perlahan-lahan. Dan ketika semua institusi mulai jinak, yang tersisa hanyalah orang-orang seperti Soebadio: ganjil, sepi, dan karena itu justru penting.
Soebadio juga memahami sesuatu yang tak dipahami banyak politisi karbitan: organisasi bisa mati, tetapi gagasan tak boleh ikut dikubur. Ketika ia mengatakan PSI sudah mati tetapi pikirannya masih berjalan, ia menunjukkan kematangan yang tidak dimiliki para pedagang simbol. Banyak orang terlalu sibuk membesarkan merek politik, tetapi lupa mengisi kepalanya. Soebadio sebaliknya. Ia tidak memuja wadah. Ia setia pada isi.
Hari ini, saat partai-partai berubah menjadi mesin elektoral tanpa kedalaman intelektual, sikap ini terasa lebih relevan dari sebelumnya. Kita menyaksikan partai dengan kantor megah, baliho raksasa, tim media canggih, konsultan mahal, survei mingguan, tetapi gagasannya setipis kertas brosur. Mereka pandai menghitung suara, tetapi tak sanggup merumuskan arah peradaban. Mereka sibuk mengelola persepsi, tetapi miskin keberanian untuk mengatakan hal yang tidak populer.
Soebadio mengajarkan sesuatu yang sekarang terdengar hampir subversif: politik tidak boleh dipisahkan dari martabat berpikir. Tanpa itu, negara hanya akan dikelola oleh orang-orang yang cekatan secara teknis, tetapi kosong secara etik. Mereka bisa membuat presentasi bagus, menguasai istilah kebijakan, fasih bicara investasi, digitalisasi, transformasi, hilirisasi, atau stabilitas makro. Tetapi ketika ditanya untuk siapa semua itu dijalankan, jawabannya sering berputar-putar di sekitar kepentingan elite itu juga.
Inilah tragedi republik kita: terlalu banyak teknokrat tanpa keberanian sipil, terlalu banyak politisi tanpa kedalaman moral, terlalu banyak tokoh tanpa bobot batin. Kita punya pejabat dalam jumlah berlimpah, tetapi kekurangan pemimpin yang mau menanggung akibat dari kata-katanya. Kita punya administrasi negara, tetapi kekurangan teladan publik. Kita punya pemilu rutin, tetapi tetap gagal menghasilkan kelas kepemimpinan yang berani berkata tidak kepada kerakusan.
Maka membaca Soebadio hari ini bukan sekadar membuka arsip sejarah. Ini seperti menyalakan cermin di tengah ruangan yang penuh asap. Tiba-tiba kita bisa melihat betapa rusaknya ukuran politik kita. Kita terlalu lama menyamakan kemenangan dengan kelayakan. Kita terlalu mudah mengira seseorang besar hanya karena ia berkuasa. Kita terlalu cepat menyebut seseorang pemimpin hanya karena ia duduk di atas.
Padahal republik ini berkali-kali dipimpin oleh orang yang punya kekuasaan besar, tetapi kecil dalam watak. Ada yang menang telak, tetapi rapuh di hadapan pujian. Ada yang dikelilingi protokol, tetapi tidak punya keberanian mendengar kebenaran. Ada yang pandai berbicara tentang rakyat, tetapi lebih sibuk mengamankan dinasti, jaringan, dan pemburu rente di sekelilingnya. Negara lalu bergerak, tetapi tidak maju; ramai, tetapi tidak tercerahkan.
Kalimat Soebadio memaksa kita kembali pada ukuran yang lebih tua dan lebih keras: bahwa kepemimpinan bukan perkara seberapa tinggi kursi, melainkan seberapa besar tanggung jawab yang berani dipikul. Dalam pengertian itu, banyak presiden belum tentu pemimpin, dan banyak pemimpin tak pernah menjadi presiden.
Ini tentu pandangan yang mengganggu politik elektoral kontemporer. Sebab seluruh industri demokrasi hari ini dibangun untuk memproduksi ilusi bahwa siapa yang menang, dialah yang paling layak. Mesin survei, pencitraan, konsultan, buzzer, dan modal kampanye bekerja siang malam untuk menyulap popularitas menjadi legitimasi moral. Seolah-olah angka persentase bisa menggantikan karakter. Seolah-olah kemenangan statistik otomatis membuktikan kebijaksanaan. Soebadio membantah itu semua hanya dengan satu sikap hidup.
Ia menunjukkan bahwa politik masih mungkin dijalani tanpa menyembah istana. Bahwa seseorang masih bisa hadir dalam ruang publik sebagai suara moral, bukan pemburu fasilitas. Bahwa keberanian untuk memimpin tidak harus dibayar dengan nafsu menjadi penguasa tertinggi. Ini bukan romantisme kosong. Ini justru sikap yang paling realistis bagi republik yang terlalu lama sakit karena orang-orang yang terlampau ingin berkuasa.
Sebab mari kita akui: banyak kerusakan negeri ini lahir bukan karena kekurangan orang pintar, melainkan karena terlalu banyak orang ambisius tanpa rem moral. Mereka ingin naik cepat, besar cepat, berkuasa cepat. Mereka pandai menyesuaikan lidah dengan sponsor, pandai menukar sikap dengan posisi, pandai menjahit argumen agar sesuai dengan kebutuhan penguasa. Dan ketika akhirnya mereka duduk di kursi, yang mereka urus pertama kali bukan negara, melainkan jaringan loyalis, balas jasa, dan skema pengamanan diri.
Soebadio memilih jalan sebaliknya. Ia tidak anti-politik. Ia anti terhadap politik yang kehilangan jiwa. Ia tidak membenci kepemimpinan. Ia justru menghormatinya sedemikian serius sampai menolak merendahkannya menjadi sekadar perebutan kursi presiden. Di situlah letak radikalitasnya.
Bagi Indonesia hari ini, pemikiran semacam ini seharusnya menjadi alarm. Kita tidak kekurangan prosedur demokrasi. Kita kekurangan etos kepemimpinan. Kita tidak kekurangan elite. Kita kekurangan manusia yang tak mudah mabuk oleh kedekatan dengan kekuasaan. Kita tidak kekurangan orang yang mau tampil. Kita kekurangan orang yang pantas diikuti bahkan ketika ia tidak punya jabatan.
Maka Soebadio Sastrosatomo layak dibaca bukan sebagai nostalgia terhadap tokoh lama, melainkan sebagai dakwaan terhadap kemerosotan politik kita hari ini. Di tengah partai yang menjadi pasar kuasa, elite yang sibuk berburu posisi, dan intelektual yang terlalu mudah jinak, ia berdiri sebagai pengingat keras bahwa pemimpin sejati tidak lahir dari kerakusan, melainkan dari integritas.
Dan justru karena republik ini terlalu penuh oleh pemburu istana, suara semacam Soebadio menjadi semakin mendesak: lebih baik sebuah bangsa dipimpin oleh orang yang tidak berambisi menjadi presiden daripada diserahkan kepada mereka yang seumur hidup hanya bercita-cita menguasai negara.
