MonWnews.com, Malang – Diwarnai berbagai oto kritik dari warga pada acara reses ke 1, anggota legislatif asal fraksi PDI Perjuangan di Dapil Sukun.
Oto kritik tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua RW 02, Kelurahan Tanjungrejo terkait mekanisme pengurusan kependudukan yang dianggap masih kurang dalam layanan tehnis percepatan kepentingan publik, dalam pengurusan KK dan KTP warga.
“Selain tehnis pelayanan kepengurusan untuk KK maupun KTP yang kalah cepat dengan Kota Batu maupun Klaten Jawa Tengah (kalau perlu dewan studi banding kesana). Mohon diperjuangkan aspirasi dari Ibu-Ibu PKK agar diusulkan mendapat insentif, mengingat PKK kinerjanya luar biasa dalam membantu pendataan di lapangan dan lain-lainya, perannya itu sangat membantu pihak RT/RW,” ungkap Ketua RW 02, Sumadji A.K.
“Termasuk, bagaimana dalam kegiatan perekonomian pasar kembali normal dan ramai pengunjung. Misal pihak Pemkot memberikan doorprice kecil-kecilan kepada pembeli yang berbelanja di pasar tradisional,” ujar Sumadji.
Oto kritik lainnya juga disampaikan oleh pihak RW lain, termasuk pengurusan kependudukan yang bisa langsung ke dinas terkait, tanpa melalui perangkat RT/RW guna mengantisipasi sosok warga penduduk gelap yang bisa saja diduga terpapar teroris.
Dan termasuk adanya anggaran insentif yang belum ada juklak juknisnya atau diperkuat dengan legalitas perda atau perwali juga disampaikan beberapa audiens yang hadir dalam serap aspirasi, reses H. Ahmad Wanedi.
Menanggapi perihal diatas. Dalam resesnya, H. Ahmad Wanedi justru menyampaikan terimakasihnya kepada warga yang dianggapnya telah menyampaikan otokritiknya yang membangun.
“Selain menjadi catatan dan masukan konstruktif demi kemajuan pembangunan di Kota Malang, hasil dari serap aspirasi perjuangan ini, menjadi tugas kami untuk segera dibahas di dewan dan segera pula disampaikan pada pihak eksekutif, yakni Pemkot Malang,” ujar Wanedi setelah menampung aspirasi dan menjawab semua pertanyaan dalam sesi tanya jawab. (galih)
