Menanggapi Pidato Presiden KSPSI di Forum ILC-ILO ke-113, Jenewa – 9 Juni 2025
PREMISE UTAMA:
Platform digital adalah produk Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Maka, platform—atas nama HAKI—haram hukumnya melanggar HAM.
Logika Dasar:
1. HAKI dilindungi oleh hukum internasional sebagai hak personal manusia atas ciptaannya.
2. Namun HAKI adalah turunan dari HAM, bukan superior terhadapnya.
3. Maka tidak ada justifikasi hukum, etika, maupun logika yang memperbolehkan produk HAKI—yakni platform digital—untuk melanggar HAM pihak lain.
Eksploitasi pekerja platform (seperti pengemudi online) adalah pelanggaran HAM yang dilakukan melalui instrumen HAKI. Ini kontradiktif, inkonsisten, dan tidak sah secara moral, hukum, dan sosial.
PREMISE LANJUTAN:
Platform digital adalah sistem ekonomi berbasis data. Maka ketika data pribadi pekerja dan pelanggan dieksploitasi tanpa keadilan, itu adalah pelanggaran HAM dalam bentuk perbudakan digital.
Logika Data dan HAM:
1. Data pribadi adalah bagian dari identitas manusia → Termasuk hak privat dan martabat.
2. Platform mengambil data pekerja dan pelanggan tanpa persetujuan sadar, dan menggunakannya untuk algoritma profit.
3. Data ini dimonetisasi sepihak tanpa redistribusi nilai pada sumber data (yaitu manusia itu sendiri).
Maka, eksploitasi data pribadi oleh platform tanpa transparansi dan kompensasi adalah perbudakan digital, bentuk baru kolonialisme berbasis informasi.
PREMISE ETIKA-TEKNOLOGI:
Teknologi harus tunduk pada etika dan hukum. Bukan sebaliknya.
1. Algoritma diciptakan manusia → Maka ia tunduk pada prinsip moral universal.
2. Platform digital bukan entitas otonom yang boleh berjalan tanpa kontrol sosial.
3. Ketika algoritma menindas, ia bukan hanya alat netral—ia menjadi instrumen kekerasan sistemik.
Maka, penggunaan teknologi tanpa batas etik dan hukum adalah bentuk fasisme digital terselubung.
PREMISE SOLUSIONAL:
Blockchain adalah infrastruktur keadilan digital. Koperasi adalah bentuk kepemilikan rakyat. Kombinasi keduanya adalah solusi logis dan tak terbantahkan atas ketimpangan platform.
1. Blockchain menjamin transparansi, akuntabilitas, dan tidak bisa dimanipulasi sepihak.
2. Koperasi menjamin kepemilikan bersama dan distribusi nilai secara adil.
3. Maka, platform koperasi berbasis blockchain adalah jawaban struktural terhadap eksploitasi kapitalisme digital.
Tanpa bangun sistem alternatif seperti ini, semua protes terhadap platform akan berulang sebagai lingkaran setan tanpa ujung.
KESIMPULAN LOGIS YANG TAK TERBANTAHKAN:
1. Platform digital yang mengeksploitasi pekerja dan data adalah pelanggar HAM.
2. HAKI tidak boleh digunakan untuk menjustifikasi pelanggaran HAM.
3. Data pribadi adalah hak manusia, bukan komoditas dagang.
4. Teknologi harus dipandu etika, bukan didikte algoritma profit.
5. Blockchain + Koperasi adalah jawaban logis dan etis atas eksploitasi platform.
SENTENSI MORAL:
“Platform adalah alat. Manusia adalah tujuan. Data adalah hak, bukan komoditas. Maka membangun ekosistem digital yang adil adalah kewajiban moral, logis, dan historis umat manusia.”
*Dodi Ilham adalah Presiden GOBER Community, Ketua Umum Koperasi GOBER Indonesia
Inilah Pidato Presiden KSPSI di Forum ILC-ILO ke-113, Jenewa – 9 Juni 2025
SOLIDARITAS BURUH AKAN MENINGKATKAN PERADABAN DUNIA
Oleh MOCHAMAD DJUMHUR HIDAJAT
Ketua Delegasi Buruh Indonesia
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
Rekan-rekan, hadirin yang terhormat
Selamat pagi dan assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Dalam forum ini saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya kaum buruhlah yang paling memahami praktik-praktik ketidakadilan. Dalam sesi yang membahas Platform Ekonomi Digital, saya teringat dengan awal mula munculnya kapitalisme di mana pemerintah gagap, gelisah, dan bingung menghadapi eksploitasi manusia oleh manusia.
Begitu pula saat ini, meskipun negara gagap, gelisah, dan bingung menghadapi Platform Ekonomi Digital, tetapi hal ini tidak akan berlangsung lama. Konferensi ini akan mendorong setiap negara untuk mencegah eksploitasi manusia oleh manusia atau exploitation des personnes par des personnes.
Kita sebagai manusia adalah yang merencanakan, merancang, merekayasa, dan menciptakan Kecerdasan Buatan atau AI termasuk Platform Ekonomi Digital.
Oleh karena itu, sungguh menggelikan jika saat ini AI dan Platform Ekonomi Digital melawan manusia, melawan kita. Masalah AI dan Platform Ekonomi Digital adalah masalah pemimpin. Jika pemimpin bertekad melindungi
rakyatnya, maka pasti ada jalan keluar untuk mengatasinya. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan para pemimpin, yaitu pemimpin pemerintahan, pemimpin buruh, dan pemimpin pengusaha.
Oleh karena itu, kita juga yang akan menentukan manfaat AI dan Platform Ekonomi Digital bagi individu, masyarakat dan seluruh masyarakat di dunia. Dengan kata lain, solidaritas buruh akan memicu para pemangku kepentingan untuk meningkatkan peradaban dunia.
Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Indonesia dan juga seluruh pemerintah di banyak negara lain yang sejalan dengan pandangan serikat pekerja, atas perlunya mengatur Platform Ekonomi Digital yang tidak teratur ini,
melalui Konvensi dan Rekomendasi ILO. Tentu saja di Indonesia kami siap bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyiapkan regulasi yang sesuai dengan semangat keadilan sosial.
Terkait Bahaya Biologis atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara umum, kami, para buruh Indonesia optimis dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan juga Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah bersama serikat pekerja dan lembaga pemberi kerja akan meningkatkan pengawasan dan penegakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik dari segi regulasi maupun implementasi termasuk khususnya di industri ekstraktif atau pertambangan di mana ekspansi besar-besaran industri ini seringkali mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan ramah lingkungan.
Terkait dengan adanya amandemen Maritime Labor Convention 2006 (Konvensi Perburuhan Maritim), sidang ini juga telah mendorong peningkatan tanggung jawab seperti pemulangan, perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan, mobilitas dalam persyaratan cuti di darat dan jaminan perlindungan sosial di mana pun mereka berada.
Terima kasih banyak kepada ILO yang telah meminta banyak pemerintah untuk melayani di luar wilayah administratif negara. Dalam hal ini ILO telah mendidik pemerintah republik atau pemerintah kerajaan untuk juga menjadi pemerintah kemanusiaan.
Terakhir, formalisasi pekerja informal menjadi isu penting saat ini, termasuk semakin berkembangnya Platform Ekonomi Digital yang menampung banyak pekerja informal. Ke depannya, ketika Konvensi Pekerja Platform Ekonomi Digital lahir dan diratifikasi, maka akan terjadi pergeseran yang secara otomatis dari pekerja informal ke pekerja formal. Di antara kelemahan pekerja informal adalah ketidakpastian tentang keamanan kerja, keamanan pendapatan, dan jaminan sosial.
Terkait dengan ketidakpastian keamanan ini, sistem kerja yang dianggap formal di Indonesia juga masih terasa informal. Itu sebabnya kita berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang berencana menghapus outsourcing ilegal yang berarti juga melarang kontrak kerja jangka pendek yang berulang.
Sekarang, mari kita mengingat Konferensi Asia Afrika 70 tahun yang lalu di Bandung-Indonesia yang melahirkan Prinsip Bandung yang menghormati setiap hak asasi manusia bahwa tidak boleh ada penindasan terhadap hak-hak dasar setiap orang atau setiap ras atau setiap bangsa.
Dengan memperingati Semangat Bandung, kita berterima kasih kepada Konferensi ILO ini yang telah menetapkan Palestina sebagai Negara Pengamat Non-Anggota. Peningkatan ini diharapkan akan memperluas Palestina menjadi negara anggota formal PBB dan ILO. Izinkan saya mengakhiri pidato ini dengan memberikan salam hormat kepada kita semua
Izinkan saya mengakhiri pidato ini dengan memberikan salam hormat kepada kita semua.
Saluuut kepada seluruh delegasi buruh
Saluuut kepada seluruh delegasi pengusaha
Saluuut kepada seluruh delegasi pemerintah
Terima kasih dan Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
