Monwnews.com, Dalam setiap perpindahan kekuasaan di Indonesia, selalu ada satu pertanyaan yang tak pernah absen: siapa yang akan kebagian proyek? Di era Presiden Prabowo Subianto, pertanyaan itu makin bergema seiring menggelindingnya mega-proyek bernilai triliunan rupiah—Danantara, Sentra Kopdes Merah Putih, hingga program pangan besar-besaran. Di ruang publik, semua itu kerap diringkas jadi satu kata: kronisme.
Tuduhan itu bukan tanpa dasar. Ada nama-nama yang dekat dengan istana duduk di kursi strategis. Ada kucuran dana negara yang mengalir ke entitas-entitas yang tak sepenuhnya transparan. Namun, jika hanya berhenti di sana, kita akan kehilangan potret yang lebih besar. Sebab, di balik tudingan “bagi-bagi jatah” itu tersimpan sebuah doktrin ekonomi yang telah mengendap lama dalam kepala Prabowo, yang diwariskan dari gurunya: Prof. Sumitro Djojohadikusumo.
Doktrin itu adalah state-guided capitalism—kapitalisme yang dikendalikan negara—dengan satu misi utama: menciptakan pengusaha nasional yang tangguh melalui intervensi radikal. Bukan sekadar bagi-bagi kue, tapi inkubasi paksa. Di tengah geopolitik global yang kian memanas dan proteksionisme yang naik daun, apakah doktrin ini sebuah anakronisme, atau justru strategi yang tepat waktu? Atau, akankah ia berakhir seperti program Benteng di era 1950-an yang kandas oleh ulah makelar politik?
Inilah “gajah di pelupuk mata” yang harus dibedah.
Warisan Sumitro: Antara Nasionalisme dan Realisme Ekonomi
Untuk memahami kebijakan Prabowo hari ini, kita harus menyusuri arsip sejarah ke masa-masa awal republik. Sumitro Djojohadikusumo bukanlah ekonom kampus yang hanya bermain di angka. Ia adalah arsitek kebijakan yang tangannya kotor oleh realitas. Pada 1950, sebagai menteri perdagangan dan perindustrian, ia meluncurkan Program Benteng. Tujuannya mulia: membangun pengusaha pribumi dengan memberikan lisensi impor eksklusif.
Logikanya sederhana. Di awal kemerdekaan, struktur ekonomi Indonesia dikuasai oleh konglomerasi Belanda dan etnis asing. Sementara pengusaha pribumi, yang baru lahir, tak punya modal dan akses. Sumitro percaya, tanpa afirmasi radikal, mereka akan selamanya menjadi penonton di negeri sendiri. Program Benteng adalah upaya “menciptakan kelas kapitalis domestik” lewat tangan negara. Namun, sejarah mencatat kegagalan. Program yang dimulai pada kabinet Natsir itu hanya bertahan hingga 1953. Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo (PNI), program ini dimodifikasi: lisensi diberikan kepada kalangan yang berafiliasi dengan partai penguasa menjelang Pemilu 1955. Di sinilah benih KKN pertama bersemi. Lisensi bukan lagi digunakan untuk membangun pabrik, tapi diperjualbelikan. Para penerima lisensi—yang disebut “kroni”—lebih tertarik mencari rente daripada membangun industri. Program Benteng mati bukan karena ideologinya, tapi karena eksekusi yang korup.
Pelajaran penting dari sini: afirmasi negara selalu memiliki risiko besar untuk berubah menjadi rent-seeking jika tidak diimbangi dengan disiplin dan akuntabilitas yang ekstrem.
Prabowo, yang pernah dididik Sumitro di masa mudanya, mewarisi kegelisahan yang sama tentang ketimpangan struktural. Dalam berbagai pidatonya, ia kerap melontarkan kritik tajam pada oligarki dan dominasi modal asing. Maka, ketika ia kini berkuasa, doktrin Sumitro dihidupkan kembali dalam skala yang lebih masif.
Danantara dan Proyek Inkubasi: Membaca Logika di Balik “Kroni”
Sebut saja Danantara. Ini bukan sekadar sovereign wealth fund biasa. Ia adalah mesin perang ekonomi yang mengkonsolidasikan seluruh aset BUMN—dari bank, energi, hingga pangan—di bawah satu komando. Dengan aset kelolaan yang menembus angka fantastis, Danantara dirancang untuk menjadi kapal induk yang menciptakan “raksasa ekonomi baru”.
Dalam doktrin Sumitro, langkah ini masuk akal. Tanpa skala modal yang sebanding, pengusaha nasional tak akan pernah mampu melawan oligarki lama atau kapital asing. Danantara adalah bentuk intervensi paling radikal: negara hadir sebagai pemodal, sekaligus pengendali.
Lalu, bagaimana dengan program seperti Kopdes Merah Putih dan SPPG MBG? Mereka adalah rantai pasok. Kopdes Merah Putih dirancang untuk menguasai logistik pangan dari desa ke kota, memutus mata rantai tengkulak. SPPG MBG, meski namanya samar, mengisyaratkan program distribusi pangan skala nasional. Jika digabungkan, inilah upaya menciptakan ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan tak lagi bergantung pada struktur lama.
Di sinilah tuduhan “kroni” muncul. Karena dalam doktrin ini, negara membutuhkan eksekutor yang sejalan secara ideologis. Mereka yang mendapat privilese bukanlah sekadar teman, tapi “tentara” yang diyakini akan menjalankan misi. Dari kacamata Sumitro, ini bukanlah korupsi, melainkan keharusan. “Memberikan privilese ini bukan sekadar bagi-bagi kue, melainkan inkubasi paksa,” begitu bunyi unggahan yang menjadi pijakan analisis ini.
Namun, pertanyaan publik tidak boleh berhenti di siapa yang mendapat proyek. Pertanyaan yang lebih krusial adalah: apa yang mereka lakukan dengan privilese itu? Jika para loyalis ini membangun pabrik, menyerap teknologi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas, maka “kroni” itu telah bertransformasi menjadi industrialis sejati—seperti halnya para pendiri Astra, Samudera Indonesia, atau pionir industri di era 1950-an. Tapi jika mereka hanya menggunakan akses untuk mark-up proyek dan menikmati kemudahan kredit tanpa output riil, maka mereka adalah parasit yang akan menghancurkan misi dari dalam.
Di Tengah Pusaran Geopolitik: Momentum atau Perangkap?
Tidak mungkin membaca kebijakan ini tanpa menempatkannya dalam peta global. Dunia sedang berubah drastis. Era neoliberalisme yang didikte oleh Washington Consensus telah berakhir. Perang dagang AS-Tiongkok telah memecah rantai pasok. Negara-negara maju, yang dulu paling vokal mengkritik intervensi negara, kini justru gencar melakukan industrial policy. Inflation Reduction Act di AS, misalnya, adalah bentuk afirmasi negara terbesar dalam sejarah modern mereka untuk menciptakan national champions di sektor hijau.
Dalam konteks inilah doktrin Sumitro mendapatkan relevansi barunya. Indonesia, dengan sumber daya alam yang melimpah dan bonus demografi, berada di posisi strategis. Namun, untuk memanfaatkan momentum pergeseran kekuatan global, Indonesia tidak bisa sekadar menjadi pengekspor bahan mentah. Dibutuhkan lompatan kualitatif untuk membangun industri pengolahan, teknologi, dan kemandirian pangan-energi.
Doktrin Sumitro-Prabowo adalah jawaban terhadap tantangan itu. Ia adalah upaya untuk menciptakan “pengusaha nasional” yang mampu memanfaatkan belah ketupat geopolitik—antara AS dan Tiongkok—tanpa menjadi korban.
Namun, ada persoalan besar yang kerap dilupakan: utang. Dalam unggahan tersebut, seorang komentator melontarkan pertanyaan tajam: “Apakah ketika kita berhutang ke asing sejalan dengan visi tersebut?” Ini adalah titik rawan. Program inkubasi paksa seperti Danantara membutuhkan modal raksasa. Jika pendanaan berasal dari utang luar negeri, maka ada paradoks: negara berutang kepada asing untuk membebaskan diri dari dominasi kapital asing. Kemandirian yang dibangun di atas fondasi utang adalah kemandirian semu. Jika proyek-proyek ini gagal menciptakan nilai tambah yang dijanjikan, maka beban utang akan kembali dipikul rakyat. Dan sejarah mengajarkan bahwa kegagalan proyek besar sering kali ditutupi dengan utang baru—sebuah lingkaran setan yang justru memperkuat ketergantungan.
Dua Sisi Mata Uang: Keberhasilan Korea vs Kegagalan Benteng
Untuk menakar kemungkinan keberhasilan, kita perlu melihat dua pilihan jalan sejarah.
Pertama, jalan Korea Selatan. Di era Park Chung-hee, Korea menerapkan state-guided capitalism yang brutal. Negara memilih chaebol—seperti Samsung, Hyundai, dan LG—dan memberi mereka akses kredit murah, proteksi pasar, dan proyek-proyek strategis. Tapi negara juga memaksa mereka untuk berkinerja: ekspor harus naik, teknologi harus dikuasai. Kegagalan tidak ditoleransi. Hasilnya, Korea melompat dari negara miskin menjadi salah satu ekonomi teknologi terdepan di dunia. Dukungan geopolitik dari AS dan Jepang juga menjadi faktor kunci.
Kedua, jalan Program Benteng. Di Indonesia tahun 1950-an, afirmasi negara berubah menjadi ajang bagi-bagi lisensi kepada kroni politik. Tak ada paksaan untuk berinovasi, tak ada target ekspor yang mengikat. Akibatnya, program mati dalam waktu singkat dan meninggalkan luka korupsi yang dalam.
Pertanyaannya: jalan mana yang akan ditempuh Indonesia saat ini? Apakah Prabowo memiliki kedisiplinan seperti Park Chung-hee, atau akan terjebak dalam logika patronase politik?
Tanda-tandanya masih ambigu. Di satu sisi, ada upaya serius untuk membangun koordinasi lintas sektor dan mengkonsolidasikan aset negara. Di sisi lain, narasi “loyalis” yang muncul begitu kuat di ruang publik menimbulkan kekhawatiran bahwa logika politik—bukan kinerja—yang akan menentukan siapa yang mendapat privilese.
Menjadi Watchdog Rasional, Bukan Sinis Buta
Di tengah semua ini, peran publik menjadi penentu. Selama ini, kritik terhadap kebijakan afirmasi negara sering terjebak dalam dua kutub: pendukung yang membenarkan segala hal dengan dalih “nasionalisme”, dan penentang yang menyudutkan sebagai “kronisme murni”. Padahal, ada jalan ketiga: menjadi watchdog rasional. Fokus pengawasan harus bergeser. Bukan hanya mengutuk siapa yang mendapat proyek, tapi menuntut pembuktian. “Negara sudah memberi privilese dan modal, mana inovasi dan nilai tambah kalian?” Itulah pertanyaan yang harus terus diajukan.
Masyarakat sipil, akademisi, dan media harus mengaudit secara terbuka. Apakah proyek-proyek ini menciptakan lapangan kerja berkualitas? Apakah terjadi alih teknologi? Apakah ketergantungan impor berkurang? Apakah muncul national champion baru yang mampu bersaing di pasar global? Jika jawabannya positif, maka meski ada unsur “kroni”, kebijakan ini bisa dibenarkan secara fungsional. Tapi jika jawabannya negatif, maka itu adalah pembajakan kekuasaan yang terselubung.
Epilog: Antara Industrialis dan Parasit
Doktrin Sumitro lahir dari kegelisahan yang tulus: bagaimana membangun kemandirian ekonomi di tengah ketimpangan struktural yang mengakar. Ia percaya, tanpa intervensi radikal, Indonesia akan selamanya menjadi pasar bagi produk asing dan ladang bagi oligarki lama.
Prabowo, yang kini memegang kendali, berupaya menghidupkan kembali doktrin itu dengan skala yang lebih besar. Danantara, Kopdes Merah Putih, dan program-program lainnya adalah manifestasi dari keyakinan itu. Namun, sejarah telah mengajarkan satu hal: afirmasi negara selalu dihantui oleh dua kemungkinan. Jika para penerima privilese berinovasi, negara sukses mencetak industrialis sejati. Tapi jika mereka hanya memanfaatkan akses untuk bersantai dan mark-up, mereka bermutasi menjadi parasit yang menghancurkan negara dari dalam.
Di tengah pusaran geopolitik global yang tak menentu, Indonesia tak punya banyak waktu untuk bereksperimen. Kegagalan bukan lagi sekadar kerugian fiskal, tapi bisa menjadi kekalahan strategis di papan catur global. Apakah intervensi ini akan melahirkan era baru industrialisasi nasional, atau sekadar mengulang sejarah makelar politik? Jawabannya akan ditentukan oleh disiplin negara dan ketajaman pengawasan publik.
Sebab, pada akhirnya, anatomi “kroni” bukan ditentukan oleh ada atau tidaknya kedekatan dengan penguasa, melainkan oleh satu hal: apakah kedekatan itu melahirkan pabrik atau hanya proyek.
