Kosongkan Kursi Wapres: Pembangkangan Terhadap Mandat Rakyat

Oleh: Kusbachrul - Paguyuban Alumni GMNI Jawa Timur

Monwnews.com, Ada yang lebih berbahaya daripada kekosongan jabatan: mengisi jabatan dengan cara yang mengkhianati asal usul kekuasaan itu sendiri. Ketika Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026, publik segera disibukkan oleh pertanyaan siapa yang akan menggantikannya. Nama Sufmi Dasco Ahmad mencuat dari lingkar Partai Gerindra. Partai Demokrat, PAN, dan PKS memilih menahan diri dengan kalkulasi elektoral masing-masing. Sementara itu, publik nyaris tidak pernah diajak bertanya: mengapa kursi itu harus diisi? Pertanyaan ini terdengar naif di tengah tradisi politik yang menganggap setiap kekosongan sebagai krisis yang wajib segera ditambal. Padahal, justru di situlah letak persoalannya. Kursi Wakil Presiden bukanlah kursi kosong di ruang tunggu yang harus segera diduduki siapa pun yang datang. Ia adalah jabatan publik yang lahir dari mandat rakyat. Dan mandat rakyat tidak dapat dipindahtangankan, dikembalikan, apalagi diperjualbelikan oleh elite politik yang merasa berhak mengelola kekuasaan tanpa melibatkan pemiliknya.

Kus Bachrul – Paguyuban Alumni GMNI

Fondasi argumen: mandat itu milik rakyat. Bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik Gibran, dan bukan milik partai politik mana pun. Mandat itu milik 96.214.691 suara sah yang memilih pasangan Prabowo-Gibran pada 2024. Jika premis itu diterima secara serius, maka konsekuensinya bersifat radikal. Pengisian kursi Wakil Presiden di tengah jalan bukanlah kewajiban demokrasi, melainkan pilihan politik yang berpotensi menjadi bentuk pembajakan atas mandat rakyat. Membiarkan kursi itu kosong hingga 2029 adalah pilihan yang konstitusional, etis, dan ideologis. Ia adalah pembangkangan terhadap politik kompromi yang memperlakukan jabatan publik sebagai komoditas elite.

Mandat yang Dikembalikan ke Tempat yang Salah

Gibran mengatakan bahwa ia mengembalikan mandat seutuhnya kepada rakyat Indonesia. Pernyataan itu terdengar luhur, tetapi secara konseptual keliru. Mandat tidak pernah berada di tangan Gibran untuk kemudian ia serahkan kembali. Mandat itu berada di tangan rakyat yang telah memberikannya melalui pemilu. Ketika Gibran mundur, ia tidak sedang mengembalikan mandat kepada rakyat. Ia sedang mengembalikan masalah kepada rakyat. Rakyat tidak pernah dimintai pendapat tentang pengunduran dirinya. Rakyat tidak pernah menggelar referendum untuk menarik kembali mandat yang sudah diberikan. Yang terjadi adalah elite politik, dengan segala kepentingannya, memutuskan bahwa Gibran harus berhenti. Lalu keputusan elite itu dibungkus dengan narasi pengembalian mandat kepada rakyat. Ini adalah bentuk politik sandera yang paling halus: elite mengambil keputusan, lalu memaksa rakyat mengabsahkannya dengan dalih kedaulatan rakyat.

Dalam tradisi demokrasi konstitusional, mandat bukanlah surat kuasa yang dapat ditarik kembali secara sepihak. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menafsirkan bahwa dalam pemilu, rakyat langsung menentukan siapa yang dikehendakinya. Artinya, ketika rakyat memberikan suaranya, saat itu pula terbentuk mandat konstitusional yang tidak serta-merta kehilangan makna hanya karena dinamika politik elite berubah. Gibran menerima mandat itu pada 2024. Ketika ia mundur, mandat itu kembali kepada rakyat, bukan kepada partai politik atau elite koalisi. Mengosongkan kursi Wakil Presiden hingga 2029 adalah cara untuk mengembalikan mandat itu kepada tempatnya yang sah: rakyat.

Kekosongan yang Konstitusional

Mereka yang menuntut pengisian kursi Wakil Presiden segera merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan. Namun, membaca pasal itu sebagai kewajiban mutlak untuk mengisi kursi adalah tafsir yang mengabaikan watak dasar sistem presidensial Indonesia. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat berikutnya menyebut Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden, tetapi tidak pernah menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan menjadi tidak sah atau tidak lengkap tanpa kehadiran Wakil Presiden.

Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menegaskan bahwa legitimasi Presiden bersumber dari hasil pemilihan umum dan tetap utuh selama masa jabatan berlangsung. Kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak membatalkan atau mengurangi keabsahan pemerintahan yang sedang berjalan. Dengan konstruksi demikian, kekosongan kursi Wakil Presiden adalah keadaan yang secara konstitusional dapat ditoleransi, bukan krisis yang harus segera diatasi dengan mengorbankan kualitas demokrasi. Konstitusi memang menyediakan mekanisme pengisian, tetapi mekanisme itu adalah jalan keluar, bukan perintah imperatif yang mengesampingkan pertimbangan etis dan ideologis.

Yang sering dilupakan, Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 menempatkan Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Di sinilah muncul paradoks yang jarang dibicarakan secara jujur. Kewenangan Presiden tetap utuh ketika Wakil Presiden tidak ada, tetapi negara kehilangan pejabat yang secara langsung disiapkan konstitusi untuk menggantikannya. Namun, paradoks ini tidak serta-merta menjadikan pengisian kursi sebagai satu-satunya solusi yang bertanggung jawab. Justru sebaliknya: pengisian kursi dengan sosok yang dipilih berdasarkan kompromi politik elektoral dapat menciptakan risiko suksesi yang lebih besar daripada kekosongan itu sendiri.

Politik Sandera dan Komodifikasi Kursi

Dinamika yang berlangsung pasca pengunduran diri Gibran memperlihatkan dengan telanjang bagaimana kursi Wakil Presiden diperlakukan sebagai bagian dari transaksi kekuasaan. Partai-partai koalisi tidak berlomba mengajukan kader terbaik berdasarkan kapasitas dan integritas. Mereka menghitung risiko elektoral. Partai Demokrat, PAN, dan PKS memilih tidak mengusulkan kader sendiri, menyerahkan keputusan kepada Presiden, dengan pertimbangan menghindari turbulensi politik dan menjaga jarak dari persoalan pemerintahan yang sedang menghadapi penurunan kepuasan publik. Sementara itu, Gerindra mendorong Sufmi Dasco Ahmad bukan semata karena kapasitasnya, melainkan karena ia adalah kader partai yang dianggap paling aman secara politik.

Pengamat politik menilai kursi Wakil Presiden sebagai kursi panas yang justru dapat merugikan elektabilitas partai pada Pemilu 2029. Logika ini mengungkap kebenaran yang pahit: pengisian kursi Wakil Presiden bukan tentang kepentingan rakyat, melainkan tentang bagaimana partai-partai politik memposisikan diri menuju kontestasi berikutnya. Jika kursi itu diisi oleh sosok yang memiliki ambisi maju pada 2029, ia berpotensi menjadi rival internal bagi Prabowo atau setidaknya menciptakan ketegangan dalam koalisi. Sebaliknya, jika diisi oleh sosok yang tidak memiliki ambisi elektoral, ia cenderung menjadi sekadar pelengkap simbolis tanpa kapasitas politik yang berarti.

Dalam kerangka artikel sebelumnya, praktik semacam ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Rakyat memilih pasangan Prabowo-Gibran sebagai satu kesatuan pada 2024. Ketika Gibran mengundurkan diri, mandat yang melekat pada dirinya tidak otomatis berpindah kepada kader partai mana pun yang paling berhak secara politik. Mandat itu tetap melekat pada rakyat yang memberikannya. Mengisi kursi dengan sosok yang dipilih melalui kompromi elite adalah upaya untuk membajak mandat rakyat dan mengalihkannya kepada kepentingan yang sama sekali tidak dipilih oleh rakyat. Lebih dari itu, pengisian kursi Wakil Presiden di tengah jalan menciptakan preseden yang berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia. Ia melembagakan gagasan bahwa jabatan publik dapat dinegosiasikan ulang ketika dinamika politik berubah. Jika kursi Wakil Presiden bisa diisi kapan saja melalui kesepakatan elite, maka tidak ada lagi kepastian bahwa pasangan yang dipilih rakyat akan bertahan hingga akhir periode. Politik kompromi mengalahkan politik mandat. Dan ketika itu terjadi, rakyat kembali direduksi menjadi penonton yang tugasnya selesai setelah mencoblos.

Risiko Suksesi sebagai Alasan Palsu

Keberatan utama terhadap kekosongan kursi Wakil Presiden adalah risiko suksesi. Jika Presiden mangkat atau berhalangan tetap, siapa yang akan menggantikannya? Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 menempatkan Wakil Presiden sebagai pengganti. Tanpa Wakil Presiden, konstitusi tidak memberikan jawaban yang jelas. Namun, risiko ini harus diletakkan dalam konteks yang proporsional. Selama tiga tahun terakhir masa jabatan Prabowo, risiko suksesi memang ada, tetapi tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengisi kursi dengan sosok yang dipilih berdasarkan kompromi politik yang justru dapat menciptakan ketidakstabilan baru. Alasan suksesi sering dipakai sebagai tameng untuk membenarkan pengisian kursi yang sebenarnya didorong oleh kepentingan elektoral partai. Ia adalah alasan yang terdengar konstitusional, tetapi kosong secara substantif.

Jika kekosongan kursi Wakil Presiden dipertahankan, ada beberapa mekanisme yang dapat dirancang untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan tanpa harus mengisi kursi secara terburu-buru. Pertama, Presiden dapat memperjelas garis suksesi sementara melalui penunjukan pejabat senior yang memiliki legitimasi konstitusional, misalnya Menteri Koordinator atau Menteri Dalam Negeri, sebagai pelaksana tugas harian jika Presiden berhalangan sementara. Kedua, MPR dapat menyiapkan prosedur percepatan suksesi yang tidak memerlukan pemilihan Wakil Presiden baru, melainkan melalui mekanisme internal yang telah diatur dalam Tata Tertib MPR. Ketiga, publik harus dilibatkan dalam pengawasan terhadap setiap upaya yang berpotensi mengubah konfigurasi kekuasaan di tengah jalan. Yang jelas, risiko suksesi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip demokrasi yang lebih mendasar. Konstitusi tidak hanya ditulis untuk masa ketika semua berjalan sesuai rencana. Ia justru diuji ketika keadaan tidak normal. Dan salah satu ujian terbesar adalah apakah konstitusi mampu menahan dorongan elite untuk mengisi kekosongan dengan cara yang menguntungkan mereka sendiri. Membiarkan kursi kosong hingga 2029 adalah cara untuk menguji apakah sistem presidensial Indonesia benar-benar bertumpu pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, atau apakah ia diam-diam bergantung pada keberadaan Wakil Presiden yang fungsinya lebih simbolis daripada substantif.

Adab Politik: Menghormati Kekosongan

Dalam tradisi Islam, jabatan adalah amanah. Rasulullah SAW menegaskan bahwa jabatan kelak di hari kiamat merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan benar dan melaksanakan tugas serta kewajibannya dengan benar pula. Hadis ini bukan sekadar nasihat moral individual. Ia mengandung prinsip politik yang mendasar: kekuasaan harus diperoleh melalui cara yang sah dan dijalankan untuk tujuan yang benar. Ketika kursi Wakil Presiden diisi bukan karena kebutuhan substantif pemerintahan, melainkan karena kalkulasi elektoral partai, maka jabatan itu telah kehilangan watak amanahnya. Adab politik tidak berhenti pada sopan santun verbal. Ia menyangkut kejelasan tanggung jawab dan konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Ketua DPR RI Puan Maharani pernah menegaskan bahwa kritik dalam demokrasi harus mengedepankan sikap saling menghargai dan menjaga etika. Prinsip itu berlaku pula bagi mereka yang memegang kekuasaan. Menghormati etika politik berarti tidak memperlakukan jabatan publik sebagai alat tawar-menawar. Menghormati adab konstitusi berarti tidak memaksa pengisian kursi hanya karena secara prosedural dimungkinkan, tanpa mempertimbangkan apakah pengisian itu benar-benar melayani kepentingan rakyat.

Membiarkan kursi Wakil Presiden kosong hingga 2029 justru dapat dibaca sebagai bentuk adab yang lebih tinggi. Ia adalah pengakuan bahwa tidak semua kekosongan harus segera diisi. Ada kekosongan yang bersifat struktural dan memerlukan koreksi mendasar, bukan tambal sulam politik. Kekosongan kursi Wakil Presiden pasca pengunduran diri Gibran adalah akibat dari dinamika hukum dan politik yang tidak sepenuhnya bersih. Polemik ijazah, tekanan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta manuver politik di sekitarnya menunjukkan bahwa kursi itu tidak pernah sepenuhnya legitimate dalam pandangan sebagian besar publik. Mengisinya dengan sosok baru tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persoalan legitimasi yang mendasarinya adalah upaya menutupi luka dengan plester politik. Adab yang lebih tinggi adalah mengakui luka itu, membiarkannya terbuka, dan memastikan bahwa penyembuhannya tidak dilakukan dengan cara yang mengkhianati rakyat.

Kesimpulan: Kekosongan sebagai Kejujuran Politik

Tidak ada yang salah dengan kekosongan. Yang salah adalah mengisi kekosongan dengan cara yang mengkhianati prinsip demokrasi. Kursi Wakil Presiden yang kosong hingga 2029 bukanlah kegagalan konstitusi. Ia adalah cermin dari kegagalan elite politik menjaga integritas proses elektoral. Mengisinya dengan sosok yang dipilih melalui kompromi partai hanya akan menutupi kegagalan itu dengan retorika stabilitas. Membiarkannya kosong adalah pengakuan jujur bahwa ada luka yang belum sembuh, dan bahwa penyembuhannya tidak dapat dilakukan dengan tambal sulam politik. Prabowo tetap dapat menjalankan pemerintahan tanpa Wakil Presiden. Konstitusi memungkinkan itu. Yang tidak memungkinkan adalah mengisi kursi itu dengan cara yang mengabaikan mandat rakyat. Jika Prabowo ingin menunjukkan bahwa ia adalah presiden yang menghormati kedaulatan rakyat, maka pilihan yang paling berani dan paling etis adalah membiarkan kursi itu kosong. Biarkan rakyat melihat bahwa kekuasaan tidak selalu harus diisi. Biarkan rakyat menilai sendiri apakah elite politik layak dipercaya untuk mengelola mandat yang telah mereka berikan. Dan biarkan sejarah mencatat bahwa pada 2026, ketika kursi Wakil Presiden kosong, ada seorang presiden yang memilih untuk tidak mengisinya demi menghormati suara 96 juta rakyat yang tidak pernah meminta pengganti.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *