Surabaya, Rahim Keberanian, dan Panggilan Sejarah
Surabaya bukan sekadar kota. Ia adalah endapan memori kolektif bangsa, ruang di mana keberanian rakyat jelata diuji dan dimenangkan. Di kota inilah, pada 19–21 Juni 2026, Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) akan menyelenggarakan Kongres Nasional IV. Namun, forum ini tidak boleh dibaca sebagai sekadar agenda rutin organisasi, seremoni pergantian kepengurusan, atau formalitas konstitusional belaka.
Kongres ini adalah momentum ideologis. Ia adalah panggilan bagi pelajar nasionalis untuk meneguhkan kembali posisinya—bukan sebagai objek pembangunan yang menunggu diarahkan, bukan sebagai calon tenaga kerja yang menunggu dilatih, dan bukan pula sekadar peserta didik yang menunggu diwisuda. Pelajar adalah subjek sejarah. Mereka adalah energi sosial yang, dalam setiap pergolakan zaman, selalu berdiri di barisan terdepan: membawa keberanian moral, imajinasi politik, dan kepekaan terhadap ketidakadilan.
Karena itu, Kongres Nasional IV GSNI harus dimaknai sebagai penanda bahwa gerakan pelajar nasionalis masih memiliki tugas sejarah yang belum selesai: menjaga Indonesia dari kehilangan orientasi ideologis di tengah pusaran globalisasi, digitalisasi, komersialisasi pendidikan, dan krisis karakter kebangsaan yang kian akut.
Nasionalisme Progresif: Melampaui Simbol, Menuju Keberpihakan Konkret
GSNI tidak berdiri di atas ruang kosong ideologis. Ia lahir dari rahim tradisi nasionalisme kerakyatan yang bertaut erat dengan sejarah panjang pergerakan nasional Indonesia. Dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda 1928, hingga gelombang revolusi kemerdekaan, kaum muda selalu menjadi pembawa pesan zaman: bahwa bangsa tidak boleh tunduk pada penindasan, keterbelakangan, dan ketidakadilan struktural.
Warisan sejarah ini tidak ringan. Ia menuntut GSNI untuk mengusung nasionalisme yang bukan sekadar kebanggaan simbolik—yang berhenti pada bendera, lagu kebangsaan, atau retorika persatuan. Nasionalisme GSNI harus menjadi nasionalisme progresif: sebuah ideologi yang membela rakyat kecil, menolak ketimpangan, menjaga kedaulatan bangsa di segala lini, dan menempatkan pendidikan sebagai jalan pembebasan manusia Indonesia.
Di sinilah letak distingsi ideologis GSNI. Nasionalismenya bukan nasionalisme chauvinistik yang sempit dan xenofobik. Ia adalah nasionalisme yang berakar pada kesadaran kelas dan keberpihakan kepada kaum marhaen. Ia adalah nasionalisme yang memahami bahwa kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi dan kultural hanyalah ilusi. Maka, pelajar nasionalis harus menjadi garda terdepan dalam membaca dan menggugat struktur ketimpangan yang menghambat keadilan sosial.
Konsolidasi Sejati: Menyatukan Kesadaran, Bukan Sekadar Struktur
Ketua Badan Pekerja Kongres GSNI, A.A. Gede Indrayana, menegaskan bahwa Kongres ini adalah momentum penting untuk menyatukan visi dan semangat perjuangan pelajar dari seluruh Indonesia. Namun, pernyataan ini mengandung makna yang lebih dalam daripada sekadar ajakan organisatoris.
Konsolidasi dalam gerakan pelajar tidak boleh direduksi menjadi sekadar mengumpulkan cabang, menyusun kepengurusan, atau merumuskan program kerja administratif. Konsolidasi sejati adalah penyatuan kesadaran, penyamaan arah perjuangan, dan peneguhan kembali cita-cita ideologis organisasi. Tanpa ini, kongres hanya akan menjadi panggung formalitas yang kering dari substansi.
”Kongres Nasional IV GSNI bukan sekadar agenda organisasi, tetapi ruang konsolidasi nasional bagi pelajar untuk memperkuat persatuan, mempererat solidaritas, dan menyatukan gagasan dalam membangun masa depan bangsa,” ujar A.A. Gede Indrayana.
Pernyataan ini menjadi krusial karena generasi pelajar hari ini hidup dalam zaman yang sangat berbeda. Mereka tumbuh dalam ekosistem digital yang serba cepat, terbuka, namun sekaligus rapuh secara epistemologis. Informasi melimpah ruah, tetapi kebijaksanaan menipis. Koneksi sosial meluas, tetapi solidaritas menjadi dangkal. Media sosial memberi ruang ekspresi, tetapi juga melahirkan polarisasi akut, budaya instan, perundungan digital, disinformasi, dan krisis identitas kolektif.
Di tengah kondisi ini, organisasi pelajar tidak cukup hanya menjadi wadah berkumpul. Ia harus bertransformasi menjadi sekolah ideologi, sekolah karakter, dan sekolah kepemimpinan moral.
Di sinilah nasionalisme menemukan relevansinya yang paling kontemporer. Nasionalisme bukan romantisme masa lalu, melainkan perangkat etik untuk menghadapi masa depan. Ia membentuk kesadaran bahwa setiap pelajar Indonesia bukanlah individu yang tercerabut dari akar tanah airnya, melainkan bagian integral dari proyek besar bernama Republik Indonesia. Pelajar harus memahami bahwa pendidikan bukan hanya alat mobilitas sosial personal, tetapi juga sarana strategis untuk membangun bangsa yang lebih adil, berdaulat, dan bermartabat.
Di Bawah Badai Globalisasi: Meneguhkan Jati Diri di Tengah Krisis Orientasi
A.A. Gede Indrayana menekankan bahwa pelajar memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi.
”Kami ingin memastikan bahwa pelajar Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Nasionalisme harus tetap menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter generasi muda yang kritis, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa,” tambahnya.
Pernyataan ini menyentuh inti krisis generasi muda hari ini: krisis jati diri di bawah hegemoni budaya global. Globalisasi menghadirkan kemungkinan-kemungkinan baru, tetapi juga membawa risiko penyeragaman kultural dan pelemahan kesadaran kebangsaan. Pelajar Indonesia kini hidup dalam lanskap simbolik transnasional: budaya populer global, algoritma media sosial yang membentuk selera dan opini, standar kesuksesan yang konsumtif, serta tekanan untuk menjadi manusia yang kompetitif secara ekonomi tetapi kerap miskin orientasi sosial.
Jika tidak dibekali kesadaran ideologis yang kokoh, generasi pelajar dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas secara teknis, tetapi rapuh secara moral; mahir menggunakan teknologi, tetapi buta terhadap penderitaan rakyatnya sendiri. Mereka akan menjadi manusia-manusia teknokratis yang terampil, tetapi kehilangan keberanian untuk berpihak.
Karena itu, Kongres Nasional IV GSNI harus menjadi ruang perumusan kembali makna pendidikan nasionalis. Pendidikan nasionalis bukanlah indoktrinasi sempit, melainkan proses dialektis untuk membentuk manusia yang sadar sejarah, kritis terhadap ketimpangan struktural, berani membela kebenaran, dan memiliki komitmen sosial yang otentik. Pendidikan nasionalis harus melahirkan pelajar yang bukan hanya pandai menjawab soal ujian, tetapi juga mampu membaca dan menggugat persoalan bangsa: kemiskinan struktural, ketimpangan akses pendidikan, kerusakan ekologis, kekerasan sosial, korupsi sistemik, degradasi nilai, serta ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional.
Pelajar sebagai Subjek: Menolak Objektivasi, Meneguhkan Agen Perubahan
Ketua Dewan Pimpinan Pusat GSNI, Abdul Gani, menegaskan bahwa Kongres harus menjadi momentum penguatan peran pelajar sebagai agen perubahan sosial.
”Pelajar tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek yang aktif dalam menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsa,” ujarnya.
Pandangan ini sangat fundamental dalam konteks politik pendidikan Indonesia. Selama ini, pelajar sering diposisikan sebagai penerima kebijakan yang pasif, bukan pembentuk gagasan yang aktif. Mereka diatur, diarahkan, diuji, dan dinilai, tetapi jarang diajak secara sungguh-sungguh untuk berpikir tentang arah bangsa. Padahal, demokrasi yang sehat mensyaratkan partisipasi politik sejak dini—bukan dalam arti politik elektoral praktis, melainkan dalam arti kesadaran kewargaan yang kritis: kemampuan memahami hak, kewajiban, keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab publik.
Menjadikan pelajar sebagai subjek berarti memberi mereka ruang untuk berpikir, bertanya, mengkritik, dan mencipta. Pelajar harus dilatih untuk tidak takut pada gagasan. Mereka harus dibiasakan berdialog secara rasional, membaca sejarah secara kritis, memahami konstitusi sebagai kontrak sosial, mengenali struktur ketimpangan, dan mengembangkan kepedulian sosial yang bukan sekadar karitatif, melainkan transformatif.
Tanpa itu, pendidikan hanya akan menjadi pabrik manusia administratif: patuh, terampil, tetapi kehilangan keberanian moral dan imajinasi politik.
Menyalakan Kembali Api Sumpah Pemuda: Imajinasi Kebangsaan sebagai Kekuatan Material
Dalam sejarah Indonesia, pelajar dan pemuda selalu memainkan peran politis yang menentukan. Sumpah Pemuda 1928 bukanlah peristiwa seremonial, melainkan lompatan kesadaran historis yang radikal. Para pemuda saat itu melampaui identitas kedaerahan dan membayangkan satu komunitas politik bernama Indonesia. Mereka belum memegang kekuasaan negara, tetapi mereka memiliki kekuatan yang lebih mendasar: imajinasi kebangsaan. Dari imajinasi itulah republik ini memperoleh fondasi moralnya.
Karena itu, GSNI harus mampu menyalakan kembali api imajinasi kebangsaan tersebut. Tugas GSNI bukan sekadar menjaga nama organisasi, tetapi memastikan bahwa pelajar Indonesia memiliki orientasi ideologis yang jelas. Orientasi itu harus berpijak pada Trisakti: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Di tengah dunia yang semakin dikendalikan oleh logika pasar, determinisme teknologi, dan kepentingan geopolitik global, pelajar nasionalis harus memahami bahwa kedaulatan bangsa bukan hanya urusan tentara atau diplomat. Kedaulatan dimulai dari kesadaran rakyatnya, termasuk kesadaran pelajarnya. Tanpa kesadaran itu, kedaulatan hanya akan menjadi mitos yang dirayakan dalam upacara, tetapi diingkari dalam kebijakan.
Politik sebagai Medan Keberpihakan: Menolak Alergi, Melawan Transaksionalisme
Secara politis, Kongres Nasional IV GSNI berlangsung dalam situasi di mana demokrasi Indonesia sedang menghadapi tantangan struktural. Ruang publik diwarnai polarisasi identitas, politik uang, disinformasi, dan degradasi kualitas debat publik. Dalam situasi seperti ini, organisasi pelajar harus tampil sebagai kekuatan pendidikan politik yang sehat dan ideologis.
GSNI harus mengajarkan bahwa politik bukan sekadar perebutan jabatan, melainkan perjuangan untuk menentukan arah hidup bersama. Politik adalah soal keberpihakan: kepada siapa negara bekerja, untuk siapa kebijakan dirancang, dan siapa yang paling diuntungkan oleh model pembangunan yang dijalankan.
Pelajar nasionalis tidak boleh alergi terhadap politik, tetapi juga tidak boleh terseret menjadi alat politik pragmatis. Mereka harus memahami politik secara ideologis, bukan transaksional. Politik bagi GSNI harus dipahami sebagai jalan pengabdian, bukan jalur mobilitas pribadi. Di sinilah tantangan terbesar organisasi pelajar: bagaimana membentuk kader yang kelak menjadi pemimpin, tetapi tidak kehilangan nurani; masuk ke ruang kekuasaan, tetapi tetap membawa suara rakyat; cerdas secara intelektual, tetapi tetap rendah hati secara moral.
Abdul Gani menegaskan komitmen ini dengan jelas:
”Melalui Kongres Nasional IV GSNI, kami ingin mempertegas komitmen organisasi dalam membangun generasi pelajar nasionalis yang memiliki kapasitas intelektual, keberanian moral, dan semangat pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara.”
Tiga kata kunci ini layak menjadi mantra ideologis GSNI: kapasitas intelektual, keberanian moral, dan pengabdian. Kapasitas intelektual diperlukan agar nasionalisme tidak jatuh menjadi slogan kosong. Keberanian moral diperlukan agar pelajar tidak tunduk pada ketidakadilan. Pengabdian diperlukan agar ilmu dan organisasi tidak menjadi alat kesombongan, melainkan jalan untuk melayani rakyat.
Arah Gerakan: Dari Kongres ke Praksis Pembebasan
Kongres Nasional IV GSNI di Surabaya harus menghasilkan arah gerakan yang konkret dan terukur. Ada beberapa imperatif strategis yang harus dirumuskan.
Pertama, GSNI perlu memperkuat pendidikan ideologi kebangsaan yang relevan dengan tantangan zaman. Ideologi Pancasila tidak boleh diajarkan secara dogmatis dan tekstual. Ia harus dibumikan dalam isu-isu konkret: ketimpangan akses pendidikan, literasi digital yang kritis, kedaulatan pangan, krisis ekologis, kesehatan mental pelajar, kekerasan di institusi pendidikan, dan akses pendidikan bagi rakyat miskin. Ideologi harus menjadi alat analisis, bukan sekadar hafalan.
Kedua, GSNI perlu membangun tradisi intelektual yang kuat. Organisasi pelajar nasionalis harus melahirkan kader yang membaca, menulis, berdiskusi, dan meneliti. Gerakan tanpa tradisi intelektual akan mudah jatuh menjadi keramaian tanpa arah, menjadi aktivisme tanpa refleksi. Sebaliknya, intelektualitas tanpa keberpihakan akan menjadi menara gading yang elitis. GSNI harus menyatukan keduanya secara dialektis: pikiran yang tajam dan hati yang berpihak.
Ketiga, GSNI harus memperkuat solidaritas nasional lintas-daerah. Indonesia adalah bangsa yang luas, majemuk, dan kompleks. Pelajar dari Aceh, Papua, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara membawa pengalaman sosial yang berbeda-beda. Kongres harus menjadi ruang untuk saling mendengar secara autentik, bukan sekadar formalitas. Dari keberagaman pengalaman itulah nasionalisme menemukan konkretisasinya. Persatuan tidak boleh menjadi mitos yang menyeragamkan, melainkan kekuatan yang lahir dari solidaritas di atas perbedaan.
Keempat, GSNI harus menjaga independensi moralnya secara radikal. Sebagai organisasi pergerakan, GSNI harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak tanpa kehilangan sikap kritisnya. Kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menghilangkan keberanian untuk mengingatkan, mengkritik, dan melawan ketika kebijakan menyimpang dari kepentingan rakyat. Relasi dengan negara harus diletakkan dalam kerangka kritis-konstruktif, bukan dalam logika kooptasi.
Surabaya, Titik Api, dan Masa Depan yang Belum Selesai
Akhirnya, Kongres Nasional IV GSNI di Surabaya bukan hanya tentang GSNI sebagai organisasi. Ia adalah pertaruhan tentang masa depan pendidikan politik generasi muda Indonesia. Ia adalah ujian tentang apakah pelajar Indonesia akan tumbuh menjadi generasi yang hanya siap bekerja dalam sistem yang timpang, atau siap memimpin transformasi; hanya siap bersaing dalam logika pasar global, atau siap mengabdi pada rakyat; hanya pandai mengikuti arus, atau mampu menjaga dan memperjuangkan jati diri bangsanya.
Surabaya telah lama menjadi kota yang mengerti arti keberanian revolusioner. Dari kota ini, GSNI diharapkan tidak hanya melahirkan keputusan organisasi, tetapi juga mengirimkan pesan moral ke seluruh pelosok negeri: bahwa nasionalisme belum selesai, bahwa keadilan sosial masih harus diperjuangkan, dan bahwa masa depan bangsa tidak boleh diserahkan kepada generasi yang kehilangan akar sejarahnya.
Kongres Nasional IV GSNI harus menjadi titik api. Dari Surabaya, pelajar nasionalis Indonesia perlu kembali menegaskan eksistensinya: bahwa mereka bukan penonton zaman, melainkan pembentuk zaman; bukan objek sejarah yang pasif, melainkan pelaku sejarah yang sadar; bukan generasi yang kehilangan arah, melainkan generasi yang berdiri tegak di atas ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, dan cita-cita Indonesia yang merdeka, berdaulat, maju, serta berkeadilan sosial.
Dari kota pahlawan, api kesadaran itu harus dinyalakan kembali. Dan dari sanalah, GSNI harus membuktikan bahwa pelajar adalah garda terdepan dalam menjaga republik ini sebagai rumah bersama yang adil dan beradab
