Monwnews.com, Presiden GOBER Community sekaligus Ketua Koperasi GOBER Indonesia, Dodi Ilham, menegaskan bahwa wacana “kembali ke Demokrasi Pancasila” yang kembali diangkat oleh sebagian eksponen 1998 merupakan bentuk nostalgia ideologis yang tidak menyentuh akar masalah bangsa saat ini.
Dalam pernyataannya, Dodi menilai bahwa Gerakan Mahasiswa 1998 baru berhasil membebaskan rakyat dari tirani Orde Baru menuju jalan demokrasi, belum sampai pada tujuan demokrasi sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
“Banyak dari kita yang lahir dari rahim reformasi masih terjebak dalam euforia kebebasan politik, tapi lupa bahwa demokrasi bukan hanya soal kebebasan berbicara, melainkan kebebasan untuk sejahtera bersama,” ujar Dodi Ilham dalam tanggapannya atas diskusi publik bertajuk ‘Wujudkan Demokrasi Pancasila Sebagai Arah Kembali ke Jatidiri Bangsa’.
Demokrasi Pancasila Harus Dikembalikan Sebagai Demokrasi Konstitusional
Menurut Dodi, Demokrasi Pancasila sejati adalah demokrasi konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Demokrasi itu memiliki dua pedang yang saling menyeimbangkan:
1. Demokrasi yang berlandaskan hukum — artinya tidak ada satu pun pihak, atas nama demokrasi, boleh melanggar hukum, hak asasi manusia, etika, dan moral kebangsaan.
2. Hukum yang demokratis — artinya setiap produk hukum harus diuji oleh partisipasi masyarakat luas agar benar-benar menghadirkan keadilan sosial.
“Tanpa keseimbangan dua prinsip ini, demokrasi akan berubah menjadi anarki yang dikendalikan suara mayoritas tanpa nilai, sedangkan hukum menjadi alat kekuasaan tanpa nurani,” tegas Dodi.
⚙️ Pancasila Harus Dioperasionalkan Dalam Sistem Ekonomi
Lebih lanjut, Dodi Ilham menegaskan bahwa Demokrasi Pancasila tidak akan pernah hidup bila basis material ekonominya masih dikuasai oleh oligarki dan korporasi global.
Ia mencontohkan sistem aplikator transportasi online yang mengeksploitasi jutaan pengemudi digital sebagai bentuk neokolonialisme gaya baru.
Rakyat bekerja keras, namun algoritma dan investor asing yang menentukan pendapatan serta nasib mereka.
“Jati diri bangsa bukan soal simbolisme, tapi kedaulatan ekonomi rakyat. Bicara Pancasila tanpa mengubah struktur kepemilikan dan distribusi ekonomi hanyalah retorika kosong,” ujar Dodi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Centre for National Security Studies (CNSS) Indonesia.
Sebagai langkah nyata, Koperasi GOBER Indonesia membangun sistem koperasi pekerja dan sertifikasi kompetensi nasional (Satria Gati) sebagai bentuk praksis Demokrasi Pancasila di ranah ekonomi rakyat.
Program ini memperjuangkan lima pilar kompetensi: Bela Diri Bela Negara, Personality, Montir, P3K-K3, dan Local Wisdom — menjadikan rakyat pekerja bukan hanya objek kebijakan, tetapi subjek pembangunan nasional.
️ Demokrasi Tanpa Keamanan Nasional Adalah Panggung Ilusi
Dalam kapasitasnya di CNSS Indonesia, Dodi menekankan pentingnya keterpaduan antara demokrasi dan ketahanan nasional.
Menurutnya, demokrasi hanya bisa hidup di bawah naungan keamanan yang berpihak pada rakyat, bukan pada oligarki kekuasaan.
“Selama aparat keamanan masih dijadikan alat politik dan ekonomi segelintir elite, rakyat tidak pernah merasa aman untuk bicara, berorganisasi, apalagi memperjuangkan keadilan. Demokrasi tanpa keamanan nasional adalah panggung ilusi,” tegasnya.
Jati Diri Bangsa Adalah Kesadaran Produktif, Bukan Romantisme
Dodi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa jati diri bangsa bukan untuk dikenang, tapi dijalankan.
Pancasila bukan sekadar falsafah, tapi operating system yang harus dijalankan dalam sistem ekonomi gotong royong.
“Kita tidak butuh demokrasi yang hidup di seminar-seminar, tapi demokrasi yang hidup di aspal, di sawah, di bengkel, di koperasi — tempat rakyat bekerja dan berjuang setiap hari,” ujarnya.
“Demokrasi Pancasila bukan arah kembali, tapi arah maju — menuju bangsa yang sadar, berdaya, dan menghasilkan (SALDAH). Selama nilai-nilai Pancasila belum dioperasikan dalam sistem ekonomi, hukum, dan keamanan nasional, maka setiap wacana ‘kembali ke jati diri bangsa’ hanyalah cermin nostalgia tanpa refleksi logika.” tambahnya
Tentang Dodi Ilham
Dodi Ilham adalah Presiden GOBER Community, Ketua Koperasi GOBER Indonesia, Sekretaris Jenderal CNSS Indonesia, dan Pendiri Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta ’98 (FKSMJ’98).
Ia dikenal sebagai aktivis strategis nasional yang konsisten memperjuangkan transformasi ekonomi rakyat berbasis koperasi pekerja dan ketahanan nasional yang berpihak pada kepentingan publik.
Melalui gerakan SALDAH (Sadar, Laku, Daya, Hasil), ia mendorong Demokrasi Pancasila untuk kembali menjadi sistem yang hidup — bukan sekadar jargon ideologis.
