MonWnews.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan pandangannya terkait ketegasan Pemerintah Provinsi Bali yang terang-terangan menolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20 untuk berlaga di Bali. Pemkot Surabaya tak akan mengambil tindakan serupa yang dilakukan Pemprov Bali menunggu hasil drawing dan keputusan pusat.
Meski Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) menjadi salah satu opsi venue gelaran Piala Dunia U-20 Mei mendatang, Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menegaskan tak akan mengirim surat penolakan Timnas Israel untuk bermain di Surabaya.
Eri Cahyadi beralasan, hasil drawing atau pengundian babak penyisihan Piala Dunia U-20 di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Art Center, Denpasar pada 31 Maret 2023 mendatang belum diketahui.
“Kalau saya ini adalah keputusan pemerintah pusat ya, maka otomatis itu adalah undian, drawing. Kita tidak pernah tahu Israel main di mana. Jadi kita sambil melihat, gimana pemerintah menjalankan aturan FIFA nanti,” ujarnya, Rabu (22/3/2023).
Menurut Eri, ia tak akan ikut mengambil langkah berkirim surat ke pemerintah pusat seperti yang dilakukan Pemprov Bali.
“Ini yang akan kita sampaikan, kalau yang saya katakan ini adalah negara. Kita akan sampaikan ke Dubes Palestina. Tapi Dubes Palestina sudah bilang, Indonesia tidak bisa ngundang Israel, karena yang undang FIFA. Tapi ada yang menolak karena tidak ada hubungan diplomatik (antara Indonesia dengan Israel). Tapi, biarkan pemerintah pusat, Kementerian Luar Negeri menyelesaikan dulu, kita menunggu,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Timnas Israel jadi satu dari 24 tim yang lolos ke Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni mendatang.
I Wayan Koster Gubernur Bali dengan tegas menolak Israel berlaga di Bali, melalui surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI tertanggal 14 Maret 2023.
“Kami mohon agar bapak menteri mengambil kebijakan untuk melarang tim dari negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali. Kami, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali,” bunyi surat tersebut.
Pengiriman surat itu karena Koster berpandangan, kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia. Selain itu, tidak ada hubungan diplomatik antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Israel.
Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai tempat pelaksanaan Piala Dunia nanti, yaitu DKI Jakarta, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, dan Bali. (Tim**)
