Monwnews.com, Kapitalisme bukan sekadar sistem pertukaran barang. Ia adalah totalitas relasi produksi, tata kuasa, dan paradigma moral yang membentuk sejarah peradaban. Karena itu, memahami Sosialisme dan Marhaenisme tanpa lebih dahulu membedah anatomi Kapitalisme adalah kemustahilan intelektual. Sosialisme lahir sebagai antitesis historis atas Kapitalisme Eropa. Marhaenisme muncul sebagai transmutasi khas Nusantara atas pergulatan yang sama, yakni pergulatan melawan eksploitasi manusia oleh manusia dan melawan penundukan ekonomi rakyat oleh modal besar.

Artikel ideologis ini tidak hendak meromantikkan doktrin. Ia hendak menempatkan Adam Smith, Karl Marx, Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sjahrir, dan A.R. Tolleng dalam satu medan perdebatan yang hidup. Sebab, hari ini Kapitalisme tidak lagi hanya tampil sebagai pabrik dan pasar. Ia muncul sebagai rantai pasok global, rezim kekayaan intelektual, perang subsidi, kontrol chokepoints maritim, dan regulasi domestik yang tampak teknis tetapi sesungguhnya politis. Di titik itu, pertanyaan ideologis menjadi pertanyaan paling praktis: siapa yang menguasai nilai lebih, siapa yang menanggung risiko, dan negara berpihak kepada siapa.
Adam Smith dan Moral yang Hilang
Membaca Adam Smith secara parsial telah melahirkan kesalahpahaman besar. Kapitalisme klasik tidak dapat direduksi menjadi keserakahan. Dalam The Theory of Moral Sentiments (1759), Smith meletakkan dasar etika manusia melalui sympathy dan impartial spectator. Manusia, menurut Smith, memiliki kepedulian terhadap nasib orang lain. Pasar bebas dalam konsepsi awal Smith tidak dirancang sebagai arena eksploitasi predatoris. Ia dibayangkan sebagai ruang interaksi di mana kepentingan diri diregulasi oleh kompas moral komunal.
Tujuh belas tahun kemudian, dalam An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), Smith merumuskan mekanika ekonomi dari tatanan moral tersebut. Pembagian kerja melipatgandakan produktivitas. Kebebasan pasar memungkinkan spesialisasi. Invisible hand dipercaya mengarahkan kepentingan diri menuju kesejahteraan publik. Di sini Kapitalisme lahir sebagai rasionalitas ekonomi: efisiensi, akumulasi kapital, dan spesialisasi. Namun Smith gagal memprediksi bahwa tanpa intervensi yang seimbang, akumulasi akan melahirkan monopoli, ketimpangan struktural, dan kekuasaan privat yang mengatasi negara.
Kritik ideologisnya jelas. Kapitalisme hari ini sering mengutip Smith untuk membenarkan pasar bebas, tetapi membuang premis moralnya. Pasar tidak lagi menjadi ruang simpati. Pasar menjadi mesin disiplin. Negara diminta mundur, tetapi korporasi raksasa justru mendapat fasilitas fiskal, konsesi sumber daya, dan perlindungan hukum. Di sinilah letak kemunafikan wacana efisiensi. Efisiensi sering hanya nama lain bagi pemindahan biaya sosial kepada rakyat kecil. Smith yang utuh adalah kritik atas Kapitalisme yang kehilangan moralitasnya sendiri.
Marx dan Anatomi Eksploitasi
Karl Marx membongkar logika efisiensi Smith. Kekayaan bangsa-bangsa, katanya, dibangun di atas penderitaan kelas pekerja. Dalam Naskah-naskah Paris 1844, Marx merumuskan alienasi. Pekerja diasingkan dari produk ciptaannya, dari proses kerjanya, dari esensi kemanusiaannya, dan dari sesama pekerja. Dalam The German Ideology, Marx dan Engels menegaskan materialisme historis: kesadaran tidak menentukan kehidupan, tetapi realitas material menentukan kesadaran. Struktur ekonomi menjadi basis, sementara hukum, politik, dan agama menjadi suprastruktur.
Dalam Kemiskinan Filsafat (1847), Marx menolak reformasi moral dan perbaikan kredit ala sosialis utopis. Relasi produksi kapitalis bersifat antagonistik secara inheren. Nilai barang ditentukan oleh waktu kerja sosial yang diperlukan. Dalam Manifesto Komunis (1848), Marx menyatakan bahwa sejarah semua masyarakat yang ada hingga kini adalah sejarah perjuangan kelas. Kapitalisme menyederhanakan antagonisme menjadi borjuis dan proletar. Namun analisis politik Marx yang paling tajam muncul dalam 18 Brumaire Louis Bonaparte (1852). Negara bukan instrumen pasif. Aparatus negara, militer, dan birokrasi dapat memperoleh otonomi relatif untuk mempertahankan sistem kapitalisme itu sendiri.
Puncak kritik ekonomi politik Marx ada dalam Kontribusi pada Kritik Ekonomi Politik (1859) dan Das Kapital (1867 sampai 1894). Teori nilai lebih menunjukkan bahwa jika buruh bekerja delapan jam, upah yang diterima mungkin hanya setara dengan nilai yang diproduksinya dalam empat jam. Sisanya dirampas sebagai profit. Fetisisme komoditas menyembunyikan relasi sosial eksploitasi di balik relasi antarbenda. Formula uang, komoditas, dan uang yang lebih banyak memicu krisis overproduksi siklikal dan mendorong ekspansi ke luar negeri. Imperialisme bukan penyimpangan Kapitalisme, melainkan konsekuensi logisnya.
Jika Marx membaca Indonesia hari ini, ia mungkin tidak akan terkejut. Ia akan melihat nilai lebih tidak hanya dirampas di pabrik, tetapi juga di perkebunan, pertambangan, platform digital, dan rantai pasok global. Ia akan melihat negara kadang tampil otonom, tetapi kerap menjadi penjaga gerbang bagi modal besar. Ia akan melihat fetisisme komoditas bekerja melalui merek, sertifikasi, dan narasi investasi. Marx tetap relevan bukan karena semua ramalannya tepat, tetapi karena metode kritiknya membuat kita bertanya: siapa yang bekerja, siapa yang menikmati, dan mengapa ketimpangan itu tampak wajar.
Sintesis Nusantara yang Tidak Selesai
Sosialisme Eropa yang lahir dari revolusi industri tidak bisa dicangkokkan begitu saja ke Nusantara yang agraris dan terjajah. Para pemikir Indonesia melakukan sintesis yang cemerlang, tetapi juga penuh ketegangan. Soekarno menyadari bahwa teori kelas Marx tidak sepenuhnya cocok. Proletar Eropa adalah buruh pabrik tanpa alat produksi. Di Indonesia, jutaan rakyat miskin adalah petani yang memiliki sawah kecil, cangkul, dan gubuk, tetapi tetap miskin secara struktural akibat kapitalisme dan imperialisme Belanda. Mereka disebut Marhaen.
Marhaenisme adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Ia perlawanan terhadap eksploitasi manusia oleh manusia. Ia memberi wajah pribumi pada sosialisme dan menempatkan kemandirian sebagai syarat mutlak melawan Kapitalisme global. Namun Marhaenisme tidak boleh berhenti sebagai retorika upacara. Jika ia hanya dikutip untuk membenarkan kekuasaan, ia berubah menjadi mitologi. Marhaenisme harus menjadi metode analisis: siapa yang dimiskinkan, siapa yang menguasai sumber daya, dan bagaimana negara mencegah pemiskinan itu.
Mohammad Hatta adalah arsitek ekonomi institusionalnya. Hatta menolak individualisme Smith, tetapi juga menolak etatisme absolut ala Uni Soviet. Koperasi diproyeksikan sebagai antitesis perseroan terbatas. Koperasi adalah kolektivisme gotong royong yang dimodernisasi. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Namun pasal itu tidak otomatis adil. Ia bisa ditafsirkan sebagai kontrol publik, tetapi bisa pula disalahgunakan menjadi kapitalisme negara yang dikelola oligarki birokrasi.
Tan Malaka membawa Materialisme Dialektika Logika untuk membedah mistisisme yang membelenggu pikiran bangsa. Dalam Massa Actie, ia menekankan pengorganisasian massa radikal. Ia juga tajam dalam analisis geopolitik. Konsep Aslia, Asia dan Australia, menunjukkan kesadaran bahwa posisi geografis Indonesia di selat-selat strategis akan selalu menjadi arena pertarungan imperialisme ekonomi global. Tan Malaka mengingatkan bahwa kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi adalah kemerdekaan semu.
Sutan Sjahrir memberi peringatan lain. Dalam Perjuangan Kita (1945), ia menolak fasisme dan otoritarianisme. Sosialisme harus berdiri di atas humanisme dan demokrasi. Ia mengkritik manipulasi sentimen kebangsaan menjadi chauvinisme. Tanpa demokrasi, negara pascakolonial berisiko melahirkan oligarki baru dari bangsanya sendiri. A.R. Tolleng kemudian memperluas kritik itu. Ia melihat developmentalisme Orde Baru sebagai Kapitalisme yang dipimpin negara. Dengan inspirasi Kiri Baru dan Gramsci, Tolleng menekankan masyarakat sipil. Negara dapat dikooptasi oleh aliansi birokrat dan kapitalis. Sosialisme kontemporer berarti memperluas partisipasi publik dan melawan hegemoni oligarki.
Sintesis Nusantara ini tidak monolitik. Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sjahrir, dan Tolleng saling berdebat. Justru karena itu mereka hidup. Bahaya terbesar adalah mengubah mereka menjadi patung. Marhaenisme, koperasi, MADILOG, sosialisme demokratis, dan kritik masyarakat sipil harus dibaca sebagai pergulatan ideologis yang belum selesai. Ia belum selesai karena ketimpangan belum selesai.
Perang Rantai Pasok dan Nilai Lebih Antarnegara
Hari ini pembagian kerja Smith mewujud dalam rantai pasok global. Negara maju menguasai teknologi, merek, dan hak kekayaan intelektual. Negara berkembang menyediakan bahan mentah, buruh murah, dan ruang lingkungan yang murah. Pandemi dan disrupsi geopolitik membuktikan bahwa efisiensi tanpa ketahanan adalah kerapuhan. Kapitalisme global tidak hanya mengeksploitasi kelas, tetapi juga mengeksploitasi negara. Teori dependensi menemukan relevansinya kembali.
Di sinilah hilirisasi menjadi medan ideologis. Hilirisasi nikel, tembaga, dan CPO adalah upaya menahan nilai lebih agar tetap berputar di ekonomi domestik. Secara prinsip, ia sejalan dengan Berdikari Marhaenisme. Namun hilirisasi tidak otomatis adil. Jika smelter dikuasai segelintir konglomerat, jika izin diberikan melalui relasi politik, jika lingkungan dihancurkan dan rakyat hanya menjadi penonton, maka hilirisasi berubah menjadi nasionalisme semu. Ia bisa menjadi instrumen akumulasi oligarki. Karena itu, pertanyaan ideologis bukan hanya apakah kita menghilirkan barang, tetapi siapa yang menguasai nilai tambah dan siapa yang menanggung biaya ekologis.
Geopolitik maritim juga membuktikan prediksi Tan Malaka. Selat Malaka, Laut Natuna, dan jalur Indo-Pasifik adalah chokepoints. Ketika rantai pasok terguncang, subsidi energi domestik sering menjadi penyelamat rakyat kecil. Ini intervensi negara yang mutlak, jauh dari doktrin pasar bebas murni. Namun subsidi juga bisa salah sasaran. Ia bisa menjadi ladang rente. Di sini analisis kelas diperlukan. Negara tidak netral. Regulasi tidak netral. Kebijakan energi, tata niaga, dan perizinan adalah manifestasi pertarungan kelas.
Analisis Marx dalam 18 Brumaire menemukan gaungnya dalam penyusunan regulasi. Kebijakan KBLI, perizinan, dan perlindungan hukum tata niaga tidak pernah lahir dari ruang hampa. Di dalamnya ada kepentingan korporasi, birokrasi, dan oligarki. Ketika undang-undang berpihak pada korporasi besar dan menyingkirkan koperasi, itu bukan sekadar pilihan teknis. Itu pilihan ideologis. Ketika negara membiarkan impor menyerbu petani dan nelayan, itu bukan sekadar liberalisasi. Itu penyerahan kedaulatan ekonomi. Kajian pembangunan yang bertumpu pada Pancasila menuntut negara tidak menjadi instrumen otonom pemilik modal global maupun birokrat komprador. Negara harus kembali pada mandat Pasal 33 UUD 1945.
Marhaenisme sebagai Kritik, Bukan Pajangan
Mengajarkan Marhaenisme dan Sosialisme hari ini menuntut keberanian membedah Kapitalisme secara objektif. Adam Smith memberi rasionalisasi produksi dan efisiensi yang melesatkan peradaban. Marx membuktikan secara matematis dan historis bahwa sistem itu menghisap nilai lebih dan menciptakan stratifikasi permanen. Para pendiri bangsa tidak sekadar menyalin teori Eropa. Marhaenisme dan koperasi adalah sintesis brilian yang menjawab persoalan unik rakyat agraris yang dimiskinkan imperialisme.
Namun sintesis itu belum tuntas. Di era geoekonomi modern, Kapitalisme bertransformasi menjadi perang proksi atas penguasaan rantai pasok, transisi energi, dan data digital. Hilirisasi, ketahanan energi, dan perlindungan tata niaga domestik bukan sekadar kebijakan pragmatis. Ia kelanjutan dialektika panjang melawan Kapitalisme predatoris. Tetapi ia bisa dibajak. Karena itu, Marhaenisme harus hadir sebagai kritik atas negara sendiri, kritik atas oligarki, dan kritik atas nasionalisme yang kosong.
Sosialisme Indonesia tidak boleh menjadi kapitalisme negara yang menyamar sebagai koperasi. Marhaenisme tidak boleh menjadi retorika untuk melanggengkan kekuasaan. Jika negara hanya berpihak pada modal besar, jika koperasi dibiarkan mati, jika masyarakat sipil dikekang, maka cita-cita proklamasi sedang dikhianati dari dalam. Pertarungan ideologis hari ini bukan antara kiri dan kanan yang abstrak. Pertarungan itu adalah antara kedaulatan ekonomi rakyat dan penundukan oleh oligarki global. Di titik itu, Marhaenisme tetap hidup hanya jika ia berani menjadi pisau kritik, bukan pajangan di dinding kekuasaan.












