Relokasi Badak Jawa dan Pertanyaan di Balik Kepentingan Kebijakan
Pernyataan mengenai rencana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026. Hashim mengemukakan kekhawatiran terhadap ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dinilai dapat membahayakan populasi badak Jawa di Ujung Kulon. Ia juga menyampaikan gagasan untuk mencari dukungan lembaga donor dan investor melalui skema pendanaan konservasi.

Yang menarik, pernyataan ini justru dikeluarkan oleh pejabat yang secara khusus mengemban mandat Presiden dalam bidang perubahan iklim dan energi. Tentu, hal ini bukan berarti dengan sendirinya membuktikan adanya kepentingan tertentu di balik wacana pemindahan badak Jawa.
Namun, posisi dan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut membuat pernyataan ini perlu ditelaah lebih dalam. Kita tidak cukup hanya berhenti pada alasan ancaman bencana alam. Kita juga perlu memeriksa dimensi iklim, energi, sumber daya alam, dan kepentingan ekonomi yang mungkin bersinggungan dengan kawasan Ujung Kulon.
Jika persoalan iklim dijadikan salah satu dasar untuk mengusulkan pemindahan badak, bagaimana dengan persoalan energi? Apakah Ujung Kulon memiliki potensi sumber daya energi yang menarik perhatian? Apakah terdapat potensi minyak dan gas bumi di kawasan tersebut? Bagaimana dengan kemungkinan kandungan emas dan mineral lainnya? Dan apakah seluruh potensi itu telah dipetakan secara terbuka sebelum pemerintah mengajukan gagasan pemindahan satwa yang menjadi simbol konservasi Indonesia?
Ujung Kulon Bukan Sekadar Habitat Badak Jawa
Sebelum membicarakan potensi energi dan sumber daya mineral tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa Ujung Kulon ditetapkan sebagai taman nasional dan mengapa keberadaannya memiliki arti penting bagi perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.
Kawasan Ujung Kulon ditetapkan sebagai taman nasional karena memiliki keaslian ekosistem dataran rendah yang sangat langka serta menjadi habitat alami terakhir di dunia bagi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang terancam punah.
Berdasarkan catatan pengelola resmi Taman Nasional Ujung Kulon, kawasan yang berada di ujung paling barat Pulau Jawa ini menyimpan perwakilan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah tersisa yang paling luas di Pulau Jawa.
Ekosistemnya mencakup wilayah daratan, pesisir, hingga terumbu karang di sekitarnya. Selain menjadi habitat Badak Jawa, kawasan ini juga melindungi satwa langka dan endemik lainnya, seperti Owa Jawa dan Surili, serta memiliki gejala alam dan proses suksesi ekologi yang unik setelah letusan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883.
Dengan luas mencapai lebih dari 122 ribu hektare, Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis penting bagi keberlangsungan hidup berbagai spesies dan perlindungan ekosistem alami. Informasi mengenai karakteristik kawasan ini dapat ditelusuri melalui situs resmi pengelola Taman Nasional Ujung Kulon.
Dengan demikian, nilai penting Ujung Kulon tidak hanya terletak pada keberadaan satu spesies badak Jawa, melainkan pada keseluruhan ekosistem yang saling terhubung. Badak Jawa merupakan salah satu spesies kunci yang menjadikan kawasan ini memiliki nilai konservasi dunia.
Namun, keberadaan Owa Jawa, Surili, berbagai jenis burung, mamalia, tumbuhan endemik, hutan hujan tropis dataran rendah, pesisir, dan terumbu karang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alasan perlindungan kawasan tersebut. Artinya, ketika pemerintah berbicara tentang pemindahan badak Jawa, pembahasannya tidak boleh dipersempit seolah-olah persoalan konservasi Ujung Kulon hanya menyangkut keberadaan satu jenis satwa.
Pemindahan Badak dan Risiko Pelemahan Perlindungan Kawasan Konservasi
Di sinilah terdapat persoalan yang perlu diperiksa lebih jauh. Apabila pemindahan badak Jawa benar-benar dilaksanakan, apakah pemerintah hanya bermaksud membangun habitat kedua untuk mengurangi risiko kepunahan, atau terdapat kemungkinan perubahan yang lebih luas dalam orientasi pengelolaan kawasan?
Bagaimana jika pemindahan tersebut kemudian berkembang menjadi wacana untuk mengurangi prioritas konservasi Ujung Kulon karena satwa yang selama ini menjadi simbol utama perlindungannya tidak lagi berada di sana? Bagaimana jika pada tahap berikutnya muncul argumentasi bahwa kawasan tersebut tidak lagi memiliki urgensi konservasi sebesar sebelumnya sehingga dapat dipertimbangkan untuk kepentingan pemanfaatan ekonomi lainnya?
Kekhawatiran tersebut perlu ditempatkan sebagai risiko kebijakan yang harus diantisipasi sejak awal. Pemindahan badak Jawa memang tidak secara otomatis menghapus status hukum Taman Nasional Ujung Kulon. Status dan fungsi kawasan konservasi tidak dapat diubah hanya karena satu atau beberapa spesies dipindahkan. Perubahan peruntukan maupun fungsi kawasan harus mengikuti prosedur hukum dan persyaratan yang berlaku.
Namun, persoalan yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan munculnya perubahan narasi politik dan kebijakan setelah satwa-satwa kunci tidak lagi berada di kawasan tersebut. Ketika alasan ekologis yang selama ini menjadi perhatian publik mulai mengalami perubahan, pihak-pihak tertentu berpotensi menggunakan keadaan itu untuk mendorong peninjauan ulang terhadap prioritas pengelolaan kawasan. Dalam skenario yang harus dicegah, narasi tentang berkurangnya nilai konservasi dapat digunakan untuk membenarkan perluasan kegiatan ekonomi, pembukaan ruang investasi, atau eksplorasi sumber daya alam.
Jika skenario semacam itu berkembang, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh badak Jawa. Owa Jawa, Surili, dan berbagai spesies lainnya tetap membutuhkan perlindungan habitat yang sama. Hutan hujan tropis dataran rendah, kawasan pesisir, dan terumbu karang juga tidak kehilangan nilai ekologisnya hanya karena badak Jawa dipindahkan.
Oleh karena itu, pemindahan satu spesies tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Justru pemerintah harus menjamin bahwa status, fungsi, dan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon tetap dipertahankan, terlepas dari kebijakan apa pun mengenai pembangunan habitat kedua bagi badak Jawa.
Persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena Ujung Kulon bukan hanya kawasan yang memiliki nilai ekologis luar biasa, melainkan juga berada dalam bentang geologi yang menyimpan indikasi sumber daya alam. Di balik hutan, perbukitan, dan kawasan perairannya, terdapat struktur geologi yang telah menjadi objek penelitian mineral dan hidrokarbon. Oleh sebab itu, wacana pemindahan badak Jawa tidak seharusnya dibahas secara terpisah dari persoalan tata ruang, perizinan, eksplorasi, dan kepentingan investasi di sekitar kawasan tersebut.
Jejak Potensi Emas di Kawasan Geologi Honje
Salah satu potensi yang perlu mendapat perhatian adalah kemungkinan keberadaan emas pada kawasan geologi yang berkaitan dengan Formasi Honje. Pada 16 November 2026, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menyampaikan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon diperkirakan memiliki potensi emas yang berkaitan dengan karakteristik batuan Formasi Honje atau Cihonje sebagaimana disebut dalam pemberitaan.
Formasi batuan tersebut memiliki karakteristik geologi yang berhubungan dengan proses mineralisasi emas hidrotermal dan epitermal. Pernyataan ini penting karena emas hidrotermal dan epitermal terbentuk melalui proses geologi ketika larutan panas yang membawa unsur-unsur mineral bergerak melalui rekahan dan patahan batuan, kemudian mengendapkan mineral dalam kondisi tertentu.
Proses tersebut dapat membentuk urat-urat kuarsa yang mengandung emas. Dengan demikian, apabila suatu kawasan memiliki karakteristik batuan, struktur geologi, dan sejarah aktivitas hidrotermal yang sesuai, kawasan tersebut dapat menjadi lingkungan pembentukan endapan emas.
Indikasi tersebut semakin menarik apabila dikaitkan dengan kawasan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang. Wilayah ini memiliki karakteristik geologi yang berhubungan dengan mineralisasi emas pada Kompleks Batuan Beku Honje atau Honje Igneous Complex. Di kawasan tersebut pernah berlangsung kegiatan pertambangan emas oleh PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Perusahaan ini menjalankan kegiatan produksi emas sejak 2009–2010 hingga Mei 2022 dengan wilayah konsesi sekitar 1.340 hektare. Keberadaan tambang tersebut memperlihatkan bahwa lingkungan geologi di sekitar Ujung Kulon bukan wilayah yang asing bagi kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan mineral emas.
Lebih jauh, penelitian geologi yang diterbitkan dalam Buletin Sumber Daya Geologi Kementerian ESDM pada 2020 mengidentifikasi 14 daerah prospek mineralisasi emas di kawasan Cibaliung. Penelitian tersebut didasarkan pada interpretasi data lapangan dari 328 lokasi pengamatan dan 8.114 data struktur geologi.
Empat belas daerah prospek yang diidentifikasi meliputi Cikoneng-Cibitung, Cibengang, Rorah Kadal, Cikeni, Ramada, Mastar, Muara Cikeni, Cipatat, Ciburial, Cikamancing, Sompok Utara, Batulawang Utara, Cikarae-Cingenge, dan Ciparay.
Enam di antaranya direkomendasikan untuk penyelidikan lebih lanjut, yaitu Cibengang, Ramada, Cikoneng Barat, Cikamancing, Sompok Utara, dan Batulawang Utara. Temuan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan geologi di sekitar Cibaliung memiliki daya tarik untuk penelitian dan eksplorasi mineral.
Kesamaan karakteristik geologi antara kawasan Cibaliung dan bagian lain dari kompleks batuan Honje menjadi dasar untuk mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan keberlanjutan sistem mineralisasi emas ke wilayah sekitarnya, termasuk bagian-bagian yang berada di dalam atau berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Namun, pemerintah daerah juga mengakui bahwa belum tersedia data terperinci mengenai titik persebaran, kadar, volume, maupun jumlah cadangan emas di dalam kawasan taman nasional. Penyelidikan lapangan secara terperinci belum dilakukan karena wilayah tersebut berstatus kawasan konservasi.
Oleh karena itu, harus dibedakan antara indikasi mineralisasi, sumber daya mineral, dan cadangan emas yang telah dihitung melalui eksplorasi terukur. Keberadaan karakteristik batuan pembawa mineralisasi tidak otomatis membuktikan adanya cadangan emas yang dapat ditambang.
Meskipun demikian, pernyataan pejabat ESDM mengenai kemungkinan mineralisasi emas di kawasan tersebut merupakan alasan yang cukup untuk menuntut keterbukaan data geologi dan pemetaan potensi sumber daya alam Ujung Kulon.
Cekungan Ujung Kulon dan Indikasi Potensi Minyak dan Gas Bumi
Persoalan berikutnya adalah kemungkinan keberadaan minyak dan gas bumi. Dalam konteks ini, Ujung Kulon memiliki posisi geologi yang tidak dapat diabaikan karena terdapat Cekungan Ujung Kulon dengan luas sekitar 5.260 km². Data Badan Geologi Kementerian ESDM melalui sistem informasi GeoMigas mencatat cekungan tersebut sebagai Discovery Basin. Istilah ini menunjukkan bahwa cekungan tersebut telah masuk dalam kategori cekungan yang memiliki catatan penemuan hidrokarbon, bukan sekadar wilayah yang belum pernah menjadi objek penelitian.
Catatan yang lebih spesifik juga ditemukan dalam laporan penelitian ERIA tahun 2024 berjudul Estimating Basin-Scale CO₂ Storage in Indonesia. Dalam laporan tersebut, Cekungan Ujung Kulon dicatat memiliki satu sumur dengan indikasi minyak dan gas atau oil and gas show. Dalam kegiatan eksplorasi migas, istilah show menunjukkan adanya indikasi hidrokarbon yang ditemukan atau terdeteksi dalam kegiatan pengeboran. Temuan ini merupakan petunjuk geologi yang penting, meskipun belum membuktikan keberadaan cadangan minyak dan gas yang dapat diproduksi secara komersial.
Penelitian Sidik dan rekan-rekannya yang diterbitkan dalam prosiding Indonesian Petroleum Association ke-48 pada 2024, dengan judul Identification of Faults as Basement Fractures in the Ujung Kulon Basin Using Gravity, Magnetic Data, and 2.5-D Modelling, juga memberikan gambaran mengenai struktur bawah permukaan Cekungan Ujung Kulon. Melalui analisis gravitasi, magnetik, dan pemodelan 2,5 dimensi, penelitian tersebut mengidentifikasi struktur patahan yang berpotensi berperan sebagai jalur migrasi maupun perangkap hidrokarbon. Struktur geologi semacam ini merupakan salah satu unsur penting dalam sistem petroleum karena dapat memengaruhi pergerakan dan akumulasi minyak serta gas bumi di bawah permukaan. Para peneliti menyatakan bahwa cekungan tersebut memiliki prospek minyak atau gas yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut.
Dengan demikian, Cekungan Ujung Kulon memiliki dasar geologi yang relevan untuk kajian potensi hidrokarbon. Akan tetapi, luas cekungan sebesar 5.260 km² tidak berarti seluruh wilayahnya mengandung minyak dan gas. Keberadaan indikasi hidrokarbon juga tidak otomatis membuktikan adanya cadangan komersial.
Untuk memastikan potensi tersebut diperlukan informasi mengenai batuan sumber, kematangan termal, kualitas reservoir, perangkap geologi, kondisi migrasi hidrokarbon, serta hasil pengeboran. Hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan posisi sumur yang mencatat oil and gas show terhadap batas resmi Taman Nasional Ujung Kulon. Cekungan geologi dapat mencakup wilayah darat dan laut, sehingga tidak tepat apabila seluruh potensi cekungan langsung dinyatakan berada di dalam kawasan taman nasional.
Di sisi lain, Kepala Dinas ESDM Banten menyampaikan bahwa kajian migas di perairan sekitar Ujung Kulon sebelumnya telah dihentikan karena dinilai tidak ekonomis untuk dikembangkan. Keterangan tersebut perlu dibaca secara cermat. Penilaian tidak ekonomis pada suatu periode tidak sama dengan pernyataan bahwa cekungan tersebut sama sekali tidak memiliki hidrokarbon. Kelayakan ekonomi dapat dipengaruhi oleh teknologi, harga komoditas, biaya eksplorasi, infrastruktur, risiko investasi, dan kebijakan pemerintah. Artinya, catatan mengenai penghentian kajian tidak menghapus pentingnya informasi geologi yang telah ditemukan. Pemerintah tetap perlu membuka data mengenai penelitian terdahulu, lokasi pengeboran, hasil pengujian, serta alasan teknis dan ekonomis penghentian kegiatan tersebut.
Untuk memberikan gambaran awal mengenai skala potensi emas, dapat dibuat beberapa skenario hipotetis. Apabila kemungkinan mineralisasi di kawasan Honje dan sekitarnya ternyata berkembang menjadi sistem endapan yang cukup luas, skenario ilustratif kandungan emas dapat dibayangkan dalam kisaran 5–20 ton untuk skenario rendah, 20–100 ton untuk skenario menengah, dan 100–300 ton untuk skenario tinggi. Angka-angka tersebut bukan hasil eksplorasi, bukan estimasi sumber daya resmi, dan bukan cadangan emas Ujung Kulon. Angka tersebut semata-mata merupakan ilustrasi untuk menunjukkan rentang kemungkinan yang perlu diuji melalui penelitian geologi, pengambilan sampel, pemetaan, dan pengeboran yang sah serta sesuai dengan ketentuan perlindungan kawasan konservasi. Tanpa data pengeboran dan perhitungan geologi, tidak ada dasar untuk memastikan bahwa salah satu skenario tersebut benar-benar terdapat di Ujung Kulon.
Untuk minyak dan gas bumi, ilustrasi skenario juga dapat digunakan agar masyarakat memahami kemungkinan skala sumber daya yang sedang dibicarakan. Misalnya, skenario rendah sebesar 50 juta barel minyak, skenario menengah sebesar 200 juta barel, dan skenario tinggi sebesar 500 juta hingga 1 miliar barel. Sekali lagi, angka tersebut bukan hasil perhitungan cadangan Cekungan Ujung Kulon dan tidak boleh dikutip sebagai data resmi. Angka itu hanya ilustrasi hipotetis mengenai skala kemungkinan yang perlu diuji. Luas cekungan tidak dapat langsung dikonversi menjadi jumlah minyak. Diperlukan data ketebalan dan kualitas batuan sumber, tingkat kematangan organik, kualitas reservoir, perangkap, serta hasil pengeboran untuk menghasilkan estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Wilayah Pertambangan dan Persinggungan Kepentingan Ekonomi
Selain potensi emas dan hidrokarbon, persoalan tata ruang pertambangan di sekitar Ujung Kulon juga harus diperhatikan. Pemberitaan pada 16 November 2026 mengungkapkan adanya penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon melalui keputusan Menteri ESDM mengenai wilayah pertambangan di Provinsi Banten.
Penetapan WUP tidak sama dengan pemberian izin operasi produksi dan tidak berarti kegiatan penambangan dapat langsung dilakukan. Namun, penetapan wilayah tersebut tetap penting karena menunjukkan bahwa perairan sekitar Ujung Kulon masuk dalam perencanaan wilayah pertambangan pemerintah. Publik berhak mengetahui komoditas yang menjadi sasaran, koordinat wilayahnya, hubungan batasnya dengan kawasan konservasi, serta pihak-pihak yang berpotensi memperoleh manfaat ekonomi dari kebijakan tersebut.
Rangkaian informasi ini menunjukkan bahwa Ujung Kulon memiliki sejumlah persinggungan dengan kepentingan sumber daya alam. Di kawasan darat terdapat dugaan mineralisasi emas yang berkaitan dengan Formasi Honje dan aktivitas pertambangan yang pernah berlangsung di Cibaliung. Di bawah wilayah geologinya terdapat Cekungan Ujung Kulon yang tercatat sebagai Discovery Basin dan memiliki catatan indikasi minyak serta gas bumi. Di perairan sekitarnya terdapat pula persoalan penetapan wilayah pertambangan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Semua ini merupakan fakta dan indikasi yang harus dibaca secara bersamaan ketika pemerintah merumuskan kebijakan pengelolaan Ujung Kulon.
Oligarki, Transparansi, dan Masa Depan Konservasi Ujung Kulon
Dalam konteks politik-ekonomi, pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam di kawasan tersebut menjadi semakin relevan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari posisi Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Arsari Group, kelompok usaha yang didirikan dan dikaitkan dengan Hashim, memiliki portofolio bisnis di bidang energi dan pertambangan. Informasi mengenai keterlibatan kelompok usaha tersebut dalam sektor energi nasional membuat publik memiliki alasan untuk meminta transparansi mengenai batas antara kewenangan publik, kebijakan konservasi, dan kepentingan bisnis.
Keterkaitan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa wacana pemindahan badak Jawa dibuat untuk membuka jalan bagi pertambangan atau eksploitasi migas di Ujung Kulon. Namun, justru karena terdapat persinggungan antara posisi publik, hubungan keluarga dengan kepala pemerintahan, dan sektor bisnis ekstraktif, transparansi menjadi keharusan. Pemerintah tidak boleh meminta masyarakat menerima sebuah kebijakan besar tanpa menjelaskan seluruh konsekuensi ekologis, tata ruang, dan ekonomi yang mungkin mengikutinya. Publik berhak mengetahui apakah terdapat rencana investasi, kepentingan eksplorasi, perubahan peruntukan ruang, atau agenda pemanfaatan sumber daya alam yang bersinggungan dengan kawasan Ujung Kulon.
Pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya mengapa badak Jawa perlu dipindahkan, melainkan juga kepentingan apa yang akan memperoleh keuntungan apabila keberadaan badak Jawa tidak lagi menjadi pusat perhatian dalam pengelolaan kawasan. Apakah pemerintah telah memadankan peta Formasi Honje, lokasi prospek emas, koordinat sumur migas, batas Cekungan Ujung Kulon, WUP, wilayah kerja migas, dan batas resmi Taman Nasional Ujung Kulon?
Apakah seluruh dokumen perizinan dan rencana investasi telah dibuka kepada masyarakat? Apakah terdapat jaminan bahwa pemindahan badak tidak akan diikuti perubahan arah kebijakan konservasi atau pelemahan perlindungan habitat? Apakah pemerintah bersedia memberikan jaminan hukum bahwa pemindahan satwa tidak akan digunakan sebagai alasan untuk mengurangi status perlindungan ekosistem Ujung Kulon?
Kita juga harus memahami bahwa pemindahan badak Jawa tidak secara otomatis mengubah status hukum Taman Nasional Ujung Kulon. Status dan fungsi kawasan konservasi tidak dapat diubah hanya karena satwa tertentu dipindahkan. Perubahan tersebut harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Namun, hilangnya badak Jawa dari habitat alaminya berpotensi mengubah bobot pertimbangan ekologis, prioritas pengelolaan, dan perhatian politik terhadap kawasan tersebut. Risiko inilah yang harus diantisipasi. Jangan sampai setelah satwa-satwa kunci dipindahkan, muncul narasi bahwa kawasan Ujung Kulon tidak lagi memiliki nilai konservasi yang sama, kemudian narasi tersebut digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan yang membuka ruang lebih luas bagi kepentingan ekonomi. Apabila hal semacam itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya keberadaan badak Jawa, melainkan seluruh ekosistem yang selama ini dilindungi oleh status taman nasional.
Karena itu, wacana pemindahan badak Jawa harus ditempatkan dalam pemeriksaan publik yang lebih luas. Pemerintah perlu membuka peta geologi dan mineralisasi Formasi Honje, data 14 daerah prospek emas di sekitar Cibaliung, hasil penelitian enam lokasi yang direkomendasikan untuk penyelidikan lanjutan, status perizinan PT Cibaliung Sumberdaya, data sumur dan hasil eksplorasi Cekungan Ujung Kulon, serta peta koordinat WUP dan wilayah kerja migas di sekitar taman nasional. Seluruh data tersebut harus dipadankan dengan batas resmi kawasan konservasi agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas apakah terdapat persinggungan kepentingan sumber daya alam dengan wilayah perlindungan badak Jawa.
Pada akhirnya, persoalan Ujung Kulon tidak boleh berhenti pada perdebatan apakah badak Jawa dapat dipindahkan atau tidak. Persoalan yang lebih besar adalah siapa yang menentukan masa depan kawasan tersebut dan kepentingan apa yang dilayani oleh kebijakan pemerintah. Ketika terdapat indikasi kekayaan mineral dan hidrokarbon, masyarakat berhak meminta keterbukaan atas setiap perubahan kebijakan yang berpotensi memengaruhi perlindungan kawasan.
Pemerintah harus membuktikan bahwa gagasan pemindahan badak benar-benar didasarkan pada kebutuhan konservasi, kajian ilmiah yang dapat diuji, dan kepentingan jangka panjang pelestarian spesies, bukan keputusan yang disampaikan tanpa penjelasan memadai mengenai konsekuensi lainnya.
Badak Jawa harus tetap menjadi bagian dari Ujung Kulon. Sebelum pemerintah berbicara tentang memindahkan badaknya, pemerintah harus terlebih dahulu menjelaskan apa yang sebenarnya tersimpan di bawah tanah dan perairan Ujung Kulon, siapa yang berkepentingan terhadapnya, serta bagaimana negara menjamin bahwa kawasan konservasi ini tidak akan dikorbankan oleh kepentingan ekonomi. Jangan sampai badaknya dipindahkan, satwa-satwa lainnya kehilangan perlindungan, dan pada akhirnya kawasan yang selama ini dijaga sebagai taman nasional justru menghadapi tekanan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam












