Seruan Aneh dari Negeri Gemerlap Emas
Bayangkan sesosok pemimpin berdiri di hadapan 1,4 miliar rakyatnya, di negeri yang selama ribuan tahun memuja emas sebagai lambang kemakmuran, kesucian, dan cinta, lalu berkata: “Jangan beli emas selama setahun.” Begitulah kira-kira keanehan yang meruap dari imbauan Perdana Menteri India, Narendra Modi, pada pertengahan Mei 2026. Di tengah pusaran krisis Selat Hormuz yang dipicu perang AS-Israel melawan Iran, Modi meminta rakyatnya menahan diri dari membeli logam mulia itu—sebuah permintaan yang dalam kultur India setara dengan meminta sungai Gangga berhenti mengalir.
Seruan ini bukan kebijakan moneter biasa. Ia adalah pesan ideologis yang dibungkus retorika patriotisme. Modi mendaku bahwa setiap gram emas yang tak dibeli, setiap liter bensin yang tak dibakar, adalah wujud “kontribusi besar terhadap patriotisme.” Narasi ini segera diamplifikasi oleh platform semacam BlackQoral, yang dengan enteng menyebut krisis ini sebagai contoh bagaimana “satu konflik di ujung dunia bisa memaksa pemimpin negara meminta warganya tidak beli emas.” Seolah-olah tragedi ini adalah bencana alam yang jatuh dari langit, bukan buah dari permainan geopolitik yang justru diikuti sendiri oleh Modi.
Di sinilah kemunafikan dan kepalsuan ideologis itu terbuka. Sebab, jauh sebelum perang ini pecah, Modi adalah salah satu arsitek kerentanan energi India. Dengan patuh ia mengikuti tekanan Amerika Serikat, menghentikan impor minyak diskon dari Iran dan Venezuela, serta memberikan dukungan politik kepada operasi militer Israel. Kini, ketika perang yang ia dukung itu memukul balik rakyatnya sendiri, ia justru meminta rakyat berkorban. Ini bukan patriotisme. Ini adalah pengalihan tanggung jawab struktural ke pundak warga yang paling rentan. Ini adalah nasionalisme yang dijadikan perisai untuk menutupi kegagalan elit.
Artikel ini hendak membongkar lapisan-lapisan ideologis dari seruan Modi. Dengan pisau analisis geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi, kita akan mengupas bagaimana narasi pengorbanan rakyat selalu menjadi alat negara untuk melanggengkan kuasa, bagaimana kapitalisme global mendesain krisis yang biayanya ditanggung oleh Dunia Ketiga, dan bagaimana Indonesia bisa belajar dari ironi ini—sebelum kita terjebak dalam jebakan yang sama.
Ideologi Pengorbanan: Saat Rakyat Disuruh Membayar Kesalahan Elit
Di permukaan, imbauan Modi tampak rasional. India adalah pengimpor minyak terbesar ketiga di dunia, dengan 90 persen kebutuhan minyak mentahnya berasal dari luar negeri. Ketika Selat Hormuz ditutup oleh Iran pada Maret 2026, harga minyak global melonjak hingga 70 persen. Defisit transaksi berjalan India melebar. Rupee terperosok ke level terendah sepanjang sejarah, menembus 90 per dolar AS. Cadangan devisa tergerus. Dalam logika ekonomi makro, menekan impor non-esensial seperti emas—yang pada tahun fiskal terakhir mencapai 72 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.267 triliun—adalah langkah masuk akal untuk menyelamatkan neraca pembayaran.
Namun, rasionalitas ekonomi ini hanya sahih jika kita menerima premis bahwa krisis ini adalah force majeure, sesuatu yang di luar kendali pemerintah. Padahal, sama sekali tidak demikian. Pemerintahan Modi memiliki andil besar dalam menciptakan kerentanan yang kini mereka sesali.
Pada Mei 2019, India menghentikan impor minyak dari Iran dalam skema rupee, minyak yang dibeli dengan harga diskon dan dibayar dalam mata uang sendiri, menghemat devisa secara signifikan. Setahun kemudian, giliran Venezuela yang disingkirkan dari daftar pemasok. Kedua keputusan ini diambil bukan karena alasan ekonomi, melainkan karena tekanan politik dari Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi terhadap Teheran dan Caracas. Modi, yang begitu getol memproyeksikan diri sebagai pemimpin nasionalis yang berdaulat, justru menyerahkan kedaulatan energi India ke tangan Washington.
Lebih jauh, Modi juga memberikan dukungan politik terbuka kepada Israel dalam operasi militernya melawan Iran. Dalam berbagai forum internasional, India berada di pihak yang kini, melalui perang, telah menutup jalur pasokan energinya sendiri. Dengan kata lain, Modi adalah arsitek dari krisis yang kini ia tangisi. Dan di tengah reruntuhan kebijakannya sendiri, ia meminta rakyat India untuk berkorban.
Inilah esensi ideologis dari “nasionalisme asketis” yang dipraktikkan Modi. Konsep ini merujuk pada strategi negara untuk memobilisasi pengorbanan individu sebagai solusi atas krisis struktural. Alih-alih memperbaiki tata kelola, memperkuat cadangan strategis, atau merenegosiasi aliansi geopolitik, negara justru mengalihkan beban ke warga. Rakyat diminta mengurangi konsumsi bahan bakar, mengurangi impor pupuk kimia, mengurangi perjalanan luar negeri, mengurangi minyak goreng, dan yang paling dramatis: berhenti membeli emas. Semuanya dilakukan atas nama patriotisme.
Retorika ini bukan hal baru. Dalam sejarah kapitalisme global, “pengorbanan rakyat” selalu menjadi mantra di masa krisis. Di era neoliberalisme, ketika krisis utang melanda, rakyat diminta menerima pemotongan subsidi dan kenaikan pajak agar “negara selamat.” Di masa pandemi, rakyat diminta tinggal di rumah dan bertahan tanpa jaminan sosial yang memadai. Kini, di bawah bayang-bayang perang imperialis di Timur Tengah, rakyat India diminta menahan diri dari membeli emas—simbol tabungan dan keamanan ekonomi keluarga—agar neraca perdagangan tak jebol. Polanya sama: keuntungan dinikmati segelintir elit, sementara biaya ditanggung oleh massa.
Platform BlackQoral, yang mempromosikan narasi ini melalui ebook Geopolitics for Dummies, patut dicurigai sebagai instrumen hegemoni ideologis. Dengan menyederhanakan krisis sebagai “dampak dari perang di ujung dunia,” mereka mengaburkan agensi pemerintah India dalam menciptakan kerentanan. Mereka menaturalisasi krisis sebagai sesuatu yang tak terelakkan, sehingga rakyat tidak lagi kritis terhadap akar penyebabnya. Ini adalah kerja ideologi dalam pengertian Marxian: menyembunyikan relasi kuasa yang sebenarnya di balik tabir “keniscayaan.”
Pendekatan ini berbahaya karena melucuti warga negara dari hak mereka untuk menuntut akuntabilitas. Jika krisis adalah murni faktor eksternal, maka pemerintah tidak perlu bertanggung jawab. Padahal, pemerintah memiliki pilihan kebijakan yang berbeda. India bisa saja tetap membeli minyak dari Iran dan Venezuela, membangun kemitraan energi yang independen, dan tidak ikut-ikutan dalam permainan perang imperialis di Timur Tengah. Semua pilihan itu tersedia. Modi dan elit penguasa India memilih jalan yang berbeda. Dan kini, mereka meminta rakyat membayar ongkos pilihan itu.
Geopolitik Asimetris: Perang Elit, Luka Rakyat Dunia Ketiga
Untuk memahami mengapa imbauan Modi begitu tragis, kita harus menempatkan krisis ini dalam lanskap geopolitik global yang timpang. Selat Hormuz, yang membentang antara Iran dan Oman, adalah chokepoint maritim paling vital di dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak dunia dan sejumlah besar gas alam cair (LNG) melintasi selat ini setiap hari. Ketika Iran menutupnya pada Maret 2026, setelah serangkaian serangan AS-Israel ke fasilitas nuklirnya, dunia segera merasakan guncangan.
Namun, dampak krisis ini tidak merata. Ia menciptakan apa yang bisa disebut sebagai “geopolitik asimetris”: negara-negara yang paling tidak bertanggung jawab atas konflik justru menanggung beban terbesarnya. India, Pakistan, Bangladesh, Thailand, Korea, Filipina—negara-negara berkembang di Asia—adalah pihak yang paling rentan terhadap lonjakan harga energi dan gangguan pasokan. Sementara itu, Amerika Serikat dan Israel, pihak yang memantik perang, memiliki cadangan strategis dan infrastruktur energi yang jauh lebih tahan banting.
Ini adalah contoh sempurna dari eksternalisasi biaya konflik oleh kekuatan imperialis. Amerika dan Israel memutuskan untuk menyerang Iran demi ambisi geopolitik mereka—mengamankan dominasi di Timur Tengah, mengekang pengaruh Teheran, dan mengontrol jalur energi global. Tetapi ongkos dari perang ini dibebankan kepada rakyat biasa di New Delhi, Lahore, Bangkok, dan Manila. Setiap rudal yang dijatuhkan di Teluk Persia adalah juga rudal yang menghantam harga minyak goreng di dapur-dapur India, yang memukul nilai tukar rupee, dan yang memaksa jutaan perajin emas kehilangan pekerjaan.
Bagi India, ironi ini sangat perih. Lebih dari separuh impor LNG India terkait dengan kawasan Teluk. Kontrak-kontrak LNG India diindeks pada harga minyak mentah Brent, sehingga setiap kenaikan harga minyak langsung melambungkan biaya impor gas. Dalam struktur seperti ini, India sebenarnya memiliki kepentingan besar untuk menjaga stabilitas di Timur Tengah. Namun, alih-alih menjadi kekuatan penyeimbang yang mendorong perdamaian, pemerintah Modi justru berpihak pada pihak yang memprovokasi perang.
Keputusan Modi untuk mendukung Israel secara politik bukanlah sekadar keberpihakan moral, melainkan bagian dari kalkulasi geopolitik yang lebih luas. Modi berusaha mendekatkan diri dengan poros Washington-Tel Aviv untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok dan memperkuat posisi India di Indo-Pasifik. Namun, kalkulasi ini mengabaikan fakta elementer: ketergantungan energi India pada Timur Tengah. Modi bermain api dengan mendukung perang di kawasan yang menjadi urat nadi energinya sendiri. Dan kini, api itu membakar rumahnya.
Dalam kerangka teori dependensi, situasi ini menggambarkan bagaimana negara-negara Dunia Ketiga tetap terperangkap dalam posisi subordinat dalam struktur kapitalisme global. India, meskipun sering digadang-gadang sebagai “kekuatan besar yang sedang bangkit,” tetap rentan terhadap guncangan eksternal yang dipicu oleh keputusan-keputusan di pusat kapitalisme. Kedaulatan energi, yang seharusnya menjadi fondasi kedaulatan politik, dengan mudah dikompromikan demi loyalitas geopolitik kepada kekuatan imperialis.
Yang lebih menyedihkan, rakyat India harus menelan pil pahit ini sendirian. Mereka harus menyaksikan harga-harga melambung, nilai tabungan tergerus inflasi, sementara pemerintah mereka sibuk memamerkan solidaritas dengan Israel dan Amerika. Inilah wajah sesungguhnya dari nasionalisme ala Modi: garang dalam retorika kedaulatan, tetapi patuh dalam praktik subordinasi.
Paradoks Emas: Kebijakan Zig-Zag dan Ironi Pengorbanan
Jika kita menelisik lebih dalam kebijakan emas India, kita akan menemukan kontradiksi yang mencengangkan. Pada tahun 2024, pemerintah Modi justru menurunkan bea impor emas dari 15 persen menjadi 6 persen. Tujuannya adalah menekan penyelundupan dan mendorong impor resmi, sehingga rantai pasok menjadi lebih transparan dan penerimaan pajak meningkat. Kebijakan ini disambut baik oleh industri perhiasan dan para perajin emas yang menggantungkan hidup pada logam mulia tersebut.
Namun, dua tahun kemudian, di tengah krisis Hormuz, pemerintah tiba-tiba menaikkan kembali bea impor emas menjadi 15 persen. Perubahan drastis ini menunjukkan bahwa kebijakan emas India lebih bersifat reaktif daripada strategis. Pemerintah tidak memiliki perencanaan jangka panjang untuk mengelola komoditas yang menyumbang defisit transaksi berjalan terbesar kedua setelah minyak ini. Mereka hanya merespons situasi sesaat dengan instrumen fiskal yang kasar, tanpa mempertimbangkan dampak sosial-ekonominya secara menyeluruh.
Akibatnya, terjadilah apa yang oleh para ekonom disebut “paradox of thrift” atau paradoks penghematan. Jika seluruh rakyat India benar-benar menghentikan pembelian emas, dampak langsungnya adalah penurunan impor dan perbaikan neraca perdagangan. Namun, di sisi lain, industri perhiasan yang mempekerjakan jutaan orang akan kolaps. Para perajin emas, pedagang, dan pekerja di sektor terkait akan kehilangan pendapatan. Data dari New Delhi menunjukkan bahwa situasi di sentra perhiasan kini “lebih buruk dibandingkan masa pandemi Covid,” dengan banyak pelaku usaha yang “khawatir tidak akan bertahan.”
Paradoks ini menyingkap cacat fundamental dalam pendekatan Modi: solusi makroekonomi yang tidak memperhitungkan dimensi mikro-sosial. Negara ingin menyelamatkan neraca pembayaran dengan mengorbankan sektor yang menjadi tulang punggung jutaan keluarga. Ini adalah logika kapitalis yang dingin: yang penting angka agregat membaik, tak peduli jika rakyat kecil jatuh miskin. Di balik retorika patriotisme, tersembunyi ketidakpedulian struktural terhadap penderitaan konkret.
Lagi pula, imbauan penghentian pembelian emas mengandung bias kelas yang mencolok. Emas di India bukan sekadar perhiasan; ia adalah bentuk tabungan, terutama bagi perempuan dan keluarga miskin yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan formal. Bagi mereka, emas adalah jaminan keamanan ekonomi di masa sulit, aset yang bisa digadaikan atau dijual ketika bencana datang. Dengan meminta rakyat tidak membeli emas, Modi sebenarnya sedang meminta kelompok paling rentan untuk melepaskan salah satu instrumen perlindungan diri mereka yang paling dasar.
Sementara itu, kaum kaya dan kelas menengah atas India—yang juga pengonsumsi emas dalam jumlah besar—mungkin bisa mencari alternatif investasi lain, seperti properti atau aset luar negeri. Imbauan pengorbanan ini, seperti biasa, akan paling keras dirasakan oleh mereka yang paling sedikit memiliki pilihan.
Pelajaran untuk Indonesia: Sebelum Kita Terjebak Retorika yang Sama
Krisis Hormuz dan respons Modi adalah cermin yang harus ditatap dalam-dalam oleh Indonesia. Sebab, struktur kerentanan kita tidak jauh berbeda. Indonesia saat ini mengimpor sekitar 60 persen kebutuhan bensin dan lebih dari 83 persen kebutuhan LPG nasional. Sumber impor kita terkonsentrasi: sekitar 70 persen LPG berasal dari Amerika Serikat, sisanya dari UEA, Qatar, dan Arab Saudi. Ketergantungan pada impor energi fosil ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat rentan terhadap dinamika geopolitik global.
Benar bahwa beberapa analis berpendapat eksposur Indonesia terhadap Selat Hormuz relatif kecil, karena sebagian besar impor kita berasal dari luar kawasan Teluk. Namun, pendapat ini menyesatkan karena mengabaikan interdependensi pasar energi global. Kenaikan harga minyak akibat krisis Hormuz tetap akan merembet ke harga BBM dan LPG di dalam negeri, terlepas dari asal impornya. Selain itu, ketergantungan pada LPG dari Amerika Serikat juga mengandung risiko geopolitik tersendiri, mengingat kebijakan perdagangan AS yang semakin proteksionis dan tak terduga di bawah tekanan politik domestik.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi munculnya retorika “patriotisme pengorbanan” ala Modi di Indonesia. Kita sudah pernah mendengar bibit-bibitnya: ajakan untuk “berhemat energi,” kampanye “cinta produk dalam negeri” yang sering kali tidak disertai kebijakan struktural yang memadai, hingga wacana “bela negara” yang kadang dipakai untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan. Jika krisis serupa terjadi, sangat mungkin kita akan mendengar seruan untuk mengurangi konsumsi, menunda perjalanan luar negeri, atau menahan diri dari membeli barang-barang konsumtif—semuanya dibungkus dalam bahasa nasionalisme.
Padahal, yang dibutuhkan Indonesia bukanlah mobilisasi pengorbanan rakyat, melainkan transformasi struktural menuju kemandirian energi. Krisis Hormuz telah menjadi wake-up call yang jelas: energi fosil adalah sumber kerentanan yang akut, baik dari sisi geopolitik, ekonomi, maupun lingkungan. Seperti ditegaskan oleh policy strategist dari Cerah, M. Dwiki Mahendra, “krisis Hormuz telah membuktikan bahwa energi fosil rentan terhadap situasi geopolitik. Kerentanan tersebut hanya dapat dijawab secara permanen oleh transisi energi.”
Langkah-langkah menuju transisi energi sebenarnya sudah mulai dirintis. Pemerintah telah mengumumkan rencana pembangunan kapasitas energi surya hingga 100 GW dan percepatan adopsi kendaraan listrik. Namun, implementasinya masih tersendat oleh berbagai hambatan: kepentingan oligarki energi fosil, kebijakan subsidi yang kontradiktif, dan kurangnya infrastruktur pendukung. Di sinilah peran ideologis negara diuji: apakah ia benar-benar berpihak pada kedaulatan energi yang berkelanjutan, atau hanya menjadikan transisi energi sebagai slogan sambil tetap mempertahankan status quo yang menguntungkan segelintir elit?
Indonesia harus belajar dari kesalahan Modi. Kedaulatan sejati tidak dibangun di atas loyalitas geopolitik kepada kekuatan asing. Ia dibangun di atas fondasi kemandirian energi, diversifikasi sumber pasokan, dan investasi besar-besaran pada energi terbarukan. Hanya dengan cara itulah kita bisa melepaskan diri dari jerat krisis yang dipicu oleh perang-perang imperialis di belahan dunia lain. Jika tidak, kita akan terus menjadi korban dari permainan yang tidak kita ciptakan.
Penutup: Menolak Nasionalisme Topeng, Menuntut Akuntabilitas Negara
Imbauan Narendra Modi kepada rakyat India untuk tidak membeli emas selama setahun adalah lebih dari sekadar kebijakan penghematan devisa. Ia adalah cermin dari kemunafikan elit penguasa yang, setelah berkontribusi menciptakan krisis, justru meminta rakyat untuk berkorban. Ia adalah contoh paling anyar dari ideologi pengorbanan yang menjadi andalan kapitalisme global dalam membebankan ongkos krisis ke pundak massa. Dan ia adalah peringatan keras bagi Indonesia, agar kita tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama.
Krisis Selat Hormuz mengajarkan bahwa nasionalisme sejati tidak diukur dari seberapa banyak rakyat mengurangi konsumsi, tetapi dari seberapa mampu negara melindungi rakyatnya dari guncangan eksternal. Ia diukur dari keberanian pemerintah untuk mengambil keputusan geopolitik yang independen, meskipun harus berseberangan dengan kekuatan besar. Ia diukur dari konsistensi kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan pada spekulasi sesaat. Dan ia diukur dari kemauan untuk membangun kedaulatan energi yang hakiki, melalui transisi ke energi terbarukan yang berkeadilan.
Rakyat India dan Indonesia tidak membutuhkan khotbah tentang patriotisme dari para pemimpin yang justru menjual kedaulatan mereka. Yang mereka butuhkan adalah akuntabilitas, keadilan, dan visi pembangunan yang membebaskan, bukan yang menindas. Sampai saat itu tiba, kita harus terus membongkar setiap narasi pengorbanan yang mencoba menyembunyikan kegagalan struktural di balik topeng nasionalisme. Sebab, seperti kata pepatah lama, “Jangan tanyakan apa yang bisa negara lakukan untukmu, tetapi tanyakan mengapa negara begitu sering meminta rakyat berkorban untuk kesalahan yang dibuatnya sendiri.”
Penulis adalah pengamat geopolitik dan ekonomi-politik internasional.
