Monwnews.com, Skor TKA jeblok. Numerasi ambruk. Bahasa tersendat. Tapi negara malah sibuk menjual ilusi bahwa satu piring makan bisa menggantikan ruang kelas yang rusak
Ada angka yang seharusnya membuat pejabat pendidikan berhenti bicara sebentar, menutup presentasi, mematikan mikrofon, lalu bercermin cukup lama: 36,10. Itu rerata nilai Matematika wajib SMA dalam hasil TKA 2025/2026. Bukan 63. Bukan 56. Tetapi 36,10 dari 100. Bahasa Inggris lebih menyedihkan lagi. Bahasa Indonesia pun tidak cukup untuk disebut menggembirakan. Lalu dari hasil sementara TKA SMP 2026, sinyalnya tak jauh beda: numerasi dan bahasa masih tersendat, seolah sekolah bertahun-tahun berjalan tanpa pernah sungguh-sungguh mengajari anak berpikir.
Di negeri yang sehat akal sehatnya, angka seperti itu akan memicu dua hal. Pertama, pengakuan jujur bahwa sistem pembelajaran sedang bermasalah serius. Kedua, pembenahan brutal terhadap kualitas pengajaran dasar: guru, materi, latihan, disiplin belajar, dan evaluasi kelas. Tapi di negeri yang terlalu lama mabuk slogan, angka seperti itu justru disambut dengan narasi pengalih: Program Makan Bergizi Gratis disebut-sebut dapat membuat anak lebih jago matematika dan bahasa Inggris.
Di titik itulah persoalan ini berubah dari sekadar krisis pendidikan menjadi krisis nalar kebijakan.
Masalah sesungguhnya bukan bahwa negara memberi makan anak. Tak ada orang waras yang menolak anak sekolah makan lebih baik. Masalahnya adalah ketika negara mulai menjual satu program sosial sebagai jawaban serba guna untuk persoalan yang jauh lebih dalam, lebih struktural, dan lebih memalukan: sekolah Indonesia gagal membangun kemampuan dasar berpikir pada jutaan muridnya. Anak diberi makan, tetapi ruang kelas tetap miskin penalaran. Perut mungkin terisi, tetapi konsep pecahan, aljabar, inferensi, dan logika tetap kosong. Dari sinilah kita harus mulai: bukan dari iklan program, melainkan dari kerusakan fondasi.
TKA sebetulnya hanyalah cermin. Ia tidak menciptakan kebodohan; ia hanya memperlihatkan apa yang sudah lama disapu di bawah karpet. Selama bertahun-tahun, kita terlalu sibuk merayakan istilah: transformasi, digitalisasi, merdeka belajar, kurikulum adaptif, pembelajaran mendalam, penguatan profil, dan entah apa lagi. Tetapi setiap kali ukuran yang lebih telanjang muncul—PISA, asesmen dasar, hasil numerasi, dan kini TKA—yang tampak justru satu kenyataan pahit: jargon tumbuh lebih cepat daripada kemampuan murid.
Inilah penyakit klasik birokrasi pendidikan kita. Negara mencintai program lebih daripada hasil. Negara mencintai seremoni lebih daripada kelas. Negara mencintai narasi lebih daripada kenyataan. Setiap kali ada problem besar, responsnya bukan membenahi inti, melainkan menambahkan lapisan slogan baru. Kalau gizi buruk, bikin program makan. Kalau literasi rendah, bikin gerakan membaca. Kalau numerasi jeblok, bikin asesmen. Kalau guru tak siap, bikin pelatihan masif. Tetapi di level ruang kelas, yang terlalu sering terjadi tetap sama: murid menghafal tanpa paham, guru mengejar administrasi, sekolah mengejar kepatuhan, dan negara mengejar headline.
Karena itu, ketika muncul klaim bahwa MBG bisa membuat anak jago matematika dan bahasa Inggris, publik sebetulnya sedang berhadapan dengan pola lama yang dipoles baru: substitusi politik atas reformasi struktural. Kebijakan yang semestinya menjadi prasyarat kesejahteraan belajar dipromosikan seolah-olah ia adalah motor utama capaian akademik. Makan diperlakukan sebagai pedagogi. Kalori dijual sebagai kurikulum. Piring makan didandani sebagai laboratorium numerasi. Di atas kertas presentasi, itu mungkin terdengar kreatif. Di hadapan data TKA, itu terdengar seperti lelucon yang terlalu mahal.
Tentu, kita harus adil. Anak yang lapar memang sulit belajar. Nutrisi memengaruhi konsentrasi, energi, kehadiran, suasana hati, dan kesiapan fisik untuk menerima pelajaran. Itu masuk akal. Tetapi masuk akal bukan berarti cukup. Anak yang lapar mungkin sulit mengerjakan soal matematika. Namun anak yang kenyang pun belum otomatis mengerti fungsi kuadrat, peluang, atau membaca argumen kompleks. Gizi adalah syarat perlu; pembelajaran tetap syarat penentu. Menyamakan keduanya sama saja dengan mengira membangun kantin berarti otomatis membangun kualitas nalar.
Di sinilah kejujuran kebijakan diuji. Bila negara berkata, “Kami memberi makan anak agar mereka lebih siap belajar,” publik bisa menerima. Tetapi bila negara berkata, “Program ini akan membuat anak lebih jago matematika dan bahasa,” sementara data akademik tetap ambruk, maka yang sedang dikerjakan bukan kebijakan berbasis bukti, melainkan promosi berbasis harapan. Dan harapan yang dilebih-lebihkan selalu punya umur pendek ketika berhadapan dengan angka.
Rendahnya skor TKA tidak jatuh dari langit. Ia adalah akumulasi kegagalan bertahun-tahun. Murid SMA yang hari ini mendapat 36,10 tidak tiba-tiba bodoh dalam sebulan. Ia adalah produk dari rantai panjang kelemahan sistem: pengajaran konsep yang dangkal, latihan yang minim, budaya membaca yang rapuh, ketimpangan mutu sekolah, kualitas guru yang sangat beragam, absennya remedial yang serius, dan lingkungan sosial yang sering tidak menolong pembentukan disiplin belajar. Tidak ada satu piring makan, betapapun bergizi, yang bisa menyembuhkan semua itu sendirian.
Tetapi justru karena masalahnya struktural, negara lebih suka mencari simbol yang mudah dijual. Reformasi guru sulit. Meningkatkan mutu pengajaran matematika di ribuan sekolah sulit. Mengoreksi kurikulum yang terlalu kabur sulit. Menata kepemimpinan sekolah sulit. Menghidupkan budaya akademik sulit. Sementara membagikan makan siang, memotret anak-anak tersenyum, dan mengumumkan dampak optimistis jauh lebih mudah. Politik selalu tertarik pada program yang tampak; pendidikan justru diselamatkan oleh kerja yang tak fotogenik.
Maka polemik ini bukan terutama soal benar atau salah satu pejabat. Ini soal watak negara dalam mengelola pendidikan. Kita sedang melihat kecenderungan berbahaya: setiap program besar harus diberi mahkota manfaat sebanyak mungkin agar tampak monumental. MBG tak cukup disebut mengurangi lapar; ia harus disebut membangun SDM unggul. Tak cukup disebut memperbaiki gizi; ia harus disebut menopang numerasi. Tak cukup disebut jaring pengaman sosial; ia harus dipasarkan sebagai kendaraan lompatan akademik. Masalahnya, semakin banyak manfaat yang ditumpangkan, semakin besar jarak antara klaim dan realitas.
Dan saat jarak itu membesar, yang rusak bukan hanya akurasi kebijakan, melainkan juga kepercayaan publik.
Pendidikan Indonesia sudah terlalu lama hidup dari inflasi janji. Setiap rezim membawa bahasa besar tentang masa depan anak bangsa, bonus demografi, generasi emas, talenta unggul, transformasi pembelajaran, sekolah penggerak, dan seterusnya. Tetapi ukuran dasar terus memalukan. Anak-anak kita terlalu banyak yang belum benar-benar fasih membaca secara mendalam, belum mantap berhitung, belum terlatih menyusun argumen, belum terbiasa mengaitkan konsep dengan masalah nyata. Ironisnya, di tengah semua itu, yang sering beredar justru bahasa kemenangan: launching, roadmap, pilot project, scaling up, dan success story.
Kita seolah hidup di negara yang mengira presentasi kebijakan lebih penting daripada isi ruang kelas. Padahal, bila mau jujur, krisis numerasi Indonesia adalah krisis yang sangat konkret. Ia tampak ketika murid tak paham relasi antarangka. Ia tampak ketika matematika diajarkan sebagai hafalan rumus, bukan bahasa penalaran. Ia tampak ketika soal cerita terasa asing karena anak tak terbiasa membaca dengan teliti. Ia tampak ketika guru sendiri kerap tidak cukup nyaman mengajarkan pemahaman konsep secara bertahap. Ia tampak ketika sekolah lebih menekankan kelulusan administratif daripada penguasaan kompetensi. Ia tampak ketika keluarga dan masyarakat juga tak punya ekosistem membaca yang kuat. Jadi, apa yang sesungguhnya ambruk? Bukan sekadar skor TKA. Yang ambruk adalah keyakinan bahwa sistem ini sudah bekerja.
Hasil sementara TKA SMP 2026 yang disebut tak jauh beda dengan SMA mempertegas satu hal: kerusakan itu sudah dimulai jauh sebelum siswa masuk kelas akhir. Ini bukan krisis terminal semata, melainkan krisis fondasi. Ketika murid SMP sudah lemah, maka SMA tinggal menerima limpahan kelemahan itu dalam bentuk yang lebih parah. SMA lalu dipaksa menanggung hutang pembelajaran dari SD dan SMP. Perguruan tinggi nantinya akan menanggung hutang dari SMA. Dunia kerja menanggung hutang semuanya. Dan negara, seperti biasa, akan menamai itu sebagai mismatch, skill gap, atau tantangan daya saing—seolah-olah masalahnya baru muncul di ujung. Padahal sumbernya ada di ruang kelas dasar yang bertahun-tahun tak diselamatkan secara serius.
Sebab itu, kita patut curiga ketika pembicaraan publik terlalu cepat bergeser dari nilai yang jeblok ke pembelaan terhadap program. Ada kecenderungan menjadikan kritik atas klaim MBG seolah kritik terhadap kepedulian sosial. Ini jebakan retoris yang licik. Mengkritik klaim berlebihan bukan berarti menolak makan bergizi. Justru sebaliknya: kritik itu penting agar program sosial tidak dijadikan tameng untuk menutupi kegagalan pendidikan. Anak miskin berhak atas makanan bergizi. Tapi mereka juga berhak atas guru matematika yang benar-benar mengajar. Mereka berhak atas pembelajaran bahasa yang membuat mereka mampu membaca dunia, bukan cuma mengeja kalimat.
Karena itu, persoalan utama hari ini bukan MBG harus dihentikan atau tidak. Persoalannya: mengapa negara begitu mudah mengklaim dampak akademik, sementara pekerjaan berat di ruang kelas tetap berjalan lamban? Mengapa energi komunikasi publik lebih besar untuk menjual korelasi optimistis ketimbang mengumumkan strategi penyelamatan numerasi yang rinci? Mengapa kita mendengar lebih banyak tentang manfaat besar program daripada tentang audit topik matematika mana yang paling gagal dipahami murid? Mengapa pejabat lebih cepat bicara potensi daripada menyajikan desain evaluasi yang ketat?
Di situlah politik bekerja: membesarkan yang bisa dipamerkan, mengecilkan yang harus dikerjakan diam-diam, dalam tradisi terbaiknya, selalu tahu bahwa bahasa kekuasaan sering menyamarkan pusat masalah. Dalam kasus ini, pusat masalahnya jelas: negara tampak lebih tertarik mengelola persepsi atas pendidikan daripada mengelola mutu pendidikan itu sendiri. TKA yang rendah seharusnya memicu pembongkaran menyeluruh terhadap bagaimana matematika dan bahasa diajarkan. Tetapi yang mengemuka justru pertarungan narasi. Seolah-olah yang paling penting bukan mengapa murid gagal, melainkan bagaimana pemerintah tetap tampak punya cerita optimistis.
Cerita optimistis itu, sayangnya, lahir di atas reruntuhan realitas.
Yang lebih berbahaya lagi, kebiasaan menjual program sebagai solusi multi-fungsi akan membunuh disiplin evaluasi. Begitu MBG sudah diberi label sebagai pengungkit numerasi, bahasa, kesehatan, semangat belajar, dan kualitas SDM, maka evaluasinya menjadi kabur. Jika gizi membaik tapi skor tak naik, apakah program gagal? Jika kehadiran naik tapi pemahaman konsep tetap rendah, apakah itu sukses? Jika distribusi makan lancar tetapi kualitas pengajaran tetap buruk, siapa yang bertanggung jawab? Ketika satu program dibebani terlalu banyak janji, kegagalan dapat selalu disembunyikan di balik keberhasilan parsial, dan keberhasilan parsial dapat selalu dibesar-besarkan menjadi kemenangan total.
Inilah mengapa negara harus belajar rendah hati di depan data. Angka 36,10 bukan ruang untuk pidato kreatif. Ia adalah angka yang menuntut pembongkaran. Ia menyatakan dengan telanjang bahwa sangat banyak anak SMA tidak menguasai matematika pada tingkat yang layak. Ia juga menampar seluruh ekosistem pendidikan: kementerian, dinas, sekolah, kepala sekolah, pelatihan guru, penyusun kurikulum, dan budaya akademik nasional. Kalau setelah tamparan sebesar itu respons yang paling terdengar justru penjelasan tentang bagaimana makan bisa membuat anak pandai berhitung, maka kita layak bertanya: apakah negara sungguh mengerti skala masalahnya?
Sebab negara yang mengerti skala masalah tidak akan buru-buru berbicara tentang “bisa jadi” dan “berpotensi” sebelum memaparkan “ini yang salah” dan “ini yang akan kami benahi”.
Yang salah, pertama-tama, adalah kualitas pengajaran dasar kita yang terlalu timpang. Ada sekolah yang punya guru kuat, latihan cukup, kepemimpinan baik, dan ekosistem akademik hidup. Tetapi terlalu banyak sekolah lain yang hidup dari rutinitas, modul, dan kepatuhan administratif. Yang salah juga adalah cara kita memperlakukan matematika sebagai mata pelajaran menakutkan, bukan alat berpikir. Yang salah adalah pembelajaran bahasa yang masih terlalu sering berhenti pada permukaan teks, bukan kemampuan memahami, menafsirkan, dan menyusun argumen. Yang salah adalah budaya sekolah yang masih sering lebih takut pada laporan daripada pada ketidakpahaman murid.
Yang salah, singkatnya, adalah sistem yang terlalu lama menganggap kelangsungan birokrasi sebagai tanda keberhasilan pendidikan. Karena itu, kalau pemerintah sungguh serius, ada beberapa hal yang harus dilakukan—bukan dalam bentuk slogan, tetapi dalam bentuk tindakan yang bisa diukur.
Pertama, berhenti membesar-besarkan hubungan langsung antara MBG dan capaian akademik. Letakkan program itu pada tempat terhormatnya sebagai penopang kesejahteraan belajar, bukan sebagai pengganti reformasi pengajaran. Dengan demikian, program tetap penting tetapi tidak dipaksa menanggung janji yang salah.
Kedua, gunakan TKA sebagai alat bedah, bukan alat propaganda. Jangan berhenti di rerata nasional. Bongkar per topik, per jenis soal, per wilayah, per kelompok sekolah, bahkan per pola kesalahan. Dari sana, susun intervensi pedagogis yang tajam. Kalau murid gagal dalam penalaran aljabar, tangani itu. Kalau gagal membaca teks informasional, tangani itu. Pendidikan tak bisa diperbaiki dengan kalimat umum.
Ketiga, fokuskan pemulihan pada guru dan ruang kelas. Tidak ada jalan pintas. Negara boleh membeli software, mencetak modul, memberi makan, membangun dashboard, dan menggelar konferensi. Tapi pada akhirnya, yang menentukan adalah interaksi antara guru, murid, materi, dan latihan yang konsisten. Di situlah negara paling sering kalah sabar, karena hasilnya tidak viral dan tidak bisa dipotret dalam satu kunjungan.
Keempat, jujur dalam komunikasi. Hasil sementara ya disebut sementara. Klaim teoritis ya disebut hipotesis. Dampak terbatas ya disebut terbatas. Negara tidak boleh lagi berbicara seolah-olah semua program berada pada level pembuktian yang sama. Tanpa kejujuran semacam ini, pendidikan akan terus menjadi panggung optimisme resmi dan frustrasi nyata.
Kelima, akui bahwa krisis ini bukan sekadar krisis sekolah, tetapi krisis prioritas nasional. Selama elite lebih terpesona pada proyek besar yang mudah dipasarkan daripada perbaikan kelas yang sunyi, selama itulah numerasi dan literasi akan terus jadi korban. Kita terlalu sering membicarakan generasi emas dengan bahasa tambang: seolah anak-anak ini sumber daya yang tinggal dipoles. Padahal mereka manusia belajar, dan belajar menuntut kesabaran institusional yang panjang.
Di ujung semua ini, pertanyaan paling penting bukan apakah MBG baik atau buruk. Pertanyaan paling penting adalah: apakah negara masih mampu membedakan antara memberi makan anak dan mengajar anak berpikir? Jika jawabannya kabur, maka kekacauan narasi ini akan terus berulang. Setiap kali hasil akademik buruk, akan ada program lain yang ditarik-tarik untuk menjelaskan, menutupi, atau menghibur. Sementara akar persoalan tetap utuh di tempatnya.
Anak Indonesia tidak membutuhkan dongeng kebijakan. Mereka membutuhkan kemampuan nyata. Mereka membutuhkan sekolah yang membuat mereka mengerti, bukan sekadar hadir. Mereka membutuhkan guru yang bisa menerangkan, bukan sekadar menuntaskan administrasi. Mereka membutuhkan kurikulum yang membangun nalar, bukan labirin istilah. Mereka membutuhkan negara yang tahu perbedaan antara perut kenyang dan pikiran terdidik.
Sebab sejarah pendidikan selalu kejam pada negara yang salah mendiagnosis masalahnya. Negara yang mengira gizi bisa menggantikan pedagogi akan panen kekecewaan. Negara yang menjadikan program sosial sebagai kosmetik atas kemerosotan akademik akan kehilangan satu generasi pelan-pelan. Dan negara yang terus menerus lebih sibuk merawat citra daripada mutu pada akhirnya akan mendapati bahwa bonus demografi hanyalah nama indah bagi krisis kapasitas massal.
Angka 36,10 itu tidak sedang meminta penjelasan kreatif. Angka itu sedang menuntut pertobatan kebijakan. Dan sampai hari ini, tampaknya yang kita dengar baru pembelaan—belum penyesalan, apalagi pembongkaran.
