Mimpi Deng Xiaoping di Tanah Garuda
Di sebuah sudut ruang kerja di Jalan Kertanegara, kabarnya tersusun rapi literatur mengenai kebangkitan ekonomi Asia Timur. Namun, satu nama tampaknya menempati ruang istimewa dalam diskursus pemikiran sang penghuni: Deng Xiaoping. Bagi Presiden Prabowo Subianto, Deng bukan sekadar pemimpin Tiongkok; ia adalah arsitek yang membuktikan bahwa sebuah bangsa bisa melompat dari kemiskinan menuju supremasi global tanpa harus mendiktekan liberalisme buta.
Namun, ketika visi itu diterjemahkan ke dalam birokrasi Indonesia tahun 2026, yang muncul bukan sekadar reformasi, melainkan apa yang oleh para pengamat disebut sebagai “tentakel negara yang kian menggurita.” Dari urusan piring makan anak sekolah hingga pengelolaan aset ribuan triliun rupiah, negara kini tak lagi sekadar menjadi wasit. Negara ingin menjadi penyerang, pengatur skor, sekaligus pemilik stadionnya.
Kelahiran “Superbody” dan Obsesi Sentralisasi
Sejak awal pelantikannya, Prabowo tidak menyembunyikan preferensinya terhadap struktur pemerintahan yang gemuk namun terkontrol ketat dari pusat. Pembentukan lembaga-lembaga baru yang berada langsung di bawah ketiak Presiden menjadi sinyal pertama.
Badan Gizi Nasional (BGN), misalnya. Dengan anggaran jumbo yang melampaui beberapa kementerian teknis, badan ini menjadi ujung tombak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di atas kertas, tujuannya mulia: memerangi stunting. Namun, di lapangan, BGN menjelma menjadi raksasa logistik yang mengontrol rantai pasok pangan dari hulu ke hilir. Negara masuk ke dapur-dapur desa, menentukan siapa yang memasok telur, siapa yang menanam sayur, dan siapa yang mendistribusikan susu.
“Ini adalah bentuk statisme baru,” ujar seorang ekonom senior dari Universitas Indonesia. “Negara mengambil alih peran pasar lokal dengan dalih standardisasi nasional. Risiko efisiensinya sangat besar, namun risiko politisnya lebih besar lagi: ketergantungan rakyat pada tangan pemerintah.”
Tak berhenti di situ, munculnya Danantara (Daya Anagata Nusantara) menandai babak baru pengelolaan kekayaan negara. Terinspirasi dari Temasek Singapura namun dengan skala yang jauh lebih agresif, Danantara diproyeksikan menjadi super-holding yang mengonsolidasikan seluruh BUMN dan aset strategis. Tujuannya? Leverage finansial yang masif untuk membiayai proyek-proyek ambisius tanpa harus selalu mengetuk pintu APBN. Namun, para kritikus melihat ini sebagai upaya menjauhkan kontrol parlemen terhadap aset publik.
BUMN: Antara Penugasan dan Dominasi
Jika pada era sebelumnya BUMN didorong untuk melantai di bursa dan menjadi pemain global yang kompetitif, kini pendulum berayun ke arah sebaliknya. BUMN kembali ditekankan pada fungsinya sebagai “alat negara.”
Dalam laporan investigasi kami, terlihat pola di mana proyek-proyek infrastruktur strategis dan ketahanan pangan hampir seluruhnya dikunci oleh konsorsium plat merah. Sektor swasta, terutama kontraktor menengah-kecil, mulai mengeluhkan sulitnya mendapat “remah-remah” dari meja pembangunan.
“Kami hanya jadi penonton. Semua sudah dipaketkan dari atas untuk BUMN. Alasannya selalu keamanan nasional dan percepatan,” keluh seorang pengusaha konstruksi di Jakarta.
Fenomena crowding out effect—di mana kehadiran negara justru mematikan investasi swasta—menjadi nyata. Ketika negara mendominasi akses modal dan proyek, sektor swasta kehilangan insentif untuk bersaing. Dampak jangka panjangnya adalah penurunan produktivitas nasional karena hilangnya kompetisi yang sehat.
Geopolitik dan Ekonomi Terpimpin
Kekaguman Prabowo pada Deng Xiaoping tidak lepas dari konteks geopolitik. Dalam dunia yang kian terfragmentasi, Prabowo tampaknya percaya bahwa ketahanan nasional hanya bisa dicapai melalui kemandirian yang dipaksakan oleh negara.
Hilirisasi nikel yang dimulai di era Jokowi dilanjutkan dengan skala yang lebih luas, mencakup komoditas pertanian dan kelautan. Namun, bedanya adalah keterlibatan intelijen ekonomi dan pengawasan militer dalam memastikan target-target ini tercapai. “Ekonomi adalah pertahanan,” seringkali ia katakan.
Namun, meniru Tiongkok memiliki tantangan fundamental: Meritokrasi vs Patronase. Tiongkok sukses karena birokrasinya didorong oleh sistem promosi berbasis kinerja yang ketat (meritokrasi). Di Indonesia, pembengkakan struktur kabinet dan lembaga justru seringkali terlihat sebagai bagi-bagi kursi koalisi. Ketika “tentakel negara” dikelola oleh tangan-tangan yang lebih mahir berpolitik ketimbang berbisnis, yang terjadi bukanlah lompatan ekonomi, melainkan obesitas birokrasi.
Ancaman “Lumpuh” Fiskal
Membangun gurita membutuhkan asupan nutrisi yang luar biasa besar. Anggaran untuk badan-badan baru, subsidi pangan, hingga penguatan alutsista menekan ruang fiskal Indonesia hingga titik nadir.
Dengan rasio utang yang terus merangkak naik, pemerintah mulai melirik instrumen-instrumen kreatif—atau berisiko. Penggunaan dana non-APBN melalui Danantara dan optimalisasi saldo anggaran lebih (SAL) menjadi tumpuan. Namun, para analis keuangan memperingatkan bahwa jika proyek-proyek yang dikerjakan negara ini gagal menghasilkan return yang diharapkan, beban tersebut akan jatuh kembali ke pundak rakyat melalui pajak atau inflasi.
Menuju Orde Baru Jilid II?
Kekhawatiran yang paling mendalam bagi para aktivis demokrasi adalah kembalinya corak ekonomi “Orde Baru” yang sentralistik namun dengan wajah digital. Bedanya, jika dulu negara hadir melalui militerisme murni, kini negara hadir melalui regulasi ekonomi yang mengikat dan badan-badan super yang tidak tersentuh kontrol publik yang memadai.
Ketidakmampuan pasar untuk mengoreksi kebijakan pemerintah karena dominasi negara di berbagai lini bisnis dapat menciptakan gelembung inefisiensi. Sejarah mencatat, ketika negara terlalu dalam mencampuri urusan pasar, inovasi seringkali mati di tangan stempel birokrasi.
Kesimpulan : Pisau Bermata Dua
Strategi “Tentakel Negara” Prabowo adalah sebuah pertaruhan besar. Di satu sisi, ia menjanjikan stabilitas dan arah yang jelas menuju Indonesia Emas 2045 dengan model pembangunan yang kuat. Di sisi lain, ia berisiko menciptakan struktur ekonomi yang kaku, rentan korupsi, dan mematikan gairah swasta yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan.
Deng Xiaoping berhasil karena ia tahu kapan harus membuka pintu (Open Door Policy) setelah memperkuat fondasi dalam negeri. Pertanyaannya bagi Indonesia saat ini: Apakah kita sedang memperkuat fondasi, atau justru sedang membangun tembok yang akan mengurung potensi kita sendiri di dalam gurita kekuasaan yang tak kunjung kenyang?
