Monwnews.com, Tulisan ini menganalisis secara ideologis pemikiran Suko Sudarso tentang kemunduran kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya Indonesia pasca-1965, serta kemerosotan kapasitas kepemimpinan geopolitik yang—menurutnya—pernah dimiliki generasi pendiri bangsa. Titik tekannya: Indonesia terseret menjadi pengikut irama tatanan liberal-kapital global; karena berpaling dari platform Trisakti, negara kehilangan “kompas prinsip” untuk membaca gelombang dunia.  Dengan menjadikan pemikiran Suko Sudarso sebagai salah satu rujukan utama, tulisan ini membangun kerangka konseptual yang menghubungkan Trisakti–NEFOS/OLDEFOS dengan teori hegemoni, ketergantungan, dan geoeconomic fragmentation. Tulisan ini juga menawarkan desain “gerakan pemikiran” (movement of ideas) yang operasional: sekolah geopolitik rakyat, rekonstruksi literasi sejarah yang diputus sejak 1965, reposisi negara sebagai planner (bukan sekadar regulator pasar), reformasi politik biaya-tinggi, dan pembaruan agraria sebagai inti kedaulatan ekonomi sesuai mandat Pasal 33 dan UUPA. 
”Kita Menari Mengikuti Kendang Mereka”
Suko Sudarso mengajukan diagnosis yang keras: sejak 1965 Indonesia “tidak lagi berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya,” sehingga respons terhadap perubahan dunia kehilangan prinsip dasar.  Dalam bahasanya yang metaforis—dan justru tajam secara ideologis—Indonesia seperti penari yang hanya mampu memainkan “irama tarian dari musik dan kendang-kendang mereka,” yakni arsitektur geopolitik dan geostrategi kekuatan dominan. 
Pernyataan ini bukan sekadar nostalgia Orde Lama, melainkan kritik atas mode of governance: negara yang berhenti menjadi subjek sejarah dan berubah menjadi objek tata kelola global. Di sini, Suko menyasar liberalisme bukan sebagai istilah moral, tetapi sebagai struktur: logika kapital yang menyusup ke politik, membiayai kompetisi elektoral, dan pada akhirnya mengubah kepemimpinan menjadi manajemen jangka pendek. Ia mengaitkan demokrasi impor dengan biaya politik mahal dan efek samping korupsi—sebuah argumen yang ia contohkan dengan narasi “biaya jadi anggota dewan” yang tinggi. 
Namun yang paling penting: ia tidak berhenti pada kritik; ia menunjuk “warisan jalan kebangkitan”—Pancasila 1 Juni 1945, UUD 1945, dan pokok-pokok agraria yang kemudian menjadi UUPA 1960—sebagai fondasi perlawanan struktural terhadap kesenjangan.  Artinya, pemikiran Suko dapat dibaca sebagai embrio gerakan pemikiran: satu paket diagnosis–kompas nilai–agenda tindakan.
Kerangka Ideologis: Trisakti sebagai Teori Negara, Bukan Slogan
Suko menempatkan Trisakti (berdaulat politik, berdikari ekonomi, berkepribadian budaya) sebagai “platform” untuk membaca dunia.  Secara ideologis, Trisakti bisa dibaca sebagai teori negara dalam tiga lapisan:
1. Negara sebagai subjek kedaulatan (politik): bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan kapasitas menentukan garis kebijakan tanpa menjadi satelit kekuatan eksternal.
2. Negara sebagai arsitek ekonomi nasional (berdikari): perencanaan industrial dan penguasaan faktor produksi strategis agar kesejahteraan tidak bergantung pada volatilitas global.
3. Negara sebagai produsen makna (budaya): identitas kebangsaan bukan ornamen, tetapi daya tahan ideologis yang mencegah kolonisasi mental.
Dalam bahasa teori hegemoni, liberalisme bukan hanya kebijakan ekonomi; ia adalah common sense yang membuat ketergantungan tampak normal. Karena itu Suko mengatakan: “kita sudah terjebak pada liberalisme dan itu sudah kita anggap wajar.”  Kata “wajar” di sini adalah alarm ideologis: hegemoni menang ketika yang politis dipersepsikan sebagai yang alamiah.
“Neo-Fasisme Kapital”: Membaca Populisme Global ala Suko
Suko membaca kebangkitan populisme sayap kanan di AS/Eropa sebagai watak kapitalisme saat pertumbuhan mentok: kapitalisme cenderung bermetamorfosis menjadi fasisme, dan ia mengaitkannya dengan pembacaan Bung Karno tentang Malaise 1930-an.  Ini menarik karena menggeser perdebatan: populisme bukan anomali moral, melainkan gejala struktural.
Jika kita tarik ke konteks mutakhir, dunia memang bergerak ke fase “fragmentasi geoekonomi”—perdagangan, teknologi, pembayaran, dan aliansi keamanan makin dipolitisasi. IMF, misalnya, belakangan banyak membahas konsekuensi geoeconomic fragmentation terhadap perekonomian dan arsitektur global.  World Bank juga menyorot ketidakpastian prospek global serta tekanan yang terkait disrupsi, konflik, dan perubahan pola perdagangan. 
Di level geopolitik, dinamika “Global South” juga mengeras: BRICS mengalami ekspansi dan memantulkan tuntutan reformasi tata kelola global.  Bahkan ada sinyal-sinyal keamanan kolektif dalam format “BRICS Plus” yang menandai dunia multipolar lebih tegas.  UNCTAD, dari sisi pembangunan, menekankan pentingnya penguatan kerja sama Selatan–Selatan dalam dunia multipolar. 
Di titik ini, tesis Suko menjadi relevan: bila dunia berubah dari “globalisasi” menuju fase yang lebih keras—fragmentasi, proteksionisme, blok-blok—maka negara yang kehilangan kompas geopolitik akan selalu terlambat. Ia akan “menari mengikuti kendang mereka,” bukan menggubah irama sendiri.
Putusnya “Pabrik Kepemimpinan” Pasca-1965: Argumen dan Maknanya
Suko menyatakan, ia pesimis stok pemimpin hari ini mampu mengubah keadaan, karena “mereka dewasa setelah 1965,” saat Indonesia tidak lagi melahirkan pemimpin setingkat Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka yang mengerti geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi; ditambah “banyak buku… dimusnahkan sejak 1965,” membuat bangsa pragmatis dan ahistoris. 
Secara ideologis, ada tiga klaim di dalamnya:
1. Klaim epistemik: pengetahuan geopolitik bukan bakat alami; ia dibentuk oleh ekosistem literasi, organisasi, debat publik, dan tradisi membaca dunia. Jika sumber referensi dimusnahkan, maka kelas pemimpin lahir dalam ruang hampa.
2. Klaim institusional: pergantian rezim pengetahuan mengubah institusi—pendidikan, media, partai—menjadi pabrik pragmatisme.
3. Klaim historis: bangsa tanpa memori strategis akan mudah disetir oleh narasi impor.
Klaim ini bisa diperdebatkan (karena sejarah tak pernah tunggal), namun nilai analitisnya besar: ia menempatkan “krisis kepemimpinan” bukan sebagai masalah individu, melainkan masalah mode produksi pengetahuan.
Demokrasi Impor, Biaya Politik, dan Korupsi sebagai Mekanisme—Bukan Penyimpangan
Suko menautkan demokrasi impor dengan biaya politik mahal yang memicu korupsi.  Di sini kita perlu membaca korupsi bukan semata “moralitas pejabat,” melainkan mekanisme pendanaan sistem. Jika kontestasi menuntut modal besar, maka kursi menjadi aset investasi; kebijakan berubah menjadi instrumen pengembalian modal. Korupsi bukan kecelakaan; ia konsekuensi logis dari arsitektur biaya tinggi.
Karena itu, kritik ideologis yang efektif bukan “memburu orang,” tetapi membedah insentif: aturan pendanaan politik, struktur partai, oligopoli media, rente perizinan, dan ketergantungan fiskal. Suko, meski berbicara dalam bahasa moral (“liberalisme”), sebenarnya sedang menunjuk pada “arsitektur yang memproduksi hasil”.
UUPA dan Agraria: Jantung Kedaulatan Ekonomi
Suko mengangkat pokok-pokok agraria 1948 yang kemudian menjadi UUPA 1960, dan menegaskan UUPA tidak ada hubungannya dengan PKI; ia memandang pelaksanaan amanat Pasal 33 lewat UUPA akan mencegah kesenjangan sosial seperti sekarang. 
Ini adalah bagian paling konkret dari “jalan kebangkitan” versi Suko. Dalam ideologi nasionalisme kerakyatan, agraria bukan isu sektor, melainkan fondasi struktur kelas: siapa menguasai tanah, siapa menguasai produksi, siapa menguasai martabat. Ketimpangan lahan berarti ketimpangan kekuasaan. Maka, agenda agraria adalah agenda geopolitik domestik: menguatkan basis sosial negara agar tidak mudah diintervensi dari luar melalui pangan, energi, dan rantai pasok.
China sebagai Cermin: Negara yang Tidak Menyerah pada Pasar
Suko membandingkan Indonesia dengan China: meski ekonominya kapitalistik, “peran negara tidak mengendur” dalam mengatur tatanan sosial, sehingga mampu bersaing bahkan membeli utang-utang AS.  Kita tidak perlu menelan perbandingan ini mentah-mentah, tetapi ide pokoknya jelas: negara yang kuat adalah negara yang merencanakan.
Dalam kerangka ideologis, ini kritik terhadap “negara minimalis” yang hanya menjadi wasit pasar. Bagi Suko, negara minimalis sama artinya dengan negara yang menyerahkan kedaulatan pada modal. Di era fragmentasi geoekonomi, negara minimalis lebih rentan: ia tidak punya kapasitas industri, tidak punya teknologi, dan tidak punya strategi. Ia hanya punya “kebijakan penyesuaian” setiap kali dunia berubah.
NEFOS–OLDEFOS sebagai Metode Membaca Dunia
Suko menghidupkan kembali konsep Bung Karno: NEFOS (new emerging forces) melawan OLDEFOS (old established forces).  Ini bukan sekadar jargon Perang Dingin; ia adalah metode membaca dunia berdasarkan relasi kuasa: siapa membangun aturan, siapa mematuhi; siapa mencetak mata uang, siapa menanggung inflasi impor; siapa menguasai teknologi, siapa menjadi pasar.
Dalam dunia multipolar, bentuk OLDEFOS/NEFOS mungkin berubah, tetapi logika ketimpangan struktur internasional tetap hidup—sebagaimana tampak pada perdebatan reformasi tata kelola global dan penguatan blok-blok Global South.  Artinya, kerangka NEFOS masih berguna sebagai “kaca pembesar ideologis”: memaksa kita bertanya—Indonesia berdiri di mana, dan dengan strategi apa?
Dari “Pemikiran” ke “Gerakan Pemikiran”: Apa Bentuknya?
Bagaimana pemikiran Suko Sudarso dijadikan gerakan yang bekerja?
Prinsip dasar gerakan
Gerakan pemikiran bukan partai, bukan sekadar seminar, bukan nostalgia. Ia adalah ekosistem yang menghasilkan tiga hal:
1. Bahasa (language): kosa kata ideologis untuk menyebut struktur—ketergantungan, rente, hegemoni, kedaulatan, perencanaan.
2. Kader (cadre): orang yang mampu membaca peta kuasa—bukan cuma pintar debat, tapi paham rantai pasok, fiskal, energi, pangan, keamanan.
3. Rencana (plan): agenda kebijakan yang bisa diperebutkan secara demokratis, bukan utopia tanpa instrumen.
Infrastruktur gerakan (usulan operasional)
(a) Sekolah Geopolitik dan Geoekonomi Rakyat
Suko menyesalkan putusnya literasi geopolitik pasca-1965.  Jawaban gerakan: sekolah publik (offline–online) yang mengajarkan cara membaca dunia: peta perdagangan, teknologi, energi, maritim, pembayaran, dan propaganda. Modulnya berbasis Trisakti dan pembacaan kontemporer fragmentasi geoekonomi. 
(b) Rekonstruksi “kanon” bacaan kebangsaan
Jika benar ada “buku yang dimusnahkan” dan bangsa menjadi ahistoris, maka gerakan memulihkannya dengan etika ilmiah: membangun bibliografi, ringkasan kritis, dan arsip digital terbuka.  Ini bukan kultus tokoh; ini pemulihan memori strategis.
(c) Laboratorium Kebijakan Trisakti (policy lab)
Gerakan pemikiran yang tidak punya produk kebijakan akan jadi romantisme. Policy lab mengubah Trisakti menjadi paket kebijakan: industrialisasi berbasis nilai tambah; kedaulatan pangan–energi; reformasi tata kelola rente; desain pembiayaan pembangunan; dan diplomasi ekonomi yang tidak inferior.
(d) Agenda “politik biaya rendah”
Suko menautkan demokrasi impor dengan biaya mahal dan korupsi.  Maka gerakan pemikiran wajib membawa desain: transparansi dana kampanye, pembatasan belanja politik, audit independen, penguatan kaderisasi partai, dan mekanisme rekrutmen berbasis kompetensi publik. Fokusnya: ubah insentif, bukan sekadar mengutuk perilaku.
(e) Pembaruan agraria sebagai program kedaulatan
Menjadikan UUPA sebagai jantung agenda kesenjangan, sebagaimana ditegaskan Suko.  Gerakan mengawal: kepastian hak, peta satu data, redistribusi yang adil, reforma agraria produktif (akses modal–teknologi–pasar), dan pencegahan spekulasi tanah.
Strategi politik gerakan: “Follow the structure”
Agar tidak mudah dipukul balik sebagai agitasi, gerakan pemikiran harus dingin secara metode: membedah struktur, menelanjangi insentif, menunjukkan data, dan menawarkan alternatif. Ia tidak perlu menunjuk orang; cukup menunjukkan mesin.
Kritik Internal: Risiko Romantisme dan Bahaya “Pemimpin Besar”
Analisis ideologis yang jujur harus juga mengkritik sisi rawan pemikiran Suko:
1. Romantisme “zaman emas”: klaim “sejak 1965 tak ada pemimpin geopolitik” berisiko menutup capaian dan pembelajaran periode-periode setelahnya. Tetapi sebagai kritik ideologis, ia berfungsi sebagai provokasi: mengukur standar kepemimpinan dari “kapasitas strategis,” bukan sekadar “popularitas elektoral.” 
2. Personifikasi sejarah: meski Suko sendiri menolak membahas orang tertentu, wacana “pemimpin besar” sering tergelincir menjadi pencarian mesias. Padahal yang ia maksud justru pemutusan ekosistem literasi dan perencanaan.
3. Tantangan demokrasi: nostalgia partai tunggal/pelopor yang ia ceritakan sebagai preferensi Bung Karno  harus dibaca hati-hati agar tidak menjadi pembenaran pembatasan kebebasan. Jalan keluarnya: membedakan persatuan strategi (national strategy) dari pemonopolian politik.
Jadi, gerakan pemikiran yang mengambil inspirasi dari Suko harus menjaga dua hal: ketegasan ideologis dan kedewasaan demokratis.
Kedaulatan sebagai Keterampilan yang Harus Dilatih
Inti pemikiran Suko Sudarso—dalam rujukan wawancara tersebut—adalah ajakan kembali pada “platform” yang memberi kompas: Trisakti, Pancasila, UUD 1945, dan agenda agraria sebagai mandat Pasal 33.  Ia menilai pasca-1965 Indonesia kehilangan tradisi kepemimpinan yang menguasai geopolitik–geoekonomi–geostrategi, dan bangsa menjadi pragmatis serta ahistoris. 
Namun jika kita memaknainya sebagai gerakan pemikiran, pesan itu berubah dari ratapan menjadi program: kedaulatan bukan mantra; kedaulatan adalah keterampilan kolektif yang harus dilatih—melalui pendidikan geopolitik, rekonstruksi literasi sejarah, policy lab Trisakti, politik biaya rendah, dan pembaruan agraria produktif. Dan justru karena dunia bergerak ke multipolaritas dan fragmentasi geoekonomi, kebutuhan akan kompas ini makin nyata. 
Pada akhirnya, “menguasai geopolitik” bukan berarti menjadi agresif; ia berarti mampu membaca peta, menentukan posisi, dan menulis kepentingan nasional menjadi strategi yang konsisten—agar Indonesia tidak lagi menari mengikuti kendang orang lain, melainkan menggubah iramanya sendiri. 
