Monwnews.com, Malang – Seperti kembali keperadaban lalu._Sandy all aning Bupati Gelang-Gelang_ Jaya Kat Wang dimulai. Pengulangan peristiwa dalam kesejarahan kerajaan.
Mantan ketua KPK Abraham Samad dkk melaporkan Pengusaha property ( Aguan) terkait dugaan korupsi di Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Ke Gedung KPK, Samad turut ditemani beberapa pihak. Diantaranya mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, Erros Djarot dan beberapa personil dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah.
Dihadapan para awak media, dari tayangan rekaman vidio Kompas TV, Samad mengaku jika laporannya langsung diterima oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto dan wakil, Fitroh Rohcahyanto serta Ibnu Basuki Widodo.
“Kami menduga bahwa penetapan PIK 2 sebagai PSN tidak terlepas dari praktik kongkalikong dan suap-menyuap. Lebih jauh, kami melihat adanya potensi kerugian negara,” ujar Samad di Gedung Merah Putih, Jumat (31/01/2025).
Kata Samad, dengan laporan ini, pihaknya ingin KPK agar lebih konsentrasi, menelisik dan melakukan investigasi terkait Proyek Strategis Nasional.
Sebab dalam proyek tersebut ada dugaan kuat, telah terjadi tindak pidana korupsi dalam penetapan Proyek Strategis Nasional.
Disamping itu, PSN PIK 2 juga dinilai telah menyebabkan adanya kerugian negara.Samad pun menduga dalam penetapan PIK 2 sebagai PSN tidak terlepas dari praktik suap
Samad juga mengklaim memiliki banyak bukti terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam penetapan PSN PIK 2.Hal itu dia sampaikan saat dirinya melapor ke KPK.
Tak hanya itu, Samad juga mengungkapkan soal laporan dugaan suap dalam penerbitan sertifikat laut oleh Agung Sedayu Group. Mengingat dalam proses penerbitannya dinilai sangat cepat.
” Aguan segera diperiksa usai laporannya. Karena itu, KPK tidak usah khawatir untuk memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini yaitu Aguan,” beber Samad.
Samad menegaskan agar KPK tidak usah khawatir untuk mengusut terkait dugaan tindak pidana korupsi terhadap Agung Sedayu Group yang dimiliki oleh Sugianto Kusuma atau Aguan.
Samad berharap, agar pihak KPK juga memanggil penyelenggara negara yang diduga terlibat korupsi dalam PSN PIK 2.
Tentu ada pihak kementerian hingga pemerintah daerah, Termasuk siapa tokoh sentral dibalik kasus yang lagi marak saat ini. (galih)
