Monwnews.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditegur dan diperingatkan secara keras oleh sejumlah Civitas Akademika lantaran tindakannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan disebut sudah tidak bisa lagi ditolerir.
Guru Besar Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, mengatakan tindakan yang tak bisa ditolerir itu di antaranya “menggunakan” Mahkamah Konstitusi (MK) demi meloloskan putranya melaju dalam kontestasi politik, memperlihatkan keberpihakan pada salah satu calon tertentu, dan menyatakan keinginan untuk berkampanye.
Sulistyowati berharap dengan menggemanya seruan moral dari berbagai universitas ini, “Presiden Jokowi dan penyelenggara negara berubah dalam waktu sesingkat-singkatnya”.
Dalam beberapa hari terakhir, setidaknya ada lima Civitas Akademika menyampaikan kegelisahan dan keresahan atas situasi politik yang berlangsung jelang Pemilu 2024.
Mereka menyebut Presiden Jokowi telah menyimpang dari koridor demokrasi dan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan politik praktis.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Hurriyah, mengatakan apa yang disampaikan para akademisi itu merupakan “peringatan keras” kepada Presiden Jokowi atas keresahan publik yang meluas.
Sebab selama ini, katanya, kritikan maupun masukan yang diutarakan oleh masyarakat sipil diabaikan oleh pemerintah.
“Ini yang mendorong kampus untuk turun tangan langsung memberikan seruan moral dan kalau saya lihat ini sudah menjadi peringatan keras,” ujar Hurriyah sebagaimana dilansir dar BBC News Indonesia, Jumat (02/02/2024).
Pakar politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, sependapat.
Ia menilai seruan moral dari akademisi ini menandakan ada persoalan legitimasi etis yang berat di pemerintahan Jokowi, yang kalau terus menggelinding di ruang-ruang publik bisa menggerus kepercayaan publik pada Presiden.
Persoalan etis yang dimaksud adalah dugaan adanya konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. “Putusan ini kan tentu mengarah ke Presiden Jokowi,” ujarnya.
Ditambah lagi beberapa waktu lalu Jokowi mengeluarkan narasi presiden berhak kampanye. Tapi kalau lihat presiden berkampanye untuk anaknya, tidak etis dong karena medan elektoralnya tidak seimbang,” sambungnya.
Parahnya, menurut Huriyah dan Nicky Fahrizal, Presiden Jokowi mencoba membenarkan pelanggaran tersebut dengan dalih keabsahan konstitusi tanpa mempertimbangkan apakah tindakannya etis atau tidak.
Padahal manuver seperti itu sama artinya merusak prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Bahkan bisa disebut pelanggaran etika yang luar biasa.
“Politik yang dipertontonkan Pak Jokowi adalah politik yang kotor, yang tidak ada etika sama sekali,” tegas Hurriyah.
Guru Besar Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, mengatakan apa yang mereka sampaikan itu adalah “teguran yang sangat keras”.
Sebab menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi tak bisa lagi ditolerir. “Karena sudah menggunakan MK untuk kepentingan kekuasaan, terutama untuk kepentingan keluarga. Itu sudah dipuncak batas yang tak bisa ditolerir lagi,” ujarnya.
“Sekarang juga kita lihat semua bagaimana Presiden ikut berkampanye, itu sudah melanggar, ada macam-macam UU yang dibajak sepotong-potong dan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, itu sudah melanggar,” ujarnya.
“Menyatakan berpihak, boleh kampanye, tidak bisa karena dia bukan kontestannya,” ucapnya tegas.
Sulistyowati juga menekankan bahwa pernyataan dan seruan yang disampaikan para akademisi serta ilmuwan ini merupakan gerakan moral alias tidak ditunggangi kepentingan politik.
Untuk itu jika pemerintah masih memiliki hati nurani, tambahnya, maka harus berubah dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Yakni memastikan setiap orang bisa masuk ke ruang pencoblosan tanpa rasa takut, intimidasi dan tekanan.
Jika seruan tersebut tak didengar maka para Civitas akan terus menerus ‘berisik dan mengganggu’.
“Kami sedang melakukan kewajiban terhadap publik. Karena kami ilmuwan bukan hanya ada di menara gading, tapi keberadaan universitas harus bermanfaat kepada kelompok-kelompok di sekitar universitas,” pungkasnya. (Tim**)
