Umum  

Fatamorgana Sosialisme Prabowo: Negara Makin Gemuk, Rakyat Makin Tak Berkuasa

Oleh: Ir. Aldian Dwi Pamungkas (Alumni ITB - Peneliti Ksatria Merah Jambu Foundation)

Monwnews.com, Kapitalisme negara bukan jalan menuju sosialisme. Ia bisa menjadi wajah baru oligarki yang memakai kosakata kedaulatan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Ir. Aldian Dwi Pamungkas (Alumni ITB – Peneliti Ksatria Merah Jambu Foundation)

Ada godaan besar untuk membaca pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pembalikan dari era pasar bebas. Danantara didirikan. BUMN dikonsolidasikan. Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan berdiri di puluhan ribu desa. Makan Bergizi Gratis digelontorkan sebagai program redistributif. Hilirisasi nikel dipamerkan sebagai bukti kedaulatan ekonomi. Retorikanya pun menggunakan bahasa yang akrab dengan tradisi progresif: kemandirian, kerakyatan, keadilan sosial, bahkan anti-imperialisme. Maka tidak heran jika sebagian aktivis dan politik kiri Indonesia mulai menyebut ada pergeseran menuju sosialisme, atau setidaknya menuju kapitalisme negara yang bisa dimanfaatkan untuk agenda kelas pekerja.

Tetapi di sinilah bahaya itu. Kapitalisme negara bukan sosialisme. Negara yang lebih gemuk belum tentu negara yang lebih demokratis. Negara yang memiliki lebih banyak saham belum tentu rakyat yang memiliki kekuasaan. Negara yang mampu mengintervensi pasar belum tentu kelas pekerja yang mampu mengendalikan negara. Jika sosialisme hanya berarti negara punya saham lebih besar, maka Soeharto juga sosialis. Jika kedaulatan hanya berarti negara melarang ekspor mentah, sementara smelter dan rantai nilai dikuasai modal asing, maka kedaulatan itu hanya juru parkir komoditas. Jika koperasi dibentuk lewat instruksi pusat, bukan tumbuh dari kebutuhan warga, maka itu bukan koperasi. Itu posko.

Tulisan Indoprogress yang menjadi bahan telaah ini sudah mengangkat kecurigaan yang tepat. Ia mempertanyakan apakah perluasan intervensi negara di bawah Prabowo benar-benar membuka jalan bagi transformasi sosialis, atau justru mereproduksi relasi kapitalis yang hendak diubah. Jawabannya, jika kita membaca tradisi Adam Smith, Karl Marx, dan sosialisme Indonesia yang otentik, adalah yang kedua. Kapitalisme negara Prabowo adalah fatamorgana. Ia memantulkan citra sosialisme melalui retorika dan program populis, tetapi citra itu dihasilkan oleh permukaan kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan rakyat.

Smith dan Negara yang Merasa Tahu Segalanya

Adam Smith sering dikutip untuk membela pasar bebas, padahal kritiknya yang paling tajam justru ditujukan kepada negara yang bertindak sebagai perancang serba tahu. Dalam The Theory of Moral Sentiments, Smith mengejek apa yang ia sebut sebagai “men of system”, orang-orang yang percaya bahwa masyarakat dapat diatur seperti papan catur. Mereka mengira dapat memindahkan bidak sesuka hati, lupa bahwa setiap bidak memiliki prinsip geraknya sendiri. Kritik ini bukan kritik anti-negara. Ini kritik terhadap negara yang memisahkan kepemilikan dari pengelolaan, yang mengira pengetahuan penguasa dapat menggantikan pengetahuan lokal, dan yang mengabaikan insentif serta akuntabilitas.

Danantara adalah perwujudan paling telanjang dari logika “men of system”. Ia mengelola sekitar 844 BUMN dengan aset hampir 900 miliar dolar AS. Kekuasaan atas aset publik sebesar itu terkonsentrasi di satu entitas yang jauh dari kontrol demokratis. Smith akan bertanya: siapa yang mengawasi pengelola? Siapa yang menanggung risiko? Siapa yang mendapat manfaat? Dalam The Wealth of Nations, Smith memperingatkan bahwa pemisahan antara pemilik dan pengelola cenderung menghasilkan kelalaian, pemborosan, dan pengelolaan yang tidak hati-hati. Apalagi jika pemiliknya adalah publik yang tidak memiliki kendali langsung, sementara pengelolanya adalah orang-orang yang aksesnya ditentukan oleh kedekatan politik.

Smith juga mengkritik merkantilisme, terutama perusahaan monopoli dagang seperti East India Company. Ketika negara tidak hanya mengatur tetapi juga memiliki dan berdagang melalui entitas seperti Danantara Sumberdaya Indonesia, yang tugasnya mengintervensi perdagangan komoditas, maka yang muncul bukan sosialisme. Yang muncul adalah merkantilisme baru. Negara menjadi pedagang besar, tetapi keuntungannya tidak otomatis mengalir kepada rakyat. Ia mengalir kepada mereka yang memiliki akses terhadap keputusan alokasi. Di sinilah kritik Smith bertemu dengan kritik Marx: negara yang memiliki kapital tanpa kontrol sosial hanyalah bentuk lain dari kekuasaan segelintir orang.

Marx dan Negara yang Tidak Netral

Marx tidak pernah percaya bahwa negara adalah tabula rasa. Dalam Das Kapital, ia menunjukkan bahwa negara modern bergantung pada akumulasi kapital dan karena itu menjadi agen utama akumulasi primitif. Akumulasi primitif bukan peristiwa sejarah yang sudah selesai. Ia terus berlangsung melalui koersi ekstra-ekonomi, pemisahan produsen dari alat produksi, dan penciptaan tenaga kerja yang bebas tetapi tidak memiliki apa-apa selain tenaga kerjanya. Ketika negara Indonesia memperluas kepemilikan kapitalnya melalui Danantara dan BUMN, sementara struktur agraria dan tenaga kerja tetap timpang, yang berlangsung bukan transisi menuju sosialisme. Yang berlangsung adalah akumulasi primitif yang diperluas. Negara menjadi pemilik formal, tetapi kapital swasta yang memiliki koneksi politik menjadi penerima manfaat substantif.

Kritik Marx yang lebih dalam terletak pada alienasi. Dalam Manuscripts Paris 1844 dan The German Ideology, Marx tidak hanya berbicara tentang eksploitasi ekonomi. Ia berbicara tentang bagaimana kapitalisme memisahkan manusia dari hakikat sosialnya, dari produk kerjanya, dan dari sesamanya. Kapitalisme negara tidak menghapus alienasi itu. Ia hanya memindahkan pusatnya. Dalam kapitalisme liberal, alienasi dihasilkan oleh pasar yang tampak anonim. Dalam kapitalisme negara, alienasi dihasilkan oleh negara yang tampak sebagai pelindung. Rakyat diundang merasa memiliki melalui retorika ekonomi kerakyatan, tetapi keputusan tentang investasi, harga, dan distribusi rente tetap diambil melalui relasi kekuasaan yang tidak transparan.

Marx juga memberikan alat untuk memahami mengapa akses terhadap jabatan negara tidak sama dengan kekuasaan kelas. Dalam The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, ia menunjukkan bagaimana aparatus negara dapat memperoleh otonomi relatif, tetapi otonomi itu selalu dibatasi oleh kebutuhan untuk mereproduksi kondisi akumulasi kapital. Ketika kader progresif masuk ke institusi negara tanpa basis organisasi yang independen, mereka bukan mengubah negara. Mereka diubah oleh negara. Negara memiliki selektivitas struktural yang menyaring tuntutan yang tidak kompatibel dengan reproduksi kapital. Kader yang tidak memiliki kekuatan sosial di belakangnya cenderung menjadi administrator dari selektivitas itu, bukan pengubah arah kekuasaan.

Sosialisme Indonesia yang Dikhianati

Tradisi sosialisme Indonesia tidak pernah monolitik, tetapi ada benang merah yang menghubungkan Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, dan Suko Sudarso. Benang merah itu adalah kecurigaan mendalam terhadap negara yang mengklaim berbicara atas nama rakyat tanpa memberi rakyat kendali substantif.

Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 membedakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Ia menolak demokrasi parlementer Barat karena tidak menghasilkan keadilan sosial. Tetapi sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, bukan mandat untuk negara yang kuat. Itu mandat untuk permusyawaratan yang hidup, yang mengatasi pemisahan antara politik dan ekonomi. Marhaenisme adalah konsep kelas yang spesifik: petani dan rakyat kecil yang tertindas oleh kapitalisme kolonial dan imperialisme. Kapitalisme negara yang dipimpin segelintir elite tidak berbicara kepada Marhaen. Ia berbicara tentang Marhaen, tetapi tidak memberi Marhaen kekuasaan.

Hatta memberikan alternatif institusional yang paling konkret: koperasi. Bagi Hatta, koperasi bukan sekadar alat ekonomi. Ia adalah pilihan ideologis, penolakan atas kapitalisme kolonial yang menindas, sekaligus alternatif dari sosialisme negara yang sentralistik. Koperasi harus tumbuh dari semangat gotong royong, bukan dari perintah kekuasaan. Kritik Hatta terhadap sentralisme bukan kritik liberal. Itu kritik sosialis yang menyadari bahwa negara yang mengendalikan segalanya cenderung menjadi tiran baru. Sjahrir sejalan dengan itu. Ia khawatir peran negara yang terlalu besar bisa melucuti hak individu dan merusak demokrasi. Tan Malaka melalui Gerpolek menekankan kemandirian total dan perlawanan terhadap kapitalisme-imperialisme. Suko Sudarso dalam kritiknya atas pasca-1965 menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi berdaulat secara politik, tidak berdikari secara ekonomi, dan tidak berkepribadian secara budaya. Diagnosis itu tetap relevan ketika kedaulatan ekonomi hanya ada di retorika, sementara dependensi struktural pada modal asing terus berlanjut.

Danantara, KDMP, dan Hilirisasi: Tiga Wajah Fatamorgana

Danantara bukan sekadar sovereign wealth fund. Ia adalah simpul yang menghubungkan kekuasaan eksekutif dengan fraksi kapital domestik yang memiliki akses historis terhadap negara. Peluncuran Patriot Bond pada 2025, yang diikuti oleh puluhan taipan Indonesia, menunjukkan bagaimana instrumen keuangan baru digunakan untuk memobilisasi modal swasta sambil menjaga kontrol politik tetap di tangan negara. Bagi para taipan, partisipasi sebagai patriot menjaga akses istimewa mereka terhadap administrasi yang sedang berkuasa. Ini bukan sosialisme. Ini pertukaran elite yang difasilitasi negara.

Kasus PT Nations Petroleum yang memenangkan Wilayah Kerja Migas Natuna D-Alpha, dan keterkaitannya dengan Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo, tidak harus dibaca sebagai bukti korupsi. Tetapi ia menunjukkan pola yang lebih struktural. Ketika negara memperluas kepemilikan kapital, pertanyaan siapa yang menentukan alokasi menjadi sama pentingnya dengan berapa besar kepemilikan negara. Negara bisa semakin kuat terhadap pasar tanpa menjadi lebih otonom dari jaringan kekuasaan yang spesifik. Inilah yang oleh Hadiz dan Robison disebut sebagai konfigurasi di mana kepentingan oligarkis tetap tertanam dalam negara dan memanfaatkan nasionalisme ekonomi sebagai sarana mempertahankan dominasi.

Koperasi Desa Merah Putih adalah contoh paling tajam dari fatamorgana ini. Target pembentukan 80.000 koperasi secara serentak, dengan pendanaan masif dan pendampingan dari pusat, menunjukkan skema industrialisasi koperasi, bukan pemberdayaan. Hatta membayangkan koperasi sebagai persekutuan hidup yang dibangun atas dasar sukarela, kekeluargaan, dan tanggung jawab sosial. Koperasi tidak bisa didesain seperti pabrik yang diproduksi massal dari pusat kekuasaan. KDMP melakukan persis yang Hatta peringatkan. Ia menciptakan kulit institusional koperasi tanpa isi sosialnya, yaitu partisipasi anggota, kontrol demokratis, dan kemandirian organisasi. Ketika koperasi dibentuk oleh instruksi, bukan oleh kebutuhan kolektif warga, ia menjadi perpanjangan aparatus negara, bukan sekolah demokrasi ekonomi. Itu bukan sosialisme. Itu etatisme yang memakai kosakata kerakyatan.

Hilirisasi nikel adalah contoh paling jelas dari kontradiksi antara retorika kedaulatan dan realitas dependensi. Intervensi negara memang meningkatkan kapasitas pemrosesan. Nilai ekspor nikel olahan naik dari sekitar 6 miliar dolar AS pada 2013 menjadi 30 miliar dolar AS pada 2022. Tetapi lebih dari 90 persen smelter nikel dibangun oleh perusahaan Tiongkok. Indonesia tetap bergantung pada modal dan teknologi asing. Ini bukan industrialisasi yang otonom. Ini downstreaming yang bergantung. Negara mengendalikan gerbang ekspor, tetapi rantai nilai tetap dikuasai kekuatan ekonomi di luar kendali negara. Tan Malaka akan mengenali pola ini sebagai kemerdekaan formal tanpa kemerdekaan substantif. Sjahrir akan menambahkan bahwa masalahnya bukan hanya dependensi eksternal, tetapi juga konsentrasi kekuasaan internal yang membuat negara mampu mengelola dependensi itu tanpa memberi rakyat suara.

Kompolnas PB dan Jebakan Akses

Komite Politik Nasional Partai Buruh atau Kompolnas PB mengklaim diri sebagai faksi progresif dalam Partai Buruh yang berkomitmen pada agenda emansipasi kelas pekerja dan transformasi sosial menuju sosialisme Indonesia. Analisis mereka tentang kapitalisme negara menarik untuk diuji. Mereka melihat kapitalisme negara Indonesia beroperasi dalam tatanan sosial yang didominasi kekuatan rente dan oligarkis. Tetapi mereka juga melihat peluang. Karena negara semakin kuat dan bergeser dari kapitalisme pasar bebas, mereka berargumen bahwa ruang intervensi terbuka untuk agenda kelas pekerja.

Masalahnya bukan pada niat. Masalahnya pada asumsi. Asumsi itu adalah bahwa negara adalah tabula rasa yang orientasinya dapat diubah melalui masuknya kader ke dalam institusi kekuasaan. Padahal negara telah dibentuk oleh sejarah akumulasi kapital, konfigurasi kelas, dan jaringan kekuasaan yang menentukan arah serta batas intervensinya. Akses terhadap jabatan negara tidak dapat disamakan dengan kekuasaan politik kelas pekerja. Posisi sebagai komisaris BUMN, wakil menteri, atau penasihat khusus presiden tidak memberikan kewenangan eksekutorial atau menentukan kebijakan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah melalui mekanisme politik apa jabatan itu diperoleh dan kepada kekuatan politik mana pemegangnya bergantung.

Bob Jessop membedakan klientelisme dan parlementarisme sebagai dua mode representasi politik. Klientelisme bertumpu pada pertukaran dukungan politik dengan alokasi sumber daya yang dimediasi secara politik, dalam relasi hierarkis antara patron dan klien. Parlementarisme didasarkan pada partisipasi tidak langsung warga negara yang secara formal setara melalui hak elektoral dan lembaga perwakilan. Pembedaan ini penting karena mode representasi tidak hanya memengaruhi akses kekuatan politik terhadap negara, tetapi juga membentuk identitas, pengorganisasian, dan kapasitas mereka dalam memperjuangkan kepentingan. Dalam hubungan klientelistik, keberlanjutan akses bergantung pada kehendak patron. Mandat organisasi tidak otomatis menjamin kemandirian politik jika kemampuan menjalankannya tetap bergantung pada hubungan patronase.

Pengalaman Angkatan 66 memberikan peringatan historis. Mobilisasi mahasiswa dan intelektual turut menopang peralihan kekuasaan menuju Orde Baru, tetapi dominasi militer kemudian membatasi pengaruh sekutu sipilnya dan mempersempit ruang politik. Akses terhadap kekuasaan tidak identik dengan kemampuan menentukan arah transformasi negara. Perbedaan dengan NEP Lenin juga mendasar. Dalam pengalaman Soviet, penggunaan mekanisme kapitalis secara terbatas berlangsung setelah perubahan kekuasaan politik melalui Revolusi Oktober. Bukan melalui strategi penempatan kader dalam negara kapitalis untuk mengubah orientasinya secara bertahap. Karakter kelas dari kekuasaan negara menjadi persoalan yang mendahului penggunaan kapitalisme negara sebagai instrumen ekonomi.

Geopolitik: Kedaulatan yang Dijual sebagai Citra

Kapitalisme negara Indonesia tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ia adalah bagian dari spiral kapitalisme negara global. Sejak krisis finansial 2008, terjadi ekspansi agregat peran negara sebagai promotor, pengawas, dan pemilik kapital. BUMN, sovereign wealth fund, bank pembangunan, dan kendaraan investasi publik tumbuh di berbagai rezim politik. Yang berlangsung bukan pertarungan sederhana antara kapitalisme negara Timur dan kapitalisme pasar bebas Barat. Yang berlangsung adalah restrukturisasi peran negara di dalam kapitalisme global.

Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tekanan dari dua arah. Dari atas, ia harus menavigasi persaingan geoekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Hilirisasi nikel menempatkan Indonesia dalam posisi strategis, tetapi secara struktural dependen. Dari dalam, ia harus mengelola koalisi oligarkis yang menjadi basis sosial kapitalisme negara. Kelas pekerja yang menjadi subjek retorika emansipasi tidak memiliki organisasi yang mampu memaksa akuntabilitas. Secara geopolitik, kapitalisme negara memperkuat kapasitas negara untuk bertindak assertif dalam urusan regional. Tetapi kapasitas itu tidak berasal dari kekuatan sosial domestik yang progresif. Ia berasal dari aliansi antara eksekutif dan fraksi kapital yang memiliki akses terhadap negara. Kedaulatan yang diproyeksikan ke luar negeri sering kali merupakan cerminan konsentrasi kekuasaan di dalam negeri.

Secara geoekonomi, Danantara dan instrumen serupa menciptakan kapasitas untuk memobilisasi modal dan mengarahkan investasi. Tetapi kapasitas itu digunakan untuk menopang model akumulasi yang ada, bukan untuk mengubahnya. Negara menjadi lebih kuat sebagai manajer dependensi, bukan sebagai pencipta kemandirian. Secara geostrategi, kapitalisme negara Indonesia menghadapi dilema yang sama dengan negara kapitalisme negara lainnya. Ia perlu mempertahankan legitimasi domestik melalui retorika kedaulatan dan keadilan sosial. Tetapi kebijakan yang diperlukan untuk mempertahankan legitimasi itu, seperti redistribusi substantif, kontrol sosial atas investasi, dan demokratisasi ekonomi, berpotensi mengganggu aliansi oligarkis yang menjadi basis kekuasaannya. Fatamorgana sosialisme adalah cara mengelola dilema itu. Ia memberikan kepuasan simbolik kepada rakyat melalui retorika dan program populis, sementara kekuasaan substantif tetap berada di tangan mereka yang mengendalikan alokasi sumber daya.

Kesimpulan: Kembalikan Sosialisme kepada Rakyat

Kapitalisme negara Prabowo bukan sosialisme. Ia juga tidak dapat menjadi sosialisme hanya melalui penempatan kader progresif di dalam institusi negara tanpa perubahan mendasar dalam konfigurasi kekuasaan sosial. Adam Smith mengingatkan bahwa negara yang bertindak sebagai men of system cenderung mengabaikan pengetahuan dan insentif lokal. Marx mengingatkan bahwa negara kapitalis, bahkan ketika memiliki aset, tetap terikat pada logika akumulasi dan alienasi. Tradisi sosialisme Indonesia dari Soekarno hingga Suko Sudarso mengingatkan bahwa kedaulatan tanpa demokrasi ekonomi adalah kedaulatan yang hampa.

Alternatifnya bukan penarikan diri dari negara. Alternatifnya adalah politik yang mengubah negara dari dalam melalui tekanan sosial yang terorganisasi. Ini berarti membangun kekuatan politik kelas pekerja yang independen dari patronase elite, yang mampu mengontrol representasinya, dan yang menggunakan akses institusional sebagai perpanjangan dari perjuangan kolektif, bukan sebagai penggantinya. Ukuran keberhasilan bukan jumlah kader yang menduduki jabatan, melainkan sejauh mana keterlibatan itu meningkatkan kemampuan pekerja menentukan agenda, mengontrol representasi, memaksakan perubahan kebijakan, dan menggeser perimbangan kekuasaan terhadap kapital.

Tanpa itu, kapitalisme negara akan terus menghasilkan fatamorgana. Citra sosialisme memantulkan harapan rakyat, tetapi dihasilkan oleh permukaan kekuasaan yang tidak dapat mereka kendalikan. Negara semakin gemuk. Rakyat semakin menunggu. Dan sosialisme, yang seharusnya berarti kekuasaan rakyat atas kehidupan ekonominya, kembali menjadi kata yang dipinjam oleh penguasa untuk membenarkan kekuasaannya sendiri. Jika kaum progresif tidak berani mengatakan ini dengan jujur, maka mereka bukan sedang memperjuangkan sosialisme. Mereka sedang menjadi penjaga gerbang bagi kapitalisme negara yang berwajah kerakyatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *