Monwnews.com, Undang-Undang Perampasan Aset adalah sebuah mahakarya hukum yang di atas kertas terlihat sangat seksi. Bayangkan saja, jika benar mekanisme perampasan ini bisa dilakukan tanpa perlu proses peradilan pidana yang berlarut-larut, koruptor tidak perlu lagi repot-repot menunggu putusan pengadilan untuk dimiskinkan. Asetnya langsung disita negara. Canggih, cepat, dan mematikan bagi para tikus berdasi. Namun, ada satu detail krusial yang tampaknya lupa dimasukkan ke dalam draf undang-undang tersebut: kesiapan mental Aparat Penegak Hukum (APH) kita.
Memberikan kewenangan perampasan aset tanpa pemidanaan kepada aparat yang rekam jejak integritasnya masih sering masuk berita karena kasus suap, pemerasan, hingga jual-beli pasal, adalah sebuah eksperimen sosial yang luar biasa berani.
Ini persis seperti menyerahkan koper berisi kode peluncuran tombol nuklir kepada seorang pemimpin yang emosinya masih labil setiap kali kalah debat di media sosial. Niat awalnya memang untuk menjaga kedaulatan dan membela kebenaran, tetapi besar kemungkinan tombol merah itu justru ditekan hanya karena ia sedang tersinggung atau butuh uang bensin.
Kondisi ini menjadi semakin ironis jika kita membayangkan seorang bocah kecil yang baru belajar mengeja Iqra dan sama sekali belum hafal lembar pertama Al-Qur’an—bahkan doa sebelum makan saja masih sering tertukar dengan doa masuk toilet —tiba-tiba didudukkan di kursi mufti untuk mengeluarkan fatwa. Apa yang bisa diharapkan dari situasi semacam ini? Fatwa yang keluar tentu saja akan disesuaikan sepenuhnya dengan selera dan nafsu si bocah. Permen cokelat akan difatwakan wajib, sementara jam tidur siang akan diharamkan secara mutlak. Lebih parah lagi, bocah tersebut bisa jadi akan sangat menikmati perannya menjadi boneka bagi para petualang politik dan pemburu rente yang telah mendudukkannya di kursi mufti. Hasilnya bukan pencerahan umat, melainkan komedi tragis yang memalukan dan semata-mata menguntungkan diri sendiri serta para pembisiknya.
Begitulah kira-kira gambaran masa depan penegakan hukum kita jika instrumen secanggih perampasan aset mendarat di tangan oknum bermental “86” alias damai di tempat.
Selama ini saja, dengan modal surat panggilan klarifikasi yang kop suratnya masih memakai tinta biasa, beberapa oknum sudah sanggup membuat pengusaha berkeringat dingin dan merogoh kocek dalam-dalam agar statusnya tidak naik menjadi tersangka. Apalagi jika nanti mereka dibekali “tombol nuklir” bernama perampasan aset yang bisa menyita harta seseorang tanpa perlu repot membuktikan pidananya terlebih dahulu.
Istilah asset recovery atau pemulihan aset negara sangat berisiko mengalami pergeseran makna secara harfiah di lapangan menjadi asset robbery yang dilegalkan oleh stempel negara. Aset milik masyarakat atau pengusaha yang tidak tahu apa-apa bisa saja tiba-tiba dianggap mencurigakan, dibekukan, lalu disita layaknya fatwa sesuka hati si bocah tadi—atau atas pesanan para “petualang” yang membisikinya. Setelah pemiliknya panik, barulah pintu negosiasi “86” dibuka lebar-lebar.
Tarif uang damai tentu tidak lagi recehan, melainkan disesuaikan dengan nilai properti dan saldo rekening yang terancam hilang. Senjata yang seharusnya diarahkan ke jantung para koruptor kakap ini justru berpotensi menjadi mesin ATM baru yang jauh lebih canggih, cepat, dan presisi.
Pada akhirnya, undang-undang sehebat apa pun hanyalah benda mati yang sangat bergantung pada siapa pemegang kendalinya.
Agar senjata pemusnah koruptor ini tidak berubah menjadi bumerang bagi rakyat, ada tiga syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum tombol nuklir ini resmi diserahkan. Pertama, harus ada pasal pemberatan hukum yang super maksimal—termasuk pemiskinan balik bahkan HUKUMAN MATI—bagi oknum APH yang terbukti menyalahgunakan wewenang ini untuk melakukan pemerasan. Kedua, perbaikan mental dan integritas aparat secara menyeluruh harus menjadi prioritas agar mereka kebal dari godaan budaya “86”. Ketiga, peningkatan kapasitas intelektual dan profesionalisme APH mutlak diperlukan agar mereka tidak mudah diperdaya atau dijadikan boneka oleh para petualang yang sedang bermain dalam konflik kepentingan. Tanpa tiga prasyarat ini, UU Perampasan Aset tidak akan membuat koruptor ketakutan, melainkan hanya akan membuat para oknum dan pembisik di balik layar tersenyum paling lebar menyambut mainan baru mereka.












