Monwnews.com, Malang – Menyoroti perilaku kinerja pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang rawan mengarah ke tindakan korupsi memerlukan perhatian serius, khususnya pada titik-titik rawan tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan evaluasi lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kasus hukum yang mencuat belakangan ini, terdapat beberapa pola perilaku kinerja dan area rawan yang berpotensi memicu terjadinya tindak pidana korupsi.
Berikut adalah analisis mengenai perilaku kinerja pejabat ASN Pemkot Malang yang dinilai rentan terhadap praktik penyimpangan:
1. Lemahnya Integritas dalam Manajemen Aset Daerah
Salah satu titik paling kritis yang menjadi sorotan di Kota Malang adalah dugaan penyalahgunaan dan pemanfaatan aset milik daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Bentuk Perilaku: Adanya pembiaran, penyimpangan peruntukan sewa, atau indikasi main mata dengan pihak ketiga terkait penggunaan lahan maupun properti milik Pemkot Malang.
Dampak Nyata: Kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemkot di Jalan Dieng yang disidangkan pada awal 2026 menjadi bukti adanya dugaan kelalaian atau kesengajaan oknum birokrasi dalam membiarkan fungsi lahan dialihkan tanpa izin resmi. Hal ini berpotensi merugikan keuangan daerah hingga Rp2,14 miliar.
2. Kerentanan pada Sektor Pengadaan Barang & Jasa (PBJ) serta Hibah
Berdasarkan data Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis oleh KPK, Kota Malang sempat berada dalam kategori rentan dengan skor 68,79.
Bentuk Perilaku: Dugaan pengondisian pemenang tender, penggelembungan anggaran (mark-up), proyek fiktif, hingga minimnya transparansi dalam penyaluran dana belanja hibah dan bantuan sosial. Selain itu, penandatanganan pakta integritas kerap kali sekadar menjadi formalitas tanpa implementasi nyata di lapangan.
3. Risiko Transaksional dalam Manajemen SDM dan Jabatan
Meskipun Pemkot Malang terus menggenjot perbaikan sistem karier melalui pembentukan Komite Manajemen Talenta per Agustus 2026, celah transaksional dalam mutasi dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tetap perlu diwaspadai.
Bentuk Perilaku: Rentan terhadap praktik jual-beli jabatan, titipan politik, kolusi, serta nepotisme dalam pengisian posisi eselon. Perilaku ini biasanya dipicu oleh krisis ketersediaan ASN yang memenuhi syarat, sehingga membuka ruang lobi-lobi non-prosedural.
4. Konflik Kepentingan dan Ketidaknetralan Pejabat
Sikap pejabat yang memanfaatkan kedekatan dengan figur politik terutama menjelang kontestasi Pilkada sangat rawan mengarah pada korupsi kebijakan.
Bentuk Perilaku: Mengarahkan program kerja untuk kepentingan politik tertentu (misalnya pengamanan Pokir DPRD yang tidak sesuai dengan aspirasi murni masyarakat) serta ketidaknetralan dalam pelayanan publik demi mengamankan posisi struktural.
5. Budaya Penerimaan Gratifikasi Berkedok Pelayanan
Masih ditemukannya persepsi menganggap “wajar” pemberian imbalan kecil atau fasilitas dari pengguna layanan (pungli/gratifikasi). Kebiasaan menganggap penyimpangan kecil sebagai hal biasa merupakan mentalidad yang harus terus diperangi karena dapat merusak tata kelola birokrasi dari akar terbawah.
Langkah Mitigasi yang Perlu Diperkuat
Untuk menanggapi indikasi-indikasi perilaku tersebut, pimpinan Pemkot Malang beserta instansi terkait perlu memperketat pengawasan melalui beberapa langkah strategis:
1. Kepatuhan MCP KPK: Memperketat pengawasan di delapan area intervensi rawan korupsi guna menutup celah penyimpangan anggaran.
2. Penerapan Manajemen Talenta: Memanfaatkan rekam jejak digital dan penilaian kompetensi secara objektif guna meminimalkan nepotisme dalam promosi jabatan.
3. Penerapan Prinsip Frugal Living: Menekankan gaya hidup hemat, efisiensi anggaran belanja pegawai, dan penegakan disiplin tinggi sebagai budaya kerja baru ASN.
Malang, 4 September 2026
#SalamIndonesiaBekerja #BergerakMalangKucecwara #MAJU
